Cerita Kami. Ketahui Lebih Lanjut Tentang kerja kami dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

BANDA ACEH – Anas, Ketua Jaringan Indonesia Positif (JIP) Aceh, mengatakan bahwa kunci untuk hidup sehat bagi orang dengan HIV terdiri dari dua hal: akses terhadap pengobatan dan kedisiplinan diri. JIP merupakan sebuah kelompok advokasi dan dukungan bagi orang yang hidup dengan HIV. Selama lebih dari satu dekade, JIP telah menjalankan misi mendampingi mereka yang terinfeksi serta mengadvokasi pencegahan dan deteksi dini HIV di seluruh Indonesia, termasuk di Aceh. “Banyak yang telah berubah dalam 15 tahun terakhir,” ujar Anas. “Yang paling penting, sekarang semua orang memiliki akses ke pengobatan berkualitas karena pengobatan HIV disediakan gratis oleh pemerintah.”Namun, hidup dengan HIV tidaklah mudah di mana pun, termasuk di Banda Aceh. “Banyak orang HIV+ yang saya kenal kehilangan pekerjaan setelah atasan mereka mengetahui diagnosisnya,” kata seorang mantan pelayan yang hidup dengan HIV dan meminta identitasnya dirahasiakan. Ia menerima diagnosis HIV pada 2011 dan memulai pengobatan. Sejak itu, ia tidak bergejala dengan jumlah virus di bawah tingkat penularan. “Tetapi saat ini kami lebih berhati-hati dan tidak terlalu membicarakannya,” ujarnya.Di Aceh—satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariah—membicarakan seks dianggap tabu, dan HIV sering dipandang sebagai persoalan moral. Mendorong kelompok berisiko untuk mengakses layanan HIV menjadi tantangan tersendiri karena stigma yang melekat pada HIV. Di Indonesia sendiri, terdapat sekitar 650.000 orang yang hidup dengan HIV dan dua pertiganya adalah laki-laki muda.“Ada sekitar 50 diagnosis HIV baru setiap tahun di Aceh, angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa tahun lalu,” kata Yunidar Redmi, perwakilan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) di Banda Aceh. PKBI telah aktif melakukan penyuluhan dan edukasi komunitas untuk mendorong tes HIV dan layanan pencegahan dengan dukungan dari Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis, and Malaria.“Banyak orang yang positif HIV atau menduga dirinya positif enggan pergi ke rumah sakit karena takut stigma,” kata Chandra Mohammad, petugas penghubung di kantor pusat JIP di Jakarta. “Hal ini seharusnya tidak terjadi lagi karena pengobatan HIV sepenuhnya disubsidi, dan program HIV merupakan salah satu prioritas nasional di bidang kesehatan.”Untuk mendukung pemerintah menjangkau lebih banyak orang dengan pengobatan HIV yang berkualitas, JIP memimpin pelaksanaan pemantauan berbasis komunitas dengan dukungan Program Gabungan PBB untuk HIV dan AIDS (UNAIDS). Dalam pemantauan berbasis komunitas, orang yang terdampak HIV dapat memantau layanan secara sistematis, menganalisis data yang dikumpulkan, serta dapat melakukan advokasi berdasarkan bukti untuk meningkatkan kualitas layanan. “Pemantauan berbasis komunitas semakin diakui oleh otoritas sebagai alat untuk meningkatkan efektivitas, kualitas, dan penerimaan program HIV. Jika layanan tersedia, berkualitas tinggi, dan bebas stigma, lebih banyak orang akan mencari diagnosis dan pengobatan,” ujar Elis Widen, Penasihat Dukungan Komunitas UNAIDS Indonesia.Di Indonesia, pemantauan berbasis komunitas sendiri telah berjalan sejak 2020. Sel-sel komunitas ini beroperasi di 22 provinsi dan melibatkan lebih dari 900 relawan. Selain dukungan UNAIDS, program ini juga didukung oleh Global Fund for AIDS, Tuberculosis, and Malaria di seluruh kabupaten prioritas HIV di Indonesia.“Kami menyambut baik inisiatif jejaring nasional orang yang hidup dengan HIV di Indonesia untuk memimpin pemantauan berbasis komunitas, termasuk di Aceh,” kata Prima Yosephine, Pelaksana Tugas Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Kementerian Kesehatan RI. “Masukan mengenai layanan HIV sangat penting untuk memperkuat kualitas, aksesibilitas, dan kesinambungan layanan. Inisiatif ini menunjukkan bagaimana pelibatan komunitas yang bermakna dapat meningkatkan diagnosis dini, mendukung kepatuhan pengobatan, dan berkontribusi mengurangi infeksi baru. Kami tetap berkomitmen bekerja sama dengan komunitas untuk memastikan tidak ada yang tertinggal
dalam respon nasional terhadap HIV.”