Latest
Siaran Pers
24 Mei 2023
Markas Besar PBB Memperingati Hari Internasional Pasukan Penjaga Perdamaian PBB pada 25 Mei
Pelajari Lebih Lanjut
Siaran Pers
23 Mei 2023
Inisiatif carpooling baru untuk mewujudkan PBB yang lebih ramah lingkungan dan dapat diandalkan di Indonesia
Pelajari Lebih Lanjut
Siaran Pers
19 Mei 2023
Peresmian Fasilitas Pemusnah PCBs Pertama di Indonesia
Pelajari Lebih Lanjut
Latest
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia
Indonesia kian tumbuh dengan kecepatan yang lebih cepat dari waktu mana pun dalam sejarahnya. Dengan mengingat Agenda 2030, negara ini bergerak menuju ekonomi rendah karbon yang bernilai lebih tinggi, terintegrasi secara global. PBB bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia, organisasi masyarakat sipil, lembaga akademis, dan entitas sektor swasta untuk mencapai TPB secara efektif melalui pendekatan terpadu.
PBB juga akan memperkuat kemitraannya dengan otoritas dan masyarakat regional dan kabupaten untuk memberikan hasil pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, PBB akan memperluas kerjasamanya dengan memasukkan asosiasi industri, think tank, pengelola data dan lembaga berbasis sains dan teknologi yang menawarkan prospek inovasi untuk solusi pembangunan terintegrasi, yang sangat penting untuk pencapaian TPB.
PBB berkomitmen untuk bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam membangun bangsa yang sejahtera, demokratis, dan adil, di mana pembangunan bisa bermanfaat bagi semua orang, dan di mana hak-hak generasi mendatang dilindungi. Sesuai dengan janji TPB untuk “tidak meninggalkan siapa pun”, pendekatan PBB menggabungkan fokus yang kuat pada yang termiskin dari yang miskin, memerangi diskriminasi dan meningkatnya ketidaksetaraan dan mengatasi akar penyebabnya. “Tidak meninggalkan siapa pun” berarti memprioritaskan martabat orang dan menempatkan kemajuan komunitas yang paling terpinggirkan dan rentan terlebih dahulu.
Janji sentral dan transformatif ini menjadi lebih penting dari sebelumnya untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 dan bekerja menuju pemulihan yang berkelanjutan, tangguh, dan inklusif.
Publikasi
30 Mei 2023
Newsletter PBB di Indonesia 2023 Volume 1
Dengan bangga kami mempersembahkan edisi pertama Buletin PBB di Indonesia untuk tahun 2023. Buletin ini memberikan gambaran umum tentang pekerjaan penting yang dilakukan oleh PBB di Indonesia dari bulan Januari hingga April, yang menyoroti komitmen kami terhadap pembangunan berkelanjutan dan inklusivitas.
Dalam edisi ini, fokus kami adalah pada SDG 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Dengan membina kolaborasi dan kemitraan yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, kami bertujuan untuk mempercepat kemajuan dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua.
Melalui buletin ini, kami berusaha untuk mendekatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan masyarakat yang kami layani, memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dalam upaya kami untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Edisi kali ini menampilkan kisah-kisah inspiratif dari berbagai badan PBB di Indonesia, yang menampilkan inisiatif dan upaya mereka yang luar biasa dalam mempromosikan inklusivitas dan memajukan tujuan pembangunan berkelanjutan.
Salah satu proyek unggulan dalam edisi ini menyoroti program pelatihan kejuruan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang. Dengan dukungan dari Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC), program ini membekali para narapidana dengan keterampilan yang penting untuk memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam masyarakat setelah menyelesaikan masa hukuman. Program ini menunjukkan komitmen kami untuk memberdayakan individu dan berkontribusi pada perubahan sosial yang positif.
Saat kita menavigasi era pasca pandemi, sangat penting bagi kita untuk mengganti waktu yang hilang dan mempercepat upaya kita untuk mencapai SDGs. Dengan memperkuat dampak kolektif kita dan menempa jalur baru, kita dapat menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan dan inklusif untuk generasi sekarang dan masa depan.
Anda dapat mengakses buletin yang dapat diunduh dalam bahasa Inggris dan Indonesia di bawah halaman ini.
Bersama-sama, mari kita membuat perbedaan yang langgeng dan bekerja menuju dunia di mana semua orang dapat berkembang.
1 of 5

Ambil Aksi
05 Mei 2023
Nakba Day
This year marks the 75th anniversary of the mass displacement of Palestinians, known as “the Nakba” or “the Catastrophe”. This anniversary puts the spotlight on the world’s longest-standing protracted refugee crisis, as over 5.3 M Palestine refugees still live amidst conflict.
1 of 5

Siaran Pers
24 April 2023
Ribuan Orang Berkumpul di Forum Data PBB 2023 untuk Menemukan Solusi Berani dalam Memanfaatkan Kekuatan Data, yang Penting untuk Mencapai SDGs
Hangzhou, 24 April 2023 - Dengan sebagian besar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang masih jauh dari titik tengah pencapaian implementasi Agenda 2030, lebih dari 2.000 pakar data dari 140 negara berkumpul di Hangzhou, Tiongkok secara langsung. Hampir 20.000 orang akan berpartisipasi secara virtual dalam UN World Data Forum 2023 atau Forum Data Dunia PBB 2023 pada tanggal 24-27 April untuk mencari solusi bagi akses data yang adil dan terbuka. Data yang lebih baik merupakan hal yang penting untuk mempercepat kemajuan menuju SDGs dan mengatasi berbagai krisis yang mengancam pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, lingkungan, serta perdamaian dan keamanan.
"Kita tidak dapat mengukir solusi yang efektif untuk masalah yang kita hadapi jika kita tidak sepenuhnya memahami siapa, apa, kapan, di mana, dan mengapa mulai dari sumber dan dampaknya. Kita membutuhkan data yang kuat yang dapat memberikan wawasan yang kita butuhkan," ujar Li Junhua, Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Ekonomi dan Sosial, dan kepala sekretariat Forum.
"Dengan mengumpulkan beragam praktisi di seluruh lanskap data dan statistik global, Forum ini dapat membantu menghasilkan solusi, kemitraan, dan jalur yang kita butuhkan untuk memanfaatkan data dengan lebih baik untuk pengambilan keputusan dan membawa dunia lebih dekat mencapai SDG."
Ekspansi yang cepat dengan sumber data baru - mulai dari kantor statistik nasional (NSO) hingga data yang dibuat oleh warga negara dan data sektor swasta untuk kepentingan publik - menciptakan peluang berskala besar untuk pendekatan inovatif dan kemitraan untuk data yang lebih baik guna mencapai masa depan yang lebih berkelanjutan bagi semua.
Sebagai acara keempat dan yang pertama kali diadakan di kawasan Asia-Pasifik, Forum Data Dunia PBB 2023 akan mempertemukan para produsen data utama dan pengguna data dari NSO, pembuat kebijakan, komunitas geospasial, bisnis, masyarakat sipil, dan lembaga ilmiah untuk berkolaborasi dan meluncurkan inisiatif inovatif yang akan menghasilkan data yang lebih baik mengenai kesehatan, pendidikan, iklim, sumber daya alam, gender, hak asasi manusia, pengungsi, dan aspek-aspek lain dari pembangunan berkelanjutan.
"Tema Forum Data Dunia PBB 2023 adalah 'Menuju Data yang Memberdayakan Dunia Kita' yang menekankan dampak data dalam meningkatkan kehidupan dan masyarakat sambil menyoroti nilai sumber daya data yang sangat besar," ujar Mao Shengyong, Wakil Komisioner Biro Statistik Nasional Tiongkok.
"Forum ini akan menjadi kesempatan untuk diskusi mendalam dan kerja sama yang lebih luas di antara komunitas statistik dan data global yang akan bergandengan tangan untuk memikul tanggung jawab di era digital dan menentukan masa depan peradaban digital."
Sidang pleno tingkat tinggi Forum ini akan membahas penggunaan dan nilai data untuk pembuatan kebijakan yang lebih baik; nilai inovasi untuk data terpilah yang tepat waktu dan lebih luas; transparansi publik dan hak-hak atas privasi; kesulitan dalam membangun kemitraan di berbagai ekosistem data sambil menangani infrastruktur digital; dan data nasional dan internasional serta kapasitas statistik.
Isu-isu Utama
Forum Data Dunia PBB 2023 akan berfokus pada isu-isu inti yang terkait dengan empat tema berikut:
Data memberikan wawasan yang kita butuhkan untuk memastikan masa depan yang berkelanjutan dan lebih aman bagi semua.
Kemitraan dan inovasi adalah kunci untuk kesetaraan data dan memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal. #LeaveNoOneBehind
Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan data dan statistik digunakan secara etis untuk melindungi privasi dan hak-hak data.
