Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan PBB Dukung Pelaku Usaha Lokal Menjadi Pemasok Global

Mulai dari produk makanan dan jasa logistik, hingga teknologi digital dan layanan konsultasi, peluang bagi pelaku usaha Indonesia untuk menembus pasar pengadaan global kini berkembang sangat pesat. Meskipun banyak perusahaan Indonesia yang sebenarnya sudah memenuhi syarat untuk menjadi pemasok resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kontribusi mereka saat ini baru mencapai 0,7% dari total pengadaan global melalui platform United Nations Global Marketplace (UNGM).

Untuk meningkatkan persentase tersebut dan mendukung para calon pemasok potensial, pemerintah Indonesia—dengan dukungan dari PBB di Indonesia—menyelenggarakan seminar International Procurement Connect di Jakarta pada awal bulan ini. Hampir 100 pelaku usaha berpartisipasi dalam acara ini.

Sebagai bagian dari langkah strategis Indonesia untuk memperkuat ekosistem pengadaan barang dan jasa publik yang inklusif serta berdaya saing global, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyelenggarakan sebuah seminar untuk mendukung para pelaku usaha lokal agar mampu bersaing di kancah internasional dan memperluas peran mereka dalam jaringan pengadaan global. Inisiatif ini sejalan dengan reformasi pengadaan publik yang sedang dilakukan oleh LKPP, seperti percepatan digitalisasi, peningkatan transparansi (keterbukaan), dan pembukaan kesempatan yang lebih luas untuk para pelaku usaha.

Bagi banyak peserta, seminar ini memberikan manfaat yang sangat praktis dan menjawab kebutuhan yang selama ini sulit diakses: yaitu pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana sistem pengadaan internasional sebenarnya bekerja. Setiap tahun, PBB membelanjakan sekitar 20 hingga 25 miliar USD di seluruh dunia melalui platform UNGM. Pada tahun 2024, pelaku usaha dari Indonesia telah berkontribusi sekitar 192 juta USD atau sekitar 0,7% dari total belanja tersebut. Salah satu contoh nyata pelaku usaha Indonesia yang berhasil menjadi pemasok PBB adalah PT Mega Global Food Industry (MGFI), yang memproduksi biskuit tinggi energi untuk Program Pangan Dunia (WFP) di Afganistan.

“Indonesia sebenarnya telah memiliki banyak produk dan jasa dengan daya saing global yang kuat. Hal yang sering kali dibutuhkan oleh para pelaku usaha Indonesia adalah akses yang lebih luas terhadap informasi, jaringan, serta pemahaman mengenai sistem pengadaan internasional,” kata Muhammad Aris Supriyanto, Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP.

Mulai dari memahami persyaratan tender hingga cara mendaftar di platform, seminar ini memberikan panduan langkah demi langkah bagi para pelaku usaha untuk mempersiapkan diri dalam meraih peluang internasional. Sesi-sesi dalam seminar ini mencakup proses pendaftaran vendor, standar pengadaan, dokumen yang diperlukan, serta bagaimana perusahaan dapat meningkatkan daya saing mereka dalam proses tender global.

Salah satu sesi yang paling banyak menarik perhatian peserta dalam seminar ini adalah saat penjelasan proses teknis pendaftaran vendor di platform UNGM, serta testimoni dari perusahaan-perusahaan Indonesia yang telah bekerja sama dengan badan-badan PBB. Dalam sesi testimoni tersebut, para perwakilan pelaku usaha secara terbuka membagikan pengalaman mereka saat mengikuti tender internasional, tantangan yang dihadapi, hingga berbagai keuntungan yang didapatkan setelah berhasil menjadi vendor resmi PBB.

PT Dimensi Prima Global menceritakan bagaimana kontrak kerja sama mereka dengan badan-badan PBB, termasuk UNICEF, telah membuka jalan untuk bersaing memperebutkan Long-Term Agreements (LTA) atau Perjanjian Jangka Panjang dengan UNICEF Indonesia, serta mengikuti berbagai tender di kawasan Asia Tenggara. Meskipun belum berhasil memenangkan kontrak di negara-negara lain, perusahaan ini sempat lolos seleksi awal (pre-selected) untuk mengirimkan sampel boneka kayu (alat peraga edukatif) dalam sebuah tender di Timor-Leste. Hal ini menunjukkan adanya potensi yang sangat menjanjikan bagi mereka untuk menembus pasar regional. Pengalaman berharga ini juga sukses memperkuat kredibilitas perusahaan, sekaligus menjadikan mereka lebih kompetitif dalam meraih peluang dengan organisasi internasional lainnya di masa mendatang.

Dorongan Mewujudkan Rantai Pasok yang Lebih Inklusif

Di luar urusan peluang bisnis, seminar ini juga menyoroti minat yang terus tumbuh dalam memajukan sistem pengadaan yang inklusif. Di lingkungan PBB, proses pengadaan kini semakin dilihat tidak hanya dari kacamata efisiensi, transparansi (keterbukaan), dan nilai manfaat (value for money), tetapi juga dengan mempertimbangkan aspek Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI).

Diskusi ini menyadari bahwa upaya membangun ekosistem pengadaan yang benar-benar inklusif masih terus berproses. Meskipun keterlibatan pelaku usaha perempuan telah menunjukkan peningkatan positif dalam berbagai inisiatif pengadaan, upaya untuk memperluas peluang bagi pelaku usaha orang dengan disabilitas, wirausaha muda, serta pemasok dari wilayah terpencil masih menghadapi tantangan yang lebih besar akibat adanya hambatan struktural, pasar, maupun aksesibilitas. Oleh karena itu, penguatan ekosistem pemasok yang lebih inklusif menuntut adanya kolaborasi berkelanjutan, pembelajaran, serta penyempurnaan sistem secara bertahap yang melibatkan sinergi lintas organisasi.

"Kami berupaya memastikan bahwa peluang pengadaan dapat diakses oleh kalangan usaha yang lebih luas—termasuk UMKM, pengusaha perempuan, pelaku usaha orang dengan disabilitas, serta para pelaku usaha baru. Memperluas partisipasi ini sangatlah penting untuk memastikan agar manfaat dari pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata," kata Matthew Johnson-Idan, Kepala Kantor Perwakilan PBB di Indonesia. "Seiring dengan pasar global yang semakin terhubung, inisiatif semacam ini hadir untuk membantu para pelaku usaha Indonesia agar tidak lagi melihat pengadaan internasional sebagai sesuatu yang jauh atau mustahil dijangkau, melainkan sebagai sebuah peluang nyata yang terus berkembang."