Latest
Pidato
06 Juli 2026
Seminar Nasional tentang Penguatan Pertahanan terhadap Penipuan Daring: Mengatasi Kerentanan Anti Pencucian Uang (AML) dan Kepatuhan dalam Keuangan Digital dan Aset Virtual - Pidato Kepala Perwakilan, Gita Sabharwal
Pelajari Lebih Lanjut
Cerita
29 Juni 2026
Kenalan dengan Para Perempuan Pemimpin, dan Rasakan Sehari Menjadi Mereka!
Pelajari Lebih Lanjut
Pidato
27 Juni 2026
Hari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 2026 - Pesan Sekretaris Jenderal, António Guterres
Pelajari Lebih Lanjut
Latest
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia
Indonesia kian tumbuh dengan kecepatan yang lebih cepat dari waktu mana pun dalam sejarahnya. Dengan mengingat Agenda 2030, negara ini bergerak menuju ekonomi rendah karbon yang bernilai lebih tinggi, terintegrasi secara global. PBB bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia, organisasi masyarakat sipil, lembaga akademis, dan entitas sektor swasta untuk mencapai TPB secara efektif melalui pendekatan terpadu.
PBB juga akan memperkuat kemitraannya dengan otoritas dan masyarakat regional dan kabupaten untuk memberikan hasil pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, PBB akan memperluas kerjasamanya dengan memasukkan asosiasi industri, think tank, pengelola data dan lembaga berbasis sains dan teknologi yang menawarkan prospek inovasi untuk solusi pembangunan terintegrasi, yang sangat penting untuk pencapaian TPB.
PBB berkomitmen untuk bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam membangun bangsa yang sejahtera, demokratis, dan adil, di mana pembangunan bisa bermanfaat bagi semua orang, dan di mana hak-hak generasi mendatang dilindungi. Sesuai dengan janji TPB untuk “tidak meninggalkan siapa pun”, pendekatan PBB menggabungkan fokus yang kuat pada yang termiskin dari yang miskin, memerangi diskriminasi dan meningkatnya ketidaksetaraan dan mengatasi akar penyebabnya. “Tidak meninggalkan siapa pun” berarti memprioritaskan martabat orang dan menempatkan kemajuan komunitas yang paling terpinggirkan dan rentan terlebih dahulu.
Janji sentral dan transformatif ini menjadi lebih penting dari sebelumnya untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 dan bekerja menuju pemulihan yang berkelanjutan, tangguh, dan inklusif.
Publikasi
24 Februari 2026
Laporan Tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa Indonesia 2025
Kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa terus mendorong pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh negeri. Seiring dimulainya implementasi Kerangka Kerja Sama Indonesia–PBB 2026–2030, capaian tahun 2025 menunjukkan skala dan dampak dari aksi kolektif kita.Sepanjang tahun, 53,9 juta orang mengakses layanan kesehatan yang didukung PBB, sementara lebih dari 2 juta orang menerima makanan bergizi melalui 1.000 dapur komunitas yang beroperasi di seluruh Indonesia. Kolaborasi kita juga memungkinkan 1 juta petani dan nelayan menerapkan praktik cerdas iklim, berkontribusi pada pengurangan 3,95 juta ton emisi gas rumah kaca, serta memperkuat 27.561 UMKM untuk mendorong perekonomian lokal dan mata pencaharian masyarakat.Melalui mekanisme pembiayaan inovatif, kami memobilisasi dana sebesar 1.5 miliar dolar AS untuk pembangunan berkelanjutan. Kemitraan dengan perbankan dan sektor swasta juga mendorong pembiayaan yang bertanggung jawab dan lingkungan kerja yang inklusif.Desain laporan ini terinspirasi dari motif Gurda (Garuda) yang melambangkan kewaspadaan, perlindungan, dan tanggung jawab kolektif. Motif ini mencerminkan nilai-nilai bersama yang mendasari kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa—keberlanjutan, ketangguhan, dan pengabdian kepada masyarakat—yang membimbing komitmen bersama kita untuk menjaga kemajuan.Untuk gambaran lengkap mengenai kemajuan Indonesia dalam mencapai SDGs, silakan unduh laporan di bawah ini.
1 of 5
Publikasi
13 Agustus 2025
Kerangka Kerja Sama Pembangunan Berkelanjutan Indonesia–Perserikatan Bangsa-Bangsa 2026–2030
Kerangka Kerja Sama Pembangunan Berkelanjutan Indonesia–Perserikatan Bangsa-Bangsa (Kerangka Kerja Sama, 2026–2030) mencerminkan komitmen kolektif sistem PBB untuk sepenuhnya menyelaraskan keahlian, sumber daya, dan kemitraannya guna mendukung visi pembangunan nasional Indonesia. Berlandaskan komitmen bersama terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), kerangka ini menjadi instrumen utama yang memandu kolaborasi strategis antara Pemerintah Indonesia dan Tim PBB di Indonesia hingga tahun 2030.Kerangka Kerja Sama ini merupakan hasil dari konsultasi yang luas dan inklusif dengan lembaga pemerintah, masyarakat sipil, pemuda, pelaku sektor swasta, dan mitra pembangunan. Kerangka ini dirancang untuk mendukung percepatan kemajuan menuju aspirasi jangka panjang Indonesia menjadi negara maju, berkelanjutan, dan berpendapatan tinggi, sebagaimana diartikulasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2025–2029), khususnya “Trisula Pembangunan” yang menekankan pada pengurangan kemiskinan, pengembangan sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi. Kerangka ini menunjukkan keselarasan yang kuat dengan prioritas nasional, sekaligus memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal.Kerangka Kerja Sama ini menetapkan bagaimana PBB akan menyesuaikan cara kerjanya dalam merespons dinamika konteks pembangunan Indonesia, melalui peningkatan fokus pada pembukaan akses pembiayaan inovatif untuk memperluas dampak SDGs, memanfaatkan kapasitas berbagai entitas melalui penawaran terintegrasi, memusatkan perhatian pada tema dan wilayah dengan kebutuhan terbesar, serta memfasilitasi Kerja Sama Selatan–Selatan dan Triangular.Unduh Ringkasan Eksekutif (tombol pertama) atau Versi Lengkap (tombol kedua)
1 of 5
Publikasi
19 Februari 2026
Lembar Fakta Akselerator Global untuk Lapangan Kerja dan Perlindungan Sosial untuk Transisi yang Adil
Akselerator Global untuk Lapangan Kerja dan Perlindungan Sosial untuk Transisi yang Adil diluncurkan oleh Sekretaris Jenderal PBB dengan tujuan melibatkan negara-negara dalam mendorong pemulihan pascapandemi COVID-19 yang kaya lapangan kerja. Inisiatif ini menggabungkan dan mempercepat perhatian pada penciptaan lapangan kerja dan perumusan kebijakan perlindungan sosial, sekaligus mendukung transisi ekologis, teknologi, dan sosial menuju ekonomi dan masyarakat yang lebih berkelanjutan serta inklusif. Indonesia menjadi negara perintis Akselerator Global pada 2023. Untuk menyediakan kerangka payung bagi upaya ini, Pemerintah Indonesia menyusun Roadmap Akselerator Global dengan dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa serta melalui konsultasi dengan pekerja, pengusaha, dan organisasi masyarakat sipil.Untuk melaksanakan roadmap tersebut, Program Gabungan PBB Akselerator Global untuk Lapangan Kerja dan Perlindungan Sosial untuk Transisi yang Adil (GA) dibentuk pada 2025, yang mempertemukan UNDP, UNICEF, dan ILO sebagai lembaga teknis utama guna mendukung transformasi sosial dan ekonomi nasional. Selain itu, Program Gabungan PBB Multi-Stakeholder Engagement to Implement the UN Global Accelerator and the World Bank Compass (M-GA) juga mempertemukan UNICEF, ILO, dan Bank Dunia di bawah payung Roadmap GA.Lembar fakta ini merupakan ringkasan singkat dua halaman yang memberikan gambaran umum tentang Program Gabungan Akselerator Global, termasuk hasil yang dicapai dan area dampak utamanya.