Ekosistem data nasional yang tangguh membutuhkan dukungan, termasuk pendanaan yang berkelanjutan, untuk memastikan bahwa ekosistem tersebut sesuai untuk masa depan, dan semua orang mendapatkan manfaatnya.
Tentang Forum Data Dunia 2023
Forum Data Dunia PBB 2023 diselenggarakan oleh Biro Statistik Nasional Tiongkok dan Pemerintah Rakyat Provinsi Zhejiang, dengan dukungan dari Divisi Statistik Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB (UN DESA). Forum Data Dunia PBB disepakati oleh Komisi Statistik PBB berdasarkan rekomendasi dari Kelompok Pakar dan Penasihat Independen Sekretaris Jenderal PBB tentang Revolusi Data untuk Pembangunan Berkelanjutan. Peningkatan penggunaan data dan statistik akan sangat penting untuk mencapai visi transformasional masa depan yang lebih baik bagi manusia dan planet ini, yang ditetapkan dalam Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan yang diadopsi oleh para pemimpin dunia di PBB pada bulan September 2015.
Untuk Media: Informasi lebih lanjut dapat ditemukan di laman media di UNDataForum.org, atau di Twitter @UNDataForum.
Sesi Pleno akan disiarkan secara langsung di: https://oep.unwdf2023.org.cn/en
Kontak media:
United Nations Information Centre Indonesia
Miklos Gaspar, email: miklos.gaspar AT un.org
1 of 5
Publikasi
17 April 2023
Program Bersama the United Nations - Akselerasi Investasi SDGs di Indonesia (ASSIST) Buletin Edisi Ke-2
Program Bersama ASSIST melibatkan UNDP, UNICEF, UNIDO, dan UNEP, dalam upaya kolaboratif untuk mendukung percepatan investasi SDGs di Indonesia. Dukungan ini akan diberikan dengan cara 1) membawa instrumen pembiayaan yang telah terbukti dan baru ke dalam skala yang lebih luas melalui penyediaan bantuan teknis pra dan pasca transaksi untuk instrumen pembiayaan yang inovatif; dan 2) memberikan peningkatan kapasitas kepada para pemangku kepentingan yang relevan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam mengakses dan menggunakan pembiayaan untuk pencapaian SDGs.
Yang tercantum di dalam Buletin ASSIST Edisi ke-2:
Publikasi Laporan Alokasi dan Dampak Obligasi TPB/SDG pertama di Indonesia
Membangun Kapasitas Pemerintah Daerah untuk Mengembangkan Program Perlindungan Sosial yang Berfokus pada Anak
Pinjaman Terkait TPB/SDGs: Mengatasi Kesenjangan Pembiayaan dan Praktik Budidaya Udang Berkelanjutan di Indonesia
Peningkatan dan Modernisasi Industri UNIDO di Indonesia: Memupuk Kreativitas, Inovasi, dan Praktik Berkelanjutan di Kalangan UMKM
Blue Finance Accelerator: Mempercepat Investasi yang Selaras dengan SDGs dalam Ekonomi Biru Indonesia
Pelatihan Pengukuran Dampak dan Manajemen UNDP: Membantu Bisnis Mempertajam Tujuan melalui Dampak
1 of 5

Publikasi
01 Agustus 2022
UN in Indonesia Newsletter Volume 5 2022
Pembaca yang budiman,
Selamat datang di edisi terbaru kami.
Dunia kita menghadapi tantangan berlapis-lapis: perubahan iklim, COVID-19, konflik yang kompleks, dan inflasi yang meningkat. Kami telah melihat kasus COVID-19 berlipat ganda di Indonesia dalam beberapa bulan terakhir, bersamaan dengan perang di Ukraina yang mengganggu ketahanan pangan dan inflasi yang meroket.
Secara global, ada cukup makanan, energi, dan keuangan bagi setiap negara untuk melewati krisis yang saling terkait yang diciptakan oleh perang ini. Namun, ketidaksetaraan yang mendalam dan masalah distribusi dan logistik menyebabkan jutaan orang menderita tanpa perlu.
Memecahkan krisis ini membutuhkan tindakan terkoordinasi di seluruh bidang. Pada 22 Juli, PBB membantu mendorong kesepakatan Ukraina dan Rusia untuk melanjutkan ekspor gandum Ukraina melalui Laut Hitam yang oleh Sekretaris Jenderal PBB António Guterres disebut sebagai “suar harapan” di dunia yang sangat membutuhkannya. Awal tahun ini, Sekretaris Jenderal membentuk kelompok juara yang terdiri dari enam pemimpin dunia terkemuka – termasuk Presiden Joko Widodo – sebagai bagian dari Global Crisis Response Group (GCRG) untuk tindakan segera guna mencegah krisis yang membayangi. Sang Juara ditugaskan untuk memajukan konsensus global tentang langkah-langkah untuk mencegah, mengurangi, dan menanggapi krisis.
Edisi kali ini berisi profil GCRG dan empat bidang tindakan mendesaknya. Ada juga sorotan dari badan-badan PBB dalam upaya Indonesia untuk mempercepat pemulihan dari COVID-19. Misalnya, UNICEF menyerukan tindakan segera untuk mengatasi krisis pembelajaran saat anak-anak Indonesia kembali ke sekolah. Sementara itu, ILO bergabung dengan industri perhotelan untuk mengarusutamakan layanan penilaian risiko COVID-19. Ini akan membantu bisnis termasuk hotel untuk menerapkan rencana aksi yang meminimalkan risiko penularan virus di tempat kerja.
Kami berharap karya yang disorot dalam edisi ini menjadi inspirasi bagi kami untuk bekerja sama dan memberdayakan mereka yang menghadapi risiko krisis ini tanpa meninggalkan siapa pun.
Terima kasih, dan selamat membaca.
1 of 5

Cerita
23 Maret 2023
Petani di Indonesia Timur Mempelajari Cara Mengubah Lahan Tandus Menjadi Produktif
NAGEKEO, FLORES, INDONESIA – Apa hubungan antara pupuk kandang dengan pendidikan tinggi? Jawabannya adalah pertanian konservasi, ujar Seferinus We’e dan Krensensiana Nasa, pasangan petani di salah satu pedesaan yang terletak di pulau Flores Indonesia Timur. Keduanya adalah peserta dalam proyek yang didukung oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO), dan mitra LSMnya, dimana We’e dan Nasa telah terbukti berhasil meningkatkan hasil dan pendapatan panen mereka tiga setengah kali lipat.
Melalui terasering dan tumpangsari, mereka berhasil mengatasi erosi tanah yang sering terjadi di Nangaroro, daerah asal mereka yang terletak di bukit terjal yang menghadap Samudera Hindia. Lebih lanjut lagi, dengan memaanfaatkan kotoran hewan dan menggunakannya sebagai pupuk organik di petak pertanian konservasi, hasil jagung mereka juga meningkat dari dua ton per hektar menjadi tujuh hektar. Surplus jagung yang mereka jual untuk menambah penghasilan tersebutlah yang kemudian menjadi bukti dari keterkaitan antara pupuk kandang dan pendidikan: dua anak tertua mereka kini kuliah di Jakarta.
“Kami tidak akan pernah mampu menyekolahkan mereka,” kata We’e, mantan petani subsisten, yang sekarang menanam ubi jalar, kacang-kacangan, jagung, dan sayuran berdaun seperti pok choy untuk dijual.
“Makanan kami sekarang terjamin sepanjang tahun dan terlepas dari itu kami kini memiliki penghasilan tetap.” tambah Nasa. Membentuk terasering di lereng yang curam memang membutuhkan kerja keras, tetapi hal tersebut tidak sia sia. Sama halnya dengan memelihara sapi dan kambing yang kotorannya bisa dimanfaatkan sebagai pupuk organik.
Upaya Peningkatan
Upaya peningkatan hasil panen juga diterapkan oleh otoritas pertanian setempat. Olivia Monika, Kepala Kementerian Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo mengatakan bahwa pada awal 2023, teknik yang telah dipromosikan dibeberapa desa oleh FAO melalui mitra implementasi lokal Yayasan Mitra Tani Mandiri (YMTM), mulai diutamakan dan dapat diakses oleh semua petani yang mengolah lahan yang kurang menguntungkan.
“Ini adalah hasil yang sangat mengesankan, dan kami telah memutuskan untuk menerapkan metodologi ini di seluruh desa,” ujarnya. “YMTM akan mengawasi pekerjaan ini.”
Kabupaten Nagekeo memiliki sekitar 21.000 petani dan sekitar 10% dari mereka bekerja di lahan yang kurang menguntungkan seperti area pertanian yang kurang cocok untuk menanam tanaman dikarenakan tanah yang terlalu curam. Ditambah lagi, di daerah seperti Nangaroro, curah hujan yang mengalir turun di lereng menyebabkan tergerusnya tanah subur di lapisan paling atas. Sedangkan di area tanah yang datar, air hujan tidak bisa mengalir kemana mana sehingga daerah pertanian subur berubah menjadi lahan basah.
