Dukungan peta jalan dari PBB untuk bantu pertumbuhan e-commerce dan perdagangan digital Indonesia

Ekonomi digital Indonesia saat ini berkembang dengan sangat pesat. Namun, koordinasi yang lebih kuat antar lembaga pemerintah, peningkatan adopsi teknologi digital oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta proses pendaftaran usaha yang lebih sederhana diperlukan agar pertumbuhan tersebut dapat diterjemahkan menjadi daya saing global yang berkelanjutan. Hal ini dibahas dalam sebuah kajian terbaru dari Badan PBB untuk Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD).

Kajian Perdagangan Digital Indonesia yang diluncurkan bulan lalu di Jakarta merupakan kajian pertama yang dilakukan UNCTAD di negara anggota G20. Laporan ini memberikan tinjauan komprehensif terhadap ekosistem e-commerce dan perdagangan digital Indonesia saat ini, sekaligus merumuskan sejumlah rekomendasi kebijakan bagi pemerintah.

“Ekonomi digital Indonesia tumbuh dengan sangat pesat. Hal ini membuka banyak peluang, tetapi juga melahirkan tanggung jawab. Perdagangan digital harus mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan, memperkuat inklusi sosial, dan tetap melindungi lingkungan hidup,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal UNCTAD, Pedro Manuel Moreno.

Kemajuan besar, tetapi belum merata

Berbagai kemajuan yang dicapai Indonesia saat ini didorong oleh berbagai faktor. Dari akses broadband dan konektivitas seluler yang semakin meluas, hingga sistem pembayaran digital yang terus tumbuh pesat karena didorong oleh cepatnya implementasi sistem pembayaran nasional berbasis kode QR yang kini digunakan oleh lebih dari 30 juta pedagang. Sebagai perbandingan, pada tahun 2020 hanya sekitar 7 juta UMKM yang terlibat dalam ekonomi digital.

Meski demikian, kemajuan tersebut belum merata.

Kajian UNCTAD menemukan masih adanya kesenjangan di antara wilayah perkotaan dengan daerah-daerah di berbagai pelosok Indonesia, di mana akses internet yang andal dan terjangkau masih menjadi tantangan. Mandat kelembagaan di berbagai kementerian juga terkadang saling tumpang tindih, sehingga membuat proses perumusan kebijakan menjadi lebih kompleks. Selain itu, meskipun inklusi keuangan di kalangan pelaku usaha kecil telah mencapai hampir 89 persen, banyak pengguna yang belum secara aktif memanfaatkan rekening mereka.

UMKM: Peluang dan tantangan

“Dampaknya sangat besar bagi UMKM,” ujar Devi Ariyani, Direktur Eksekutif Indonesia Services Dialogue (ISD) Council, ketika menjelaskan pengaruh marketplace, media sosial, dan pembayaran digital. “Dari sisi perluasan pasar, mereka dapat memperluas basis pelanggan dan menjangkau konsumen di luar batas geografis mereka.”

Platform digital juga mengubah cara pelaku usaha mengelola operasional internal mereka.

“Dengan adanya marketplace, mereka belajar mencatat transaksi secara digital. Sebelumnya transaksi dicatat secara manual. Sekarang, melalui platform digital, mereka dapat menyimpan catatan transaksi secara digital,” jelasnya.

Namun demikian, berbagai hambatan masih tetap ada.

Keterampilan dan pengetahuan digital yang terbatas menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi UMKM, menurut Konsultan Nasional UNCTAD, Dandy Rafitrandi. “Banyak UMKM yang masih belum memiliki kemampuan dasar dan menengah dalam pemanfaatan teknologi digital,” katanya.

Ia juga menyoroti program pelatihan dan dukungan yang masih terfragmentasi. Program-program yang ada sering kali belum cukup disesuaikan dengan kebutuhan wirausaha perempuan maupun pelaku usaha di wilayah pedesaan.

Bagi usaha mikro, kesenjangan tersebut bahkan lebih mendasar.

“Literasi bisnis, keuangan, dan digital mereka masih rendah,” ujar Ariyani. “Usaha-usaha ini membutuhkan pendampingan dan mentoring intensif agar dapat beroperasi secara efektif dan bersaing di pasar digital.”

Sementara itu, usaha skala menengah menghadapi tantangan yang berbeda. Menurut Ariyani, ada dua hal yang mereka butuhkan untuk berkembang. Pertama, akses ke pasar di luar Indonesia. Kedua, akses terhadap skema pembiayaan. Untuk melakukan ekspor, pelaku usaha perlu memenuhi berbagai standar kepatuhan serta menavigasi regulasi baru, yang sering kali memerlukan bimbingan tambahan dan dukungan finansial.

Prioritas utama

Kajian ini juga memuat berbagai rekomendasi kebijakan. Martine Julsaint Kidane, Economic Affairs Officer di UNCTAD, menyoroti sejumlah prioritas utama.

“Mandat kelembagaan perlu disederhanakan dan dikomunikasikan dengan jelas. Dengan mengurangi tumpang tindih antar kementerian serta menciptakan kerangka regulasi yang koheren akan membuat kebijakan digital menjadi lebih efisien dan dapat diprediksi,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya mempercepat transformasi digital UMKM tradisional.

“Dukungan terhadap adopsi teknologi seperti perangkat lunak cloud, sistem Enterprise Resource Planning (ERP), dan Internet of Things (IoT) perlu diperluas melalui program sosialisasi dan skema voucher,” katanya, dengan menekankan bahwa langkah ini sangat penting terutama bagi UMKM di sektor manufaktur, pertanian, dan ritel.

Selain itu, Indonesia juga perlu “mendorong formalitas usaha online dengan menyederhanakan proses pendaftaran dan perpajakan serta memberikan insentif bagi UMKM yang baru melakukan formalitas usaha.”

Langkah-langkah tersebut dinilai akan membantu menciptakan “lingkungan pendukung yang dibutuhkan Indonesia untuk mengembangkan perdagangan digital yang berkelanjutan.”

Komitmen Indonesia terhadap pertumbuhan yang inklusif

Pemerintah Indonesia berkomitmen memanfaatkan kajian ini sebagai alat strategis untuk memasuki tahap berikutnya dalam transformasi digital.

“Temuan dari kajian ini akan membantu memandu upaya Indonesia dalam memperkuat ekosistem e-commerce dan perdagangan digital serta mendorong keselarasan yang lebih baik, sehingga ekonomi digital Indonesia dapat tumbuh tidak hanya lebih cepat, tetapi juga lebih adil, aman, dan tangguh,” ujar Ditya Agung Nurdianto, Direktur Perdagangan Internasional di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

“Melalui kolaborasi erat dan aksi terkoordinasi dengan UNCTAD serta para pemangku kepentingan nasional, Indonesia berkomitmen untuk memajukan ekonomi digital yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh,” tambahnya.

Kajian ini disusun melalui konsultasi luas di berbagai wilayah Indonesia yang melibatkan institusi pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, serta mitra pembangunan.

“Saya mendorong seluruh mitra untuk menggunakan temuan kajian ini sebagai panggilan untuk bertindak secara terkoordinasi,” kata Moreno. “UNCTAD siap mendukung Indonesia melalui berbagai tindak lanjut, dialog kebijakan, penguatan kapasitas, serta kemitraan.”