1 of 5
Publikasi
19 Januari 2026
Tentang Perjanjian BBNJ - Perjanjian Keanekaragaman Hayati Laut di Wilayah di Luar Yurisdiksi Nasional
Perjanjian di bawah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tentang Konservasi dan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Laut secara Berkelanjutan di Wilayah di Luar Yurisdiksi Nasional, atau yang lebih dikenal sebagai "Perjanjian BBNJ", merupakan perjanjian kelautan lintas sektoral komprehensif pertama dalam beberapa dekade terakhir. Perjanjian ini diadopsi pada tanggal 19 Juni 2023, setelah melalui proses negosiasi selama hampir dua puluh tahun. Adopsi ini menandai pencapaian bersejarah dalam upaya memastikan kesehatan dan ketahanan ekosistem laut, serta untuk menciptakan kesetaraan dalam kemampuan untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari kegiatan di wilayah di luar yurisdiksi nasional.Perjanjian ini menangani serangkaian isu dengan tujuan utama untuk memastikan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati laut di wilayah di luar yurisdiksi nasional untuk masa kini dan jangka panjang, melalui penerapan efektif berbagai ketentuan terkait dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut serta penguatan kerja sama dan koordinasi internasional. Perjanjian ini menetapkan langkah-langkah spesifik terkait isu-isu tersebut, tata cara pelaksanaan dan pemantauannya, serta pengaturan institusional untuk mendukung implementasinya (Lembar fakta 1: Sekilas Mengenai Perjanjian BBNJ).Perjanjian ini mencakup empat isu utama:Sumber daya genetik laut, termasuk pembagian keuntungan yang adil dan merata (Lembar fakta 2);Langkah-langkah seperti alat manajemen berbasis wilayah, termasuk kawasan lindung laut (Lembar fakta 3);Penilaian dampak lingkungan (Lembar fakta 4); danPeningkatan kapasitas dan transfer teknologi kelautan (Lembar fakta 5).Selain itu, Perjanjian ini juga membahas apa yang disebut sebagai "isu-isu lintas sektoral (Lembar Fakta 6)", yakni topik-topik yang bersifat lintas bidang dalam implementasi Perjanjian serta relevan dengan keempat isu utama tersebut.Perjanjian BBNJ dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum LautKonvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS, atau Konvensi) menetapkan kerangka hukum bagi pelaksanaan seluruh kegiatan di samudra dan lautan. Konvensi ini mengakui bahwa seluruh permasalahan di laut saling berkaitan erat dan perlu ditangani secara menyeluruh sebagai satu kesatuan. Konvensi ini mulai berlaku pada 16 November 1994 dan saat ini memiliki 170 pihak, yang terdiri dari 169 Negara dan Uni Eropa. Konvensi ini mencakup 320 pasal dan sembilan lampiran yang menetapkan batas-batas berbagai zona maritim serta hak dan kewajiban para pihak di zona-zona tersebut. Konvensi ini juga menyediakan kerangka kerja untuk pengembangan lebih lanjut bidang-bidang spesifik hukum laut, termasuk melalui perjanjian pelaksanaannya.Perjanjian BBNJ merupakan perjanjian implementasi ketiga dari Konvensi, selain Perjanjian yang berkaitan dengan Implementasi Bagian XI Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tanggal 10 Desember 1982 (Perjanjian Bagian XI), yang mengatur eksploitasi dan eksplorasi sumber daya mineral di kawasan dasar laut internasional (“Kawasan” sebagaimana didefinisikan dalam Konvensi), serta Perjanjian untuk implementasi ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tanggal 10 Desember 1982 yang berkaitan dengan konservasi dan pengelolaan stok ikan lintas batas dan stok ikan migrasi tinggi (Perjanjian Stok Ikan Perserikatan Bangsa-Bangsa), yang membahas konservasi dan pengelolaan stok ikan lintas batas dan stok ikan migrasi tinggi.Perjanjian BBNJ menetapkan bahwa penafsiran dan penerapannya harus selaras dan konsisten dengan Konvensi. Perjanjian ini juga menjamin bahwa ketentuan di dalamnya tidak akan mengurangi hak, yurisdiksi, maupun kewajiban Negara-negara di bawah Konvensi, termasuk yang berkaitan dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen, baik di dalam maupun di luar batas 200 mil laut.Seluruh negara dan organisasi integrasi ekonomi regional dapat menjadi pihak dalam Perjanjian BBNJ, terlepas dari apakah mereka sudah bergabung dalam Konvensi atau belum. Perjanjian ini juga menegaskan bahwa status hukum negara-negara yang bukan merupakan pihak dalam Konvensi tidak akan terpengaruh oleh adanya Perjanjian ini.Mengapa Perjanjian BBNJ penting?Perjanjian BBNJ menandai langkah krusial untuk menanggulangi tren kerusakan laut dan memulihkan kesehatan samudra. Hal ini sangat penting untuk mengatasi tiga krisis planet (triple planetary crisis) yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi, serta untuk mencapai berbagai target global terkait