‘Dampak nyata di lapangan’ dibutuhkan saat Indonesia mendukung reformasi PBB

Duta Besar Tri Tharyat, Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia untuk Kerja Sama Multilateral, telah melihat langsung kerja sama dengan PBB. Di Nairobi, New York, dan Jakarta, ia bekerja tanpa lelah untuk memaksimalkan manfaat bagi Indonesia sekaligus memperjuangkan suara yang lebih kuat bagi negara-negara Global South dalam pengambilan keputusan di PBB.

Menjelang masa pensiunnya, UN News berbincang dengannya mengenai peran sistem pembangunan PBB di negara berpendapatan menengah dan bagaimana sebuah negara dapat memaksimalkan kemitraannya dengan PBB.

Apa peran sistem pembangunan PBB di negara berpendapatan menengah atas seperti Indonesia? Bagaimana PBB di Indonesia menjawab ambisi ini?

Di negara berpendapatan menengah atas seperti Indonesia, sistem pembangunan PBB harus memposisikan diri sebagai mitra strategis, dengan nilai utama dalam empat hal.

Pertama, menyediakan keahlian dan pengetahuan untuk menerjemahkan kebutuhan negara menjadi program pembangunan yang dapat dijalankan. Kedua, menghubungkan pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga keuangan internasional untuk menyelesaikan tantangan yang kompleks. Ketiga, berperan sebagai katalis bagi mekanisme pembiayaan inovatif seperti blended finance, green bonds, dan investasi berdampak. Keempat, menjadi penjaga inklusi dan norma universal agar tidak ada kelompok yang tertinggal dalam proses pembangunan.

Dengan perspektif tersebut, PBB di Indonesia, sebagaimana tercermin dalam Kerangka Kerja Sama 2026–2030, secara umum sudah berada di jalur yang tepat. Struktur kerangka ini mencakup pembangunan manusia, lingkungan dan dekarbonisasi, serta transformasi ekonomi dan digital, dan dirancang selaras dengan prioritas nasional Indonesia dalam Asta Cita, sekaligus menunjukkan komitmen kuat terhadap kepemilikan nasional.

Namun, masih ada tantangan. Ambisi kerangka ini mencakup 18 prioritas strategis dalam tiga hasil utama, yang berisiko membuat upaya menjadi terlalu tersebar. Koordinasi yang kuat dan berkelanjutan dengan pemerintah, terutama melalui Kementerian Luar Negeri dan Bappenas, akan sangat penting untuk menentukan prioritas yang paling relevan.

Selain itu, kesenjangan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia yang luas memerlukan pendekatan yang lebih spesifik di tingkat daerah, yang tidak sepenuhnya dapat dijawab oleh kerangka nasional. Hal ini membutuhkan komitmen kuat dari pemerintah provinsi dan kota.

Secara keseluruhan, PBB di Indonesia bergerak ke arah yang tepat. Namun, ukuran keberhasilan yang sesungguhnya akan terlihat dari implementasi, terutama melalui hasil yang konkret dan terukur yang berkontribusi pada visi Indonesia Emas 2045.

Apa tiga kontribusi utama Tim PBB di Indonesia?

Saya ingin menekankan bahwa keberhasilan Tim PBB juga merupakan keberhasilan visi dan kepemimpinan Indonesia.

Ada tiga capaian utama yang terukur, relevan secara nasional, dan berorientasi ke masa depan:

Pertama, percepatan penurunan stunting melalui program gizi dan sanitasi terintegrasi.

Stunting adalah prioritas nasional. PBB, terutama UNICEF, WHO, dan WFP, memberikan dukungan teknis, praktik terbaik global, serta dukungan rantai pasok.

Hasilnya, prevalensi stunting turun dari 37% pada 2013 menjadi 21,6% pada 2022, dengan intervensi hingga ke tingkat kabupaten, terutama di Indonesia Timur.

PBB tidak hanya memberikan saran; mereka juga membantu kami menjangkau desa-desa terpencil dengan solusi praktis, yang selaras sepenuhnya dengan rencana aksi nasional kami.

Kedua, dukungan terhadap respons COVID-19 dan penguatan sistem kesehatan.

PBB membantu surveilans genomik, pemetaan oksigen, logistik vaksin, dan komunikasi risiko.
 

Lebih dari 400 juta dosis vaksin didistribusikan, ribuan tenaga kesehatan dilatih, dan layanan imunisasi rutin tetap berjalan selama pandemi.

Ketika dunia menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, Tim PBB di Tingkat Negara berdiri bersama kami, bukan sebagai pihak luar, melainkan sebagai mitra tepercaya di lapangan, mulai dari Aceh hingga Papua.

Dukungan semacam ini, menurut saya, sangat penting dalam mencapai target-target nasional lainnya di sektor kesehatan, seperti menurunkan angka kematian ibu dan meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan kita.

Ketiga, mendorong transisi hijau dan ketahanan iklim.

Transisi hijau dan ketahanan iklim selaras dengan kepemimpinan Indonesia dalam G20, target net-zero pada tahun 2060, serta komitmen NDC. UNDP, UNEP, dan FAO telah mendukung restorasi hutan mangrove, sistem peringatan dini, perencanaan transisi energi yang adil, serta pertanian berkelanjutan.

