Perdagangan Metamfetamin Telah Meningkat di Asia Timur dan Tenggara, Meskipun Ada COVID-19

Pandemi COVID-19 telah membatasi pergerakan orang dan barang melintasi batas negara dan memperlambat pertumbuhan ekonomi di Asia Timur dan Asia Tenggara. Namun, hal ini tidak menghentikan produksi atau perdagangan narkoba sintetis seperti sabu-sabu.

Hal tersebut merupakan temuan dari laporan terbaru Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) yang mencatat peningkatan volume penyitaan metamfetamin sebesar hampir 20% pada tahun 2020, dibandingkan dengan jumlah yang ditahan oleh pihak berwenang pada tahun 2019. Laporan yang dirilis pada 11 Juni ini merinci bagaimana sindikat kejahatan terus mencari cara untuk mengeksploitasi rute transit baru dan yang sudah ada untuk obat-obatan terlarang, termasuk melalui Laut Andaman dan Selat Malaka di Indonesia.

"Kelompok-kelompok kejahatan terorganisir telah mampu melanjutkan perluasan perdagangan narkoba sintetis regional - khususnya di hulu Mekong dan Negara Bagian Shan di Myanmar - dengan mempertahankan pasokan bahan kimia yang stabil ke wilayah produksi meskipun ada pembatasan perbatasan yang berdampak pada perdagangan lintas batas yang sah," kata Perwakilan Regional UNODC, Jeremy Douglas, menjelang peluncuran laporan tersebut pada 11 Juni.

Kelompok-kelompok kejahatan yang mendominasi wilayah tersebut dengan cepat beradaptasi dan memanfaatkan pandemi, Douglas menambahkan, dan terus "secara agresif mendorong pasokan dalam upaya sadar untuk membangun pasar dan permintaan."

Meskipun pihak berwenang menahan 71% dari sekitar 170 ton sabu yang disita pada tahun 2020 di negara-negara bagian Mekong yang lebih rendah, yaitu Kamboja, RDR Laos, Thailand, Myanmar, dan Vietnam, laporan tersebut menunjukkan bahwa organisasi kejahatan semakin menargetkan Indonesia sebagai jalur perdagangan manusia.

Indonesia kini menjadi jalur perdagangan narkoba sintetis yang diproduksi di Asia Barat, serta di "Segitiga Emas" Asia Tenggara, dalam perjalanan menuju Selandia Baru, Jepang, dan Korea Selatan.

"Penargetan Indonesia oleh kelompok-kelompok kriminal ini menyoroti perlunya strategi komprehensif yang mencakup pengurangan permintaan melalui peningkatan investasi dalam perawatan dan rehabilitasi narkoba," kata manajer negara UNODC untuk Indonesia dan Penghubung untuk ASEAN, Collie Brown.

Meskipun penyitaan narkoba sintetis di Indonesia menurun pada tahun 2020, laporan UNODC menggarisbawahi perlunya pendekatan yang komprehensif terhadap penawaran dan permintaan, kata Valerie Julliand, Koordinator Residen PBB untuk Indonesia.

"Gangguan penggunaan narkoba secara tidak proporsional berdampak pada orang-orang yang paling rentan di masyarakat, dan seringkali juga pada keluarga dan komunitas mereka," kata Julliand, "pada saat pandemi telah memperburuk ketidaksetaraan dan memperburuk kemiskinan, program perawatan dan rehabilitasi narkoba berbasis bukti harus menjadi bagian integral dari komitmen kita untuk memulihkan keadaan dengan lebih baik."

UNODC bekerja sama dengan negara-negara di Asia Timur dan Asia Tenggara melalui Global SMART Programme dan Mekong MOU on Drug Control untuk memantau situasi narkoba dan memberikan analisis, saran mengenai kerja sama, deteksi, pengendalian bahan kimia prekursor, dan strategi kesehatan masyarakat.