Latest
Pidato
02 April 2024
Hari Kesadaran Autisme Sedunia 2024 - Pesan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres
Pelajari Lebih Lanjut
Siaran Pers
01 April 2024
Komite Hak Asasi Manusia PBB mempublikasikan temuan-temuan mengenai Chili, Guyana, Indonesia, Namibia, Serbia, Somalia, dan Britania Raya dan Irlandia Utara
Pelajari Lebih Lanjut
Siaran Pers
22 Maret 2024
Those Not Left Behind: Bersatu untuk Pembangunan Inklusif di Indonesia
Pelajari Lebih Lanjut
Latest
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia
Indonesia kian tumbuh dengan kecepatan yang lebih cepat dari waktu mana pun dalam sejarahnya. Dengan mengingat Agenda 2030, negara ini bergerak menuju ekonomi rendah karbon yang bernilai lebih tinggi, terintegrasi secara global. PBB bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia, organisasi masyarakat sipil, lembaga akademis, dan entitas sektor swasta untuk mencapai TPB secara efektif melalui pendekatan terpadu.
PBB juga akan memperkuat kemitraannya dengan otoritas dan masyarakat regional dan kabupaten untuk memberikan hasil pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, PBB akan memperluas kerjasamanya dengan memasukkan asosiasi industri, think tank, pengelola data dan lembaga berbasis sains dan teknologi yang menawarkan prospek inovasi untuk solusi pembangunan terintegrasi, yang sangat penting untuk pencapaian TPB.
PBB berkomitmen untuk bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam membangun bangsa yang sejahtera, demokratis, dan adil, di mana pembangunan bisa bermanfaat bagi semua orang, dan di mana hak-hak generasi mendatang dilindungi. Sesuai dengan janji TPB untuk “tidak meninggalkan siapa pun”, pendekatan PBB menggabungkan fokus yang kuat pada yang termiskin dari yang miskin, memerangi diskriminasi dan meningkatnya ketidaksetaraan dan mengatasi akar penyebabnya. “Tidak meninggalkan siapa pun” berarti memprioritaskan martabat orang dan menempatkan kemajuan komunitas yang paling terpinggirkan dan rentan terlebih dahulu.
Janji sentral dan transformatif ini menjadi lebih penting dari sebelumnya untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 dan bekerja menuju pemulihan yang berkelanjutan, tangguh, dan inklusif.
Publikasi
28 Juni 2023
Laporan Hasil Negara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Indonesia 2022
Laporan Hasil Tahunan PBB di Indonesia 2022 memberikan gambaran menyeluruh tentang pekerjaan dan dampak PBB dengan latar belakang situasi ekonomi yang sulit baik secara global maupun di Indonesia. Perang di Ukraina, serta krisis pangan, energi, dan keuangan yang mengikutinya merupakan tantangan yang tidak terduga bagi negara-negara di seluruh dunia. Meskipun menghadapi tantangan-tantangan tersebut, Indonesia mampu mengatasi situasi tersebut dengan lebih baik daripada kebanyakan negara lainnya. Laporan ini menyoroti hasil-hasil pembangunan yang dicapai Indonesia dalam masa pemulihan dari COVID-19 sembari memajukan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Upaya kolaboratif Pemerintah Indonesia, mitra pembangunan internasional, dan negara-negara anggota diakui berperan penting dalam mencapai SDGs. Laporan ini diilustrasikan dengan 30 "kisah" individu yang - berkat proyek-proyek dari berbagai badan PBB - tidak lagi tertinggal. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pekerjaan PBB dan kemajuan Indonesia, silakan unduh laporan lengkapnya.
1 of 5
Publikasi
07 Juni 2023
Lembar Fakta Program Kesehatan Seksual dan Reproduksi yang Lebih Baik untuk Semua di Indonesia (BERANI)
Pemerintah Indonesia, UNFPA, dan UNICEF telah bekerja sama melalui Program Kesehatan dan Hak Seksual dan Reproduksi yang Lebih Baik untuk Semua di Indonesia (BERANI) dari tahun 2018 hingga 2023. Upaya bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan hak-hak seksual dan reproduksi bagi perempuan dan anak muda di seluruh Indonesia.
Di bawah Program BERANI, beberapa bidang utama telah difokuskan, termasuk meningkatkan pendidikan dan regulasi kebidanan, memperkuat kemitraan untuk meningkatkan keluarga berencana, menyediakan layanan dan informasi kesehatan seksual dan reproduksi yang ramah anak muda, memperkuat respons sektor kesehatan terhadap kekerasan berbasis gender, serta penjangkauan dan pemberdayaan masyarakat.
Selama program berlangsung, banyak pencapaian yang signifikan telah dilakukan. Lebih dari 20 kebijakan, strategi advokasi, dan peta jalan telah dikembangkan untuk mempromosikan kesehatan dan hak-hak seksual dan reproduksi. Pusat-pusat pendidikan kebidanan telah menerapkan standar berkualitas tinggi, yang mengarah pada peningkatan tingkat kelulusan dalam ujian kompetensi nasional. Klinik-klinik swasta telah diperkuat untuk menyediakan layanan berkualitas yang ramah bagi kaum muda, dan pusat-pusat kesehatan masyarakat telah diperkuat untuk merespons secara efektif kekerasan berbasis gender.
Selain itu, sejumlah besar anak muda telah menerima manfaat dari program ini. Ribuan remaja telah menerima pendidikan seksualitas yang komprehensif dan informasi tentang manajemen kebersihan menstruasi. Para pembuat konten digital telah dilatih untuk mengembangkan konten terkait kesehatan seksual dan reproduksi, yang menjangkau lebih dari 600.000 remaja.
Program BERANI menekankan komitmen untuk tidak meninggalkan siapa pun, memastikan bahwa semua orang, terlepas dari latar belakang mereka, memiliki akses terhadap layanan dan informasi kesehatan seksual dan reproduksi yang komprehensif. Lembar fakta BERANI dapat diunduh melalui tombol di bawah artikel ini.
#BERANI #KesehatanReproduksi #KesetaraanGender
1 of 5
Cerita
29 Mei 2023
Barista di balik jeruji besi: Dari penahanan hingga penyajian latte
Susu yang berbusa dengan sempurna. Kupu-kupu yang anggun melingkari bagian atasnya. Sentuhan manis dan pahit menyentuh langit-langit mulut dengan lembut. Sebuah cappuccino yang sempurna? Lebih dari itu. Cangkir ini diracik dan disajikan oleh Denny, seorang narapidana di Tangerang, kota di sebelah barat Jakarta, yang mengikuti program pelatihan yang didukung oleh PBB untuk membantu para narapidana agar dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat setelah menjalani hukuman.
"Saya ingin memanfaatkan waktu sebaik mungkin, bahkan di dalam penjara, dan pelatihan ini akan membantu saya mendapatkan pekerjaan nantinya," kata Denny, 31, yang tinggal memiliki sisa waktu sekitar dua tahun lagi dari total masa hukumannya selama lima tahun. "Tentu saja, saya sudah tahu cara membuat kopi sebelumnya. Tapi di sini saya belajar tentang rasa, bau, dan aroma yang berbeda, juga tentang sisi artistik dari pembuatan kopi."
Denny adalah salah satu dari 200 narapidana di Lapas Kelas IIA Tangerang dan salah satu dari lebih dari 35.000 narapidana di seluruh Indonesia yang terlibat dalam pelatihan kejuruan, mulai dari percetakan ramah lingkungan pada tekstil hingga beternak. Sambil belajar menjadi barista di balik jeruji besi, Ia mengatakan bahwa Ia berharap untuk mendapatkan pekerjaan di sebuah kafe setelah bebas nanti.
Salis Farida Fitriani, yang mengepalai Lapas, mengatakan bahwa program ini bertujuan untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi narapidana, namun pelatihan keterampilan saja tidak cukup bagi para narapidana untuk bisa sukses di dunia luar.
Untuk menghadapi masyarakat yang sering meberi stigma kepada mereka seumur hidup, katanya, penjara menawarkan pelatihan pengembangan kepribadian, konseling, dan pengajaran agama.
"Tujuan kami adalah untuk memberikan kegiatan dan pelatihan yang positif bagi para narapidana," katanya. "Program ini mencakup pengembangan kepribadian serta pelatihan kejuruan untuk membantu mata pencaharian mereka di masa depan."
Mematahkan stigma 'mantan narapidana'
Memulai bisnis merupakan hal yang sulit setelah menjalani hukuman di penjara, kata Haswin, mantan narapidana kasus narkoba berusia 32 tahun. Keluar dari Lapas Tangerang pada Januari 2022, Ia kini mengoperasikan kedai kopinya sendiri, memadukan gaya kopi modern dan tradisional dengan mocktail dan makanan ringan.
"Hidup saya jauh lebih baik sekarang," kata Haswin, menambahkan bahwa pekerjaan sebelumnya sebagai bartender merupakan faktor utama dalam keterlibatannya dalam pelanggaran terkait narkoba yang berujung pada penangkapannya pada tahun 2018.
"Saya lebih puas dengan kehidupan dan bangga dengan kreativitas saya," jelasnya. "Saya tidak pernah menyangka bahwa saya bisa menemukan karier di luar dunia hiburan malam."
Kini, pekerjaannya bukan hanya sekadar "sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup", tetapi juga sebuah kesempatan baru.
"Saya ingin mematahkan stigma 'mantan narapidana' dengan menunjukkan bahwa mantan pelaku kejahatan juga bisa mandiri dan kreatif," katanya.
Dari program olahraga hingga universitas
Lapas Pemuda Kelas II A Tangerang memberikan kesempatan kepada para narapidana untuk melakukan hal tersebut. Para narapidana juga dapat berkompetisi dalam olahraga profesional di Tangerang, sebuah penjara yang unik di Indonesia karena juga menawarkan program pendidikan universitas. Program percontohan yang saat ini melayani 200 narapidana ini siap untuk diluncurkan di seluruh Indonesia, tergantung pada pendanaan, kata Fitriani.
Asep, seorang mahasiswa tahun ketiga studi Islam di Universitas Islam Syekh Yusuf, mengatakan bahwa dia, seperti banyak orang dalam program ini, tidak mampu kuliah di universitas dalam kehidupannya sebelum dipenjara.
"Saya selalu ingin belajar, tetapi keadaan ekonomi saya tidak memungkinkan untuk belajar," katanya.
Mengikuti kurikulum yang sama dengan yang ditawarkan universitas kepada mahasiswa regulernya, Asep dan teman-teman sekolahnya menghadiri kelas tiga kali seminggu selama enam jam setiap hari. Setelah lulus dan sebelum masa hukumannya berakhir, Asep mengatakan bahwa ia berharap dapat membantu rekan-rekannya sesama narapidana dengan memberikan bimbingan agama.
"Saya bisa belajar banyak tentang dunia dan kehidupan di luar sana," katanya. "Ini membantu saya untuk menghadapi masa hukuman saya yang panjang. Ini juga diharapkan akan membantu yang lain juga."
Disesuaikan dengan kebutuhan narapidana
Didukung oleh Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC), program pelatihan ini dirancang dengan bantuan seperangkat alat penilaian yang menyediakan pendekatan berbasis bukti yang disesuaikan dengan kebutuhan individu narapidana.