laut, termasuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 14.Sebagai perjanjian kelautan lintas sektoral komprehensif pertama dalam beberapa dekade terakhir, fokusnya pada penguatan kerja sama internasional berpotensi mendorong pendekatan yang lebih terpadu dan utuh dalam pengelolaan berbagai aktivitas di laut.Beberapa ketentuannya akan mendukung pengelolaan laut yang lebih inklusif, termasuk aturan terkait pengetahuan tradisional serta keterlibatan Masyarakat Adat dan komunitas lokal, aspek yang memperhatikan kebutuhan gender dalam pengembangan kapasitas, serta keseimbangan gender dan keterwakilan wilayah yang adil dalam susunan badan-badan yang dibentuk di bawah Perjanjian ini.Perjanjian ini akan mendorong penelitian ilmiah tentang kelautan serta memfasilitasi pengumpulan dan penyebaran data dan informasi untuk meningkatkan pengetahuan kita mengenai keanekaragaman hayati laut di wilayah-wilayah yang selama ini belum banyak dijelajahi, sekaligus mendukung langkah-langkah pelestarian dan pengelolaan yang berbasis data ilmiah.Perjanjian ini akan berkontribusi dalam mengatasi ketimpangan kemampuan untuk melaksanakan dan mengambil manfaat dari kegiatan terkait sumber daya genetik laut di wilayah di luar yurisdiksi nasional serta informasi urutan digital dari sumber daya tersebut, untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan ini dilakukan demi kepentingan semua negara dan untuk manfaat seluruh umat manusia.Perjanjian ini akan memungkinkan penerapan berbagai instrumen pengelolaan berbasis wilayah, termasuk kawasan lindung laut, di wilayah di luar yurisdiksi nasional, yang akan berkontribusi dalam melindungi dan memulihkan ekosistem serta memperkuat daya tahan terhadap berbagai tekanan, termasuk perubahan iklim, pengasaman laut, dan polusi laut.Perjanjian ini akan membantu mencegah dan meminimalkan dampak buruk terhadap lingkungan laut, termasuk melalui ketentuan-ketentuannya mengenai penilaian dampak lingkungan serta instrumen pengelolaan berbasis wilayah, termasuk kawasan lindung laut.Perjanjian ini akan mengatasi kesenjangan kapasitas dan membantu negara-negara dalam memperkuat kerja sama serta koordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan di wilayah di luar yurisdiksi nasional melalui pembangunan kapasitas dan transfer teknologi kelautan.Kapan Perjanjian ini mulai berlaku?Perjanjian ini dibuka untuk penandatanganan selama dua tahun, mulai dari 20 September 2023 hingga 20 September 2025. Selama periode tersebut, penandatanganan dapat dilakukan dengan membuat janji temu dengan Bagian Perjanjian pada Kantor Urusan Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Untuk menjadi pihak dalam perjanjian ini, negara-negara yang telah menandatangani selanjutnya harus meratifikasi, menerima, atau menyetujui Perjanjian ini sesuai dengan prosedur hukum nasional mereka masing-masing.Setelah periode penandatanganan ditutup, suatu negara atau organisasi integrasi ekonomi regional dapat menjadi pihak dalam Perjanjian melalui aksesi sesuai dengan prosedur internal mereka masing-masing. Perjanjian ini akan mulai berlaku 120 hari setelah tanggal penyerahan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau aksesi ke-60.Artikel ini awalnya diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada halaman berjudul "Tentang Perjanjian Keanekaragaman Hayati Laut di Wilayah di Luar Yurisdiksi Nasional" yang dapat diakses melalui tautan ini: https://www.un.org/bbnjagreement/en/bbnj-agreement/about-agreement
1 of 5
Publikasi
23 Desember 2025
Buletin ASSIST JP - Edisi Final 2025
Sejak 2021, Program Bersama PBB “Accelerating Sustainable Development Goals Investments in Indonesia (ASSIST)” telah mempertemukan empat badan PBB—UNEP, UNICEF, UNIDO, dan UNDP sebagai lembaga teknis utama—untuk bermitra dengan Pemerintah Indonesia dalam mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui pemanfaatan pembiayaan inovatif yang selaras dengan SDGs. Pembiayaan yang dimobilisasi dengan dukungan ASSIST telah menjangkau lebih dari 56 juta orang di Indonesia.Seiring berakhirnya program ini, Edisi Final Buletin Program Bersama ASSIST menyoroti berbagai capaian utama, tonggak penting, serta kisah-kisah dari periode 2021–2025. Mulai dari dukungan terhadap penerbitan obligasi tematik Indonesia, penguatan pengelolaan keuangan publik dan pembiayaan berbasis keagamaan, pengembangan kerangka pembiayaan berkelanjutan bagi perbankan, hingga penguatan ekosistem investasi berdampak dan mekanisme penurunan risiko—Program Bersama ASSIST telah memainkan peran penting dalam membentuk lanskap pembiayaan berkelanjutan di Indonesia.
1 of 5
Cerita
29 Juni 2026
Kenalan dengan Para Perempuan Pemimpin, dan Rasakan Sehari Menjadi Mereka!
