Meningkatkan Ketahanan Energi: 8 Cara Indonesia Bermitra dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Di tengah volatilitas pasar energi global yang terus berlanjut, Indonesia mempercepat upaya untuk memperkuat ketahanan energinya, memastikan pasokan energi yang andal, terjangkau, dan tangguh bagi rumah tangga, dunia usaha, serta layanan-layanan penting. Selama bertahun-tahun, berbagai badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah bermitra dengan Pemerintah Indonesia dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk membantu mendiversifikasi sumber energi nasional, meningkatkan efisiensi energi, dan memperkuat ketahanan sistem energi. Selain mendukung transisi hijau dan mengurangi emisi gas rumah kaca, upaya ini juga secara langsung memperkuat kemampuan Indonesia dalam menghadapi guncangan global.

Berikut delapan cara PBB bermitra dengan Indonesia untuk membangun sistem energi yang lebih aman dan siap menghadapi masa depan.

1. Memperkuat jaringan listrik untuk mengintegrasikan lebih banyak energi terbarukan

Untuk membuat sistem kelistrikan Indonesia lebih tangguh, PLN memimpin upaya besar untuk memodernisasi jaringan listrik nasional. Kantor Layanan Proyek PBB (UNOPS) berkontribusi dalam pengembangan pusat kendali pintar (smart control centre)yang baru, serta memberikan masukan terkait standar penyimpanan energi berbasis baterai di tingkat nasional. PLN dan UNOPS telah mengidentifikasi potensi energi surya lebih dari 2 GW yang dapat diintegrasikan ke dalam jaringan listrik. Peningkatan ini mendukung prioritas operasional PLN dalam menstabilkan sistem kelistrikan, mengurangi gangguan listrik, dan melindungi Indonesia dari fluktuasi harga bahan bakar fosil di pasar global.

2. Meningkatkan efisiensi energi nasional

Menggunakan energi secara lebih efisien merupakan salah satu faktor penting dalam memperkuat ketahanan energi. Untuk mendukung upaya yang dipimpin pemerintah dan PLN, UNOPS bersama para mitra melakukan audit efisiensi energi dan mendorong penyelarasan kebijakan melalui Just Energy Transition Partnership (JETP). Langkah ini membantu mengoptimalkan penggunaan listrik sehingga menurunkan permintaan energi secara keseluruhan di jaringan listrik, yang pada akhirnya memastikan pasokan energi yang lebih stabil dan terjangkau.

3. Membuat industri Indonesia lebih hemat energi

Meningkatkan efisiensi energi dalam proses produksi industri menjadi salah satu fokus dalam rencana energi nasional. Organisasi Pengembangan Industri PBB (UNIDO) bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk mengurangi kebutuhan energi nasional di sektor-sektor industri yang paling banyak menggunakan energi. Di sektor pupuk, penerapan langkah-langkah Resource Efficient and Cleaner Production (RECP) yang didukung UNIDO memungkinkan perusahaan-perusahaan peserta menghindari emisi setara 328.000 ton CO₂ per tahun, sekaligus menghasilkan penghematan biaya yang signifikan dan meningkatkan daya saing.

Secara paralel, UNIDO mendukung Kementerian Perindustrian dalam pengembangan kawasan industri ramah lingkungan, termasuk dalam perencanaan kawasan, efisiensi energi, pemanfaatan energi terbarukan, daur ulang air limbah, pengelolaan sampah padat, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk efisiensi penggunaan sumber daya. Upaya-upaya ini mengurangi tekanan terhadap pasokan energi Indonesia, memperkuat ketahanan, dan mendukung keamanan energi jangka panjang.

Sementara itu, inisiatif UNOPS membantu meningkatkan ketahanan industri berat melalui pembangkit energi terbarukan di luar jaringan listrik (off-grid). Program ini mendukung pemerintah dalam merancang langkah-langkah transisi menuju energi yang lebih bersih bagi industri logam dan pertambangan. Hal ini juga membantu menjaga daya saing ekspor Indonesia di tengah penerapan tarif karbon lintas batas internasional.

4. Memobilisasi pembiayaan SDGs untuk mendanai transisi energi

Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 menetapkan target penambahan kapasitas energi terbarukan sebesar 42,6 GW pada tahun 2034. Untuk mencapainya, dibutuhkan investasi sekitar 183–188 miliar dolar AS. Pemerintah Indonesia berupaya membuka akses pembiayaan skala besar untuk energi terbarukan dan ketahanan jaringan listrik melalui instrumen seperti obligasi SDGs, obligasi hijau (green bonds), pembiayaan campuran (blended finance), serta instrumen investasi berbasis peningkatan kredit (credit-enhanced investment tools), dengan dukungan dari PBB. Program Pembangunan PBB (UNDP) bermitra dengan pemerintah untuk mengembangkan mekanisme pembiayaan campuran yang mampu memobilisasi berbagai sumber pendanaan, mengurangi ketergantungan pada pasar bahan bakar fosil yang fluktuatif, serta memperluas pasokan energi bersih.