Petugas pemasyarakatan menggunakan alat ini untuk mengevaluasi dan untuk lebih memahami narapidana, termasuk tingkat risiko keamanan yang mungkin mereka hadapi, kecocokan mereka dengan program, dan kemungkinan akan respons mereka terhadap pendidikan.
Dalam inisiatif rehabilitasi tahanan UNODC, yang berfokus pada pendidikan, pelatihan kejuruan, dan pekerjaan selama masa penahanan, sasarannya adalah untuk berkontribusi pada kemampuan kerja para tahanan setelah dibebaskan, sehingga mengurangi kemungkinan residivisme.
Dengan pemikiran ini, UNODC bermitra dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Indonesia untuk membuat matriks penilaian yang membantu petugas pemasyarakatan dalam membangun profil psikologis dan keamanan narapidana dan memungkinkan staf untuk melacak perkembangan mereka, ujar Rabby Pramudatama, seorang manajer program di kantor UNODC di Jakarta.
"Kami perlu memastikan, misalnya, bahwa kami mendapatkan narapidana yang tidak mungkin mengganggu kelas dan akan bekerja sama dengan guru dan sesama siswa," katanya.
Kesempatan kedua
UNODC juga berkolaborasi dan mendukung organisasi non-pemerintah seperti Second Chance, yang membantu para narapidana untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat setelah mereka keluar dari fasilitas tersebut.
Pada suatu pagi yang tenang, beberapa narapidana sedang membaca ayat-ayat Al-Quran, sementara yang lain berkumpul untuk menonton dua kickboxer yang sedang berlatih. Saat hujan mulai turun, mereka berbicara tentang sinar matahari yang cepat atau lambat pasti akan muncul.
Bagi Denny, ia mengatakan bahwa sinar matahari akan datang di hari ketika Ia juga bisa keluar dan mencari pekerjaan.
"Dorongan utama saya saat ini adalah untuk menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya," ujarnya, seraya menambahkan bahwa hingga hari itu tiba, ia akan fokus pada kegiatan keagamaan dan meracik cappuccino yang sempurna di kelas barista.
Pelajari lebih lanjut tentang bagaimana UNODC membantu mereformasi penjara di seluruh dunia di sini.
Artikel ini awalnya diterbitkan oleh UN News dalam tautan berikut: https://news.un.org/en/story/2023/06/1137212
1 of 5
Publikasi
30 Mei 2023
Newsletter PBB di Indonesia 2023 Volume 1
Dengan bangga kami mempersembahkan edisi pertama Buletin PBB di Indonesia untuk tahun 2023. Buletin ini memberikan gambaran umum tentang pekerjaan penting yang dilakukan oleh PBB di Indonesia dari bulan Januari hingga April, yang menyoroti komitmen kami terhadap pembangunan berkelanjutan dan inklusivitas.
Dalam edisi ini, fokus kami adalah pada SDG 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Dengan membina kolaborasi dan kemitraan yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, kami bertujuan untuk mempercepat kemajuan dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua.
Melalui buletin ini, kami berusaha untuk mendekatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan masyarakat yang kami layani, memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dalam upaya kami untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Edisi kali ini menampilkan kisah-kisah inspiratif dari berbagai badan PBB di Indonesia, yang menampilkan inisiatif dan upaya mereka yang luar biasa dalam mempromosikan inklusivitas dan memajukan tujuan pembangunan berkelanjutan.
Salah satu proyek unggulan dalam edisi ini menyoroti program pelatihan kejuruan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang. Dengan dukungan dari Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC), program ini membekali para narapidana dengan keterampilan yang penting untuk memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam masyarakat setelah menyelesaikan masa hukuman. Program ini menunjukkan komitmen kami untuk memberdayakan individu dan berkontribusi pada perubahan sosial yang positif.
Saat kita menavigasi era pasca pandemi, sangat penting bagi kita untuk mengganti waktu yang hilang dan mempercepat upaya kita untuk mencapai SDGs. Dengan memperkuat dampak kolektif kita dan menempa jalur baru, kita dapat menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan dan inklusif untuk generasi sekarang dan masa depan.
Anda dapat mengakses buletin yang dapat diunduh dalam bahasa Inggris dan Indonesia di bawah halaman ini.
Bersama-sama, mari kita membuat perbedaan yang langgeng dan bekerja menuju dunia di mana semua orang dapat berkembang.
1 of 5
Ambil Aksi
05 Mei 2023
Nakba Day
This year marks the 75th anniversary of the mass displacement of Palestinians, known as “the Nakba” or “the Catastrophe”. This anniversary puts the spotlight on the world’s longest-standing protracted refugee crisis, as over 5.3 M Palestine refugees still live amidst conflict.
1 of 5
Cerita
19 Maret 2024
Menerangi Integritas Memerangi Korupsi: Pesan Para Taruna AKPOL Pemenang Kompetisi Esai Internasional
Semarang, Indonesia - Dalam upaya menanamkan nilai integritas pada generasi muda penegak hukum, UNODC bersinergi dengan Akademi Kepolisian Indonesia (Akpol) menggelar upaca penganugerahaan para juara kompetisi esai internasional yang berfokus pada integritas polisi. Acara yang diadakan pada 4 Maret 2024 ini bukan sekadar ajang apresiasi, melainkan manifestasi dari komitmen bersama untuk menciptakan kepolisian yang etis dan bertanggung jawab.Di tengah haru dan bangga, empat taruna Akpol, Helena Fiorentina, Tesalonika, John Anderson Batara Aryasena, dan Theodore Gomgom Octofarrel, muncul sebagai perwakilan para pemenang kompetisi. Mereka berbagi kesan, pesan, dan harapan mereka tentang pentingnya integritas dalam penegakan hukum.Helena Fiorentina: Suara Muda Melawan Korupsi Sebagai taruna tingkat 4, Helena merasa terhormat dan bertanggung jawab menjadi bagian dari gerakan melawan korupsi. "Esai saya bertema korupsi sebagai musuh besar Indonesia. Saya ingin esai ini menjadi suara pemuda, mendorong generasi saya untuk berani berbicara dan bertindak melawan korupsi," ungkapnya. Keberhasilannya meraih juara pertama bukan hanya kemenangan pribadi, tetapi simbol potensi pemuda dalam membangun integritas bangsa.Tesalonika: Mengokohkan Integritas Polri Tesalonika, juga taruna tingkat 4, mengambil judul esai yang mengajak semua elemen masyarakat dan polisi bekerja sama membangun integritas. "Kerja sama antara masyarakat dan polisi penting untuk menciptakan budaya anti-korupsi," kata Tesalonika. Melalui esainya, ia ingin menunjukkan bahwa perubahan positif dimulai dari memperkuat dasar-dasar kepolisian, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan integritas.John Anderson Batara Aryasena: Sinergitas Masyarakat dan Polisi John Anderson, taruna tingkat 2, terinspirasi oleh dinamika masyarakat dalam memandang korupsi. Esainya bertujuan menyoroti peran sinergitas antara masyarakat dan polisi dalam mencegah korupsi. "Korupsi bukan hanya masalah integritas aparat, tapi juga tentang kebutuhan masyarakat yang memungkinkannya. Kita perlu bersama-sama membangun kesadaran dan kerja sama untuk melawannya," terang John Anderson.Theodore Gomgom Octofarrel: Aspirasi Pemuda dalam Melawan Korupsi Gomgom, taruna tingkat 4, mengungkapkan rasa syukurnya bisa menyampaikan aspirasi melalui kompetisi ini. "Judul esai saya, 'Mengusir Bedebah dari Merah Putih', menunjukkan betapa korupsi telah merugikan negara kita. Saya berharap, melalui kompetisi ini, lebih banyak pemuda yang terinspirasi untuk berintegritas dan berjuang melawan korupsi," tutur Gomgom.Kisah-kisah inspiratif dari Helena, Tesalonika, John Anderson, dan Gomgom menjadi bukti nyata bahwa pemuda Indonesia siap menjadi pionir perubahan. Upacara penghargaan yang dihadiri oleh para pemimpin UNODC dan Akpol ini menjadi momen penting dalam sejarah pendidikan kepolisian di Indonesia, menggarisbawahi pentingnya nilai-nilai etika dan integritas bagi aparat penegak hukum masa depan.Penerangan Jalan Menuju Integritas"Perjalanan menuju integritas tidak selalu mudah, namun penghargaan ini adalah bukti bahwa setiap langkah kita berarti. Mari kita terus menjaga api integritas menyala dalam setiap tindakan, demi masa depan yang lebih baik," ucap Erik Van Der Veen, Kepala Kantor dan Penghubung UNODC untuk ASEAN.Irjen Polisi Krisno H. Siregar, S.I.K., M.H., Gubernur Akpol, menutup dengan pesan harapan, "Terima kasih kepada UNODC dan semua yang terlibat dalam kompetisi ini. Mari kita terus membangun kekuatan karakter dan integritas di kalangan aparat penegak hukum, memastikan Indonesia maju dengan fondasi yang kuat dan beretika."Sementara keempat taruna berprestasi ini menikmati penghargaan mereka, pesan mereka jelas: integritas bukan hanya kata-kata, melainkan tindakan nyata yang harus diusung bersama dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Ini adalah awal dari perjalanan panjang dalam membangun kepercayaan publik dan menjunjung tinggi keadilan.Baca Juga: UNODC dan AKPOL Rayakan Para Taruna Sebagai Pemenang Kompetisi Esai Internasional tentang Integritas Polisi
1 of 5
Cerita
19 Maret 2024
UNODC dan AKPOL Rayakan Para Taruna Sebagai Pemenang Kompetisi Esai Internasional tentang Integritas Polisi