Kamu sudah membawa perubahan di komunitasmu. Kini saatnya melihat bagaimana perubahan itu diwujudkan dari meja para pengambil keputusan.CEO for a Day adalah kesempatan istimewa bagi perempuan muda dari seluruh Indonesia untuk mendampingi (shadowing) para pemimpin perempuan inspiratif di Indonesia, mulai dari CEO dan eksekutif perusahaan hingga Kepala Badan PBB.Jika kamu berusia 18–25 tahun dan telah mengambil aksi nyata untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), baik melalui kegiatan sukarela, aksi iklim, pendidikan, kewirausahaan, pemberdayaan masyarakat, advokasi, inovasi, atau inisiatif lain yang membawa dampak positif, kami ingin mendengar kisahmu.Kirimkan video singkat tentang perjalananmu. Jika terpilih, kamu akan menghabiskan satu hari bersama seorang pemimpin perempuan, menyaksikan langsung bagaimana kepemimpinan dijalankan di balik layar, mengikuti berbagai pertemuan, mempelajari proses pengambilan keputusan penting, serta berdiskusi secara terbuka mengenai tantangan, peluang, dan makna menjadi seorang pemimpin. Kenalan dengan para perempuan pemimpin! Aparna Saxena CEO, AHANA Aparna Bhatnagar Saxena adalah seorang feminis, advokat, vegan, pegiat lingkungan, dan pembelajar sepanjang hayat. Ia merupakan pendiri AHANA, sebuah ekosistem yang menghadirkan berbagai merek artisan dan etis untuk mendorong gaya hidup konsumsi yang lebih bertanggung jawab. Ia juga menjabat sebagai CEO NOTIME TOWASTE, laboratorium desain sirkular yang mengembangkan material inovatif dari limbah guna mendukung ekonomi sirkular dan solusi desain berkelanjutan.Aparna juga merupakan salah satu pendiri Vriksh Impact Partners, perusahaan investasi dan konsultasi berbasis dampak di India yang mendukung bisnis tahap awal, khususnya usaha yang dipimpin perempuan dan berbasis nabati. Selain itu, ia mendampingi berbagai perusahaan di India dalam menyusun dan menerapkan strategi Environmental, Social, and Governance (ESG).Sebagai Indonesia Lead untuk Asia Start-up Network, Aparna berperan membangun ekosistem yang mendukung para wirausaha dan pelaku bisnis di kawasan ASEAN. Ia aktif menjadi mentor bagi pendiri startup perempuan dan wirausaha berdampak sosial di Asia Pasifik dalam bidang kepemimpinan, pengelolaan usaha, ESG, serta membangun ketahanan dalam menghadapi berbagai tantangan.Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang logistik, e-commerce, dan bisnis berdampak, Aparna pernah tinggal di empat negara di Asia dan memiliki pemahaman mendalam tentang budaya, pasar, serta ekosistem kewirausahaan di kawasan ini.Aparna merupakan lulusan Teknik Mesin dan meraih gelar MBA di bidang Manufaktur dan Operasi. Atas kiprahnya, ia telah menerima berbagai penghargaan, termasuk UN Women WEPs Awards dan Don Norman Design Award. Donna Priadi Managing Director, AmCham Donna Priadi adalah profesional Public Affairs berpengalaman dengan lebih dari 30 tahun kiprah di bidang kebijakan publik, hubungan pemerintah, komunikasi strategis, dan manajemen proyek. Sebagai mantan Country Director Indonesia di Vriens & Partners serta Director of Corporate & Government Affairs di General Electric (GE) Indonesia, ia memimpin strategi regulasi, advokasi, dan keterlibatan pemangku kepentingan di berbagai sektor industri.Sebelumnya, Donna juga memegang posisi kepemimpinan di BP, Pertamina Hulu Energi, dan GE, dengan mengintegrasikan hubungan pemerintah, hubungan masyarakat, serta advokasi kebijakan untuk menyelaraskan tujuan bisnis dengan dinamika regulasi yang kompleks.Di luar karier profesionalnya, Donna mendirikan KIND Denim, sebuah usaha fesyen berkelanjutan yang mengangkat produk denim ramah lingkungan sekaligus mempromosikan karya pengrajin Indonesia. Ia juga aktif mendukung pemberdayaan perempuan melalui berbagai organisasi yang berfokus pada pengembangan kepemimpinan perempuan.Donna meraih gelar Sarjana Arsitektur dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan gelar MBA dengan predikat kehormatan dari University of San Francisco. Atas kontribusinya, ia menerima berbagai penghargaan, termasuk GE Global Pinnacle Award dan Asia Pacific Communications Award.Selain berkarier di dunia profesional, Donna juga merupakan atlet ketahanan (endurance athlete). Ia telah menyelesaikan enam ajang World Marathon Majors serta triathlon Ironman 70.3. Semangatnya dalam kepemimpinan, kolaborasi, dan menciptakan dampak positif terus menginspirasi serta menjembatani dunia industri, kebijakan publik, dan masyarakat. Elim SritabaChief Sustainability Officer, APP Group Elim Sritaba adalah Chief Sustainability Officer di APP Group, salah satu perusahaan global terkemuka di bidang kehutanan, pulp, dan kertas. Sejak 2013, ia memimpin implementasi Forest Conservation Policy (FCP) di Sinar Mas Forestry. Sebelumnya, sebagai Director of Strategic Corporate Relations & Human Resources di Sinar Mas Forestry, ia bertanggung jawab atas strategi komunikasi, hubungan dengan pemerintah, serta pengelolaan keberlanjutan di tiga divisi utama perusahaan.Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang keuangan, kehutanan, manajemen rantai pasok, dan strategi bisnis, Elim aktif berperan di berbagai dewan dan komite strategis. Selain menjadi anggota dewan Indonesia Global Compact Network (IGCN), ia juga mendukung inisiatif G20 EMPOWER dalam mendorong pemberdayaan perempuan dan kesempatan yang setara.Baru-baru ini, Elim ditunjuk sebagai Wakil Ketua Bidang Tata Kelola Keberlanjutan dan Bisnis Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia untuk periode 2024–2029. Ia juga berkontribusi di berbagai badan penasihat dan eksekutif, termasuk ASEAN Investment Framework Advisory Committee, Komite SDGs APINDO, Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD), serta Advisory Board ASEAN Innovation Business Platform. Irma Fitria NasutionCEO, Bee Well Indonesia Irma Fitria Nasution adalah CEO Bee Well Indonesia yang memiliki keahlian di bidang manajemen ekonomi, kepemimpinan eksekutif, dan pengembangan produk yang berdampak. Berbekal semangat besar terhadap pendidikan, keberlanjutan, dan kesehatan mental, Irma saat ini sedang menempuh program doktor di bidang Manajemen untuk mengembangkan model organisasi yang inovatif dan dapat diterapkan dalam skala luas.Misi utamanya adalah mengintegrasikan ketahanan (resilience), pendidikan STEM (Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika), serta praktik berkelanjutan ke dalam ekosistem sekolah di seluruh Indonesia. Seluruh inisiatif tersebut dirancang agar sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), sehingga mampu menciptakan dampak positif yang nyata bagi generasi mendatang. Emmeline HambaliDirector of Shared Service, Dynapack Asia Emmeline Hambali adalah seorang pemimpin di tingkat dewan dan eksekutif dengan pengalaman lebih dari dua dekade di Dynapack Asia, perusahaan kemasan plastik kaku yang beroperasi di berbagai negara di Asia. Ia memimpin berbagai fungsi strategis perusahaan, meliputi Sumber Daya Manusia, Rantai Pasok, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Teknologi Informasi, serta tata kelola Keberlanjutan dan ESG (Environmental, Social, and Governance).Dengan pengalaman dalam tata kelola perusahaan, transformasi bisnis, dan kepemimpinan lintas fungsi, Emmeline berperan penting dalam memperkuat pengembangan sumber daya manusia, sistem organisasi, ketahanan rantai pasok, serta tata kelola perusahaan di kawasan Asia Pasifik. Kepemimpinannya berfokus pada peningkatan keunggulan