PBB luncurkan program baru untuk pacu investasi SDGs di Indonesia

Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia hari ini meluncurkan program kerjasama lembaga PBB yang berjudul Mempercepat Investasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia/Accelerating Sustainable Development Goals (SDGs) Investment in Indonesia – ASSIST, membuka jalan bagi mekanisme investasi dan pembiayaan baru yang sangat dibutuhkan untuk mengisi kesenjangan pendanaan SDGs di Indonesia. Program ini memanfaatkan berbagai instrumen pembiayaan inovatif dari sumber pemerintah dan non-pemerintah (misalnya, publik, swasta, dan Syariah) untuk mengisi kesenjangan pendanaan SDGs sebesar 4,7 triliun dolar AS.

Dipimpin Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, Valerie Julliand, empat lembaga PBB yaitu United Nations Development Programme (UNDP), United Nations Environment Programme (UNEP), United Nations Children's Fund (UNICEF), dan United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) bekerja bersama Pemerintah Indonesia untuk menutup kesenjangan pendanaan untuk SDGs.

Pada kesempatan ini, Julliand mengatakan, “Pencapaian SDGs membutuhkan sumber daya dan dana yang sangat besar. Kuncinya ada pada pemanfaatan pembiayaan yang telah ada dan sumber pembiayaan baru. Kita harus meneruskan semangat kolaborasi dan kemitraan untuk Dekade Aksi ini. Peluncuran program ini dilakukan hanya dua hari setelah Indonesia menjadi Presiden G20. Ini adalah saat yang tepat untuk membahas pembiayaan SDGs, yang telah menjadi komitmen Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia atas kerjasamanya dalam pelaksanaan Program ASSIST.”

Di bawah program ini, PBB akan berkolaborasi dengan pemerintah untuk penerbitan obligasi dan sukuk tematik bertema SDGs, instrumen blended finance, dan pinjaman terkait SDGs bersama pemangku kepentingan lainnya yang meliputi lembaga keuangan lokal, mitra pembangunan, serta asosiasi dan aktor non-pemerintah. Program ini juga memberikan peningkatan kapasitas bagi pemangku kepentingan terkait, termasuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang dipimpin oleh perempuan dan pemuda, dan memberi mereka pengetahuan untuk mengakses pembiayaan guna mendorong bisnis hijau dan berkelanjutan.

Bapak Luky Alfirman, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyampaikan “Saya percaya program ini akan meningkatkan kolaborasi lintas pemangku kepentingan, mendorong lebih banyak aktor untuk juga mengambil bagian dalam me-reorientasi investasi dan upaya untuk mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Langkah kolaboratif dan strategis ini juga menyoroti pendekatan Indonesia yang inovatif dan berorientasi ke depan dalam mengumpulkan pendanaan baru untuk proyek-proyek TPB, memastikan Indonesia tetap berada di jalur yang tepat dalam 9 tahun terakhir menuju 2030.”

“Kesenjangan pendanaan untuk SDGs Indonesia telah meningkat sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Indonesia harus menyeimbangan pemulihan ekonomi dan kemajuan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Ke depan, kita perlu melakukan investasi tambahan untuk SDGs di masa transisi ini.” ujar Vivi Yulaswati, Kepala Sekretariat SDGs, Kementerian PPN/Bappenas.

Kepala Perwakilan UNDP di Indonesia, Norimasa Shimomura menyatakan “Sektor publik dan swasta termasuk lembaga keuangan, dunia usaha, dan masyarakat madani memiliki peran penting untuk menutup kesenjangan pembiayaan SDGs. Sebagai lembaga utama PBB, UNDP berkomitmen menjadi bagian dari kolaborasi multi-pihak ini yang dapat membuka peluang pendanaan yang sangat dibutuhkan untuk mempercepat pencapaian SDGs di Indonesia,”

Acara peluncuran tersebut menekankan pentingnya kolaborasi dan kemitraan multi-pihak untuk mengatasi tantangan investasi SDGs. Direktur Surat Utang Negara Kementerian Keuangan, Deni Ridwan menggarisbawahi perlunya penambahan modal untuk pembiayaan SDGs, terutama di tengah pandemi COVID-19.

Enrico Hariantoro, Kepala Grup Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, mengatakan kemajuan telah dicapai untuk memastikan ekosistem pembiayaan Indonesia mendukung kebutuhan pembiayaan SDGs. Kris Hananto, Kepala Divisi Kepatuhan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Emmy Astuti, Direktur Eksekutif Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil Mikro (ASPPUK) berbagi bagaimana dunia usaha dapat mengambil peran penting dalam upaya kolaboratif untuk penggalangan dana SDGs.

Program ASSIST dimulai pada April 2021 setelah pengajuan proposal yang dipimpin oleh UNDP ke UN Joint SDG Fund berhasil mendapat persetujuan. Indonesia adalah salah satu dari empat negara yang menerima total pendanaan sebesar 9,7 juta dolar AS dari 155 proposal dari lebih dari 100 negara.

Dengan dukungan Program ASSIST, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan surat utang negara bertema SDGs (SDG Bond) yang pertama di Asia Tenggara sebesar 500 juta Euro. Program ini akan terus berkolaborasi dengan organisasi lain untuk mengembangkan dan menerapkan instrumen pembiayaan inovatif untuk pembangunan berkelanjutan.

SELESAI

About the UN Joint SDG Fund

The Joint SDG Fund supports countries to accelerate their progress towards the Sustainable Development Goals (SDGs) and to deliver on the commitment of the 2030 Agenda to leave no one behind. They are providing a new generation of Resident Coordinators (RCs) and United Nations Country Teams (UNCTs) with a critical instrument to incentivize the adoption of new solutions for longer-term sustainability. UN Joint SDG Fund is operated with contributions from the following donor countries: Denmark, the European Union, Germany, Ireland, Luxembourg, Monaco, the Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, and Switzerland.

About the United Nations in Indonesia

The United Nations (UN) is an international organization founded in 1945. It is currently made up of 193 Member States. The mission and work of the United Nations are guided by the purposes and principles contained in its founding Charter. In Indonesia, the UN is committed to supporting the Government of Indonesia in the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) by 2030. The UN Country Team is led by the UN Resident Coordinator (RC for short) the highest-ranking representative of the UN development system at the country level. RCs led UN Country Teams in consultations with the Government to define and agree on the UN strategic response to the Government’s development priorities in implementing the 2030 Agenda. The Resident Coordinator is the designated representative of – and reports to – the UN Secretary-General.

About UNDP

The United Nations Development Programmes (UNDP) is the leading United Nations organization fighting to end the injustice of poverty, inequality, and climate change. Working with our broad network of experts and partners in 170 countries, we help nations to build integrated, lasting solutions for people and planet. Learn more at www.undp.org or follow at @UNDP

About UNEP

The United Nations Environment Programme (UNEP) is the leading global environmental authority that sets the global environmental agenda, promotes the coherent implementation of the environmental dimension of sustainable development within the United Nations system, and serves as an authoritative advocate for the global environment.

About UNICEF

UNICEF works in some of the world’s toughest places, to reach the world’s most disadvantaged children. Across 190 countries and territories, we work for every child, everywhere, to build a better world for everyone. For more information about UNICEF and its work for children visit www.unicef.org. Follow UNICEF on Twitter and Facebook.

About UNIDO 

United Nations Industrial Development Organization is a specialized UN agency whose mission is to promote and accelerate inclusive and sustainable industrial development (ISID) in Member States for poverty reduction, inclusive globalization and environmental sustainability: www.unido.org