Semarang, Indonesia - Kantor PBB untuk Urusan Narkoba dan Kejahatan (UNODC), bekerja sama dengan Akademi Kepolisian Indonesia (AkPol), telah mengambil langkah maju yang signifikan dalam menumbuhkan integritas di kalangan aparat penegak hukum di masa depan.Pada tanggal 4 Maret 2024, Akademi Kepolisian Semarang menjadi tempat diselenggarakannya acara penting yaitu Courtesy Call dan Award Ceremony Kompetisi Esai UNODC tentang Integritas Polisi. Acara ini tidak hanya menyoroti komitmen bersama UNODC dan Akpol terhadap kepolisian yang beretika, namun juga menunjukkan bakat luar biasa dari kadet polisi yang siap memimpin dengan memberi contoh.Hari itu dimulai dengan kunjungan kehormatan resmi di Lounge Tri Brata Utama, dimana para pejabat dari kedua organisasi berkumpul. Pesertanya antara lain Gubernur dan Wakil Gubernur Akpol, beserta direktur utama dan kepala departemen, serta perwakilan dari Kantor UNODC Indonesia. Pertemuan ini didedikasikan untuk merayakan integritas dan akuntabilitas dalam kepolisian Indonesia. “Kami mengucapkan terima kasih karena telah memberikan kesempatan berharga kepada taruna kami untuk terlibat dalam kompetisi penting yang berfokus pada antikorupsi ini. Inisiatif ini penting, memberikan landasan yang kuat untuk membina pemimpin masa depan yang tidak hanya sadar akan tantangan korupsi tetapi juga juga diperlengkapi untuk mengatasi permasalahan tersebut dan mempersiapkan mereka untuk menjadi ujung tombak perjalanan Indonesia menuju puncak kemakmuran pada tahun 2045.” Ungkap Irjen Polisi Krisno H. Siregar, S.I.K., M.H., Gubernur Akpol, dalam sambutannya.Ia menambahkan, “Inisiatif tersebut menggarisbawahi dedikasi kami untuk mewujudkan lingkungan di akademi dan di dalam negeri yang berakar pada integritas, profesionalisme, dan keistimewaan, memastikan bahwa para pemimpin masa depan kita siap untuk bernavigasi dan memimpin dalam lingkungan yang kompleks.”Upacara Penghargaan berlangsung di Gedung Manunggal, diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan doa. Upacara tersebut disampaikan oleh Gubernur Akpol dan Kepala Kantor UNODC Indonesia, keduanya menggarisbawahi pentingnya peran etika dalam penegakan hukum. Puncak dari acara ini adalah penyerahan penghargaan kepada para pemenang kompetisi esai, yang dipimpin oleh Helena Fiorentina, Ilham Muhammad Dzaki, dan John Anderson Batara Aryasena, yang muncul sebagai penerima penghargaan tertinggi atas eksplorasi mendalam mereka terhadap integritas kepolisian. Upacara ini juga memberikan penghargaan kepada sepuluh finalis teratas, dengan sertifikat dan pin Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang melambangkan komitmen mereka terhadap standar etika dan keadilan global. 10 pemenang dan finalis teratas adalah:Juara 1 - Helena FiorentinaJuara 2 - Ilham Muhammad DzakiJuara 3 - John Anderson Batara AryasenaPeringkat 4 - Ferditho Alehandro SimatupangPeringkat 5 - Brian Velino AdinataPeringkat 6 - Andreanitha Elsye PattinasaranyPeringkat 7 - Ansyah Bhakti SatyabhardaPeringkat 8 - Theodore Gomgom OctofarrelPeringkat 9 – I Wayan Nugraha Satya AnandaPeringkat 10 - Tesalonika “Saya ingin menyampaikan kekaguman dan terima kasih saya yang terdalam kepada penyelenggara, peserta, dan pemenang kompetisi esai yang berwawasan luas ini. Dedikasi kolektif Anda untuk mengeksplorasi dan mengadvokasi integritas dalam penegakan hukum tidak hanya terpuji tetapi juga penting bagi kemajuan masyarakat kita. pilar keadilan masa depan dan penjaga kepercayaan publik, perjalanan Anda ditandai dengan prinsip-prinsip integritas, keadilan, dan perilaku etis yang telah Anda diskusikan dengan fasih. Biarkan acara ini menjadi pengingat komitmen kita bersama untuk menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut dalam setiap tindakan kita. ambil dan keputusan yang kita buat. Saya mendorong Anda untuk meninjau kembali esai Anda dan cita-cita yang terkandung di dalamnya secara berkala, sehingga memungkinkan Anda untuk membimbing dan menginspirasi diri Anda sendiri melalui tantangan di masa depan. Ingat, tujuan utama kita adalah untuk melayani dan melindungi warga negara, dengan fokus khusus pada mereka yang paling membutuhkan dukungan dan perlindungan kita. Bersama-sama, dengan optimisme dan komitmen teguh terhadap integritas, kita dapat mewujudkan masa depan yang lebih adil, setara, dan inklusif untuk semua." Kata Erik Van Der Veen, Kepala Kantor dan Penghubung UNODC untuk ASEAN. Upacara penghargaan ini berasal dari inisiatif yang lebih luas untuk mempromosikan etika dan integritas di kalangan taruna polisi di Asia Tenggara. UNODC telah menyelenggarakan pelatihan dan lokakarya mengenai topik-topik ini, yang berpuncak pada kompetisi esai di Thailand, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Kompetisi yang diikuti 62 peserta ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman taruna mengenai pencegahan korupsi, integritas, dan kerangka kerja kepolisian yang beretika.Acara pada tanggal 4 Maret ini tidak hanya berfungsi sebagai platform untuk mengakui pencapaian individu tetapi juga sebagai penegasan kemitraan berkelanjutan antara UNODC dan akademi kepolisian dalam memupuk budaya integritas dalam lembaga penegak hukum.Ke depan, kolaborasi antara UNODC dan Akademi Kepolisian Indonesia menandakan dedikasi berkelanjutan untuk meningkatkan pedoman moral aparat penegak hukum di masa depan. Ketika para kadet muda ini memulai karir mereka, pelajaran yang didapat dan pengakuan yang mereka terima menjanjikan dampak positif terhadap dunia kepolisian di Indonesia dan sekitarnya.Baca juga: Menerangi Integritas Memerangi Korupsi: Pesan Para Taruna AKPOL Pemenang Kompetisi Esai Internasional
1 of 5
Cerita
13 Maret 2024
Terorisme Kimia: Indonesia menguji responsnya terhadap ancaman kimia
Semarang (Indonesia), 18 Maret 2024 - Pada hari yang tampaknya biasa di Semarang, beberapa penumpang kereta mulai merasa mual. Penumpang lain di sekitarnya berkata mereka tidak bisa bernapas. Lima orang kehilangan kesadaran. Satu orang tidak merespons. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil mini melintas di dekat mereka, diikuti oleh sekelompok orang yang mengenakan pakaian oranye seperti astronot. Mereka mencari bom.Inilah bagaimana latihan simulasi serangan teroris kimia.“Serangan terorisme kimia itu nyata,” kata Niki Esse de Lang, Koordinator kontraterorisme regional UNODC untuk Asia Tenggara dan Pasifik. “Untuk melawannya, kita membutuhkan respons yang solid dan terintergrasi dari semua aktor yang relevan.”Indonesia sedang menguji kemampuannya dalam menanggapi ancaman-ancaman semacam itu melalui simulasi-simulasi, yang mempertemukan perwakilan dari lembaga-lembaga pemerintah dan sektor swasta. Sejauh ini, Dua simulasi telah diselenggarakan di Semarang dalam beberapa bulan terakhir, yang diselenggarakan bersama oleh Kantor PBB untuk Urusan Narkoba dan Kejahatan (UNODC) dan Badan National Penanggulangan Terorisme (BNPT), dengan dukungan dari Brimob-Polri. Ancaman yang sangat nyataSejak tahun 2011, setidaknya delapan insiden terorisme kimia telah terjadi di Indonesia. Kelompok-kelompok teroris yang beroperasi secara international, termasuk Al-Qaeda dan Da’esh (yang juga dikenal sebagai ISIL) - telah menggunakan senjata kimia di Irak dan Suriah. Pada tahun 1995, senyawa kimia beracun sarin digunakan di kereta bawah tanah Tokyo, Jepang, oleh anggota gerakan Aum Shinrikyo, menewaskan 15 orang seketika dan melukai lebih dari seribu orang.Bahan kimia yang sama yang digunakan dalam industri yang resmi, seperti pertambangan, pertanian, atau farmasi, juga dapat digunakan oleh teroris. Klorin, misalnya, yang biasa digunakan di fasilitas pengolahan air, juga dapat menghasilkan senjata kimia. Ancaman yang kompleks ini membutuhkan kerja sama yang kuat antara pemerintah dan sektor swasta tingkat nasional, regional, dan internasional.Bersiap menghadapi ancamanDi luar kereta api, lebih banyak orang dengan peralatan pelindung telah tiba. Tempat kejadian sangat sibuk: sebagian orang mendirikan area kontrol, sebagian lagi mendirikan stasiun dekontaminasi, dan sebagian lagi memberikan bantuan medis.Beberapa orang membuka laptop taktis dan peralatan untuk mengukur udara dan permukaan yang berpotensi terkontaminasi, sementara yang lain menggambar perimeter di lantai - merah, kuning dan hijau, tergantung pada tingkat kontaminasi yang terdeteksi.Sebuah mobil miniatur dengan sensor dan kamera beredar di mana-mana, mengambil sampel dan membantu para ahli di luar perimeter untuk menentukan tingkat toksisitas. Di dekatnya, sebuah tim yang mengenakan setelan kuning sedang disemprot oleh rekan-rekannya sebelum keluar dengan hati-hati dari setelan tebal. Para responden ini berasal dari berbagai unit dan lembaga: polisi, militer, kontraterorisme, penjinak bom, forensik, medis, pemadam kebakaran, dan keamanan infrastruktur publik. “Pelatihan ini diperlukan karena ancaman terorisme jenis ini,” kata Edi Suranta Sinulingga, Komandan Unit Kimia, Biologi, Radiologi dan Nuklir di bawah Brigade Mobil Gegana Kepolisian Republik Indonesia. “Semakin banyak kasus yang terjadi di Indonesia. Jadi semua pemangku kepentingan - tidak hanya aparat keamanan - harus mempersiapkan diri untuk mengantisipasi aksi terorisme semacam itu.”Setiap kementerian, lembaga atau badan memiliki prosedur atau cara yang berbeda untuk menanggapinya. Selama lokakarya, para ahli mempelajari dan berbagi mengenai mandat, kerangka kerja, konsep operasi dan prosedur operasi standar, serta kapasitas teknis dan operasional yang dapat mereka manfaatkan."Tanggapan yang sangat terkoordinasi terhadap serangan yang begitu kompleks membutuhkan kolaborasi antar-lembaga yang kuat," kata Niels den Hollander, pakar pencegahan terorisme di UNODC. "Satu entitas saja tidak dapat melakukan hal ini."Simulasi sebelumnya pada musim panas tahun lalu berlangsung di pesawat. Simulasi kali ini melibatkan elemen yang lebih kompleks, seperti pelaku fiktif dengan masker gas yang membawa senjata, bahan berbahaya yang mencurigakan, sandera di bandara, dan ledakan yang menghasilkan asap di lapangan latihan."Sebagai tenaga medis, pelatihan ini sangat berharga. Kami harus mematuhi protokol keselamatan yang ketat sebelum memasuki zona yang terkontaminasi untuk menolong para korban. Jika tidak, kita bisa menjadi korban. Dan apa yang terjadi jika tidak ada bantuan medis yang tersedia?" ujar salah satu responden dari Rumah Sakit Kariadi Semarang.Sesi yang lebih khusus direncanakan akan diadakan pada tahun 2024. Sesi ini akan berfokus pada manajemen tempat kejadian perkara bagi para responden pertama untuk memastikan bahwa mereka mengetahui cara mencatat dan mengumpulkan bukti dari tempat kejadian dengan benar sehingga dapat diterima dalam proses pidana."Dengan menyatukan lembaga-lembaga ini dalam sebuah latihan, kami memfasilitasi sebuah proses di mana para ahli merasa nyaman untuk melakukan kesalahan, belajar dari kesalahan tersebut, mengidentifikasi kesenjangan, dan mengembangkan program untuk memperbaikinya," ujar Dimas Andianto, Programme officer di UNODC. "Lagipula, jauh lebih mudah untuk menghadapi dan belajar dari kesalahan dalam sebuah latihan daripada di kehidupan nyata."Artikel ini telah dipublikasikan di laman situs United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) melalui link: Chemical terrorism: Indonesia tests its response to the threat (https://www.unodc.org/roseap/en/indonesia/2024/03/chemical-terrorism/story.html)
1 of 5
Cerita
29 Februari 2024
Tingkatkan Produksi Rumput Laut, Menko Marves : Potensi Hilirisasi Sangat Besar
