Modul Pembelajaran Daring Antikorupsi Kini Tersedia bagi Orang dengan Disabilitas

Bandung, Indonesia -  Pada 18 September 2025, suasana di Bandung Independent Living Center (BILiC) dipenuhi dengan suara pembaca layar serta fokus para peserta yang tengah mengoperasikan laptop mereka. Sembilan orang dengan disabilitas hadir secara langsung, dengan tiga lainnya bergabung secara daring dari Jakarta, untuk bersama-sama menguji situs Akademi Antikorupsi yang kini hadir dengan desain baru yang lebih inklusif. Inisiatif ini dikembangkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dengan dukungan dari United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dan Pemerintah Norwegia, yang menandai langkah penting menuju pendidikan antikorupsi yang inklusif dan dapat diakses oleh semua orang.

“Inisiatif ini mencerminkan prinsip PBB: Leave No One Behind,” ujar Putri Rahayu Wijayanti, National Programme Coordinator UNODC. “Dari hasil diskusi kami dengan orang dengan disabilitas, kami menyadari bahwa pendidikan antikorupsi juga harus memenuhi kebutuhan mereka secara spesifik. Setiap disabilitas membutuhkan dukungan yang berbeda, dan proyek ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan itu dapat terpenuhi.”

Akademi Antikorupsi sendiri pertama kali diperkenalkan oleh ICW pada tahun 2018, dengan tujuan membawa semangat pemberantasan korupsi lebih dekat kepada masyarakat. Melalui modul pembelajaran daringnya, platform ini menjelaskan bagaimana korupsi terjadi dalam kehidupan sehari-hari — mulai dari penyalahgunaan dana publik hingga konflik kepentingan — serta membimbing pengguna untuk mengenali penyimpangan, menuntut akuntabilitas, dan melaporkan pelanggaran melalui mekanisme hukum yang ada. Pembelajaran disusun dalam berbagai tingkatan, mulai dari pelajaran dasar tentang integritas dan transparansi hingga tema yang lebih kompleks seperti oligarki, korupsi terkait iklim, dan dampak korupsi terhadap gender. Dengan menjangkau pelajar, aktivis, pegawai negeri, dan kelompok masyarakat, platform ini telah berkembang menjadi pusat pendidikan sipil dengan lebih dari 40.000 pengguna di seluruh Indonesia.

Namun, seiring pertumbuhan platform tersebut, muncul kesadaran bahwa tidak semua orang dapat merasakan manfaatnya secara setara. Masukan dari orang dengan disabilitas mengungkapkan adanya hambatan — mulai dari navigasi yang tidak ramah pengguna hingga tidak tersedianya teks alternatif dan subtitle.

“Kami belajar banyak dengan bekerja langsung bersama teman-teman dengan disabilitas,” ujar Nisa Rizkiah Zonzoa, Programme Manager untuk Edukasi Publik di ICW. “Pendidikan, termasuk pembelajaran daring, tidak boleh meninggalkan siapa pun. Inklusivitas bukan hanya soal menambah fitur seperti pembaca layar atau subtitle, tetapi juga tentang bagaimana kita berkomunikasi, merancang konten, dan membuat orang merasa bahwa gerakan ini terbuka untuk semua.”

Platform yang telah diperbarui ini kini memenuhi standar Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1) dan dilengkapi fitur seperti kompatibilitas pembaca layar, navigasi yang lebih sederhana, serta materi pembelajaran yang lebih inklusif. Pembaruan ini langsung dirasakan oleh para peserta uji coba.

“Dari halaman utama sampai mengunduh sertifikat, semuanya sudah tidak ada hambatan” ujar Popon Siti Latipah, seorang dengan disabilitas sensorik netra. “Dulu banyak hambatan, seperti CAPTCHA saat pendaftaran. Sekarang sudah tidak ada. Saya bahkan belajar konsep-konsep baru seperti state capture dan oligarki, sehingga menumbuhkan rasa ingin tahu dan memberi kami pengetahuan untuk melindungi diri. Jadi kami tidak lagi dilihat sebagai objek target korupsi, tetapi sebagai orang-orang yang mampu memberantasnya.”

Bagi peserta lain, perbaikan teknis ini juga sangat berarti.

“Dengan pembaca layar, saya bisa menavigasi tombol dan tautan dengan mudah,” kata Tri Nur Subhi. “Platform ini membantu kami memahami apa itu korupsi, bagaimana korupsi terjadi, dan langkah kecil apa yang bisa kami lakukan untuk mencegahnya. Platform ini bisa digunakan oleh komunitas disabilitas, pelajar, maupun masyarakat umum, sehingga benar-benar inklusif.”

Bagi pihak BILiC, kegiatan ini bukan sekadar uji coba — tetapi juga terkait prinsip. “Ketika bicara tentang aksesibilitas, orang dengan disabilitas harus dilibatkan langsung,” tegas Zulhamka Julianto Kadir, Direktur BILiC. “Nothing about us without us. Platform digital harus mengikuti desain universal agar tidak ada yang tertinggal — baik di ruang fisik, pendidikan daring, maupun di ruang publik mana pun.”

Kedutaan Besar Norwegia, yang turut mendukung proyek ini, menekankan bahwa korupsi memiliki dampak yang sangat merugikan — dan sering kali tidak terlihat — bagi orang dengan disabilitas. Penyalahgunaan dana dan pungutan liar dalam pengurusan sertifikat adalah beberapa contoh “korupsi diskriminatif” yang membuat orang dengan disabilitas semakin rentan dan sulit memperoleh keadilan.

“Orang dengan disabilitas harus ada di tengah-tengah dari strategi antikorupsi — bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pemimpin dan pembawa perubahan,” ujar Truls Desband, representatif dari Kedutaan Besar Norwegia untuk Indonesia.

Di akhir kegiatan, para peserta menyampaikan harapan bahwa Akademi Antikorupsi dapat menjadi model pembelajaran digital yang inklusif, baik di Indonesia maupun di tingkat global. “Pendidikan antikorupsi memberdayakan masyarakat untuk dapat memahami haknya, serta dapat melaporkan dan mencegah korupsi,” ujar Putri dari UNODC. “Harapan kami, orang dengan disabilitas akan semakin berdaya untuk ikut berkontribusi dalam perjuangan ini. Karena ketika semua orang memiliki akses yang setara terhadap pengetahuan, maka masyarakat secara keseluruhan akan lebih kuat dalam melawan korupsi.”