Kemitraan Berbasis Data: Bagaimana PBB mendukung BPS mengubah data menjadi aksi nyata untuk pembangunan Indonesia

Pemerintah Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki tujuan yang sama: memastikan setiap keputusan pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang paling membutuhkan. Kesepakatan baru antara Pemerintah Indonesia dan PBB yang disebut Kerangka Kerjasama Pembangunan Berkelanjutan PBB (UNSDCF) 2026-2030 dan telah ditandatangani awal tahun ini, dibangun di atas visi bersama tersebut yang berakar pada rencana pembangunan jangka panjang dan menengah nasional Indonesia—memastikan agar prioritas nasional dan program PBB didasarkan pada bukti yang kuat dan data yang andal.

Di sinilah peran Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi sangat penting. Sebagai lembaga statistik nasional sekaligus salah satu mitra terdekat PBB, BPS berperan memastikan tersedianya data berkualitas tinggi untuk mengukur kemajuan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Data tersebut kemudian menjadi dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sosial ekonomi di tingkat nasional maupun daerah.

“Kemitraan mendalam kami dengan BPS memastikan setiap keputusan pembangunan didasarkan pada data yang rinci, akurat, dan terkini,” ujar Gita Sabharwal, Kepala Perwakilan PBB di Indonesia. “Kerangka hasil kami sepenuhnya selaras dengan data pemerintah. Ini mencerminkan fondasi statistik Indonesia yang kuat.”

Kolaborasi antara PBB dan BPS mencakup berbagai bidang, mulai dari dinamika kependudukan, ketahanan pangan, big data, migrasi, pasar tenaga kerja, hingga penggunaan kecerdasan buatan (AI) untuk analisis kebijakan. Berikut beberapa contoh bagaimana kolaborasi ini memberi dampak nyata:

• Dana Kependudukan PBB (UNFPA) bekerja sama dengan BPS dalam analisis kependudukan dan demografi, termasuk sensus penduduk dan National Transfer Accounts, yang membantu pembuat kebijakan dalam merencanakan dukungan fiskal dan perlindungan sosial bagi populasi lansia.
• Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) bermitra dengan BPS dalam pelaksanaan program survei pertanian nasional serta uji coba pemantauan tanaman padi melalui citra satelit dan analisis canggih—meningkatkan kualitas data produktivitas pertanian.
• Dana Anak-anak PBB (UNICEF) bekerja dengan BPS dalam pengembangan Early Childhood Development Index (ECDI) menggunakan data SUSENAS, sekaligus mengembangkan kajian kemiskinan anak yang diperkuat dengan observasi cahaya malam (nightlight observation) untuk menangkap dimensi kemiskinan yang sering luput dari pandangan.
• Program Pangan Dunia (WFP), UNFPA dan UNICEF bersama-sama mendukung BPS dalam penerapan metode small-area estimation untuk menghasilkan indikator SDGs di tingkat daerah, membantu pemerintah lokal dalam menyusun rencana pembangunan berbasis data. (Untuk jelasnya, baca artikel ini).
• Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) dan UNFPA berkolaborasi melalui inisiatif One Data for International Migration untuk mengintegrasikan statistik migrasi ke dalam ekosistem data nasional.
• ILO and Laboratorium Inovasi PBB/UN Global Pulse Asia Pacific juga sedang memfinalisasi kerja sama baru dengan BPS untuk memanfaatkan big data dalam memperoleh wawasan hampir waktu nyata mengenai tingkat pekerjaan dan kesejahteraan, di samping dukungan ILO terhadap survei pasar tenaga kerja (SAKERNAS).

Melampaui batas nasional, BPS juga berperan sebagai UN Regional Big Data Hub for Asia and the Pacific bekerja sama dengan UNDESA dan UNESCAP. Peran ini menempatkan Indonesia sebagai penggerak utama inovasi data dan pengembangan kapasitas bagi para ahli statistik di kawasan. Tahun ini, tiga kegiatan besar peningkatan kapasitas terkait machine learning, data posisi seluler, dan keanekaragaman hayati telah mempertemukan para ahli statistik dari berbagai negara Asia untuk saling berbagi pengetahuan dan memperkuat keahlian.

"Dengan lebih dari 20.000 ahli statistik di seluruh Indonesia dan lebih dari 200 survei nasional yang dilakukan setiap tahun, BPS terus mempertahankan reputasi keunggulannya, bekerja bahu-membahu dengan PBB dan mitra pemerintah untuk memastikan bahwa data benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BPS.