Marves - Lombok Timur, Rumput laut merupakan salah satu komoditas unggulan Indonesia yang memiliki manfaat besar bagi ekonomi, kesejahteraan masyarakat, terutama di pesisir, dan lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut B. Pandjaitan mengatakan bahwa potensi hilirisasi dari rumput laut sangat besar. “Dari rumput laut kita dapat memproduksi biostimulant atau pupuk organik yang dapat membantu masalah subsidi pupuk dan ketahanan pangan. Biodegradable plastic yang dapat mengatasi masalah sampah plastic Indonesia. Bahan pangan, seperti pengganti gandum pada mie, yang dapat mengurangi impor gandum. Biofuel yang dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, dan masih banyak lagi,” jelas Menko Luhut pada sambutannya dalam acara “Showcase Piloting Budidaya Rumput Laut Skala Besar” pada Kamis (29/2) di Teluk Ekas, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.Indonesia sendiri juga memiliki keunggulan alami sebagai produsen rumput laut karena berada di daerah katulistiwa dimana matahari bersinar sepanjang tahun, sehingga budidaya rumput laut dapat dilakukan sepanjang tahun. Selain itu, laut Indonesia juga relatif tenang dan tidak ada topan atau tornado yang dapat merusak budidaya rumput laut.Lebih dari 70% luas Indonesia adalah laut dengan 12 juta ha dialokasikan untuk budidaya. Namun dengan segala keunggulan yang dimiliki, produksi rumput laut Indonesia masih belum optimal. Menko Luhut menjelaskan saat ini budidaya rumput laut baru mencapai 102 ribu ha atau 0,8%-nya saja. Lebih dari 60% ekspor rumput laut masih dalam bentuk mentah atau rumput laut kering, dengan hilirisasi yang terbatas. “Untuk bisa melakukan hilirisasi, salah satu kunci yang harus dilakukan adalah perbaikan di sisi hulu. Sama halnya dengan pertanian di darat, produktivitas dan efisiensi budidaya rumput laut harus terus ditingkatkan. Hari ini kita menyaksikan target peningkatan produktivitas bukan hal yang mustahil dicapai. Melalui karya anak bangsa, berbagai inovasi berupa mekanisasi dan penggunaan teknologi dilakukan untuk peningkatan produktivitas dalam skala yang besar,” jelas Menko Luhut.Melalui budidaya skala besar seluas 100 ha dengan mekanisasi dan teknologi, banyak manfaat ekonomi yang dapat diraih yakni investasi sebesar USD 2-2.5 juta, penciptaan tenaga kerja langsung sebanyak 100-150 orang, produksi rumput laut basah 10-15 ribu ton per tahun, dan setara produksi biostimulant yang dapat mencakup 1-2 juta lahan pertanian.“Bukan hanya nelayan lombok saja yang akan mendapat manfaat tapi nelaya dimana saja akan dapta mandaatnya. Saya sampaikan ini sudah sekitar 100 hectare sudah jalan bukan hanya coba-coba saja. Kami ingin teknologi ini berkembang karena akan menciptakan lapangan kerja untuk 1juta dan mengurangi kemiskinan dan memberikan dampak pada masuatakat pesisir untuk lenih berkembang,” tambah Menko Luhut.Pemerintah akan mengakselerasi pengembangan industri laut secara komprehensif dan terukur. Dalam pilot project ini, kami bekerja sama dengan BRIN, KKP, Sea6, Prospera, MTCRC, Konservasi Indonesia, Universitas Mataram untuk mengevaluasi dampak proyek ini terhadap kondisi social ekonomi masyarakat, kualitas air, ekosistem lingkungan dan potensi penyerapan karbon.“Dengan begitu kami akan memperoleh data yang akurat untuk penyempuranaan kebijakan ke depan. Berbagai program akan dilaksanakan untuk mendukung akselerasi yang terintegrasi baik di hulu maupun sisi hilir,” ungkap Menko Luhut.Percepatan industri rumput laut melibatkan kementerian dan lembaga lainnya, diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian BUMN, Kementerian Investasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, pemerintah daerah, universitas maupun mitra pembangunan. Beberapa program yang akan dilaksanakan di antaranya penyediaan bibit berkualitas, pemetaan potensi lahan dengan menggunakan satelit, penyederhanaan perizinan berusaha, riset jenis rumput laut unggul dan kualitas lingkungan, penyiapan aspek sosial ekonomi, peningkatan mutu pengolahan hasil dan market generation.“Ke depan, Saya meminta kepada semua pihak untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi demi kebangkitan industri rumput laut nasional. Kami percaya bahwa ini akan memberikan manfaat bagi UMKM. Showcase Ini juga akan rencananya akan dibantu oleh adik mahasiswa-mahasiswa ITS untuk mengembangkan showcase yang akan dikembangan secara bertahap,” pungkas Menko Luhut.Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mendukung penuh showcase piloting rumput laut skala besar di Teluk Ekas. Dia berharap, kegiatan ini dapat menambah pengetahuan dan kemampuan pembudidaya dalam mengembangkan rumput laut secara modern. Selain itu, piloting ini dapat menyerap hasil panen pembudidaya secara maksimal sehingga berimbas pada stabilitas harga dan peningkatan kesejahteraan.KKP sendiri, lanjutnya, telah membangun modeling rumput laut seluas 50 hektare di Wakatobi, Sulawesi Tenggara sebagai strategi meningkatkan produksi rumput laut nasional yang ramah lingkungan, serta sebagai upaya mendorong hilirisasi rumput laut di Indonesia. Kolaborasi lintas sektor diakuinya memang diperlukan untuk mewujudkan hilirisasi rumput laut yang menjadi arahan Presiden Joko Widodo.Pada kesempatan yang sama Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita mendukung adanya hilirisasi rumput laut. “Kementerian Perindustrian mendukung optimalisasi hasil pengembangan rumput laut dengan peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi industri berbasis rumput laut. Hilirisasi dilakukan dengan meningkatkan utilitas dan kapabilitas industri pangan seperti karagenan, jelly, dan sejenisnya. Selain itu juga mendorong diversifikasi olahan rumput laut menjadi produk biostimulan, plastik biodegradable, dan ke depannya produk biofuel," ujar Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita.Sementara itu, Rajendra Aryal, Representatif FAO di Indonesia dan Timor-Leste menyampaikan rumput laut merupakan sebuah game changer yang nyata bagi sektor maritim Indonesia – tidak hanya makanan dan obat-obatan biasa; kita juga berbicara tentang bioplastik dan biofuel. Sorotan Ekas Bay terhadap budidaya rumput laut adalah sebuah upaya untuk menjadikan rumput laut sebagai pemain utama dalam pertumbuhan Indonesia. “FAO mempunyai hubungan dekat dengan komoditas ini, dan apa yang telah kami lakukan di Seriwe Bay melalui proyek ISLME serupa dengan tujuan yang ingin dicapai Indonesia di Ekas Bay, namun dengan menerapkan Pendekatan Ekosistem untuk Budidaya Perairan (EAA). Kami telah belajar banyak dari bekerja sama dengan para petani kecil dan membantu mereka menjadi lebih baik dalam bidang kerajinan mereka dan bekerja sama untuk menjaga rumah laut kita, melindungi lingkungan dan menghindari konflik di antara banyak pengguna sumber daya. komunitas lokal, dan memastikan semua orang berkembang dalam Ekonomi Biru kita yang indah dengan memanfaatkannya sebaik mungkin,” ungkap Rajendra.PJ Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Gita Ariadi berterima kasih atas perhatian dan dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan sektor ini. “Kegiatan ini bukan hanya sebagai bentuk inovasi, tetapi juga sebagai wujud nyata komitmen kami dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan sektor kelautan. Semoga kunjungan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai potensi besar dan rumput laut menjadi primadona yang dimiliki provinsi Nusa Tenggara Barat,” kata Lalu Gita Ariadi.Duta Besar India untuk Indonesia dan Timor Leste, H.E. Sandeep Chakravorty menyampaikan proyek budidaya rumput laut skala besar di Lombok adalah contoh cemerlang kerja sama India-Indonesia dalam ekonomi biru. Sea6 Energy adalah produk ekosistem inovasi bioteknologi India. Mereka adalah pionir teknologi budidaya dan pengolahan rumput laut secara global. “Investasi yang lebih besar dalam budidaya rumput laut dapat menjawab tantangan dalam memproduksi bahan baku industri yang dapat terbiodegradasi seperti biofuel dan bioplastik. Investasi Sea6 di Indonesia menciptakan lapangan kerja lokal yang ramah lingkungan, mengembangkan keterampilan, menciptakan peluang, dan membangun ekonomi lokal yang berkelanjutan. Kami senang bahwa perusahaan seperti Sea6 berkomitmen untuk meningkatkan budidaya dan pengolahan rumput laut di Indonesia,” Kata Dubes Sandeep.Turut hadir dalam acara ini Duta Besar India, Duta Besa Uni Emirat Arab, Bupati dan Walikota se-Lombok, Pj. Bupati Halmahera Tengah, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Rektor Universitas Mataram, FAO Country Representative, Presdir Sea 6 Energy Indonesia, UNIDO Representative for Indonesia and Timor Leste, Kepala Organisasi Riset Kebumian dan Maritim, BRI, CEO Sea 6 Energy dan Direktur Utama Pupuk Indonesia, Pejabat lingkup KKP, Kemenperin, dan Pejabat Daerah NTB.No.SP-45/HUM/ROKOM/SET.MARVES/II/2024Biro Komunikasi
Kemenko Bidang Kemaritiman dan InvestasiArtikel ini telah diterbitkan di situs resmi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yang dapat diakses melalui tautan berikut: Tingkatkan Produksi Rumput Laut, Menko Marves : Potensi Hilirisasi Sangat Besar (maritim.go.id) (https://maritim.go.id/detail/tingkatkan-produksi-rumput-laut-menko-marves-potensi-hilirisasi-sangat-besar), diakses pada 29 Februari 2024, pukul 16:34 WIB.Gallery Foto: Tingkatkan Produksi Rumput Laut, Menko Marves : Potensi Hilirisasi Sangat Besar
Kemenko Bidang Kemaritiman dan InvestasiArtikel ini telah diterbitkan di situs resmi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yang dapat diakses melalui tautan berikut: Tingkatkan Produksi Rumput Laut, Menko Marves : Potensi Hilirisasi Sangat Besar (maritim.go.id) (https://maritim.go.id/detail/tingkatkan-produksi-rumput-laut-menko-marves-potensi-hilirisasi-sangat-besar), diakses pada 29 Februari 2024, pukul 16:34 WIB.Gallery Foto: Tingkatkan Produksi Rumput Laut, Menko Marves : Potensi Hilirisasi Sangat Besar
1 of 5
Cerita
26 Februari 2024
Standar Penerjemahan Badan-Badan PBB dalam Bahasa Indonesia
