KRISIS WAJAH SEORANG WANITA

Saat dunia memperingati Hari Perempuan Internasional di tengah pandemi global, satu fakta mencolok sudah jelas: krisis COVID-19 berwajah perempuan.

Saat dunia memperingati Hari Perempuan Internasional di tengah pandemi global, satu fakta mencolok sudah jelas: krisis COVID-19 berwajah perempuan.

Pandemi ini memperburuk ketidaksetaraan yang sudah dihadapi perempuan dan anak perempuan, menghapus menghapus kemajuan bertahun-tahun menuju kesetaraan gender.

Perempuan lebih cenderung bekerja di sektor-sektor yang paling tersulit saat pandemi. Pekerjaan frontliner rata-rata mengharuskan seorang wanita - banyak dari mereka yang terpinggirkan secara ras dan etnis juga di kalangan ekonomi menengah ke bawah.

Wanita 24 persen lebih rentan kehilangan pekerjaan mereka dan menderita lebih jatuh dalam pendapatan. Kesenjangan gaji gender, semakin tinggi, dan telah melebar, termasuk di sektor kesehatan.

Perawatan-perawatan yang belum terbayar telah meningkat secara drastis karena mengharuskan tinggal di rumah, penutupan sekolah dan penitipan anak. Jutaan anak perempuan mungkin tidak akan pernah kembali ke sekolah. Para ibu - terutama ibu tunggal - menghadapi kesulitan dan kecemasan yang akut.

Pandemi juga telah memicu epidemi kekerasan paralel terhadap perempuan di seluruh dunia, dengan meroketnya kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan manusia, eksploitasi seksual, dan pernikahan anak.

Sementara itu, meskipun perempuan mewakili mewakili mayoritas petugas kesehatan, sebuah penelitian baru-baru ini menemukan bahwa hanya 3,5 persen dari gugus tugas COVID-19 memiliki jumlah laki-laki dan perempuan yang sama. Dalam liputan berita global tentang pandemi, hanya satu dari lima sumber ahli adalah perempuan.

Semua pengecualian ini sendiri merupakan keadaan darurat. Dunia membutuhkan dorongan baru untuk memajukan kepemimpinan wanita dan partisipasi yang setara. Dan jelas bahwa tindakan seperti itu akan menguntungkan semua orang.

Tanggapan COVID-19 telah menyoroti kekuatan dan efektivitas kepemimpinan wanita. Selama setahun terakhir, negara-negara dengan pemimpin perempuan memiliki tingkat penularan yang lebih rendah dan seringkali berada pada posisi yang lebih baik untuk pemulihan. Organisasi wanita telah mengisi celah penting dalam memberikan layanan dan informasi penting, terutama di tingkat komunitas.

Secara keseluruhan, ketika perempuan memimpin dalam pemerintahan, kita melihat investasi yang lebih besar dalam perlindungan sosial dan terobosan yang lebih besar untuk melawan kemiskinan. Ketika perempuan berada di parlemen, negara-negara mengadopsi kebijakan yang lebih ketat tentang perubahan iklim. Ketika wanita berada di meja perdamaian, kesepakatan lebih bertahan.

Namun, perempuan hanya seperempat legislator nasional di seluruh dunia, sepertiga dari anggota pemerintah daerah, dan hanya seperlima dari menteri kabinet. Pada lintasan saat ini, kesetaraan gender tidak akan tercapai di badan legislatif nasional sebelum tahun 2063. Keseimbangan di antara Kepala Pemerintahan akan memakan waktu lebih dari satu abad.

Masa depan yang lebih baik bergantung pada penanganan ketidakseimbangan kekuatan ini. Wanita memiliki hak yang sama untuk berbicara dengan otoritas tentang keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Saya bangga telah mencapai kesetaraan gender di antara para pemimpin Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pemulihan pandemi adalah kesempatan kita untuk memetakan jalur baru dan setara. Paket dukungan dan stimulus harus menargetkan wanita dan anak perempuan secara khusus, termasuk melalui peningkatan investasi dalam infrastruktur perawatan. Perekonomian formal berfungsi karena disubsidi oleh pekerjaan perawatan perempuan yang tidak dibayar.

Saat kita pulih dari krisis ini, kita harus memetakan jalan menuju masa depan yang inklusif, hijau, dan tangguh. Saya meminta semua pemimpin untuk menerapkan enam blok bangunan utama:

Pertama, pastikan keterwakilan yang setara - dari dewan perusahaan hingga parlemen, dari pendidikan tinggi hingga lembaga publik - melalui langkah dan kuota khusus.

Kedua, berinvestasi secara signifikan dalam ekonomi perawatan dan perlindungan sosial, dan mendefinisikan kembali Produk Domestik Bruto agar pekerjaan di rumah terlihat dan dihitung.

Ketiga, menghilangkan hambatan untuk keterlibatan penuh perempuan dalam ekonomi, termasuk melalui akses ke pasar tenaga kerja, hak milik dan kredit dan investasi yang ditargetkan.

Keempat, mencabut semua undang-undang yang diskriminatif di semua bidang - dari tenaga kerja dan hak atas tanah hingga status pribadi dan perlindungan terhadap kekerasan.

Kelima, setiap negara harus memberlakukan rencana tanggap darurat untuk menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, dan ditindaklanjuti dengan pendanaan, kebijakan, dan kemauan politik untuk mengakhiri momok ini.

Keenam, ubah pola pikir, tingkatkan kesadaran publik dan serukan bias sistemik.

Dunia memiliki kesempatan untuk meninggalkan generasi diskriminasi yang mengakar dan sistemik. Saatnya membangun masa depan yang seimbang.

 

Op-ed ini muncul pertama kali di Jakarta Post pada 5 Maret 2021

https://www.thejakartapost.com/academia/2021/03/05/a-crisis-with-a-womans-face.html

Speech by
Author
António Guterres
Secretary-General of the United Nations
Sec-gen
UN entities involved in this initiative
FAO
Food and Agriculture Organization of the United Nations
IFAD
International Fund for Agricultural Development
ILO
International Labor Organization
IOM
International Organization for Migration
ITU
International Telecommunications Union
OCHA
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
UN Women
United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
UNAIDS
Joint United Nations Programme on HIV/AIDS
UNDP
United Nations Development Programme
UNEP
United Nations Environment Programme
UNESCO
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNFPA
United Nations Population Fund
UNHCR
United Nations High Commissioner for Refugees
UNICEF
United Nations Children’s Fund
UNIDO
United Nations Industrial Development Organization
UNODC
United Nations Office on Drugs and Crime
UNOPS
United Nations Office for Project Services
WFP
World Food Programme
WHO
World Health Organization