Hal ini dialami oleh Amandus Buiu, seorang petani kecil di Wolowae, yang hanya bisa menanam padi di lahan seluas satu hektar yang sering tergenang air, ketimbang jagung atau produk hortikultura yang harganya lebih mahal.
Lahan datar Pak Buiu memiliki kemiringan sekitar 2%. Di lahan tersebut ia menambahkan saluran drainase kecil untuk mengarahkan kelebihan air hujan yang tidak dapat diserap oleh tanah ke sungai terdekat. Sementara penanaman jagung dengan kacang-kacangan memerlukan naungan, kelembapan, dan pupuk alami dari daun di tanah agar kedua tanaman dapat tumbuh subur. Selain itu, Ia menyimpan padi di lahan yang terletak paling dekat dengan sungai. “Saya masih bereksperimen dengan kombinasi tanaman apa yang paling berhasil,” katanya.
Mendukung petani, melestarikan lingkungan
Dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan di Nagekeo, bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan salah satu dari lima daerah tertinggal di Indonesia. Sebagian besar provinsi ini terdiri dari lahan pertanian sehingga membantu mengubah petani dari pertanian subsisten menjadi petani yang dapat menghasilkan pendapatan adalah tujuan utama pemerintah, ujar Wayan Tambun, Manajer Proyek FAO Indonesia. “Metode yang kami perkenalkan – dan mitra lokal kami membantu petani menerapkan –dengan melestarikan lahan dan sumber daya, sambil meningkatkan hasil panen dan pendapatan,” ujarnya.
Mitra FAO lainnya seperti World Neighbors dan VECO Indonesia telah memperkenalkan kepada petani di daerah kurang menguntungkan lainnya seperti Rendubutowe untuk tidak hanya membuat terasering dan menggunakan tanaman pagar untuk melestarikan tanah dan air tetapi juga menanam pohon untuk meminimalkan limpasan air di musim hujan dan membatasi kekurangan air di musim kemarau. Kini petani telah beralih dari pertanian tebang dan bakar dan perladangan berpindah ke pertanian permanen. Hasil dari praktek-praktek baru ini telah berhasil mengubah tanah di banyak daerah untuk kembali tertutup oleh hutan sehingga menyediakan erosi alami dan pengendalian banjir, penyimpanan karbon, dan memunculkan mata air baru.
“Sebelumnya, tanah kami tandus, tidak subur dan hanya bisa digunakan untuk pertanian 5-7 bulan per tahun,” kata petani Andontius Pati. Dua puluh lima tahun kemudian, kebunnya kini terdiri dari tanah terasering dan areal dengan pohon mahoni dan gmelina, yang bibit dan kayu bakarnya juga bisa Ia jual. “Sebelumnya, saya harus memindahkan kebun ke lahan baru karena setelah tiga kali panen, tanahnya tidak subur lagi,” ujarnya. “Tapi dengan terasering dan penggunaan daun tanaman polongan sebagai pupuk hijau, panen saya terus meningkat.“Hutan keluarga”, begitu dia menyebutnya, telah membantu memastikan bahwa anak sungai setempat tidak pernah mengering dan adanya air di tanah sepanjang tahun.
Kehidupan telah jauh lebih baik bagi para petani yang berpartisipasi dalam program ini. Mewarisi tanah yang kurang menguntungkan bukan lagi kutukan, kata We'e. Sekarang dia bahkan bisa berpikir untuk melakukan perjalanan ke luar provinsi, tambahnya:
“Dengan anak-anak kami yang sekarang ada di Jakarta, kami berharap dapat mengunjungi mereka.”
Versi cerita ini telah diterbitkan di situs web FAO pada 3 April 2023.
1 of 5

Cerita
26 Januari 2023
Kemiri, cabai dan ayam: PBB memfasilitasi transformasi ekonomi pedesaan di Indonesia Timur
INEGENA, PULAU FLORES, INDONESIA – Wilfridus Ngala memiliki visi – untuk mengubah desanya yang berpenduduk 1100 orang, dimana kebanyakan dari mereka adalah petani subsiten, menjadi pusat kekuatan pertanian dengan industri pengolahan dan ekspor makanannya sendiri. Kedengarannya tidak masuk akal? Tidak. Baru setahun mendapat dukungan dari Dana International untuk Pengembangan Agrikultural (IFAD) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, tanda-tanda kemajuan masyarakat di tengah perbukitan Pulau Flores ini terlihat jelas: tanah yang dulunya tandus diubah menjadi ladang hortikultura, dan ayam berkotek di sepanjang jalan desa yang sebelumnya tenang.
“Desa kami sekarang memiliki masa depan dan banyak anak muda memutuskan untuk tetap tinggal dan berpartisipasi dalam proyek pertanian baru,” kata Viktorinus Roja, 30 tahun, yang belajar beternak ayam tahun lalu dan telah terpilih menjadi ketua asosiasi usaha desa yang dikenal dengan akronim BUMDES. “Setahun yang lalu saya berpikir untuk pindah mencari pekerjaan di kota. Tapi saya telah memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada Walikota Ngala.”
Membangun keberhasilan ekonomi dalam jangka panjang
Inegena adalah salah satu dari 1110 desa di Indonesia yang didukung melalui Program Transformasi Ekonomi Desa Terpadu (TEKAD) IFAD, yang menepatkan peningkatan tata kelola dan keterlibatan masyarakat dalam penggunaan sumber daya desa untuk pembangunan ekonomi dan sosial lokal di jantung perencanaan. Dalam kasus Inegena dan 19 desa lainnya di kabupaten Ngada di Pulau Flores, mereka membantu penduduk desa merancang rencana bisnis dan strategi pembangunan jangka panjang, dan mengajukan permohonan pendanaan ke Dana Desa nasional senilai Rp 68 miliar (US$ 4,3 miliar), dikelola oleh Kementerian Desa. TEKAD telah mempekerjakan tim ahli yang bekerja dengan penduduk desa. Pendanaan sebagian besar tidak berasal dari hibah tetapi pinjaman yang harus dibayar kembali oleh pemerintah dan desa dari hasil peningkatan kegiatan ekonomi.
“Sering sekali di pedesaan Indonesia, uang bukanlah masalahnya. Namun perencanaan yang berwawasan untuk membangun dasar keberhasilan ekonomi jangka panjang adalah masalahnya,” kata Harlina Sulistroyini, Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Kementerian Desa. “Tempat-tempat seperti Inegena adalah bukti dari apa yang dapat dicapai bersama oleh pendanaan kecil dan ide-ide besar.”
Kuncinya, Ibu Sulistroyini menambahkan, adalah untuk masyarakat fokus pada satu produk yang memiliki keunggulan ekonomi dan pasar. Dalam kasus Inegena, penduduk desa dengan dukungan TEKAD menyusun rencana bisnis untuk meningkatkan panen dan memulai pengolahan kemiri lokal, komoditas utama desa dan tanaman komersial masa depan. Sampai saat ini, setiap petani memanen kacang, membersihkannya secara manual dan membawanya ke pasar lokal. Sebagai langkah pertama dalam proses transformasi, mereka sekarang bekerja sama untuk mendapatkan penawaran yang lebih baik dari pembeli. Sama pentingnya, penduduk desa tidak perlu lagi melakukan perjalanan satu jam ke kota dan menghabiskan waktu untuk menjual produk mereka – pembeli kini bisa datang ke desa.
Minyak yang diekstraksi dari biji kemiri, yang rasanya sedikit mirip dengan kenari tetapi lebih lembut di langit-langit mulut, digunakan dalam industri kosmetik dan farmasi sebagai bahan baku.
Kementerian akan mendukung pembelian mesin untuk menggantikan tenaga kerja manual yang sekarang dibutuhkan untuk mengupas kacang, dan juga akan menyediakan dana bagi desa untuk membeli mesin untuk mengekstrak minyak kacang, kata Ibu Sulistroyini.
Dengan menjual minyak daripada kacang akan memungkinkan desa mendapatkan lebih banyak pendapatan dari rantai nilai kemiri. “Kami ingin mendukung desa dengan visi dan potensi,” tambahnya. “Inegena adalah sebuah desa kecil tetapi suatu hari nanti akan menjadi internasional – selama mereka tetap fokus.”
Setelah penduduk desa memiliki mesin ekstraksi minyak, yang direncanakan pada akhir 2023, mereka juga akan dapat memproses kemiri yang dipanen di desa tetangga, kata Ngala. “Kami berencana untuk menjadi pusat lokal.”