Di era di mana keterhubungan global dan wacana multibahasa sangat penting bagi kerja sama internasional, Standar Penerjemahan untuk Badan-Badan PBB memainkan peran penting dalam menjembatani kesenjangan komunikasi dan memastikan bahwa berbagai suara komunitas internasional didengar dan dipahami. Khususnya bagi Indonesia, negara yang kaya akan warisan linguistik dan merupakan pemain kunci di kancah global, standar-standar ini memfasilitasi partisipasi aktif negara ini dalam dialog yang membentuk kebijakan dan inisiatif yang mempengaruhi masa depan Indonesia dan dunia pada umumnya. Dengan mematuhi pedoman ketat yang memprioritaskan keakuratan, kepekaan budaya, dan nuansa bahasa, Badan-badan PBB menggarisbawahi komitmen mereka untuk menciptakan lingkungan inklusif di mana setiap negara, termasuk Indonesia, dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam diskusi global. Standar penerjemahan ini tidak hanya mendukung pertukaran gagasan yang lancar namun juga memperkuat prinsip-prinsip kesetaraan dan saling menghormati yang merupakan landasan misi PBB.FAO / Food and Agriculture Organization = Organisasi Pangan dan PertanianIFAD / International Fund for Agricultural Development = Badan Internasional untuk Pendanaan Pembangunan PertanianILO / International Labour Organization = Organisasi Perburuhan InternasionalIOM / International Organization for Migration = Organisasi Internasional untuk MigrasiITU / International Telecommunication Union = Persatuan Telekomunikasi InternasionalUN Global Pulse Asia Pacific / United Nations Global Pulse = Laboratorium Inovasi PBBUN OCHA / United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs = Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan KemanusiaanUN Women / United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women = Badan PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan PerempuanUNAIDS / Joint United Nations Programme on HIV and AIDS = Program Gabungan PBB untuk HIV dan AIDSUNDP / United Nations Development Programme = Program Pembangunan PBBUNDSS / United Nations Department of Safety and Security = Departemen Keselamatan dan Keamanan PBBUNDRR / United Nations Office for Disaster Risk Reduction = Kantor PBB untuk Pengurangan Risiko BencanaUNEP / United Nations Environment Programme = Badan PBB untuk Lingkungan HidupUNESCO / United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization = Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBBUNFPA / United Nations Population Fund = Dana Kependudukan PBBUN-Habitat / United Nations Human Settlements Programme = Program Pemukiman Manusia PBBUNHCR / United Nations High Commissioner for Refugees = Komisariat Tinggi PBB Urusan PengungsiUNIC / United Nations Information Centre = Pusat Informasi PBBUNICEF / United Nations International Children's Emergency Fund = Dana Anak-anak PBBUNIDO / United Nations Industrial Development Organization = Organisasi Pengembangan Industri PBBUNODC / United Nations Office on Drugs and Crime = Kantor PBB untuk Urusan Narkoba dan KejahatanUNOPS / United Nations Office for Project Services = Kantor PBB untuk Pelayanan ProyekUNRCO / United Nations Resident Coordinator Office = Kantor Kepala Perwakilan PBBUNRWA / United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East = Badan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina di Kawasan Timur TengahUNV / United Nations Volunteers programme = Badan PBB untuk program KerelawananWFP / World Food Programme = Program Pangan DuniaWHO / World Health Organization = Organisasi Kesehatan DuniaSebagai Perserikatan Bangsa-Bangsa di Indonesia, kami menekankan pentingnya menggunakan standar penerjemahan ini dengan sangat hati-hati dan tepat. Ini lebih dari sekadar pedoman; hal ini mewakili komitmen kami terhadap komunikasi yang jelas, akurat, dan saling menghormati di berbagai budaya dan bahasa di Indonesia. Kami sangat mendorong mitra, kolega, dan komunitas luas di Indonesia untuk menerapkan standar ini dengan baik dalam semua pekerjaan. Dengan melakukan hal ini, kami dapat memastikan bahwa upaya kolektif kami di Indonesia didasarkan pada saling pengertian dan menghormati keragaman bahasa. Mari kita semua sepakat untuk menjunjung standar-standar ini, meningkatkan komunikasi kita dan memajukan misi kita menuju perdamaian, kesetaraan, dan keberlanjutan di Indonesia dan sekitarnya.
1 of 5
Siaran Pers
01 April 2024
Komite Hak Asasi Manusia PBB mempublikasikan temuan-temuan mengenai Chili, Guyana, Indonesia, Namibia, Serbia, Somalia, dan Britania Raya dan Irlandia Utara
JENEWA (28 Maret 2024) - Komite Hak Asasi Manusia PBB hari ini mengeluarkan temuannya mengenai Chili, Guyana, Indonesia, Namibia, Serbia, Somalia dan Britania Raya serta Irlandia Utara setelah memeriksa ketujuh negara pihak dalam sesi terakhirnya.Temuan-temuan tersebut berisi keprihatinan dan rekomendasi utama Komite mengenai implementasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, serta aspek-aspek positif. Hal-hal yang disoroti meliputi: ChiliKomite mencatat dengan prihatin bahwa sejumlah besar pelanggaran hak asasi manusia dilakukan dalam konteks “ledakan sosial” karena penggunaan kekuatan dan kebrutalan yang tidak proporsional dan sewenang-wenang oleh polisi dan angkatan bersenjata. Komite menyesalkan bahwa hanya sedikit kasus yang telah diproses secara formal dan menghasilkan hukuman. Komite mendesak Chili untuk membuat mekanisme kontrol untuk mencegah penggunaan kekuatan yang berlebihan selama operasi penegakan hukum, memastikan akuntabilitas di semua tingkatan, menjamin bahwa para korban menerima reparasi yang komprehensif, dan mempertimbangkan untuk mengadopsi undang-undang tentang reparasi komprehensif.Meskipun menyambut baik langkah-langkah Chili menuju kesetaraan gender, Komite, bagaimanapun, mencerminkan keprihatinannya tentang tidak adanya undang-undang diskriminasi yang komprehensif yang secara eksplisit menjamin prinsip kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, dan fakta bahwa kesetaraan belum tercapai di tingkat pemilihan, serta masih adanya kesenjangan upah dan ketidaksetaraan lainnya. Laporan ini meminta Chili untuk mengintensifkan upaya untuk menyelesaikan proyek-proyek legislatif yang secara eksplisit menjamin kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, melanjutkan upayanya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam kehidupan politik dan publik, dan menghilangkan ketidaksetaraan upah antara laki-laki dan perempuan. GuyanaKomite prihatin dengan kurangnya pengakuan atas hak-hak mesyarakat adat atas tanah dan wilayah mereka dan kurangnya kemajuan dalam mengubah Undang-Undang Amerindian. Komite juga merasa terganggu dengan laporan-laporan yang menyatakan bahwa kegiatan pertambangan yang tidak diatur secara memadai di wilayah Amerindiantelah menyebabkan degradasi lingkungan dan mengancam kesehatan dan cara hidup tradisional masyarakat Amerindian. Komite meminta Guyana untuk mempercepat revisi Undang-Undang Amerindian 2006 untuk menjamin hak-hak masyarakat adat untuk menduduki, memiliki, menggunakan, dan mengembangkan tanah, wilayah, dan sumber daya tradisional mereka. Komite juga meminta Guyana untuk mempercepat demarkasi dan pemberian sertifikat atas tanah-tanah kolektif masyarakat adat.Komite menyatakan keprihatinannya bahwa kerangka kerja kelembagaan untuk memerangi korupsi belum cukup kuat dan efektif dalam praktiknya untuk mencegah atau menuntut korupsi secara memadai. Komite merekomendasikan agar Guyana meningkatkan upayanya untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dan memerangi korupsi dan impunitas di semua tingkat pemerintahan. IndonesiaMeskipun mengakui keputusan Mahkamah Agung untuk menguatkan hukuman terhadap enam aparat penegak hukum atas pembunuhan berencana terhadap orang-orang Papua, Komite, bagaimanapun, menyatakan penyesalan atas kurangnya informasi tentang kasus-kasus lain, seperti pembebasan pensiunan mayor militer Isak Sattu dan tentang investigasi terhadap pelanggaran di masa lalu. Komite menyerukan kepada Indonesia untuk memperkuat upaya-upaya untuk mengakhiri impunitas dan meminta pertanggungjawaban para pelaku atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di masa lalu. Komite merekomendasikan agar Indonesia menjamin independensi mekanisme pertanggungjawaban yudisial dan non-yudisial, menginvestigasi semua pelanggaran, memberikan reparasi penuh kepada para korban, dan memastikan bahwa lembaga-lembaga penegak hukum menindaklanjuti temuan-temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).Komite tersebut mencerminkan kekhawatiran atas dugaan pengaruh yang tidak semestinya terhadap pemilihan umum 2024, bersamaan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menurunkan usia minimum kandidat untuk menguntungkan putra Presiden. Komite juga merasa terganggu dengan pelecehan, intimidasi, dan penahanan sewenang-wenang terhadap tokoh-tokoh oposisi. Komite ini mendesak Indonesia untuk memastikan pemilu yang bebas dan transparan, mendorong pluralisme politik yang sesungguhnya, menjamin independensi komisi pemilihan umum, merevisi ketentuan-ketentuan hukum yang membatasi, memastikan tempat pemungutan suara yang mudah diakses, dan mencegah pengaruh yang tidak semestinya dari para pejabat tinggi. NamibiaKomite prihatin bahwa masyarakat adat seringkali tidak diikutsertakan dalam kehidupan politik dan proses pengambilan keputusan dan bahwa mereka tidak diajak berkonsultasi secara memadai mengenai ekstraksi sumber daya alam di tanah mereka. Komite meminta Namibia untuk mempertimbangkan untuk mengakui masyarakat seperti San, Himba, Ovatue, Ovatjimba dan Ovazemba sebagai masyarakat adat yang memiliki hak-hak yang bersamaan, dan untuk memastikan konsultasi yang berarti dengan mereka sebelum memberikan izin untuk eksploitasi sumber daya alam di atas tanah mereka, dengan tujuan untuk mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dari mereka.Komite menyampaikan keprihatinannya tentang undang-undang yang mengesahkan penggunaan kekuatan yang berpotensi mematikan dalam situasi yang tidak konsisten dengan standar hak asasi manusia internasional. Komite juga merasa terganggu dengan prevalensi penggunaan kekuatan yang berlebihan yang dilaporkan oleh Kepolisian Namibia. Mereka meminta Namibia untuk mengambil langkah-langkah tambahan untuk mencegah dan menghukum penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat penegak hukum, termasuk menyelaraskan kerangka hukumnya dengan standar internasional, merencanakan dan melaksanakan operasi penegakan hukum dengan benar untuk meminimalkan risiko terhadap