PBB membantu kita mewujudkan komitmen global menjadi tindakan nyata di tingkat desa. Mulai dari melindungi garis pantai hingga menciptakan lapangan kerja hijau, kemitraan ini memberikan hasil nyata bagi masyarakat dan planet kita.

Apa saran Anda bagi Kementerian Luar Negeri negara lain dalam bekerja dengan Tim Negara PBB dan badan-badan PBB?

Saran saya kepada Kementerian Luar Negeri negara lain sederhana dan didasarkan pada praktik terbaik kami di Indonesia. Yang paling utama, perlakukan Tim PBB di negara sebagai mitra strategis dalam mewujudkan prioritas nasional Anda.

Secara lebih spesifik, ada tiga saran praktis yang dapat saya bagikan:

Pertama, selaraskan sepenuhnya UN Sustainable Development Cooperation Framework (UNSDCF) dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Kementerian Luar Negeri dapat berperan sebagai jembatan antara sistem PBB dan para pemangku kepentingan nasional untuk menyusun UNSDCF secara bersama, memastikan bahwa program kerja setiap badan PBB terhubung langsung dengan target nasional tertentu. Untuk itu, perlu ditunjuk pejabat senior sebagai “koordinator PBB”.

Kedua, bangun kerja sama yang erat dengan Kepala Perwakilan PBB (RC). RC dapat mengoordinasikan seluruh badan PBB, membuka akses ke keahlian teknis global, dan menyampaikan satu suara PBB. Dorong adanya “Joint UN Delivery Review” tahunan di Kementerian Luar Negeri, yang dipimpin oleh pejabat senior bersama RC, di mana badan-badan PBB memaparkan kemajuan dan kesenjangan dalam mendukung prioritas nasional utama.

Ketiga, dorong keterpaduan dan penyederhanaan program PBB. Kementerian Luar Negeri perlu bekerja sama dengan para pemangku kepentingan terkait, khususnya yang terlibat dalam perencanaan pembangunan, untuk memastikan tidak ada duplikasi atau tumpang tindih, dengan tetap selaras dengan lembaga perencanaan pembangunan.

Seperti apa PBB yang diharapkan Indonesia dari proses UN80?

Indonesia ingin melihat PBB yang lebih responsif, efektif, dan dipercaya, serta lebih siap menghadapi tantangan global yang semakin kompleks dan saling terhubung.

Kami mengharapkan sistem multilateral yang lebih kuat dan mampu memberikan dampak nyata di lapangan, khususnya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, perdamaian, dan ketahanan. Ini mencakup PBB yang lebih terkoordinasi antar pilar, lebih efisien dalam operasionalnya, serta lebih inklusif dalam mencerminkan suara dan prioritas negara berkembang.

Kami juga berharap melihat hasil nyata dari ketiga jalur kerja yang mampu meningkatkan dampak, sehingga UN80 tidak hanya menjadi upaya penghematan, tetapi benar-benar mendorong sistem PBB yang lebih relevan, efektif, memiliki sumber daya yang memadai, dan berorientasi pada hasil.

Pada akhirnya, PBB harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasarnya, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika global yang terus berubah. Yang terpenting, Indonesia membayangkan PBB yang benar-benar menjawab kebutuhan dan aspirasi seluruh anggotanya, bukan hanya kepentingan segelintir pihak.

Bagaimana Anda melihat peran Indonesia di PBB ke depan?

Oktober lalu, kita menandai dua tonggak penting: 80 tahun berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa dan 75 tahun sejak Indonesia bergabung dengan bangga dalam organisasi ini.

Kami percaya, kini lebih dari sebelumnya, bahwa tantangan kompleks dunia hanya dapat diselesaikan melalui tekad bersama, tanggung jawab kolektif, dan kemitraan yang tulus.

Keyakinan ini bukan sekadar retorika. Hal ini tercermin dalam kemitraan yang kuat dan produktif antara Indonesia dan sistem PBB di dalam negeri—kemitraan yang dibangun atas dasar kepercayaan, dialog, dan komitmen bersama. Kami bertekad memastikan kemitraan ini terus memberikan dampak nyata dan terukur bagi masyarakat Indonesia.

Seiring semakin kuatnya kemitraan di tingkat nasional, peran dan suara Indonesia di panggung global juga terus berkembang. Saat ini, Indonesia menjabat sebagai Ketua Dewan Hak Asasi Manusia, sebuah tanggung jawab yang kami jalankan dengan penuh keseriusan dan komitmen untuk memajukan martabat manusia, akuntabilitas, dan supremasi hukum bagi semua negara.

Ke depan, Indonesia juga tengah mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2029–2030, sebagai wujud komitmen untuk berkontribusi lebih langsung dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional di tingkat tertinggi.

Semua ini bukanlah ambisi yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari visi jangka panjang Indonesia sebagai kekuatan global yang konstruktif, berprinsip, dan semakin berpengaruh dalam sistem PBB.

Sebagai negara dengan 281 juta penduduk, populasi muda yang dinamis, ekonomi yang terus tumbuh, serta tradisi kuat dalam hidup berdampingan secara damai dan tata kelola demokratis, Indonesia memiliki kapasitas sekaligus tanggung jawab untuk turut membentuk tatanan dunia yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Kami siap menjalankan tanggung jawab tersebut secara penuh, konsisten, dan bersama mitra yang kami percaya.

---

Artikel ini pertama kali dipublikasikan di situs UN News https://news.un.org/en/story/2026/05/1167429, 1 Mei 2026