Meningkatkan produksi, mencari pasar
Walau fokus dalam rencana transformasi ekonomi desa adalah pada kemiri, ada produk lain yang dilihat potensinya oleh penduduk lokal: mereka menggunakan Rp 152 juta (US$ 9600) dari Dana Desa untuk meningkatkan area budidaya di sekitar desa sebesar 50%. Sawah yang dulunya dipenuhi semak belukar telah diubah menjadi perkebunan hortikultura. Sebagian besar cabai, terong, dan kubis yang ditanam dijual di pasar lokal.
Petani Bonevasius Redo telah berhasil memperluas rumah bambunya dari penghasilan tambahan yang diperolehnya selama musim tanam yang lalu. Berkat kesempatan baru di rumah, dia pindah kembali ke Inegana setelah bertahun-tahun bekerja di perkebunan kelapa sawit di Kalimantan. Penghasilannya sekarang sekitar Rp 5 juta per bulan (US$ 320), dibandingkan dengan hanya Rp 3 juta (US$ 190) di perkebunan. “Sekarang kami bisa menjalani hidup di sini dengan menanam sayuran dan cabai,” katanya.
Ayam dan ketahanan pangan
Tujuan dari skema ayam, yang meyakinkan Bapak Roja untuk tidak pindah ke kota, adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi dengan memberikan asupan protein yang stabil kepada masyarakat – serta pendapatan dari penjualan surplus. Sekarang ada 2400 ekor ayam di desa itu, naik dari beberapa ratus dua tahun lalu.
Tujuan TEKAD adalah memberikan dukungan transformasi ekonomi kepada desa-desa yang berkepentingan di lima provinsi termiskin di Indonesia, termasuk Nusa Tenggara Timur, tempat Inegena berada. Melalui perekrutan dan pelatihan fasilitator lokal untuk bekerja dengan penduduk desa, ini memastikan bahwa ada dukungan dari masyarakat terhadap perencanaan jangka panjang. “Untuk menciptakan fondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan, desa perlu memberlanjakan uang untuk proyek-proyek yang akan memiliki manfaat ekonomi jangka panjang, daripada hanya membelanjakan uang Dana Desa setiap tahun untuk prakarsa ad hoc,” kata Anissa Pratiwi, National Programme Officer di IFAD Jakarta. “Perubahan mendasar dalam pendekatan ini membutuhkan pembelajaran dan peningkatan kapasitas di tingkat desa.”
Perubahan tersebut sangat diperlukan, karena saat ini hanya 10% Dana Desa yang digunakan untuk mendukung pembangunan ekonomi pedesaan. TEKAD membantu mengubahnya dengan meningkatkan keterampilan teknis dan informasi pasar yang tersedia untuk desa, bersama dengan bimbingan dan pengawasan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Desa-desa tempatnya bekerja memiliki populasi gabungan lebih dari 1,6 juta – menjadikannya salah satu proyek PBB dengan jangkauan terbesar di Indonesia.
TEKAD didanai Bersama oleh IFAD dan pemerintah, dengan pemerintah yang memimpin pelaksanaannya. “Kami menggunakan TEKAD tidak hanya untuk membantu desa-desa yang berpartisipasi berkembang, tetapi juga untuk menunjukkan kepada masyarakat lain di wilayah ini sebagai contoh pembangunan ekonomi jangka panjang dan berkelanjutan,” kata Ibu Sulistroyini.
1 of 5

Cerita
24 Januari 2023
Upaya-upaya pencegahan tindakan pelecehan seksual di implementasikan di politeknik Indonesia melalui bantuan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO)
Empat politeknik kejuruan di Indonesia adalah yang pertama di negara ini yang menerapkan langkah-langkah untuk mencegah dan mengatasi pelecehan dan kekerasan seksual, mengikuti dukungan dari Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).
Ini mengikuti persyaratan baru pemerintah untuk memberlakukan prosedur formal untuk melindungi perempuan dan laki-laki muda di lembaga pendidikan. Pemerintah berharap langkah-langkah tersebut akan membantu mengubah sikap tentang pelecehan seksual di kalangan tenaga kerja masa depan negara itu.
“Hak perempuan adalah hak asasi manusia, dan di sekolah kami, baik laki-laki maupun perempuan, guru dan siswa bekerja sama untuk memastikan semua dapat belajar dan pada akhirnya bekerja dengan bermartabat,” ucap Marike Alelo, Direktur Politeknik Negeri Manado, Sulawesi Utara . “Saya berharap prosedur yang telah kami kembangkan melalui konsultasi dengan staf dan siswa kami akan membantu sekolah lain dalam mematuhi Peraturan Menteri.”
Politeknik di Surabaya, Semarang dan Batam juga mendapat manfaat dari dukungan ILO.
Hari ini (24 Januari 2023), dalam sebuah upacara di Jakarta, pemerintah dan ILO meluncurkan Manual Pelatihan Pengarusutamaan, Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan untuk digunakan oleh politeknik yang bukan bagian dari inisiatif percontohan.
Banyak perempuan muda memilih untuk menghindari program di sektor yang didominasi laki-laki seperti industri maritim. Ketakutan akan diskriminasi seksual, pelecehan dan kekerasan dalam studi dan tempat kerja, serta jadwal kerja yang seringkali tidak bersahabat dengan kehidupan keluarga, menjadi faktor penyebab keputusan tersebut.
“Pemerintah Indonesia telah menyadari bahwa penanggulangan pelecehan dan kekerasan seksual di perguruan tinggi akan sangat berperan dalam mengubah pola pikir secara lebih luas,” ujar Beny Bandanadjaja, Direktur Politeknik Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang tahun lalu mengeluarkan Permendikbud. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Pelecehan Seksual di Perguruan Tinggi. “Langkah-langkah ini akan membantu perempuan, serta laki-laki, di institusi secara langsung – dan juga akan memiliki dampak jangka panjang di tempat kerja, setelah siswa kami lulus.”
Lebih dari 70 persen responden dalam survei ILO baru-baru ini di Indonesia pernah mengalami kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. Menurut Komnas Perempuan, antara tahun 2015 dan 2021, lebih dari seperempat kasus pelecehan dan kekerasan seksual di tempat kerja yang dilaporkan terjadi di institusi pendidikan tinggi.
Dukungan ILO diberikan melalui program Keterampilan untuk Kemakmuran, yang didanai oleh pemerintah Inggris, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas nasional untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan pengembangan keterampilan.
“Untuk mengoptimalkan potensi perempuan dan laki-laki di Indonesia, kita semua perlu belajar bagaimana menciptakan tempat kerja yang aman dan bebas pelecehan dengan saling menghormati. Mempelajari keterampilan teknis sangatlah penting, tetapi itu saja tidak cukup,” kata Michiko Miyamoto, Direktur ILO di Indonesia.
Langkah-langkah tersebut meliputi prosedur hukum dan dukungan bagi korban dan saksi. Mereka telah dikembangkan oleh satuan tugas di setiap politeknik, bekerja sama dengan pemerintah provinsi, polisi setempat dan lembaga swadaya masyarakat.
“Proyek ini adalah contoh yang bagus tentang bagaimana isu gender ditempatkan di jantung semakin banyak proyek pembangunan PBB di Indonesia, dengan fokus pada kebutuhan, kesejahteraan dan pemberdayaan perempuan,” ucap Valerie Julliand, Kepala Perwakilan PBB di Indonesia . “Kami membutuhkan lebih banyak proyek seperti ini untuk menutup kesenjangan gender global yang sangat besar dan memenuhi target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 5 tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.”
1 of 5

Cerita
19 Januari 2023
Kota Sulawesi berinvestasi dalam sistem peringatan bencana dengan dukungan dari UN-Habitat dan Sekretariat ASEAN
TOMOHON, SULAWESI UTARA, INDONESIA – Terletak di antara dua gunung berapi aktif, kesiapsiagaan menghadapai bencana alam menjadi hal yang biasa bagi penduduk Tomohon. Dengan dukungan dari United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat dan Sekretariat ASEAN), para pemimpin kota sedang mencari pendanaan untuk system peringatan dini yang dapat mengurangi waktu respons jika terjadinya gempa bumi, aktivitas gunung berapi, atau tanah longsor.
“Saat ini kami menghadapi waktu tanggap darurat yang lama – dan tujuan kami adalah memiliki system seperti di kota-kota Jepang, dimana sirene yang terhubung dengan sensor otomatis memperingatkan orang-orang dalam waktu yang sebenarnya,” kata Jean D’Arc F. Karundeng, Kepala Pemberdayaan Keluarga dan Kesejahteraan di kota. Ketika sensor ini merasakan getaran, betapapun kecilnya, mereka akan berbunyi, memperingatkan orang-orang untuk keluar rumah sebelum mereka merasakan gempa.