kehidupan manusia, dan menyelidiki semua tuduhan dan meminta pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang bertanggung jawab. SerbiaKomite menyatakan keprihatinannya atas prevalensi ujaran kebencian di media online dan tradisional oleh para politisi dan pejabat tinggi yang menargetkan, khususnya, jurnalis, orang Roma dan etnis minoritas lainnya, dan kelompok LGBTI. Komite menyerukan kepada Republik Serbia untuk secara efektif menerapkan dan menegakkan kerangka hukum dan kebijakan yang ada dalam memerangi kejahatan kebencian, untuk secara terbuka mengutuk ujaran kebencian, dan untuk mengintensifkan tindakan untuk mengatasi prevalensi wacana kebencian di dunia maya.Komite mencatat dengan prihatin laporan yang kredibel tentang berbagai penyimpangan dalam pemilihan parlemen dan lokal yang diadakan pada bulan Desember 2023, termasuk penyalahgunaan sumber daya publik, intimidasi dan tekanan terhadap pemilih, kasus-kasus pembelian suara, dan pengisian kotak suara. Komite meminta negara pihak untuk melakukan investigasi yang cepat, menyeluruh dan independen terhadap semua tuduhan penyimpangan, memperkuat pengawasan kampanye pemilu dan melakukan program pendidikan pemilih yang komprehensif. SomaliaKomite menyuarakan keprihatinannya yang mendalam atas insiden-insiden nyata penggunaan kekuatan yang berlebihan dan pembunuhan warga sipil oleh pasukan bersenjata, aparat penegak hukum, Al-Shabaab dan kelompok-kelompok teroris lainnya. Komite mendesak Somalia untuk mengambil langkah-langkah tambahan untuk secara efektif mencegah penggunaan kekuatan yang berlebihan dan pembunuhan warga sipil, serta menghukum para pelaku. Komite juga mempertanyakan kesesuaian hukum Negara pihak mengenai penggunaan kekuatan dan senjata api dengan standar internasional, dan penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dalam Keadaan Damai, yang membebaskan aparat penegak hukum dari tuntutan hukum. Konvensi ini menyerukan kepada Negara pihak untuk memastikan semua ketentuan legislatif dan peraturan yang mengatur penggunaan kekuatan selaras dengan Panduan Hak Asasi Manusia PBB tentang Senjata yang Tidak Mematikan dalam Penegakan Hukum, dan Prinsip-Prinsip Dasar tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum.Komite menyatakan keprihatinannya terhadap usulan perubahan konstitusional yang akan menurunkan usia dewasa dari 18 tahun menjadi 15 tahun, dengan mengutip laporan bahwa anak-anak terpapar kekerasan, penculikan, kerja paksa, dan perekrutan paksa sebagai tentara anak, dan bahwa anak-anak perempuan, khususnya, dieksploitasi dan tidak diberi akses terhadap pendidikan. Resolusi tersebut meminta Somalia untuk mempertahankan usia dewasa pada 18 tahun, mengambil semua langkah untuk melindungi anak-anak dari kekerasan, penculikan, kerja paksa, dan eksploitasi, dan menjamin bahwa semua anak memiliki akses yang sama ke sekolah. Mereka juga menggarisbawahi bahwa anak-anak yang menjadi korban kekerasan harus direhabilitasi dan diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat. Britania Raya dan Irlandia UtaraKomite secara khusus prihatin dengan kekebalan bersyarat di bawah Undang-Undang Masalah Irlandia Utara (Warisan dan Rekonsiliasi) 2023 untuk orang-orang yang telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Komite juga mempertanyakan praduga tidak adanya penuntutan yang mendukung personil militer yang ditempatkan di luar negeri setelah lima tahun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Operasi Luar Negeri (Personil dan Veteran) 2021. Komite meminta Negara pihak untuk mencabut atau mengamandemen undang-undangnya, termasuk Undang-Undang Operasi Luar Negeri (Personel Layanan dan Veteran) 2021 dan Undang-Undang Masalah Irlandia Utara (Warisan dan Rekonsiliasi) 2023, untuk memastikan semua pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu yang dilakukan oleh pejabat dan anggota angkatan bersenjata Inggris diselidiki dan diadili secara tepat, dan diberi sanksi yang sesuai tanpa batas waktuKomite menyuarakan keprihatinannya atas inisiatif legislatif, seperti Undang-Undang Migrasi Ilegal 2023, yang berisi elemen-elemen untuk membatasi akses terhadap hak-hak pencari suaka, pengungsi, dan migran. Komite menyesalkan pengaturan negara pihak dengan negara ketiga, khususnya Rwanda, untuk memindahkan para pencari suaka, dan upayanya untuk mengadopsi RUU Keselamatan Rwanda (Suaka dan Imigrasi) meskipun ada keputusan Mahkamah Agung Inggris bahwa pengaturan tersebut tidak sesuai dengan hukum internasional, khususnya larangan refoulement. Mereka mendesak negara pihak untuk segera mencabut ketentuan legislatif yang diskriminatif dalam Undang-Undang Migrasi Ilegal 2023, dan menarik RUU Keselamatan Rwanda (Suaka dan Imigrasi), atau mencabut RUU tersebut jika disahkan. Temuan-temuan di atas, yang secara resmi dikenal sebagai Pengamatan Penutup, sekarang tersedia di halaman sesi. SELESAI Untuk informasi lebih lanjut dan permintaan media di Jenewa, hubungi:Vivian Kwok (vivian.kwok@un.org), atauDivisi media Kantor PBB untuk Hak Asasi Manusia (ohchr-media@un.org) Latar belakang:Komite Hak Asasi Manusia memantau kepatuhan Negara-negara peserta terhadap Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, yang hingga saat ini telah diratifikasi oleh 174 Negara peserta. Komite ini terdiri dari 18 anggota yang merupakan ahli hak asasi manusia independen yang berasal dari seluruh dunia, yang bekerja dalam kapasitas pribadi dan bukan sebagai perwakilan Negara-negara pihak.Pelajari lebih lanjut melalui video kami tentang sistem Badan Perjanjian dan Hak Asasi Manusia.Ikuti Badan Perjanjian PBB di media sosial!Twitter: @UNTreatyBodies
1 of 5
Siaran Pers
22 Maret 2024
Those Not Left Behind: Bersatu untuk Pembangunan Inklusif di Indonesia
Jakarta, 21 Maret - Perserikatan Bangsa-Bangsa, bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dan mitra pembangunan, hari ini meluncurkan sebuah buku berjudul "Those Not Left Behind" yang menceritakan 22 kisah nyata individu-individu di Indonesia yang menunjukkan upaya untuk mencapai 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Sebuah komitmen untuk tidak meninggalkan siapa pun.Buku ini adalah sebuah pengingat bahwa pembangunan harus memberi manfaat bagi semua segmen masyarakat, terutama mereka yang paling membutuhkan - yang terabaikan, yang terpencil, dan yang terlupakan."Inti dari pembangunan berkelanjutan terletak pada janji kolektif kita untuk tidak meninggalkan siapa pun. Buku ini menghidupkan kisah-kisah individu yang hidupnya telah berubah menjadi lebih baik melalui upaya bersama kita," kata Valerie Julliand, Kepala Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Indonesia.Ditulis berdasarkan kehidupan nyata 22 orang di Indonesia, mulai dari pemadam kebakaran di lahan gambut Riau hingga pendidik di sekolah kebutuhan khusus Jawa Barat, pengungsi yang menawarkan harapan melalui pendidikan atau CEO yang memperjuangkan kesetaraan gender,buku ini menceritakan 22 pengalaman hidup yang menggambarkan kerja nyata PBB di Indonesia. Versi online tersedia di sini."Kisah-kisah dalam halaman ini lebih dari sekadar kisah tentang bantuan dan kemajuan; para individu ini adalah bukti ketahanan dan semangat rakyat Indonesia. Mereka mengingatkan kita pada inti misi kami di sini - untuk menegakkan martabat dan hak setiap individu," tambah Julliand. Sebagai negara kepulauan dan yang paling banyak penduduknya keempat di dunia, Indonesia menawarkan tantangan dan peluang unik dalam pembangunan berkelanjutan. PBB memanfaatkan keahlian globalnya, berkoordinasi dengan berbagai mitra pembangunan, dan mendukung pemerintah Indonesia dengan nasihat kebijakan dan proyek lapangan, banyak di antaranya diperluas untuk memberi manfaat pada populasi yang lebih luas.“Buku ini melampaui program-program. Buku ini memungkinkan 22 orang Indonesia bersaksi tentang kisah perubahan positif mereka, menunjukkan hasil kerja PBB pada mereka yang paling berisiko tertinggal.Didukung oleh studi Leave No One Behind yang inovatif, buku ini memberi PBB dan Bappenas data yang diperlukan untuk membongkar hambatan -hambatan yang sistematis dan memastikan tidak ada yang tertinggal di masa depan Indonesia,” kata Vivi Yulaswati, Deputi Menteri di Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam BAPPENAS yang hadir dalam launching tersebut. Kerja sama antara pemerintah dan PBB berakar pada Kerangka Kerja Sama Pembangunan Berkelanjutan tingkat negara, kemitraan strategis antara PBB dan Pemerintah Indonesia, yang dikembangkan untuk mendukung agenda Pembangunan Indonesia.Memahami akar penyebab marginalisasi dalam masyarakatHari ini PBB di Indonesia juga menerbitkan sebuah laporan studi yang memberikan wawasan tentang pengembangan sistem ketahanan yang dapat berdampak positif pada kehidupan orang dengan disabilitas yang tinggal di daerah terbelakang.Kelompok ini teridentifikasi dalam sebuah studi PBB di Indonesia tahun 2022 sebagai salah satu yang paling termarginalisasi di negara tersebut. Tujuan dari analisis baru ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam yang dapat berkontribusi pada kemajuan status komunitas marginal di Indonesia.Temuan dalam laporan ini menyoroti tantangan spesifik yang dihadapi oleh orang dengan disabilitas dan menguraikan wawasan strategis untuk mendorong pembangunan inklusif. Studi ini lebih lanjut menawarkan panduan operasional untuk tidak meninggalkan siapa pun, yang menekankan pentingnya mengadopsi pendekatan berbasis hak, mengembangkan solusi spesifik konteks, dan mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan. Contact: Siska Widyawati, National Information Officer UNIC 08788-488-5489
1 of 5
Siaran Pers
15 Maret 2024
Kolaborasi Perserikatan Bangsa-bangsa, berbagai universitas di Indonesia, dan para pemimpin digital dukung transfromasi digital Indonesia