operasional, penerapan praktik bisnis berkelanjutan, dan penciptaan nilai jangka panjang bagi perusahaan serta para pemangku kepentingan. Indri Pramitaswari (Mita) Guritno Senior Partner, HHP Law Firm Indri Pramitaswari (“Mita”) Guritno merupakan pakar di bidang pembiayaan proyek, restrukturisasi utang, pembiayaan terstruktur, dan transaksi perbankan. Dengan pengalaman lebih dari 30 tahun, ia telah mendampingi berbagai pihak, baik debitur maupun kreditur, dalam berbagai skema pembiayaan, termasuk pembiayaan proyek, properti, akuisisi, perdagangan, hingga keuangan syariah.Mita memiliki pengalaman luas dalam menangani transaksi lintas negara yang melibatkan berbagai yurisdiksi, mencakup sektor perbankan, pasar modal, pertambangan, properti, sumber daya alam, dan hukum korporasi. Selama kariernya, ia memimpin berbagai transaksi strategis dan dikenal sebagai salah satu pengacara terkemuka di bidang perbankan dan keuangan di Indonesia.Di luar profesinya sebagai praktisi hukum, Mita aktif di berbagai organisasi. Ia menjabat sebagai Vice President for Governance Partnership and Policy Advocacy di UN Global Compact Network Indonesia (IGCN). Pada 2021, ia juga dipercaya sebagai Indonesian Advocate for G20 EMPOWER, aliansi sektor swasta yang mendorong pemberdayaan ekonomi dan kepemimpinan perempuan.Atas kiprahnya, Mita secara konsisten masuk dalam jajaran pengacara terbaik versi Chambers, The Legal 500, IFLR1000, Asia Business Law Journal, dan berbagai publikasi hukum internasional lainnya. Penghargaan terbarunya antara lain Band 1 untuk Banking & Finance versi Chambers Asia (2017–2026), Leading Individual for Banking & Finance versi The Legal 500, serta masuk dalam The 200 Club: Indonesia’s Most Influential Lawyers versi Hukumonline (2025–2026). Juliana CenPresident Director, HP Indonesia Juliana Cen adalah President Director HP Indonesia. Sebagai pemimpin di industri teknologi dengan pengalaman lebih dari dua dekade, ia telah mendorong pertumbuhan bisnis dan inovasi di berbagai perusahaan teknologi.Di HP Indonesia, Juliana memimpin seluruh lini bisnis serta bertanggung jawab mengadaptasi inovasi global HP agar sesuai dengan kebutuhan pasar Indonesia. Ia juga berperan penting dalam menyusun strategi pemasaran, memperkuat posisi perusahaan, serta mengintegrasikan bisnis perangkat cetak, komputer pribadi, layanan, dan solusi HP.Sebelum bergabung dengan HP, Juliana memegang berbagai posisi kepemimpinan di ASUS dan Microsoft. Di ASUS, ia berhasil mengembangkan bisnis notebook konsumen hingga meraih lebih dari separuh pangsa pasar. Sementara di Microsoft, ia membangun dan mengembangkan bisnis layanan cloud untuk segmen usaha kecil dan menengah (UKM), sekaligus meningkatkan pendapatan mitra bisnis secara signifikan.Sepanjang kariernya, Juliana telah membimbing berbagai perusahaan integrator sistem dalam membangun kemitraan solusi bernilai tinggi dan menciptakan ekosistem bisnis yang berkelanjutan. Gaya kepemimpinannya berlandaskan visi strategis, eksekusi yang kuat, serta komitmen untuk memberdayakan orang lain melalui keteladanan, pembinaan, dan kepedulian.Juliana juga dikenal sebagai pendukung inklusivitas, hak penyandang disabilitas, dan pemberdayaan perempuan. Sebagai individu dengan Asperger Syndrome dan ibu dari anak kembar dengan autisme, ia memegang prinsip hidup: "Jika tidak ada pintu yang terbuka untuk kita, mari kita bangun pintu kita sendiri." Simrin SinghDirector, Kantor Perwakilan ILO di Indonesia dan Timor-Leste Simrin Singh ditunjuk sebagai Direktur Kantor Perwakilan ILO di Indonesia dan Timor-Leste yang baru pada bulan Februari 2024. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Direktur Kantor Perwakilan ILO untuk Sri Lanka dan Maladewa selama enam tahun dari 2017 hingga 2023. Sebelumnya, Singh telah bekerja di ILO sejak tahun 2000 di Tanzania, Jenewa, Asia Selatan, dan Kantor Regional untuk Asia dan Pasifik. Singh meraih gelar Sarjana Antropologi dan Sosiologi dari Connecticut College di Amerika Serikat dan gelar Master di bidang Studi Pembangunan Internasional dari George Washington University, Amerika Serikat. Verlyana HitipeuwCEO & Chief Consultant, Kiroyan Partners Verlyana "Veve" Hitipeuw adalah CEO & Chief Consultant Kiroyan Partners, salah satu perusahaan konsultan komunikasi strategis dan urusan publik terkemuka di Indonesia, sekaligus Managing Partner KREAB Indonesia.Dengan pengalaman luas di bidang komunikasi strategis, urusan publik, keterlibatan pemangku kepentingan, dan pengelolaan reputasi perusahaan, Veve telah mendampingi berbagai perusahaan dan organisasi dari beragam sektor. Ia mengawali kariernya di bidang pengembangan media bersama Friedrich-Ebert-Stiftung, kemudian memperluas pengalaman internasionalnya di Deutsche Welle, Jerman. Veve bergabung dengan Kiroyan Partners pada 2014. Setelah memegang berbagai posisi kepemimpinan di sektor korporasi dan konsultan, ia dipercaya menjadi CEO Kiroyan Partners pada 2020.Sejak 2017, Veve juga mengajar di Swiss German University, dengan mata kuliah manajemen reputasi, komunikasi strategis, dan public speaking. Ia meraih gelar sarjana dari Universitas Indonesia serta gelar magister di bidang International Media Studies di Jerman melalui beasiswa DAAD dan Deutsche Welle Academy.Di luar perannya sebagai konsultan, Veve menjabat sebagai Co-Chair Business Integrity Committee di ICC Indonesia dan pernah menjadi Indonesia G20 EMPOWER Advocate. Ia dikenal sebagai pendukung kuat praktik bisnis yang berintegritas, keberlanjutan, dan kepemimpinan perempuan. Nurmaria Sarosa Founder, PT Selaras Logistik Indonesia Dengan pengalaman lebih dari dua dekade di bidang transportasi, logistik, dan rantai pasok, Nurmaria Sarosa dikenal sebagai pemimpin yang mampu membangun tim berkinerja tinggi, membimbing para profesional, serta mendorong budaya belajar sepanjang hayat. Sebagai Ketua Women in Logistics and Transport (WiLAT) Indonesia, yang kini memasuki masa jabatan keduanya, ia berkomitmen memperkuat kepemimpinan perempuan dan memberdayakan generasi baru profesional di industri logistik dan transportasi.Ia juga merupakan pembicara berpengalaman yang telah mengisi berbagai konferensi, seminar, lokakarya, dan pelatihan di tingkat nasional maupun internasional. Atas kontribusinya, ia menerima penghargaan Most Outstanding Women in Financial Sector and State-Owned Enterprise dari Infobank Magazine.Selain aktif di dunia profesional, ia juga menulis buku Angin Perubahan: Catatan Kecil Tentang Pemberdayaan Perempuan Menuju Kesetaraan, yang mencerminkan komitmennya terhadap kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Ia juga menulis salah satu bab berjudul Saya Bukan Siapa-Siapa dalam buku karya 28 perempuan Indonesia di sektor logistik dan transportasi, yang mengisahkan perjalanannya dari awal yang sederhana hingga menjadi pemimpin di bidangnya. Gita Sabharwal Kepala Perwakilan PBB di Indonesia Gita Sabharwal dari India ditunjuk sebagai Kepala Perwakilan PBB di Indonesia dengan persetujuan dari Pemerintah Indonesia. Beliau memimpin 27 lembaga PBB di bawah Tim Negara PBB untuk mempercepat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui kemitraan dengan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Ibu Sabharwal memiliki pengalaman hampir 30 tahun dalam pembangunan yang mendukung transisi iklim, perdamaian yang berkelanjutan, tata kelola pemerintahan, dan kebijakan sosial, serta memanfaatkan teknologi digital dan data untuk mempercepat pencapaian SDG.
Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Kepala Perwakilan PBB di Thailand dan sebagai Penasihat Pembangunan Perdamaian dan Pembangunan di Perserikatan Bangsa-Bangsa di Sri Lanka. Sebelum bergabung dengan PBB, Ibu Sabharwal adalah Wakil Perwakilan The Asia Foundation untuk Maladewa dan Sri Lanka dan pernah menjabat sebagai Penasihat Kemiskinan dan Kebijakan untuk Departemen Pembangunan Internasional Inggris (DFID) di India dan Viet Nam.
Gita Sabharwal meraih gelar Master di bidang Manajemen Pembangunan dari University of Wales, Inggris. Ulziisuren JamsranPerwakilan UN Women di Indonesia Ulziisuren Jamsran mulai menjabat sebagai Perwakilan UN Women di Republik Indonesia dan penghubung untuk ASEAN sejak awal Januari. Sebelumnya, ia pernah bertugas sebagai Perwakilan di Republik Kirgizstan (juga mencakup Tajikistan dan Uzbekistan), Perwakilan Khusus di Palestina, serta Perwakilan di Moldova yang juga mencakup Ukraina sebagai kantor program.
Sebagai profesional pembangunan asal Mongolia yang berpengalaman, Ulziisuren memiliki 30 tahun pengalaman praktis yang luas. Selama 25 tahun di antaranya, ia telah memimpin program-program strategis dan inovatif, mengembangkan kemitraan, serta memegang peran kepemimpinan di tingkat internasional, khususnya dalam bidang pengentasan kemiskinan, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan (GEWE).
Ia pernah bekerja di UNDP, UNIFEM, dan UN Women, serta pernah menjabat di Pemerintah Mongolia. Ulziisuren juga telah mendukung tim PBB di Azerbaijan, Armenia, Sudan Selatan, dan Sri Lanka melalui berbagai misi jangka pendek.
Ulziisuren adalah alumnus dari HEC Paris, University of Oxford, dan Universitas Negeri Mongolia, dengan latar belakang di bidang Kepemimpinan Adaptif dan Ekonomi. Ia fasih berbahasa Inggris dan Rusia, serta telah menikah dan memiliki dua anak. Maki Katsuno-Hayashikawa Direktur, Kantor Regional Multisektoral UNESCO di Jakarta, dan Perwakilan UNESCO untuk Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, dan Timor Leste Maki Katsuno-Hayashikawa memiliki pengalaman hampir 30 tahun di UNESCO, UNICEF, dan JICA, baik di tingkat global, regional, maupun negara. Beliau menjabat sebagai Direktur Kantor Regional Multisektoral UNESCO di Jakarta, dan Perwakilan UNESCO untuk Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, dan Timor Leste pada bulan Juli 2023.Sebelum penugasannya saat ini, ia menjabat sebagai Direktur Divisi Pendidikan 2030 di Kantor Pusat UNESCO yang mengawasi program-program global UNESCO untuk Pendidikan Gender dan Inklusif, Pendidikan Tinggi, Pendidikan dalam Situasi Darurat, dan memimpin mekanisme koordinasi SDG4 global. Selain itu, selama tahun 2022, beliau menjabat sebagai Sekretaris Eksekutif Sekretariat untuk Konferensi Tingkat Tinggi Transformasi Pendidikan yang diselenggarakan oleh Sekretaris Jenderal PBB pada bulan September 2022. Maki meraih gelar Master di bidang Perencanaan Pendidikan dari Institute of Education, University College London, dan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dari South Australia University; serta gelar Sarjana di bidang Hubungan Internasional dari London School of Economics and Political Science. Adriani WahjantoOfficer-in-Charge, UNHCR Indonesia Adriani Wahjanto saat ini menjabat sebagai Officer-in-Charge di Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi (UNHCR) Indonesia sejak 16 Februari 2026. Dalam perannya, ia memimpin upaya UNHCR di Indonesia untuk melindungi pengungsi, pencari suaka, dan individu tanpa kewarganegaraan, dengan bekerja sama erat bersama Pemerintah Indonesia, mitra kemanusiaan, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal. Adriani memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun bersama UNHCR di berbagai negara di Asia dan Afrika, dengan keahlian dalam penguatan sistem suaka nasional, perlindungan berbasis masyarakat, penanganan situasi pengungsian darurat, serta upaya mengatasi masalah tanpa kewarganegaraan.Sebelumnya, Adriani menjabat sebagai Deputy Representative (Protection) UNHCR di Tiongkok dan Deputy Representative (ad interim) di Myanmar, setelah sebelumnya menjadi Senior Protection Officer di Yangon. Ia juga memimpin program perlindungan berbasis masyarakat sebagai Senior Protection Officer di Cox’s Bazar, Bangladesh, serta pernah bertugas sebagai Protection Officer di Tajikistan, Thailand, dan Republik Demokratik Kongo. Kariernya di UNHCR dimulai sebagai Eligibility Officer di Malaysia dan Kamboja, dengan fokus pada proses penentuan status pengungsi.Adriani meraih gelar Sarjana Hukum dari University College London dan merupakan anggota Malaysian Bar. Indra DuivenvoordeManaging Director, PT Boeing Indonesia Indra Duivenvoorde menjabat sebagai Managing Director Boeing Indonesia yang berbasis di Jakarta. Ia memimpin operasional Boeing di Indonesia, termasuk strategi pertumbuhan, hubungan dengan pemerintah, pengembangan bisnis, kemitraan industri, serta keterlibatan dengan masyarakat. Ia juga bertanggung jawab memperkuat kehadiran Boeing di Indonesia sekaligus mendukung berbagai fungsi global perusahaan.Sebelum menduduki posisi ini, Indra memegang berbagai peran di bidang pengembangan bisnis, penjualan, kemitraan strategis internasional, dan pelaksanaan program pada divisi manufaktur serta layanan Boeing, baik untuk sektor penerbangan komersial maupun pertahanan.Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun, Indra memiliki keahlian luas dalam penjualan pesawat, layanan, dan pelatihan, termasuk Foreign Military Sales (FMS) dan Direct Commercial Sales (DCS). Ia juga berpengalaman memimpin program berskala besar, mengelola profit dan rugi (P&L), menyusun strategi partisipasi industri, serta membangun kemitraan dengan pelanggan dan pelaku industri di berbagai negara.Sebelum kembali ke Indonesia, Indra menjabat sebagai Senior Director untuk kawasan Eropa, Kanada, dan Amerika Latin di Boeing Global Services, serta Director of Sales di Boeing Commercial Airplanes yang membawahi wilayah Eropa Tengah, Spanyol, dan Portugal.Indra meraih gelar Bachelor of Science (BSc) dalam European Studies dari University of The Hague, Belanda, serta Executive MBA dari Erasmus University Rotterdam.
Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Kepala Perwakilan PBB di Thailand dan sebagai Penasihat Pembangunan Perdamaian dan Pembangunan di Perserikatan Bangsa-Bangsa di Sri Lanka. Sebelum bergabung dengan PBB, Ibu Sabharwal adalah Wakil Perwakilan The Asia Foundation untuk Maladewa dan Sri Lanka dan pernah menjabat sebagai Penasihat Kemiskinan dan Kebijakan untuk Departemen Pembangunan Internasional Inggris (DFID) di India dan Viet Nam.
Gita Sabharwal meraih gelar Master di bidang Manajemen Pembangunan dari University of Wales, Inggris. Ulziisuren JamsranPerwakilan UN Women di Indonesia Ulziisuren Jamsran mulai menjabat sebagai Perwakilan UN Women di Republik Indonesia dan penghubung untuk ASEAN sejak awal Januari. Sebelumnya, ia pernah bertugas sebagai Perwakilan di Republik Kirgizstan (juga mencakup Tajikistan dan Uzbekistan), Perwakilan Khusus di Palestina, serta Perwakilan di Moldova yang juga mencakup Ukraina sebagai kantor program.
Sebagai profesional pembangunan asal Mongolia yang berpengalaman, Ulziisuren memiliki 30 tahun pengalaman praktis yang luas. Selama 25 tahun di antaranya, ia telah memimpin program-program strategis dan inovatif, mengembangkan kemitraan, serta memegang peran kepemimpinan di tingkat internasional, khususnya dalam bidang pengentasan kemiskinan, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan (GEWE).
Ia pernah bekerja di UNDP, UNIFEM, dan UN Women, serta pernah menjabat di Pemerintah Mongolia. Ulziisuren juga telah mendukung tim PBB di Azerbaijan, Armenia, Sudan Selatan, dan Sri Lanka melalui berbagai misi jangka pendek.
Ulziisuren adalah alumnus dari HEC Paris, University of Oxford, dan Universitas Negeri Mongolia, dengan latar belakang di bidang Kepemimpinan Adaptif dan Ekonomi. Ia fasih berbahasa Inggris dan Rusia, serta telah menikah dan memiliki dua anak. Maki Katsuno-Hayashikawa Direktur, Kantor Regional Multisektoral UNESCO di Jakarta, dan Perwakilan UNESCO untuk Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, dan Timor Leste Maki Katsuno-Hayashikawa memiliki pengalaman hampir 30 tahun di UNESCO, UNICEF, dan JICA, baik di tingkat global, regional, maupun negara. Beliau menjabat sebagai Direktur Kantor Regional Multisektoral UNESCO di Jakarta, dan Perwakilan UNESCO untuk Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, dan Timor Leste pada bulan Juli 2023.Sebelum penugasannya saat ini, ia menjabat sebagai Direktur Divisi Pendidikan 2030 di Kantor Pusat UNESCO yang mengawasi program-program global UNESCO untuk Pendidikan Gender dan Inklusif, Pendidikan Tinggi, Pendidikan dalam Situasi Darurat, dan memimpin mekanisme koordinasi SDG4 global. Selain itu, selama tahun 2022, beliau menjabat sebagai Sekretaris Eksekutif Sekretariat untuk Konferensi Tingkat Tinggi Transformasi Pendidikan yang diselenggarakan oleh Sekretaris Jenderal PBB pada bulan September 2022. Maki meraih gelar Master di bidang Perencanaan Pendidikan dari Institute of Education, University College London, dan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dari South Australia University; serta gelar Sarjana di bidang Hubungan Internasional dari London School of Economics and Political Science. Adriani WahjantoOfficer-in-Charge, UNHCR Indonesia Adriani Wahjanto saat ini menjabat sebagai Officer-in-Charge di Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi (UNHCR) Indonesia sejak 16 Februari 2026. Dalam perannya, ia memimpin upaya UNHCR di Indonesia untuk melindungi pengungsi, pencari suaka, dan individu tanpa kewarganegaraan, dengan bekerja sama erat bersama Pemerintah Indonesia, mitra kemanusiaan, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal. Adriani memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun bersama UNHCR di berbagai negara di Asia dan Afrika, dengan keahlian dalam penguatan sistem suaka nasional, perlindungan berbasis masyarakat, penanganan situasi pengungsian darurat, serta upaya mengatasi masalah tanpa kewarganegaraan.Sebelumnya, Adriani menjabat sebagai Deputy Representative (Protection) UNHCR di Tiongkok dan Deputy Representative (ad interim) di Myanmar, setelah sebelumnya menjadi Senior Protection Officer di Yangon. Ia juga memimpin program perlindungan berbasis masyarakat sebagai Senior Protection Officer di Cox’s Bazar, Bangladesh, serta pernah bertugas sebagai Protection Officer di Tajikistan, Thailand, dan Republik Demokratik Kongo. Kariernya di UNHCR dimulai sebagai Eligibility Officer di Malaysia dan Kamboja, dengan fokus pada proses penentuan status pengungsi.Adriani meraih gelar Sarjana Hukum dari University College London dan merupakan anggota Malaysian Bar. Indra DuivenvoordeManaging Director, PT Boeing Indonesia Indra Duivenvoorde menjabat sebagai Managing Director Boeing Indonesia yang berbasis di Jakarta. Ia memimpin operasional Boeing di Indonesia, termasuk strategi pertumbuhan, hubungan dengan pemerintah, pengembangan bisnis, kemitraan industri, serta keterlibatan dengan masyarakat. Ia juga bertanggung jawab memperkuat kehadiran Boeing di Indonesia sekaligus mendukung berbagai fungsi global perusahaan.Sebelum menduduki posisi ini, Indra memegang berbagai peran di bidang pengembangan bisnis, penjualan, kemitraan strategis internasional, dan pelaksanaan program pada divisi manufaktur serta layanan Boeing, baik untuk sektor penerbangan komersial maupun pertahanan.Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun, Indra memiliki keahlian luas dalam penjualan pesawat, layanan, dan pelatihan, termasuk Foreign Military Sales (FMS) dan Direct Commercial Sales (DCS). Ia juga berpengalaman memimpin program berskala besar, mengelola profit dan rugi (P&L), menyusun strategi partisipasi industri, serta membangun kemitraan dengan pelanggan dan pelaku industri di berbagai negara.Sebelum kembali ke Indonesia, Indra menjabat sebagai Senior Director untuk kawasan Eropa, Kanada, dan Amerika Latin di Boeing Global Services, serta Director of Sales di Boeing Commercial Airplanes yang membawahi wilayah Eropa Tengah, Spanyol, dan Portugal.Indra meraih gelar Bachelor of Science (BSc) dalam European Studies dari University of The Hague, Belanda, serta Executive MBA dari Erasmus University Rotterdam.