Saat Gunung Lokon, salah satu gunung berapi di pinggir kota, meletus pada tahun 2011, 12.000 dari 100.000 penduduk harus dari dievakuasi. “Kami beruntung karena alam telah memberi kami peringatan yang cukup,” kata pejabat kota Royke Roeroe yang mengepalai badan Penanggulangan Bencana saat itu. “Tapi ini mungkin tidak selalu terjadi – dan dengan gempa bumi dan tanah longsor, itu tidak pernah terjadi.”
Cincin api pasifik
Indonesia, yang terletak di wilayah yang sering disebut Ring of Fire (Cincin Api Pasifik), merupakan negara dengan jumlah kejadian seismic dan vulkanik terbanyak di dunia.
Di bawah prosedur saat ini, kantor walikota diinformasikan oleh otoritas nasional ketika aktivitas seismic atau gunung berapi terdeteksi, dan kemudian perlu diinformasikan kepada warga. Namun, disaat waktu yang krusial, ini dapat menybab penundaan, kata Ms Karundeng. Di bawah pengaturan baru yang ingin dikembangkan kota ini, system peringatan dini digital akan mengirim pesan teks dan membunyikan alarm.
Tomohon, yang bergantung pada pemerintah pusat untuk 80% dari anggarannya dan membutuhkan lebih banyak dana diskresioner, mengetahui bahwa mereka tidak mampu membangun atau membeli sendiri system seperti itu. Apa yang tidak diketahuinya adalah bagaimana cara mengupayakan dana untuk itu. Di bawah proyek UN-Habitat, para pejabat memperoleh keterampilan dalam menyusun dokumen proyek untuk diserahkan kepada donor.
Berinvestasi dalam urbanisasi berkelanjutan
Dengan dukungan finansial dari Program Kerjasama Pembangunan ASEAN-Australia Fase II, Sekretariat ASEAN (Divisi Konektivitas), bekerjasama dengan UN-Habitat, mengimplementasikan proyek regional untuk mempercepat implementasi Strategi Urbanisasi Berkelanjutan ASEAN (ASUS). UN-Habitat bekerja sama dengan delapan kota di seluruh Asia Tenggara untuk mengidentifikasi area priotitas untuk intervensi perkotaan dan mendukung mereka dalam mengartikulasikan kebutuhan mereka dan mempelajari cara membuat proposal proyek yang sepadan.
“Pertumbuhan perkotaan di ASEAN terjadi terutama di kota-kota kecil dan sekunder, seperti Tomohon, dimana investasi – meskipun relatif sederhana – dapat berdampak besar pada masyarakat dan mempercepat urbanisasi berkelanjutan,” kata Riccardo Maroso, Pemimpin Tim Proyek di UN-Habitat.
Tomohon memperbesar masalah yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan dengan cukup cepat dalam prosesnya, Ibu Karundeng mengenang. “Ini adalah masalah kualitas hidup utama warga kami, dan menggambarkan Tomohon sebagai tujuan yang aman juga akan membantu menghilankan rasa takut para wisatawan,” katanya. Sulawesi Utara adalah tujuan favorit wisatawan dari China, dan Tomohon, dengan iklim pegunungannya yang lebih sejuk, adanya banyak bunga, mata air panas, dan dua puncak gunung berapi, berharap untuk mendapatkan keuntungan lebih dari itu. “Kami memiliki operator tur yang sering mempertanyakan apakah kami siap menghadapi bencana dan apakah wisatawan mereka akan aman,” katanya.
Menjadi bagian dari program internasional semacam ini telah menghasilkan manfaat secara tidak langsung, Ms Karundeng menambahkan. “Kami melihat jenis proyek yang sedang dikerjakan kota lain, yang memberi kami ide untuk pekerjaan di masa depan, serta jaringan rekan kerja untuk mendiskusikan berbagai masalah pembangunan.” Pejabat Tomohon sangat tertarik dengan proyek Kep City di Kamboja selatan tentang pengumpulan dan daur ulang sampah.
“Menjadi lebih berkelanjutan adalah cara masa depan, dan inisiatif seperti ASUS sangat membantu kami untuk mencapainya,” katanya.
***
Versi lain dari cerita ini sudah di publikasikan di laman UN Habitat
1 of 5

Cerita
12 Januari 2023
Sinar matahari, laut… dan keterampilan dalam pariwisata: ILO mendukung perempuan di timur laut Indonesia dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan
BUDO dan MARINSOW, SULAWESI UTARA – Saat matahari terbenam di atas Sulawesi dan cahaya jingganya mengubah cakrawala menjadi emas, wisatawan-wisatan tengah mengambil foto dan mengagumi pemandangan itu. Bahkan bagi orang lokal, terbenamnya matahari di gunung berapi sangat luar biasa, kata seorang ibu yang sedang berkunjung dari kota terdekat pada suatu Jumat sore di dermaga Budo, sebuah desa berpenduduk 2,400 orang yang bertengger di lautan, 25 kilometer timur laut ibukota daerah Manado.
Berkat dukungan dari Organisasi Perburuhan International (ILO) dan mitranya, Budo telah meningkatkan pendapatannya dari pariwisata lima kali lipat dan kini muncul sebagai salah satu destinasi turis. Ini adalah salah satu dari empat desa yang didukung oleh progam ILO yang membantu masyarakat pedesaan melakukan diversifikasi ke pariwisata berkelanjutan, memberikan keterampilan kepada pengusaha lokal, terutama perempuan.
Hingga beberapa tahun lalu, dermaganya – yang panjang sekitar 300 meter dan melintasi hutan bakau yang menghubungkan desa ke laut lepas – dibobrok dan hanya digunakan oleh nelayan yang melaut. Dulu ikan jauh lebih banyak dan tidak ada turis, ucap Hani Lorens Singa, Presiden Badan Usaha Desa (BUMDES). Sejak itu, stok ikan menyusut dan pada saat yang sama, dengan dukungan dari pemerintah, dermaga telah direnovasi dan dicat, bangku dan pondok kayu ditambahkan untuk kenyamanan wisatawan, dengan biaya masuk sebesar 10,000 Rupiah (US$ 0.65), bisa jalan-jalan dan menikmati pemandangan. Sekitar seperlima dari pengunjung mengeluarkan lebih banyak – memesan makanan dan minuman lokal di loket tiket dan dengan sesekali pengunjung juga menginap, kata Lorens Singa. Makanan pesanan pengunjung disiapkan dan diantarkan ke dermaga oleh siapapun dari anggota paguyuban yang ada.
“Kami berbagi pekerjaan, kami berbagi pendapatan – ini adalah pariwisata dalam skala manusia,” tambahnya.
Banyak desa pesisir di provinsi Sulawesi Utara, jauh di timur laut Indonesia, secara historis bergantung pada penangkapan ikan skala kecil. Perempuan di komunitas tersebut biasanya tidak memiliki pendapatan mandiri. Proyek pariwisata ini memberi mereka tidak hanya pekerjaan tetapi juga rasa pemenuhan, kata Olfi Seli Budiman, salah satu pengusaha pariwisata baru di Marinsow, sekitar satu jam perjalanan lebih jauh ke timur.
Marinsow berada di kawasan pertambangan, yang disebut oleh pemerintah sebagai 'tujuan wisata prioritas' dan didukung secara finansial dengan tujuan mendiversifikasi ekonominya. Lebih dari 50 penduduk desa menerima bungalo kayu kecil di petak masing-masing untuk memulai bisnis penginapan, atau homestay, seperti yang dikenal di Indonesia. ILO, dengan mitra lokal Universitas Klabat dan Politeknik Negeri Manado, membantu mengajarkan keterampilan yang dibutuhkan, seperti pembukuan, perhitungan biaya dan pemasaran, perhotelan dan pariwisata.
“Saya sangat terkejut mengetahui bahwa turis lebih menyukai menggunakan seprai putih dan makanan yang beragam,” kata Yeni Alelo. Ibu Alelo dan peserta lainnya juga telah mempelajari pentingnya menggunakan hashtag atau tagar di postingan pemasaran media sosial, sehingga wisatawan yang sedang mencari tempat penginapan di area tersebut dapat menemukannya dengan lebih mudah.
“Banyak pengusaha yang bekerja sama dengan kami belum pernah menjadi turis, jadi tanpa pelatihan, tidak jelas bagi mereka untuk mengetahui apa yang diharapkan turis,” kata Mary Kent, Kepala Penasihat Teknis ILO untuk proyek tersebut. “Dukungan kami melengkapi infrastruktur pemerintah yang telah disiapkan untuk mendorong pariwisata desa, memberikan keterampilan kewirausahaan yang penting untuk meluncurkan usaha mikro masyarakat yang sukses.”