Jakarta, Indonesia – 15 Maret – Hari ini menandai peluncuran “Kemitraan Multi-Pemangku Kepentingan Transformasi Digital Indonesia,” sebuah inisiatif baru untuk meningkatkan infrastruktur dan kapabilitas digital Indonesia untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).Perwakilan Rektor dari berbagai universitas di Indonesia, kepala badan-badan PBB, duta besar, perwakilan organisasi internasional, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengembangan digital di Indonesia menghadiri acara peluncuran di Auditorium BINUS University.Berdasarkan Peraturan Presiden no. 82/2023 Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, Pemerintah Indonesia dengan Kementrian PANRB sebagai koordinatornya telah berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan menguatkan keamanan siber dan informasi. “Kami sepenuhnya memahami bahwa kolaborasi sangat penting.. Kami sangat terbuka apabila ada dukungan dari lembaga-lembaga UN ataupun pihak lain dalam berbagai inisiatif yang ada saat ini. Dengan adanya transisi pemerintahan yang akan datang momentum yang telah ada saat ini perlu untuk dijaga dan dilanjutkan, “Rini Widyantini, Sekretaris Kementrian PAN RB dalam sambutan kuncinya pada peluncuran kemitraan ini. Rini juga menjelaskan beberapa proritas pemerintah terkait transformasi digital yang memerlukan dukungan bersama termasuk di dalamnya penguatan tim Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik (SPBE), evaluasi kelembagaan, evaluasi kebijakan, dan peningkatan kemampuan digital aparatur negara. Inisiatif ini digagas oleh sepuluh badan PBB, Jaringan Universitas Nasional Indonesia (NUNI), dan Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia (APDI) yang ingin mendukung transformasi digital di Indonesia, mengurangi kesenjangan digital, dan mempromosikan pendidikan digital inklusif yang membantu mendorong ekspansi ekonomi.“Mengatasi kesenjangan digital merupakan hal yang penting dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mengatasi tantangan global seperti kemiskinan dan perubahan iklim,” ujar Valerie Julliand, Kepala Perwakilan PBB di Indonesia. “Kolaborasi kami bertujuan untuk memastikan bahwa perangkat digital dapat diakses dan bermanfaat bagi semua orang”Kemitraan ini menggarisbawahi pentingnya akses dan literasi digital sebagai elemen pengembangan dasar, yang berupaya mengatasi kesenjangan akses dan penggunaan teknologi digital.“BINUS University bangga menjadi salah satu dari dua puluh satu perguruan tinggi di Indonesia (NUNI) yang akan berkolaborasi erat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia (APDI) yang bertujuan meningkatkan literasi digital masyarakat Indonesia, untuk mempercepat transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan di masa depan,” tutur Dr. Nelly, S.Kom., M.M., CSCA., Rektor BINUS University. Mengatasi Kesenjangan Digital untuk SemuaInisiatif ini mengadopsi pendekatan holistik, yang melibatkan berbagai sektor masyarakat dan berkonsentrasi pada bidang-bidang penting seperti keterampilan digital, keamanan, etika, budaya, dan ekonomi. Upaya kolaboratif ini mencakup entitas pemerintah, badan-badan PBB, lembaga pendidikan, sektor swasta, dan organisasi masyarakat, yang semuanya bekerja sama untuk menumbuhkan masyarakat yang mampu berkembang di era digital.“Kemitraan ini menyoroti pentingnya tindakan kolektif dalam menciptakan masyarakat yang memanfaatkan teknologi digital untuk pemberdayaan dan kemajuan, hal ini sejalan dengan salah satu dari empat pilar, yaitu penelitian dan inovasi untuk berkontribusi pada pembangunan masyarakat,” kata Prof. Dr. Ir. Y. Budi Widianarko, M.Sc. selaku ketua umum NUNI. Kemitraan multipihak ini juga mengakui peran penting inklusi gender dan disabilitas dalam mencapai lanskap digital yang benar-benar adil. Dengan memprioritaskan aspek-aspek tersebut, "Kemitraan Multi-Pemangku Kepentingan Transformasi Digital Indonesia" semakin memperkuat posisi Indonesia dalam mengadvokasi aspek-aspek krusial ini pada KTT PBB Masa Depan 2024 mendatang, dan berkontribusi pada pengembangan compact digital global yang mengedepankan akses dan partisipasi yang adil bagi semua. Memberdayakan Generasi Muda dengan Keterampilan DigitalSalah satu tujuan dari inisiatif ini adalah untuk membekali kaum muda Indonesia dengan keterampilan digital yang diperlukan untuk masa depan, yang bertujuan untuk mendorong ekonomi digital yang dinamis yang dicirikan oleh inovasi dan pengetahuan.“Tujuan kami adalah untuk memastikan akses yang adil terhadap peluang digital, yang memungkinkan semua orang Indonesia untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari ekonomi digital," ujar Prof. Ignasius D.A. Sutapa, Ketua APDI.Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Indonesia dan Kerangka Kerja Sama Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa, inisiatif ini menggarisbawahi pentingnya inovasi dan kemitraan dalam mencapai SDGs.Hal ini juga selaras dengan tujuan Peta Jalan Sekretaris Jenderal PBB untuk Kerja Sama Digital, yang berfokus pada inklusi dan konektivitas digital sebagai keharusan global. "Melalui kerja sama ini, kami menggunakan teknologi digital untuk mengatasi isu-isu pembangunan, memastikan manfaat digital menjangkau seluruh wilayah Indonesia," tambah Valerie.Inisiatif ini mendukung beberapa tujuan SDGs, termasuk Pendidikan Berkualitas, Kesetaraan Gender, Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, Industri, Inovasi dan Infrastruktur, Pengurangan Ketidaksetaraan, dan Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Sepuluh badan PBB yang mendukung inisiatif ini antara lain FAO, IOM, ITC, ITU, UNDP, UNESCO, UNHABITAT, UNICEF, UNIDO, dan WHO.SELESAI PBB di Indonesia: PBB di Indonesia bekerja untuk mendukung upaya pembangunan oleh Pemerintah Indonesia dengan fokus pada segmen populasi yang rentan. Di bawah motto Leave No One Behind, 26 badan, dana, dan program PBB, bekerja secara terkoordinasi untuk memberikan saran kebijakan yang terintegrasi dan mengimplementasikan proyek-proyek dengan menggunakan pendekatan berbasis hak sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB. Pada tahun 2023, gabungan pemberian bantuan PBB di Indonesia melebihi US$ 110 juta.NUNINUNI adalah singkatan dari Nationwide University Network in Indonesia (atau dalam bahasa Indonesia: Jejaring Perguruan Tinggi Nusantara); sebuah konsorsium 21 universitas terkemuka di Indonesia yang secara kolaboratif mengupayakan tujuan strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia melalui empat pilar kolaborasinya (Mobilitas Mahasiswa, Mobilitas Dosen dan Staf, Riset dan Inovasi, serta Reputasi Global).APDI Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia (APDI) di www.PemimpinDigital.id adalah komunitas pemimpin digital untuk mempercepat transformasi digital melalui kolaborasi era digital. Untuk informasi selanjutnya, hubungiSiska Widyawati National Information Officer United Nations Information Center (UNIC)+628788-488-5489siska.widyawati@un.org Hamzah RamadhanInternational Communication Section HeadBINUS University (+62)811-11611-93hamzah.ramadhan@binus.edu
1 of 5
Siaran Pers
08 Maret 2024
Hari Perempuan Internasional 2024: Investasi pada Perempuan, Katalis untuk Pertumbuhan Ekonomi
7 Maret 2024Menjelang Hari Perempuan Internasional, 8 Maret, kita diingatkan tentang kemajuan signifikan yang telah dicapai perempuan secara global dalam meruntuhkan hambatan dan memajukan kesetaraan gender. Dari berjuang untuk hak asasi manusia hingga membuat kemajuan dalam pendidikan dan peran kepemimpinan, kemajuan tersebut tidak dapat disangkal. Namun, tantangan untuk pencapaian kesetaraan gender masih tetap ada.Miliaran perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia terus menghadapi marginalisasi, ketidakadilan, dan diskriminasi. Lebih lanjut, krisis global berdampak secara tidak proporsional terhadap perempuan dan anak perempuan, memperbesar kesulitan mereka di daerah yang terkena dampak konflik, perubahan iklim, kemiskinan, dan kelaparan. Statistik mengungkapkan realitas yang suram: di setiap wilayah dunia, perempuan lebih mungkin menghadapi kelaparan daripada laki-laki.Serangan militer Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 30.000 jiwa, tujuh puluh persennya adalah perempuan dan anak-anak. Satu juta perempuan telah mengungsi dan 3.000 perempuan menjadi janda.Di Indonesia, kesetaraan gender dalam pendidikan telah dicapai, namun di beberapa sektor kemajuan masih lambat. Menurut data BPS tahun 2023, partisipasi angkatan kerja perempuan adalah 54,4%, jauh di bawah partisipasi laki-laki. 64% Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dikelola oleh perempuan, tapi mereka hanya terrepresentasi secara besar di bisnis skala mikro.Selain itu, prevalensi kekerasan dan praktik berbahaya terhadap perempuan terus menjadi masalah yang mendesak, dengan Survei Nasional Pengalaman Hidup Perempuan (SPHPN) tahun 2021 melaporkan bahwa 1 dari 4 perempuan berusia 15-64 tahun telah mengalami kekerasan dalam hidupnya.Ketidaksetaraan gender juga memengaruhi kemampuan perempuan dan anak perempuan untuk membuat keputusan sendiri tentang tubuh, kesehatan, dan masa depan mereka. Ketika kesehatan seksual dan reproduksi dan hak reproduksi perempuan dan anak perempuan tidak terpenuhi, konsekuensinya sangat serius. Seorang ibu meninggal setiap jam karena komplikasi dari kehamilan dan persalinan. Lebih dari setengah putri dari perempuan usia 15-49 tahun yang tinggal bersama telah menjalani pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan (P2GP) menurut SPHPN 2021. Satu dari 12 perempuan berusia 20-24 menikah sebelum berusia 18 tahun menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2022.Hanya ketika perempuan dan anak perempuandapat menjalankan otonomi tubuh mereka dan membuat pilihan yang terinformasi bagi diri sendiri, mereka dapat mencapai potensi penuh mereka, berpartisipasi sepenuhnya dalam lingkup sosial, ekonomi, dan politik, dan berkontribusi pada pembangunan.Kepala Perwakilan PBB di Indonesia Valerie Julliand menekankan peran kritis investasi dalam memajukan kesetaraan gender, menyatakan, "Kita membutuhkan investasi publik dan swasta dalam program untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan, memastikan pekerjaan layak, dan mendorong inklusi dan kepemimpinan perempuan dalam teknologi digital, pembangunan perdamaian, aksi iklim, dan di semua sektor ekonomi."Tema Hari Perempuan Internasional 2024 adalah "Berinvestasi pada perempuan: Mempercepat kemajuan". Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan bahwa diperlukan $360* miliar per tahun hanya untuk menutup kesenjangan gender dalam pendidikan saja, investasi yang bisa secara signifikan meningkatkan PDB global (Produk Domestik Bruto) sebesar 20% dan menciptakan 300 juta pekerjaan baru pada tahun 2035.