5.  Mendukung perencanaan tenaga kerja dan perlindungan sosial dalam diversifikasi energi

Ketahanan energi jangka panjang bergantung pada diversifikasi energi dan proses transisi yang stabil serta terkelola dengan baik. Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) membantu sejumlah wilayah di Indonesia mewujudkan transisi energi yang adil melalui pembentukan platform konsultasi yang inklusif, identifikasi sektor ekonomi potensial untuk penciptaan lapangan kerja dan keterampilan baru, serta perlindungan pekerja terdampak melalui program peningkatan keterampilan (upskilling dan reskilling) dan perlindungan ketenagakerjaan.

Langkah ini membantu mencegah gejolak akibat perpindahan tenaga kerja, menjaga stabilitas daerah, dan memastikan perubahan di sektor energi mendukung ketahanan nasional.

Dengan fokus pada aspek manusia dan kelembagaan dalam peningkatan penggunaan energi terbarukan, UNOPS mendukung integrasi prinsip transisi yang adil ke dalam JETP. UNOPS juga mendanai program pengembangan tenaga kerja khusus untuk mempersiapkan pekerja memasuki ekonomi hijau.

6. Menghijaukan ekonomi biru Indonesia dengan teknologi energi bersih

Teknologi bersih membantu menurunkan emisi sekaligus melindungi masyarakat pesisir dari fluktuasi harga bahan bakar. Melalui penggunaan mesin perahu listrik tenaga surya, kotak pendingin ramah lingkungan, dan fasilitas rantai dingin yang lebih baik, UNDP membantu lebih dari 2.400 nelayan skala kecil mengurangi biaya bahan bakar dan menstabilkan mata pencaharian mereka. Para nelayan juga mendapatkan pelatihan untuk menggunakan, mengelola, dan merawat teknologi tersebut sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

7. Membangun masyarakat yang tangguh terhadap perubahan iklim dengan teknologi rendah emisi

Masyarakat yang tangguh terhadap perubahan iklim lebih siap menghadapi cuaca ekstrem, sehingga risiko terhadap infrastruktur energi dan keberlanjutan pasokan energi dapat dikurangi.

UNDP membantu memasang solar mini-grid berkapasitas 1,1 MW di 22 desa terpencil, yang menyediakan listrik andal bagi 3.450 rumah tangga dan 22 fasilitas publik. Melalui program ini, biaya energi masyarakat turun hingga 40 persen, sementara emisi berkurang sebesar 1.800 ton CO₂ per tahun. Operator lokal, hampir separuhnya perempuan, dilatih untuk mengelola dan memelihara sistem tersebut, sehingga meningkatkan keandalan pasokan energi jangka panjang di wilayah yang jauh dari jaringan listrik nasional.

Secara paralel, Program Kampung Iklim dari Kementerian Lingkungan Hidup yang didukung UNOPS telah menjangkau 285.000 warga di Sumatra Selatan. Masyarakat mendapatkan pelatihan mengenai energi terbarukan, teknologi rendah emisi, dan solusi ekonomi sirkular.

8. Memberdayakan perempuan dan kelompok rentan untuk mengadopsi solusi energi bersih

Membantu perempuan agar dapat berpartisipasi dalam transisi energi hijau merupakan salah satu tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Badan PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women) dan Badan PBB untuk Lingkungan Hidup (UNEP) telah mendukung lebih dari  400 pemimpin komunitas dan wirausahawan perempuan dalam mengadopsi teknologi ramah iklim, seperti pengeringan tenaga surya, biogas untuk memasak, dan pompa air tenaga surya. Upaya-upaya ini menempatkan perempuan sebagai agen perubahan dalam mitigasi dan adaptasi iklim.

Ketahanan energi untuk mendukung SDGs

“Mulai dari modernisasi jaringan listrik hingga efisiensi industri, dari pembiayaan transisi energi hingga sistem tenaga surya berbasis masyarakat, PBB bermitra dengan Pemerintah Indonesia untuk mendukung upaya luar biasa dalam memperkuat ketahanan energi nasional,” ujar Gita Sabharwal, Kepala Perwakilan PBB di Indonesia. “Inisiatif-inisiatif ini mengurangi ketergantungan pada pasar energi global yang bergejolak, meningkatkan keandalan pasokan energi, dan memastikan bahwa masyarakat, mulai dari pusat-pusat industri besar hingga desa-desa terpencil, ikut berkontribusi dalam membangun masa depan yang lebih tangguh.”

Artikel ini pertama kali dipublikasikan di situs UN News, https://news.un.org/en/story/2026/06/1167784 tanggal 22 Juni 2026