Investigasi dalam keterampilan untuk pemasaran dan kontrol kualitas di komunitas ini telah membuahkan hasil, dengan sekitar setengah dari beberapa ratus wisatawan yang bermalam di Marinsow tahun lalu datang dari luar provinsi, termasuk peningkatan jumlah wisatawan dari luar negeri. Marinsow berjarak beberapa kilometer dari pantai yang masih asli, jadi sebelum homestay dan layanan tambahan yang dikembangkan, wisatawan tidak memiliki banyak alasan untuk berkunjung. “Yang bisa saya lakukan hanyalah menjual makanan ringan sederhana di pantai,” kata Yvonne Kubis, seorang juru masak. “Sekarang, saya memasak makanan lengkap dan mengantarkan ke homestay mereka.”
Usaha kecil perempuan dibiayai melalui kredit keuangan mikro, dan mereka mampu melakukan semaua pembayaran tepat waktu, kata Gabriel Tamasengge, walikota desa. “Kami sangat bangga dengan para perempuan kami, dengan kecerdasan bisnis yang tidak pernah kami ketahui mereka memiliki.”
Keterampilan untuk kemakmuran
Proyek desa wisata merupakan bagian dari Program Keterampilan untuk Kemakmuran, yang didanai oleh Inggris, mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif melalui pengembangan keterampilan di tiga negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan mata pencaharian penerima manfaat.
Untuk memastikan keberlanjutan program, dan pada akhirnya untuk menjangkau lebih dari empat desa yang didukung, ILO telah melatih pelatih lokal, termasuk staf dari institusi pendidikan tinggi Politeknik Negeri Manado dan Universitas Klabat. Pakar pariwisata di mitra proyek University of Gloucestershire di Inggris juga telah berkontribusi pada pembangunan kapasitas lembaga-lembaga pengiriman ini, membantu mengintegrasikan fokus masyarakat ke dalam kurikulum standar dan program studi mereka.
Dukungan ke desa menggambarkan dengan baik pendekatan ILO di Indonesia, ujar Michiko Miyamoto, Direktur ILO. “Program Pekerjaan Layak kami berfokus pada dialog sosial, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan perlindungan pekerja yang rentan,” katanya. Selain itu, program ini juga berkontribusi pada Kemitraan Aksi Agenda Biru Nasional PBB di Indonesia dengan pemerintah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan masyarakat laut dan pesisir, tambah Michiko.
Sulawesi Utara memiliki 150 desa pesisir yang memiliki potensi wisata, menurut pemerintah daerah. Meski ada perbaikan, masih banyak yang harus dilakukan, kata Lorens Singa di Budo, yang merupakan pemenang kategori pemasaran digital pada Penghargaan Top 50 Desa Wisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun ini. “Kita perlu menawarkan lebih banyak alasan bagi orang-orang untuk tetap tinggal untuk makan atau bermalam.”
Salah satu pilihan bisa pemasaran offline untuk mendapatkan lebih banyak wisatawan asing dari tujuan menyelam kelas dunia terdekat di dalam Taman Laut Bunaken untuk datang untuk makan malam dan kunjungan ke desa khas, dari eta pariwisata massal. Mereka berencana untuk menawarkan kelas memasak dan kerajinan tangan serta perjalanan memancing. Saat okupansi mulai tumbuh, mereka juga ingin membangun lebih banyak homestay, kata Lorens Singa.
“Tugas kami sekarang adalah memastikan bahwa ketika pendanaan dari ILO dan pemerintah berhenti, kami akan memiliki bisnis yang sudah terbentuk dan dapat berdiri sendiri sepenuhnya,” katanya. “Kami memiliki visi, dan kami memiliki komitment – saya yakin kami akan berhasil.
***
Artikel ini telah dimuat sebelumnya di UN News 7 Januari 2023
1 of 5

Siaran Pers
24 Mei 2023
Markas Besar PBB Memperingati Hari Internasional Pasukan Penjaga Perdamaian PBB pada 25 Mei
Markas Besar PBB akan memperingati Hari Internasional Pasukan Penjaga Perdamaian PBB dan menandai ulang tahun ke-75 Pasukan Penjaga Perdamaian PBB pada hari Kamis, 25 Mei.
Pada tahun 1948, keputusan bersejarah dibuat untuk mengerahkan pengamat militer ke Timur Tengah untuk mengawasi pelaksanaan Perjanjian Gencatan Senjata Israel-Arab, yang kemudian dikenal sebagai Organisasi Pengawasan Gencatan Senjata Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Sejak saat itu, lebih dari dua juta pasukan penjaga perdamaian dari 125 negara telah bertugas dalam 71 operasi di seluruh dunia. Saat ini, 87.000 wanita dan pria bertugas di 12 zona konflik di Afrika, Asia, Eropa, dan Timur Tengah.
Indonesia saat ini merupakan kontributor terbesar ke-8 untuk Pemeliharaan Perdamaian PBB dengan lebih dari 2.700 personel militer dan polisi yang dikerahkan ke Abyei, Republik Afrika Tengah, Siprus, Republik Demokratik Kongo, Lebanon, Mali, Sudan Selatan, dan Sahara Barat.
Dalam upacara resmi di Markas Besar PBB, Sekretaris Jenderal, António Guterres, akan meletakkan karangan bunga untuk menghormati lebih dari 4.200 pasukan penjaga perdamaian PBB yang telah gugur sejak tahun 1948. Ia juga akan memimpin upacara di Aula Sidang Umum di mana Medali Dag Hammarskjöld akan dianugerahkan secara anumerta kepada 103 pasukan penjaga perdamaian militer, polisi, dan sipil, yang telah gugur dalam tugas di bawah bendera PBB pada tahun lalu.
Di antara pasukan penjaga perdamaian yang dianugerahi medali anumerta Dag Hammarskjold adalah salah satu dari Indonesia: Kopral Dua Jarot BUDI UTOMO yang bertugas di Misi Stabilisasi Organisasi PBB di Republik Demokratik Kongo (MONUSCO).
Sekretaris Jenderal juga akan memberikan Penghargaan Advokat Gender Militer Tahun 2022 kepada Kapten Cecilia Erzuah, seorang perwira militer dari Ghana yang bertugas dengan Pasukan Keamanan Interim PBB untuk Abyei (UNISFA).
Dibuat pada tahun 2016, Penghargaan ini "mengakui dedikasi dan upaya seorang penjaga perdamaian dalam mempromosikan prinsip-prinsip Resolusi Keamanan PBB 1325 tentang perempuan, perdamaian, dan keamanan".
Dalam pesannya, Sekretaris Jenderal mengatakan: "Pasukan penjaga perdamaian PBB adalah jantung dari komitmen kami untuk dunia yang lebih damai. Selama 75 tahun, mereka telah mendukung masyarakat dan komunitas yang diguncang oleh konflik dan pergolakan di seluruh dunia. Hari ini, pada Hari Internasional Pasukan Penjaga Perdamaian PBB, kami menghormati kontribusi luar biasa mereka terhadap perdamaian dan keamanan internasional."
Jean-Pierre Lacroix, Wakil Sekretaris Jenderal untuk Operasi Perdamaian, mengatakan: "Pemeliharaan perdamaian adalah contoh kuat tentang bagaimana kemitraan yang kuat dan kehendak politik kolektif dapat menghasilkan perubahan yang berarti. Bekerja sama dengan masyarakat setempat dan mitra lainnya, personel kami melindungi warga sipil, memajukan solusi politik, dan membantu mengakhiri konflik demi terciptanya perdamaian yang berkelanjutan. Kami menghargai dukungan semua pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa Penjaga Perdamaian PBB dapat terus bekerja sebagai alat multilateral yang efektif untuk perdamaian dan keamanan global."
Hari Internasional Pasukan Penjaga Perdamaian PBB ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2002, untuk memberikan penghormatan kepada semua pria dan wanita yang bertugas dalam pemeliharaan perdamaian, dan untuk mengenang mereka yang telah kehilangan nyawa dalam memperjuangkan perdamaian.
# # # # #
Kontak Media: Douglas Coffman, Departemen Komunikasi Global - + 1 (917) 361-9923, e-mail: coffmand@un.org; atau Oana Raluca Topala, Departemen Operasi Perdamaian e-mail: topala@un.org
Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi situs web Hari Penjaga Perdamaian di sini: https://www.un.org/en/observances/peacekeepers-day; atau
https://peacekeeping.un.org/en/international-day-of-peacekeepers-2023
* * * * *
1 of 5
Siaran Pers
23 Mei 2023
Inisiatif carpooling baru untuk mewujudkan PBB yang lebih ramah lingkungan dan dapat diandalkan di Indonesia
PBB di Indonesia hari ini bergabung dengan inisiatif carpooling PBB yang bertujuan untuk mengurangi jejak karbon dan berkontribusi terhadap kemacetan di jalanan Jakarta. Langkah ini merupakan bagian dari upaya reformasi Sekretaris Jenderal PBB untuk menyelaraskan PBB dengan realitas saat ini.