Perserikatan Bangsa-Bangsa Bekerja di Indonesia untuk Kesetaraan GenderPerserikatan Bangsa-Bangsa di Indonesia telah berada di garis depan mendukung pemerintah Indonesia dalam memperjuangkan kesetaraan gender melalui berbagai inisiatif. Dalam Laporan Tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia 2022, yang diluncurkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, upaya PBB dalam kesetaraan gender disoroti.UN Women telah mendukung lebih dari 7000 perempuan wirausaha dengan memberi mereka akses ke pengembangan keterampilan kewirausahaan dan digital serta akses ke komunitas belajar. Lebih lanjut, Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Perempuan (WEPs), yang diinisiasi oleh UN Women dan Global Compact, kini ditandatangani oleh 9.000 perusahaan secara global, termasuk 182 perusahaan di Indonesia, sebagai bentuk komitmen dari sektor swasta untuk mengintegrasikan kesetaraan gender ke dalam praktik dan budaya bisnis.Upaya kolaboratif antara Badan-BadanPBB dan kementerian Indonesia telah menghasilkan kemajuan signifikan dalam mengatasi tantangan berbasis gender. UNFPA mendukung Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dalam melakukan Survei Nasional Pengalaman Hidup Perempuan untuk memperdalam pemahaman dan meningkatkan respons kebijakan terhadap kekerasan terhadap perempuan, serta memperkuat layanan bagi penyintas kekerasan berbasis gender.Selain itu, UNDP telah bekerja keras untuk memastikan kesetaraan gender dimasukkan dalam agenda Indonesia untuk mencapai SDGs. Sebagai contoh, UNDP telah berkolaborasi dengan Pemerintah Indonesia dan mitra lainnya untuk menerbitkan pedoman dan standar untuk pertimbangan gender dalam berbagai sektor, termasuk pertambangan emas skala kecil dan anggaran iklim, menunjukkan komitmen untuk mengembangkan dan mengadvokasi kebijakan yang responsif gender.Roadmap UNICEF untuk air minum yang dikelola dengan aman mencakup integrasi kesetaraan, kesetaraan gender, dan peluang kerja. UNAIDS, dengan Jaringan Perempuan Positif Indonesia (IPPI), melibatkan organisasi komunitas dalam merevisi KUHP untuk melindungi hak-hak orang dengan HIV dan kesetaraan gender. UNESCO menganalisis sektor film Indonesia untuk inklusivitas gender, meningkatkan upaya dengan silabus Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial untuk sekolah film, menandai langkah signifikan menuju kesetaraan gender yang komprehensif di Indonesia.Berinvestasi pada perempuan dan anak perempuan bukan hanya kewajibanmoral, tetapi juga investasi strategis yang menghasilkan keuntungan bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan."Di Hari Perempuan Internasional, mari tegaskan kembali komitmen kita dalam mempercepat upaya untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia," tambah Valerie.
Kontak: Siska Widyawati, Pusat Informasi PBB di Indonesia 087884885489
Perserikatan Bangsa-Bangsa Bekerja di Indonesia untuk Kesetaraan GenderPerserikatan Bangsa-Bangsa di Indonesia telah berada di garis depan mendukung pemerintah Indonesia dalam memperjuangkan kesetaraan gender melalui berbagai inisiatif. Dalam Laporan Tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia 2022, yang diluncurkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, upaya PBB dalam kesetaraan gender disoroti.UN Women telah mendukung lebih dari 7000 perempuan wirausaha dengan memberi mereka akses ke pengembangan keterampilan kewirausahaan dan digital serta akses ke komunitas belajar. Lebih lanjut, Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Perempuan (WEPs), yang diinisiasi oleh UN Women dan Global Compact, kini ditandatangani oleh 9.000 perusahaan secara global, termasuk 182 perusahaan di Indonesia, sebagai bentuk komitmen dari sektor swasta untuk mengintegrasikan kesetaraan gender ke dalam praktik dan budaya bisnis.Upaya kolaboratif antara Badan-BadanPBB dan kementerian Indonesia telah menghasilkan kemajuan signifikan dalam mengatasi tantangan berbasis gender. UNFPA mendukung Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dalam melakukan Survei Nasional Pengalaman Hidup Perempuan untuk memperdalam pemahaman dan meningkatkan respons kebijakan terhadap kekerasan terhadap perempuan, serta memperkuat layanan bagi penyintas kekerasan berbasis gender.Selain itu, UNDP telah bekerja keras untuk memastikan kesetaraan gender dimasukkan dalam agenda Indonesia untuk mencapai SDGs. Sebagai contoh, UNDP telah berkolaborasi dengan Pemerintah Indonesia dan mitra lainnya untuk menerbitkan pedoman dan standar untuk pertimbangan gender dalam berbagai sektor, termasuk pertambangan emas skala kecil dan anggaran iklim, menunjukkan komitmen untuk mengembangkan dan mengadvokasi kebijakan yang responsif gender.Roadmap UNICEF untuk air minum yang dikelola dengan aman mencakup integrasi kesetaraan, kesetaraan gender, dan peluang kerja. UNAIDS, dengan Jaringan Perempuan Positif Indonesia (IPPI), melibatkan organisasi komunitas dalam merevisi KUHP untuk melindungi hak-hak orang dengan HIV dan kesetaraan gender. UNESCO menganalisis sektor film Indonesia untuk inklusivitas gender, meningkatkan upaya dengan silabus Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial untuk sekolah film, menandai langkah signifikan menuju kesetaraan gender yang komprehensif di Indonesia.Berinvestasi pada perempuan dan anak perempuan bukan hanya kewajibanmoral, tetapi juga investasi strategis yang menghasilkan keuntungan bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan."Di Hari Perempuan Internasional, mari tegaskan kembali komitmen kita dalam mempercepat upaya untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia," tambah Valerie.
Kontak: Siska Widyawati, Pusat Informasi PBB di Indonesia 087884885489
1 of 5
Siaran Pers
01 Februari 2024
Indonesia bergabung dengan Energy Compacts yang dipimpin oleh PBB
Republik Indonesia secara resmi telah meluncurkan Energy Compact, bergabung dengan komunitas global yang terdiri dari negara-negara anggota dan aktor-aktor non-negara yang telah berkomitmen terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 7 (SDG7) dan target nol emisi karbon. Hal ini menandai tonggak penting dalam lintasan transisi energi di Indonesia dan sejalan dengan Peta Jalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Komitmen pendanaan di bawah Energy Compact ini cukup besar, melebihi US$122 miliar, di mana beberapa pembiayaan sedang dipertimbangkan, termasuk pembiayaan kesenjangan kelayakan, pembiayaan pengembangan proyek, peningkatan kredit untuk investasi, serta mekanisme pembiayaan campuran. Dana tersebut akan digunakan untuk meningkatkan porsi energi terbarukan, dengan target 23 persen pada tahun 2029, dengan fokus pada ekspansi kapasitas tenaga surya dan angin yang signifikan, yang mencapai 5,3 GW. Pemerintah Indonesia juga berencana untuk mempercepat konektivitas jaringan listrik di beberapa daerah tertentu untuk memungkinkan penetrasi energi terbarukan yang lebih besar, terutama di kawasan industri dan zona ekonomi.
Ambisi Indonesia secara keseluruhan untuk pembangunan berkelanjutan melampaui SDG7 dan mencakup indikator lintas sektoral seperti memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang adil dan mitigasi iklim, yang membutuhkan investasi keuangan yang substantial hingga US$ 272 miliar panda tahun 2030. Pemerintah telah mengidentifikasi investasi senilai US$ 5 miliar untuk meningkatkan kapasitas energi terbarukan pada tahun 2030.
Negara ini berencana untuk meningkatkan intensitas energi dalam perekonomiannya, dengan target pengurangan intensitas energi sebesar 1% per tahun. Indonesia juga bertujuan untuk mencapai pengurangan emisi gas rumah kaca tahunan yang lebih tinggi di sektor energi pada tahun 2030, dengan meningkatkan kapasitas pengurangan emisi tahunannya sebesar 24,5%, dari 358 MtCO2e menjadi 446 MtCO2e. Hal ini sejalan dengan tujuan global untuk mencapai nol emisi karbon pada tahun 2060.
Komitmen Energy Compact dilengkapi dengan Rencana Transisi Energi Bersama (JETP) Indonesia, yang berfokus pada persiapan masyarakat dan mengatasi tantangan seperti penciptaan lapangan kerja hijau yang berkeadilan. Pemerintah secara aktif terlibat dengan otoritas keuangan dan mendorong upaya regulasi untuk menciptakan peta jalan bagi keuangan berkelanjutan, dengan memanfaatkan instrumen seperti obligasi hijau dan obligasi terkait SDGs.
Baru-baru ini, Pemerintah juga mengeluarkan peraturan tentang konservasi energi. Peraturan tersebut mengamanatkan implementasi program efisiensi energi secara nasional, termasuk manajemen energi wajib, standar kinerja energi minimum (MEPS) dan pelabelan peralatan listrik, elektrifikasi dan implementasi kendaraan listrik (EV), standar penghematan bahan bakar, serta promosi kesadaran publik melalui kampanye dan penghargaan. Melalui inisiatif-inisiatif ini, Pemerintah akan berupaya untuk meningkatkan skor Indeks SDG secara keseluruhan sebesar 70,2 - pada skala 100 - menurut Laporan Pembangunan Berkelanjutan.
Dr. Vivi Yulaswati, Deputi Menteri Bidang Sumber Daya Alam dan Kemaritiman dan Kepala Sekretariat SDG di Badan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), yang berbicara mengenai komitmen Indonesia di COP28 mengatakan, "Kami berusaha untuk berbagi pencapaian dan mempercepat pembicaraan, dengan mempertimbangkan ekonomi hijau sebagai pengubah permainan. Melalui Energy Compacts, Indonesia berfokus pada pengembangan besar-besaran untuk energi terbarukan, termasuk panel surya terapung, biomassa wajib, dan transisi dari pembangkit listrik tenaga diesel ke energi terbarukan."
Mengucapkan selamat kepada Indonesia atas pencapaian monumental ini, Damilola Ogunbiyi, CEO dan Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Energi Berkelanjutan untuk Semua (Sustainable Energy for All), serta Ketua Bersama UN-Energy, mengatakan, "Saya dengan senang hati menyampaikan ucapan selamat kepada Republik Indonesia atas pencapaiannya yang ambisius dalam Energy Compact. Hal ini mencerminkan komitmen Indonesia yang tak tergoyahkan terhadap pembangunan berkelanjutan dan masa depan yang lebih hijau. Energy Compact selaras dengan upaya global untuk memerangi perubahan iklim dan menetapkan standar yang tinggi untuk diikuti oleh negara lain. Sustainable Energy for All dengan bangga melanjutkan dukungan kami kepada Pemerintah Indonesia yang telah membuka jalan bagi masa depan yang lebih cerah dan lebih bersih bagi warganya dan komunitas global."
PBB di Indonesia, di bawah koordinasi Kantor Perwakilan PBB di Indonesia, bersama dengan Sustainable Energy for All, baru-baru ini mengembangkan “One UN Strategy“ di mana sepuluh badan PBB akan memberikan saran kebijakan, pengembangan kapasitas, akses keuangan, berbagi pengetahuan, dan bantuan teknis.
Valerie Julliand, Kepala Perwakilan PBB untuk Indonesia, mengomentari Energy Compact Indonesia, mengatakan, "Mendukung Pemerintah Indonesia menuju masa depan energi yang berkelanjutan telah menjadi fokus utama PBB di Indonesia. Kami sangat senang dengan peluncuran Energy Compact ini, yang memiliki target ambisius dalam hal energi terbarukan, konektivitas jaringan listrik, dan konservasi energi. Kami juga akan terus mendukung pemerintah dalam Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan.
Energy Compacts adalah komitmen sukarela dan dapat dilacak yang diluncurkan pada Dialog Tingkat Tinggi tentang Energi yang diselenggarakan oleh Sekretaris Jenderal PBB pada bulan September 2021. Energy Compacts dirancang untuk memacu aksi menuju SDG7 yang sejalan dengan tujuan nol emisi karbon dan dinobatkan sebagai Inisiatif Berdampak Tinggi untuk mencapai SDG oleh Sekretaris Jenderal pada tahun 2023.
Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi https://www.un.org/en/energycompacts
Anda bisa membaca soal Energy Compact di sini.
1 of 5
Latest Resources
1 / 11
Sumber Daya
29 Januari 2024
Sumber Daya
22 Januari 2024
1 / 11