Cream of the Crop: Inklusi Keuangan Meningkatkan Produktivitas, Penjualan, dan Kesejahteraan di Indonesia

PANGALENGAN, JAWA BARAT – Di antara perbukitan bergelombang di Provinsi Jawa Barat, ribuan petani merasakan manfaat nyata dari digitalisasi usaha mereka dan peningkatan akses terhadap pembiayaan, sebagian berkat proyek yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Anggota Koperasi Peternak Bandung Selatan (KPBS) mencatat peningkatan 38% pada pinjaman produktif dan kenaikan 43% pada volume penjualan selama dua tahun terakhir, setelah diperkenalkannya aplikasi baru yang digunakan sebagai solusi sistem perencanaan sumber daya usaha (Enterprise Resource Planning/ERP).

“Akses pembiayaan yang lebih mudah berarti volume pinjaman lebih tinggi, yang pada gilirannya berarti lebih banyak ternak dan pendapatan lebih tinggi bagi petani kami,” kata Kepala KPBS, Aun Gunawan. “Inilah bagaimana inklusi keuangan meningkatkan kesejahteraan.”

Didirikan pada 1969, KPBS memiliki 5.000 anggota dan memproduksi 70.000 ton susu per hari. Koperasi ini mengoperasikan pabrik susu sendiri, menggunakan sekitar 15% produksi susunya untuk membuat yoghurt dan keju mozzarella, sementara sisanya dijual ke perusahaan susu di wilayah tersebut. Selain itu, koperasi juga mengelola rumah sakit, layanan kesehatan hewan, dan bank—semua dirancang untuk mendukung anggota serta meningkatkan kesejahteraan dan daya saing mereka.

Holistik dan sehat

“Kami mengambil pendekatan holistik, dan bagi kami, semua ini terkait kesehatan—bukan hanya kesehatan petani dan ternak mereka, tetapi juga kesehatan finansial,” jelas Aun kepada para kepala lembaga PBB di Indonesia yang mengunjungi KPBS sebagai bagian dari acara Dialog Pemimpin tahunan mereka mengenai arah PBB di negara ini.

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) kini mendukung koperasi ini dalam mewujudkan visi tersebut, memanfaatkan digitalisasi untuk memperkuat inklusi keuangan. Proyek ini dilaksanakan bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

“KPBS sudah merupakan usaha yang kuat dan terkelola dengan baik sebelum keterlibatan kami,” kata Simrin Singh, Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor Leste. “Alat yang kami sediakan telah memicu perbaikan lebih lanjut dan meningkatkan kesejahteraan.”

Melalui sistem ERP, yang diperkenalkan ILO dalam proyek yang didanai Pemerintah Swiss, petani kini dapat memantau pendapatan dan pengeluaran mereka, termasuk biaya pakan ternak yang disediakan koperasi. Mereka juga memiliki akses 24/7 ke dokter hewan koperasi, yang dapat menjangkau peternakan dalam 30 menit. Aplikasi ini mencatat data kesehatan hewan secara individual, termasuk jadwal vaksinasi, sehingga titik pengumpulan susu dapat memisahkan susu dari sapi yang baru divaksin. Jika dicampur dengan susu biasa, kualitas susu hari itu bisa menurun—dan memengaruhi harga jual.

Volume yang lebih tinggi, harga yang lebih baik

“Perbaikan praktis seperti ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan volume, tetapi juga pada harga jual per liter yang lebih baik,” ujar Pak Gunawan.

Dampak paling signifikan, bagaimanapun, adalah peningkatan akses terhadap pembiayaan. Koperasi telah mengoperasikan bank sendiri sejak 1993 untuk memberikan kredit kepada petani. Dengan sistem ERP, pengajuan pinjaman menjadi lebih sederhana dan mudah diakses, jelas Simrin. Bank kini dapat melihat data keuangan petani—pendapatan, likuiditas, dan utang yang belum lunas—langsung melalui sistem, yang menghasilkan tingkat persetujuan aplikasi yang lebih tinggi.

Jumlah pengajuan juga meningkat. Dengan alat ERP terintegrasi, petani tidak lagi perlu bepergian dan antre untuk mengisi formulir; mereka dapat mengajukan langsung melalui aplikasi, di mana riwayat keuangan mereka sudah tercatat dan tersedia bagi tim pemberi pinjaman.

“Ini mungkin terdengar seperti masalah kenyamanan, tapi sebenarnya lebih dari itu,” kata petani susu, Encih Mintarsih. “Petani tidak bisa meninggalkan ternaknya setengah hari, apalagi berkali-kali, hanya untuk mengajukan permohonan yang mungkin saja tidak disetujui.

“Sekarang kami bisa mengajukan secara online dan memanfaatkan waktu kami secara produktif. Itu membuat kami jauh lebih mungkin untuk mengakses pembiayaan,” tambahnya.

Menuju ketahanan pangan

Program seperti ini memiliki relevansi nasional yang lebih luas: memperkuat produksi pangan domestik dan kemandirian menjadi prioritas utama Pemerintah Indonesia. Saat ini, negara ini mengimpor sekitar 80% produk susu. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produsen susu lokal berkontribusi langsung pada tujuan kemandirian nasional.

Hal ini juga menjadi model bagi pertumbuhan ekonomi pedesaan yang inklusif.

“Di negara berpenghasilan menengah atas seperti Indonesia, transformasi digital ekonomi dan peningkatan akses keuangan sangat penting untuk maju menuju status berpenghasilan tinggi,” kata Gita Sabharwal, Kepala Perwakilan PBB di Indonesia. “Untuk alasan ini, melalui konsultasi erat dengan Pemerintah, digitalisasi dan akses keuangan menjadi prioritas utama kerangka kerja kerja sama baru antara PBB dan Indonesia.”

Kerangka Kerja Kerja Sama Pembangunan Berkelanjutan PBB (UNSDCF), yang ditandatangani pada Agustus 2025 dan selaras dengan SDGs serta agenda pembangunan nasional Indonesia, menjelaskan bagaimana PBB akan berkontribusi pada tiga hasil transformasional di negara ini, termasuk Transformasi Ekonomi dan Digital.

“Program luar biasa oleh ILO ini menunjukkan bagaimana PBB dapat melengkapi upaya Pemerintah untuk mempercepat pembangunan inklusif menggunakan teknologi modern,” kata Gita.

Proyek ini berkontribusi langsung pada Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan OJK, memperkuat model ekosistem keuangan inklusif, dan mendukung upaya Komite Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Proyek ini juga sejalan dengan prioritas nasional untuk mendigitalisasi usaha kecil dan menengah (UKM) serta meningkatkan produktivitas melalui alat digital.

“Di Indonesia, 90% lapangan kerja diciptakan oleh UKM—jadi meningkatkan daya saing mereka sangat penting untuk memastikan pekerjaan layak,” kata Simrin. Pendekatan ini diharapkan dapat diterapkan lebih luas di seluruh negeri.

Apa saran Aun bagi koperasi lain dan pembuat kebijakan? “Tunjukkan manfaat yang jelas dan nyata kepada petani, dan mereka akan cepat mengadopsi teknologi digital,” katanya. “Istilah-istilah seperti ‘digitalisasi’ dan ‘inklusi keuangan’ harus diterjemahkan menjadi realitas sehari-hari mereka—seperti yang telah kami lakukan di sini dengan dukungan ILO dan PBB.”

Artikel ini pertama dipublikasikan di situs UN News https://news.un.org/en/story/2025/11/1166425, 23 November 2025