Indonesia merupakan salah satu negara pertama di Asia di mana PBB meluncurkan skema berbagi tumpangan dalam situasi non-darurat. Skema ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan menghindari biaya-biaya tertentu.
Inisiatif carpooling ini mempromosikan kelestarian lingkungan melalui berbagi tumpangan, yang dapat dipesan oleh para peserta melalui aplikasi mobile. Inisiatif ini menawarkan transportasi sesuai permintaan untuk staf PBB, mendorong berbagi mobil di antara berbagai badan PBB, dan dengan demikian meningkatkan efisiensi operasional.
"Reformasi PBB menyerukan peningkatan efisiensi dalam operasi kami untuk menghemat uang bagi negara-negara anggota dan menyisakan lebih banyak dana untuk pekerjaan pembangunan yang substantif," ujar Valerie Julliand, Koordinator Residen PBB di Indonesia. "Selain itu, PBB ingin memberikan contoh yang tepat terkait menjadi lebih sadar dalam pilihan transportasi kami: di mana dan kapan pun kami bisa, kami akan berbagi sumber daya kami."
Perjalanan pertama di bawah inisiatif ini dilaksanakan pada 23 Mei, ketika mobil dan pengemudi Pusat Informasi PBB (UNIC) mengantar seorang perwakilan United Nations Population Fund (UNFPA) dari kantor PBB di Jakarta Pusat ke badan PBB lainnya, yang berlokasi di Setiabudi dan sebaliknya. Tujuh badan PBB berpartisipasi dalam proyek ini pada awalnya: Organisasi Buruh Internasional, Program Pembangunan PBB, Pusat Informasi PBB, Dana Kependudukan PBB, UNOPS, UN WOMEN, dan juga Kantor Koordinator Residen.
Pengalaman dari lokasi lain di mana PBB telah menerapkan skema semacam ini menunjukkan bahwa skema ini dapat menghasilkan penghematan biaya sekitar US $5.500 per tahun untuk setiap lembaga yang berpartisipasi. Keuntungan efisiensi yang dicapai oleh inisiatif ini dari 700 lokasi global pada tahun 2022 adalah sebesar US $3,75 M.
1 of 5
Siaran Pers
19 Mei 2023
Peresmian Fasilitas Pemusnah PCBs Pertama di Indonesia
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dengan dukungan dari United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), tengah melakukan terobosan penting dalam upaya memenuhi kewajiban Indonesia terhadap perjanjian internasional lingkungan Konvensi Stockholm untuk memusnahkan senyawa beracun dan berbahaya yang telah dilarang diseluruh dunia. Peresmian fasilitas pengolahan limbah pertama dan satu-satunya di Indonesia yang akan bisa mengolah secara amah lingkungan senyawa Polychlorinated Biphenyls (PCBs)—sebuah senyawa karsinogenik—secara non-pembakaran (non-combustion) akan menjadi salah satu tonggak sejarah penting dalam upaya memusnahkan 200.000 ton limbah PCBs cair dan 600.000 ton material padat terkontaminasi PCBs.
Komitmen Pemerintah Indonesia dalam mendukung pencapaian target global pemusnahan PCBs pada akhir tahun 2028 ditegaskan Kembali oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) Rosa Vivien Ratnawati, SH, M. Sc pada saat peresmian Fasilitas Pengolahan Limbah PCBs yang berlokasi di PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLi), Desa Nambo, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. “Hari ini, 22 tahun sejak penandatanganan Konvensi Stockholm atau 14 tahun sejak ratifikasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menegaskan bahwa tidak ada yang berubah dari komitmen tersebut. Bahkan komitmen tersebut hanya semakin kuat dan akan segera diintegrasikan dan diimplementasikan melalui penguatan berbagai mekanisme nasional terkait pengawasan kinerja pengelolaan lingkungan, diantaranya melalui mekanisme PROPER.”
PCBs adalah senyawa yang sangat berbahaya dan beracun yang saat ini masih terdapat pada trafo dan kapasitor listrik, terutama pada minyak dielektrik (oli) yang terkandung di dalam kedua peralatan tersebut. PCBs terbukti secara medis menyebabkan berbagai jenis kanker (karsinogenik), kerusakan syaraf, gangguan sistem pencernaan, memicu kemandulan dan ketidakseimbangan hormon (termasuk kebancian). PCBs juga mencemari rantai makanan karena bersifat bioakumulatif dan biomagnifikasi. Penelitian yang dilakukan oleh sejumlah peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengungkap cemaran PCBs di Sungai Citarum, Ciliwung dan Cisadane. PCBs telah mencemari puluhan jenis ikan konsumsi di sungai dan pesisir laut Indonesia, bahkan telah terdeteksi pada Air Susu Ibu di beberapa kota di Jawa dan Sumatera.
Fasilitas Pengolah PCBs yang diresmikan pada hari Rabu 17 Mei 2023 tersebut merupakan salah satu hasil (output) penting dari proyek kerja sama teknis “Introduction of an Environmentally-sound Management and Disposal Systems for PCBs Wastes and PCB-contaminated Equipment” (Proyek PCBs) yang didukung oleh Global Environment Facility (GEF) dan diimplementasikan dengan dukungan teknis dari UNIDO. Fasilitas pemusnahan non-combustion atau non pembakaran ini sangat ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi CO2 dan juga tidak berpotensi menghasilkan emisi senyawa beracun Dioksin dan Furan.
UNIDO secara global mempromosikan penggunaan metoda sebagaimana direkomendasikan oleh Konvensi Stockholm, sebagaimana ditekankan oleh Salil Dutt, perwakilan UNIDO di Indonesia. “UNIDO berkomitmen mendukung negara pihak untuk memusnahkan PCBs merujuk kepada Best Available Technology (BAT) yang direkomendasikan oleh Konvensi Stockholm. Hingga saat ini UNIDO telah mendukung pemusnahan PCBs di 32 negara di Asia, Afrika, Eropa dan Amerika melalui skema kerja sama dengan GEF. Total dana hibah GEF yang telah dikelola adalah lebih dari USD 80 juta dan didukung penyertaan anggaran dari para mitra sebesar lebih dari USD 360 juta. Sementara ini, jumlah limbah PCBs yang telah dimusnahkan secara gloal adalah lebih dari 24.000 ton dan akan terus bertambah hingga akhir tahun 2028.”
Peta jalan dalam mencapai penghapusan PCBs dari bumi Indonesia cukup menantang terkait besarnya potensi jumlah PCBs di Indonesia. Mengantisipasi hal tersebut, pola kemitraan public dan private (public-private partnership) merupakan pendekatan yang dipilih KLHK dan UNIDO dengan menggandeng PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLi) sebagai Operator. PT. PPLi merupakan perusahaan pengolah limbah yang telah berpengalaman dalam mengolah limbah PCBs dan telah mengantongi Surat Kelayakan Operasional (SLO) dari KLHK. Kemitraan publik-privat antara Pemerintah Indonesia dan PT. PPLi merupakan pendekatan yang amat penting untuk memastikan keberlanjutan operasional fasilitas pemusnahan PCBs setelah proyek kerja sama berakhir pada akhir September 2023 ini. Dengan pendekatan business-to-business antara PPLi dan pemilik limbah PCbs, pemanfaatan fasilitas ini akan berkelanjutan dan semakin kompetitif dalam memberikan layanan kepada perusahaan penghasil limbah PCBs di Indonesia.
"Sinergi antara KLHK, UNIDO, GEF dan PPLi dalam pembangunan dan pengoperasion fasilitas pemusnahan PCBs ini diharapkan akan menjadi sebuah lessons learned tidak hanya bagi Indonesia, namun juga bagi negara lain khususnya di Kawasan Asia – Pasifik. Yang tidak kalah pentingnya untuk digarisbawahi adalah, sinergi ini merupakan dukungan dan solusi nyata bagi perusahaan-perusahaan pemilik PCBs yang terdapat di Indonesia, yaitu mereka yang memiliki komitmen dalam menjaga dan melindungi lingkungan menuju pembangunan berkelanjutan yang mensejahterakan, berkeadilan, dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat," pungkas Rosa Vivien.
1 of 5
Siaran Pers
07 Maret 2023
PBB Imbau Seluruh Pemegang kepentingan Untuk Menjembatani Kesenjangan Digital Antara Pria dan Wanita dalam Rangka Hari Perempuan Internasional
Yogyakarta, 7 Maret 2023 - Perwakilan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia, Valerie Julliand, hari ini mengunjungi Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk memberikan kuliah umum tentang ketidaksetaraan gender yang semakin meningkat, termasuk kesenjangan digital antara laki-laki dan perempuan. Mengangkat tema "DigitALL: Inovasi dan teknologi untuk kesetaraan gender", Valerie Julliand menyoroti pentingnya mendobrak stereotip, bias, dan hambatan struktural dalam mewujudkan kesetaraan gender, dalam diskusi dengan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) UGM dan masyarakat umum dalam rangka peringatan Hari Perempuan Internasional.
