Cerita Kami. Ketahui Lebih Lanjut Tentang kerja kami dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Salah satu hal paling bermakna selama menjalankan tugas sebagai Kepala Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia adalah menyaksikan berbagai bagian dari sistem PBB bersatu untuk mencapai tujuan bersama dan menghasilkan dampak yang tidak mungkin dicapai oleh satu badan PBB saja.Indonesia adalah negara dengan peluang dan ambisi yang sangat besar. Dalam upayanya mewujudkan visi jangka panjang untuk menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045, hampir 63 persen indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Indonesia berada pada jalur yang tepat. Namun, untuk menutup kesenjangan pembiayaan SDGs nasional sebesar US$1,7 triliun, diperlukan arsitektur keuangan yang transformatif dan digerakkan oleh pasar. Di seluruh penjuru nusantara, 21 badan, dana, dan program PBB yang aktif di Indonesia bekerja sama erat dengan kementerian-kementerian terkait untuk menghadirkan solusi terpadu dan katalitik yang selaras langsung dengan prioritas pembangunan nasional.Joint SDG Fund telah menyediakan wadah yang luar biasa untuk mewujudkan kolaborasi tersebut. Mengurangi Risiko di Pasar ModalSalah satu contohnya adalah Program Bersama Accelerating SDG Investments in Indonesia (ASSIST). Di atas kertas, program ini merupakan program pembiayaan. Namun, dalam pelaksanaannya, program ini berkembang menjadi wadah kemitraan yang mempertemukan Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), UNDP, UNICEF, UNEP, dan UNIDO dalam satu visi bersama: mengubah cara pembangunan berkelanjutan dibiayai di Indonesia.Program bersama ini berhasil memobilisasi pembiayaan lebih dari US$6 miliar. Pencapaian ini dimungkinkan karena program tersebut berfokus pada pembangunan kepercayaan, transparansi, dan penguatan kapasitas kelembagaan.Melalui kemitraan dengan pemerintah, PBB mendukung pengembangan SDGs Government Securities Framework (Kerangka Surat Berharga Pemerintah untuk SDGs), memperkuat mekanisme verifikasi independen, serta membangun sistem pelaporan dampak untuk memastikan para investor memperoleh jaminan atas manfaat sosial dan lingkungan yang terukur. Fondasi ini turut memungkinkan penerbitan Green Sukuk pemerintah, Obligasi SDGs (SDG Bonds), serta Blue Bond pemerintah pertama di dunia yang diterbitkan di pasar Jepang.Namun, nilai sesungguhnya dari pembiayaan tidak hanya terletak pada jumlah dana yang berhasil dimobilisasi, tetapi juga pada manfaat yang dapat diwujudkannya. Dana tersebut telah mendukung sekitar 3 juta keluarga prasejahtera dan 20 juta pelajar, sekaligus turut membiayai lebih dari 30 juta dosis vaksin untuk anak-anak. Bagi saya, pelajaran terpentingnya adalah bahwa pembiayaan bukanlah tujuan akhir. Nilainya terletak pada seberapa efektif pembiayaan tersebut mendukung prioritas nasional dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menerjemahkan Modal Menjadi Dampak NyataPembiayaan inovatif memiliki makna paling besar ketika mampu membawa perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang perlindungan sosial.Salah satu pelajaran terpenting dari pekerjaan kami di Indonesia adalah bahwa perlindungan sosial akan lebih efektif jika terhubung dengan kesempatan kerja, pengembangan keterampilan, dan inklusi. ILO, UNICEF, UNDP, dan Bank Dunia bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah untuk memperkuat dan meningkatkan sistem perlindungan sosial adaptif, layanan yang inklusif bagi penyandang disabilitas, serta sistem data perlindungan sosial. Upaya ini turut mendukung penyusunan Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, reformasi sistem penargetan bantuan yang lebih responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas, serta integrasi data perlindungan sosial dengan data kerentanan iklim.Hasilnya sudah terlihat nyata. Pemerintah berencana memperluas bantuan sosial bagi penyandang disabilitas hingga menjangkau 6,5 juta orang pada tahun ini. Pada saat yang sama, layanan ketenagakerjaan yang inklusif bagi penyandang disabilitas semakin terintegrasi ke dalam sistem nasional. Hal ini didukung oleh lebih dari 1.800 petugas layanan ketenagakerjaan publik di seluruh Indonesia yang telah memperoleh sertifikasi sebagai Disability Management Professionals (Profesional Manajemen Disabilitas).Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus merespons perubahan iklim, Indonesia perlu memastikan petani kecil memiliki akses terhadap teknologi, asuransi, dan pembiayaan untuk membangun ketangguhan. Melalui inisiatif yang didukung Joint SDG Fund dan dipimpin oleh FAO, IFAD, serta UNDP, Pemerintah dan PBB menggabungkan pertanian cerdas iklim, asuransi yang terjangkau, dan mekanisme pembiayaan inovatif. Program ini menargetkan setengah juta petani di Jawa Timur dan Lampung, sekaligus memperluas akses terhadap praktik pertanian yang tangguh terhadap perubahan iklim dan sumber pembiayaan berkelanjutan. Melalui Arab Gulf Programme for Development, kami juga menggandakan jangkauan dukungan kepada petani kecil dan petani berlahan terbatas di sejumlah provinsi sentra produksi pangan.Kemitraan kami dengan Indonesia yang terus berkembang juga tercermin dari meningkatnya serta berubahnya jenis permintaan yang disampaikan lembaga-lembaga pemerintah kepada PBB. Semakin banyak permintaan yang diajukan bukan lagi untuk proyek-proyek yang berdiri sendiri, melainkan untuk keahlian teknis yang sangat spesifik guna mengatasi tantangan kompleks di bidang kebijakan, pembiayaan, dan pasar.Melalui mekanisme Expertise on Demand dari Joint SDG Fund, kami dapat mengakses keahlian dari seluruh sistem PBB, termasuk badan-badan PBB yang tidak berkedudukan di Indonesia. Bersama UNEP, kami memperkuat kerangka regulasi, transparansi, dan sistem verifikasi untuk membangun kepercayaan investor terhadap pasar karbon berintegritas tinggi. Upaya ini akan membuka peluang senilai US$450 juta di Provinsi Riau. Keahlian di bidang pasar karbon juga akan diperkuat melalui UNFCCC, dengan dukungan PBB untuk menyelaraskan registri karbon nasional dengan standar internasional.Melalui keahlian khusus UNCTAD, kami juga mengidentifikasi peluang investasi dalam rantai nilai rumput laut Indonesia yang sedang berkembang, mulai dari biostimulan pertanian hingga bioplastik. Upaya ini bertujuan meningkatkan penciptaan nilai tambah di dalam negeri, memperkuat kapasitas industri, serta memperluas sumber penghidupan dan peluang ekonomi bagi masyarakat pesisir. Model untuk Mempercepat Pencapaian SDGs di Tingkat GlobalSaat kita memasuki tahap akhir menuju 2030 melalui Kerangka Kerja Sama Pembangunan Berkelanjutan Indonesia–PBB 2026–2030 yang diperbarui, pengalaman Indonesia menunjukkan bagaimana aksi PBB yang terpadu dapat menjembatani kebijakan nasional, pasar modal, inovasi, dan inklusi. Dengan mengubah modal awal menjadi perubahan sistemik serta menghubungkan prioritas nasional dengan keahlian global, Indonesia dan PBB tengah mendorong model kerja sama pembangunan yang inovatif dan digerakkan oleh kebutuhan nasional, serta relevan bagi negara-negara di kawasan Selatan Global (Global South) dan wilayah lainnya. Catatan:Seluruh program Joint SDG Fund dipimpin oleh Kepala Perwakilan PBB dan dilaksanakan oleh badan, dana, serta program dalam sistem pembangunan PBB. Joint SDG Fund menyampaikan apresiasi atas kontribusi Uni Eropa serta Pemerintah Belgia, Denmark, Jerman, Irlandia, Italia, Luksemburg, Monako, Kerajaan Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Republik Korea, Kerajaan Arab Saudi, Spanyol, Swedia, Swiss, dan Arab Gulf Programme for Development. Artikel ini pertama kali dipublikasikan di situs UN Joint SDG Fund, https://jointsdgfund.org/article/joint-un-action-indonesia-turning-catalytic-investments-systemic-change, pada 2 November 2026