Upaya-upaya pencegahan tindakan pelecehan seksual di implementasikan di politeknik Indonesia melalui bantuan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO)
24 Januari 2023
Caption: Suasana simulasi di Politeknik Maritim Nasional di Semarang, Jawa Tengah, membantu polisi dan pejabat politeknik untuk bekerja sama dalam menangani kasus kekerasan seksual. (Foto: I. Afandi/ILO)
--
Empat politeknik kejuruan di Indonesia adalah yang pertama di negara ini yang menerapkan langkah-langkah untuk mencegah dan mengatasi pelecehan dan kekerasan seksual, mengikuti dukungan dari Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).
Ini mengikuti persyaratan baru pemerintah untuk memberlakukan prosedur formal untuk melindungi perempuan dan laki-laki muda di lembaga pendidikan. Pemerintah berharap langkah-langkah tersebut akan membantu mengubah sikap tentang pelecehan seksual di kalangan tenaga kerja masa depan negara itu.
“Hak perempuan adalah hak asasi manusia, dan di sekolah kami, baik laki-laki maupun perempuan, guru dan siswa bekerja sama untuk memastikan semua dapat belajar dan pada akhirnya bekerja dengan bermartabat,” ucap Marike Alelo, Direktur Politeknik Negeri Manado, Sulawesi Utara . “Saya berharap prosedur yang telah kami kembangkan melalui konsultasi dengan staf dan siswa kami akan membantu sekolah lain dalam mematuhi Peraturan Menteri.”
Politeknik di Surabaya, Semarang dan Batam juga mendapat manfaat dari dukungan ILO.
Hari ini (24 Januari 2023), dalam sebuah upacara di Jakarta, pemerintah dan ILO meluncurkan Manual Pelatihan Pengarusutamaan, Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan untuk digunakan oleh politeknik yang bukan bagian dari inisiatif percontohan.
Caption: Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, Valerie Julliand (kanan) menekankan perlunya tanggung jawab bersama untuk mencegah dan menanggapi pelecehan seksual saat peluncuran publikasi GEDSI - Pengarusutamaan Kesetaraan, serta Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan ( Rizky Azhar/UNIC)
Banyak perempuan muda memilih untuk menghindari program di sektor yang didominasi laki-laki seperti industri maritim. Ketakutan akan diskriminasi seksual, pelecehan dan kekerasan dalam studi dan tempat kerja, serta jadwal kerja yang seringkali tidak bersahabat dengan kehidupan keluarga, menjadi faktor penyebab keputusan tersebut.
“Pemerintah Indonesia telah menyadari bahwa penanggulangan pelecehan dan kekerasan seksual di perguruan tinggi akan sangat berperan dalam mengubah pola pikir secara lebih luas,” ujar Beny Bandanadjaja, Direktur Politeknik Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang tahun lalu mengeluarkan Permendikbud. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Pelecehan Seksual di Perguruan Tinggi. “Langkah-langkah ini akan membantu perempuan, serta laki-laki, di institusi secara langsung – dan juga akan memiliki dampak jangka panjang di tempat kerja, setelah siswa kami lulus.”
Lebih dari 70 persen responden dalam survei ILO baru-baru ini di Indonesia pernah mengalami kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. Menurut Komnas Perempuan, antara tahun 2015 dan 2021, lebih dari seperempat kasus pelecehan dan kekerasan seksual di tempat kerja yang dilaporkan terjadi di institusi pendidikan tinggi.
Dukungan ILO diberikan melalui program Keterampilan untuk Kemakmuran, yang didanai oleh pemerintah Inggris, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas nasional untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan pengembangan keterampilan.
“Untuk mengoptimalkan potensi perempuan dan laki-laki di Indonesia, kita semua perlu belajar bagaimana menciptakan tempat kerja yang aman dan bebas pelecehan dengan saling menghormati. Mempelajari keterampilan teknis sangatlah penting, tetapi itu saja tidak cukup,” kata Michiko Miyamoto, Direktur ILO di Indonesia.
Langkah-langkah tersebut meliputi prosedur hukum dan dukungan bagi korban dan saksi. Mereka telah dikembangkan oleh satuan tugas di setiap politeknik, bekerja sama dengan pemerintah provinsi, polisi setempat dan lembaga swadaya masyarakat.
“Proyek ini adalah contoh yang bagus tentang bagaimana isu gender ditempatkan di jantung semakin banyak proyek pembangunan PBB di Indonesia, dengan fokus pada kebutuhan, kesejahteraan dan pemberdayaan perempuan,” ucap Valerie Julliand, Kepala Perwakilan PBB di Indonesia . “Kami membutuhkan lebih banyak proyek seperti ini untuk menutup kesenjangan gender global yang sangat besar dan memenuhi target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 5 tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.”
Caption: Perwakilan dari kepolisian, LSM setempat dan pemerintah provinsi saat peluncuran prosedur operasi standar pencegahan dan penanganan pelecehan dan kekerasan seksual di Politeknik Negeri Manado pada November 2022. (Foto: M. Gaspar/UNIC Jakarta)