Di Indonesia, menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020, secara nasional, persentase lulusan STEM (Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika) di perguruan tinggi masih rendah - 32% - dan didominasi oleh lulusan laki-laki. Menurut UNESCO, 61% wanita mempertimbangkan stereotip gender saat mencari pekerjaan; 50% wanita tidak tertarik untuk bekerja di bidang STEM karena dominasi pria. Sementara itu, secara global, pria 21 persen lebih sering online dibandingkan wanita, dan di industri teknologi, pria lebih banyak daripada wanita dengan perbandingan dua banding satu, dengan perbandingan yang lebih buruk lagi, yaitu lima banding satu, di bidang Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence).
Untuk mengatasi masalah ini, PBB menyerukan tindakan di beberapa bidang, termasuk menutup semua kesenjangan dalam akses dan keterampilan digital, menghilangkan hambatan sistemik dan mendukung partisipasi dan kepemimpinan perempuan dan anak perempuan dalam pendidikan dan karier STEM, menciptakan teknologi yang memenuhi kebutuhan perempuan dan anak perempuan, dan mengatasi kekerasan berbasis gender yang difasilitasi oleh teknologi. Berbicara dalam kuliah tersebut, Ibu Julliand mengatakan, "Sistem PBB di Indonesia bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menyediakan akses ke pengembangan keterampilan kewirausahaan digital, memperkuat dan mendorong lingkungan yang mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan, serta mempromosikan perempuan dan anak perempuan dalam STEM dan inkubator inovasi, dan terus menerus menumbuhkan para pejuang perubahan."
Dekan FISIPOL, Dr. Wawan Mas'udi mengatakan, “Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada UNRC Indonesia untuk datang ke Fakultas kami. FISIPOL UGM memiliki triple concern (kami sebut Triple Disruptions), yaitu COVID-19, isu Perubahan Iklim dan Transformasi Digital (Revolusi Digital). Merupakan suatu kesenangan bagi kami dan kami sangat terbuka terhadap peluang-peluang lain yang dapat mengantarkan kami pada kerja sama dan kolaborasi di masa mendatang”.
Kuliah umum ini diselenggarakan dengan dukungan dari FISIPOL, Global Engagement Office dan Centre for Digital Society. Sebagai bagian dari kunjungannya ke Yogyakarta, Ibu Julliand juga mengunjungi beberapa program yang didukung oleh PBB, misalnya, proyek startup yang dipimpin oleh perempuan, disebut Banoo, yang membantu para petani ikan untuk mengurangi risiko operasi mereka melalui sistem otomasi dan platform yang menghubungkan mereka dengan pemasok benih ikan berkualitas tinggi. Aplikasi web/mobile ini memungkinkan petani untuk memantau seluruh proses melalui dashboard.
***
Kontak:
UN: Andri Suryo – Pusat Informasi PBB di Indonesia (+628118456709 andri.suryo@un.org)
UGM: Bagian Humas dan Media Fisipol UGM, 0822-2074-2201 (Alfian), email: fisipol@ugm.ac.id, alfiann@ugm.ac.id
1 of 5
Siaran Pers
15 Desember 2022
Peluncuran Laporan Bersama Bappenas dan UN Global Pulse: “Strategic Foresight: Masa Depan UMKM di Indonesia”
15 Desember 2022, Jakarta — Hari ini Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan United Nations Global Pulse (UNGP) mengadakan peluncuran laporan bersama “Strategic Foresight: Masa Depan UMKM di Indonesia” di Jakarta. Laporan ini, yang dapat diunduh melalui tautan berikut, menampilkan temuan dari kegiatan horizon scanning yang dilakukan untuk mengidentifikasi isu-isu baru yang dapat mempengaruhi UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Indonesia di masa depan.
UMKM menyediakan lapangan pekerjaan bagi 97% dari keseluruhan tenaga kerja nasional atau sekitar 117 juta orang pekerja, di mana 64,5% di antaranya adalah perempuan. Sektor ini sangat penting dan sering dianggap sebagai tulang punggung dari perekonomian Indonesia. Namun, adanya pandemi dan krisis global baru-baru ini menunjukkan bahwa UMKM sangat rentan terhadap guncangan negatif. Maka sangatlah penting bagi UMKM untuk menyiapkan diri dalam menghadapi perubahan yang cepat di tengah ketidakpastian.
Oleh karena itu, Bappenas dan UNGP melalui Pulse Lab Jakarta (PLJ) dan Pulse Lab Finland (PLF) berkolaborasi menggunakan metode strategic foresight untuk membantu mengantisipasi kemungkinan di masa depan. Metode foresight ini bermanfaat untuk merencanakan kebijakan dan melakukan tindakan denganpendekatan jangka panjang dan antisipatif, yang akan bermanfaat untuk memastikan bahwa berbagai skenario dan asumsi yang mungkin terjadi di masa depan telah diintegrasikan ke dalam pembuatan kebijakan. Dengan menggunakan teknik ‘horizon scanning’ sebagai salah satu instrumen utama foresight, beberapa pertanyaan ditelaah, khususnya terkait apa saja isu-isu yang berkembang di dalam sektor tersebut dan faktor apa yang dapat mengubah dan mendisrupsi masa depan UMKM seperti yang kita bayangkan saat ini. Setelah melalui proses yang panjang, terdapat lima faktor pendorong utama yang teridentifikasi, yakni: perubahan iklim, meningkatnya kemitraan untuk ekonomi berkelanjutan, munculnya sektor-sektor yang sedang berkembang dan pergeseran preferensi konsumen, melibatkan teknologi sebagai cara kerja baru, dan pekerjaan rentan dalam gig economy.
Kegiatan ini bertujuan untuk membangun pemahaman bersama akan pentingnya pendekatan antisipatif dan pandangan ke depan dalam perencanaan kebijakan. Dalam sambutannya, Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, Bapak Taufik Hanafi, menyampaikan pentingnya melihat ke depan dan penguatan UMKM, “Saat ini iklim usaha selalu berubah. Dunia usaha terutama UMKM tentu juga terkena dampak perubahan yang cukup luas mulai dari aspek produksi hingga pemasaran. Perubahan ini harus kita lihat sebagai kesempatan untuk UMKM agar dapat mengubah proses bisnis dengan mendayagunakan teknologi digital dan juga melakukan berbagai inovasi. Untuk itu kita harus memiliki kemampuan dalam memandang lebih jauh ke depan, visioner, serta menyusun dan menerapkan strategi yang bersifat preventif untuk membangun UMKM agar lebih tangguh dan adaptif.”
Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, Ms. Valerie Julliand, juga menekankan pentingnya strategic foresight. “Agar suatu kebijakan dapat bermanfaat [...], maka kebijakan tersebut perlu dibuat dalam sebuah konteks yang spesifik sebagaimana kebijakan tersebut akan diterapkan. Dalam hal ini strategic foresight bermanfaat dalam mewujudkan tindakan antisipatif dan perancangan kebijakan yang lebih mengacu pada masa depan. PBB akan terus mendukung Pemerintah Indonesia dalam mengadaptasi berbagai metode inovatif dan membantu metode-metode ini digunakan dengan baik agar bermanfaat untuk negara dan masyarakat,” jelasnya.
Melalui peluncuran laporan ini, Bappenas dan UNGP mengajak berbagai pemangku kepentingan untuk mendiskusikan faktor-faktor pendorong dari keseluruhan ekosistem UMKM yang berpotensi membentuk lanskap masa depan UMKM di Indonesia, dan untuk membangun suatu pemahaman bersama tentang bagaimana penggunaan foresight dapat mendukung dan memperkuat perencanaan kebijakan.
Untuk informasi lebih lengkap terkait laporan ini, silahkan dapat mengunjungi laman https://pulselabjakarta.org/ourwork/foresight atau menghubungi kami melalui plj@un.or.id.
***
Tentang Pulse Lab Jakarta (PLJ)
Pulse Lab Jakarta adalah fasilitas inovasi data yang merupakan inisiatif dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (Global Pulse) dan Pemerintah Indonesia (melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas). Berfungsi sebagai akselerator kemitraan analitika, Pulse Lab Jakarta menerapkan pendekatan metode kombinasi menggunakan analisa kuantitatif dan kualitatif dalam mengidentifikasikan masalah, solusi dan ruang identitas, juga berfungsi sebagai katalisator jejaring yang menghubungkan sektor swasta, pemerintah dan masyarakat sipil untuk mendukung kebijakan pembangunan yang efektif dan respon kemanusiaan.
https://pulselabjakarta.org
1 of 5
Latest Resources
1 / 11
Sumber Daya
17 April 2023
1 / 11