1 of 5
Cerita
22 Juni 2026
Meningkatkan Ketahanan Energi: 8 Cara Indonesia Bermitra dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Di tengah volatilitas pasar energi global yang terus berlanjut, Indonesia mempercepat upaya untuk memperkuat ketahanan energinya, memastikan pasokan energi yang andal, terjangkau, dan tangguh bagi rumah tangga, dunia usaha, serta layanan-layanan penting. Selama bertahun-tahun, berbagai badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah bermitra dengan Pemerintah Indonesia dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk membantu mendiversifikasi sumber energi nasional, meningkatkan efisiensi energi, dan memperkuat ketahanan sistem energi. Selain mendukung transisi hijau dan mengurangi emisi gas rumah kaca, upaya ini juga secara langsung memperkuat kemampuan Indonesia dalam menghadapi guncangan global.Berikut delapan cara PBB bermitra dengan Indonesia untuk membangun sistem energi yang lebih aman dan siap menghadapi masa depan.1. Memperkuat jaringan listrik untuk mengintegrasikan lebih banyak energi terbarukanUntuk membuat sistem kelistrikan Indonesia lebih tangguh, PLN memimpin upaya besar untuk memodernisasi jaringan listrik nasional. Kantor Layanan Proyek PBB (UNOPS) berkontribusi dalam pengembangan pusat kendali pintar (smart control centre)yang baru, serta memberikan masukan terkait standar penyimpanan energi berbasis baterai di tingkat nasional. PLN dan UNOPS telah mengidentifikasi potensi energi surya lebih dari 2 GW yang dapat diintegrasikan ke dalam jaringan listrik. Peningkatan ini mendukung prioritas operasional PLN dalam menstabilkan sistem kelistrikan, mengurangi gangguan listrik, dan melindungi Indonesia dari fluktuasi harga bahan bakar fosil di pasar global. 2. Meningkatkan efisiensi energi nasionalMenggunakan energi secara lebih efisien merupakan salah satu faktor penting dalam memperkuat ketahanan energi. Untuk mendukung upaya yang dipimpin pemerintah dan PLN, UNOPS bersama para mitra melakukan audit efisiensi energi dan mendorong penyelarasan kebijakan melalui Just Energy Transition Partnership (JETP). Langkah ini membantu mengoptimalkan penggunaan listrik sehingga menurunkan permintaan energi secara keseluruhan di jaringan listrik, yang pada akhirnya memastikan pasokan energi yang lebih stabil dan terjangkau.3. Membuat industri Indonesia lebih hemat energiMeningkatkan efisiensi energi dalam proses produksi industri menjadi salah satu fokus dalam rencana energi nasional. Organisasi Pengembangan Industri PBB (UNIDO) bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk mengurangi kebutuhan energi nasional di sektor-sektor industri yang paling banyak menggunakan energi. Di sektor pupuk, penerapan langkah-langkah Resource Efficient and Cleaner Production (RECP) yang didukung UNIDO memungkinkan perusahaan-perusahaan peserta menghindari emisi setara 328.000 ton CO₂ per tahun, sekaligus menghasilkan penghematan biaya yang signifikan dan meningkatkan daya saing.Secara paralel, UNIDO mendukung Kementerian Perindustrian dalam pengembangan kawasan industri ramah lingkungan, termasuk dalam perencanaan kawasan, efisiensi energi, pemanfaatan energi terbarukan, daur ulang air limbah, pengelolaan sampah padat, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk efisiensi penggunaan sumber daya. Upaya-upaya ini mengurangi tekanan terhadap pasokan energi Indonesia, memperkuat ketahanan, dan mendukung keamanan energi jangka panjang.Sementara itu, inisiatif UNOPS membantu meningkatkan ketahanan industri berat melalui pembangkit energi terbarukan di luar jaringan listrik (off-grid). Program ini mendukung pemerintah dalam merancang langkah-langkah transisi menuju energi yang lebih bersih bagi industri logam dan pertambangan. Hal ini juga membantu menjaga daya saing ekspor Indonesia di tengah penerapan tarif karbon lintas batas internasional.4. Memobilisasi pembiayaan SDGs untuk mendanai transisi energiRencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 menetapkan target penambahan kapasitas energi terbarukan sebesar 42,6 GW pada tahun 2034. Untuk mencapainya, dibutuhkan investasi sekitar 183–188 miliar dolar AS. Pemerintah Indonesia berupaya membuka akses pembiayaan skala besar untuk energi terbarukan dan ketahanan jaringan listrik melalui instrumen seperti obligasi SDGs, obligasi hijau (green bonds), pembiayaan campuran (blended finance), serta instrumen investasi berbasis peningkatan kredit (credit-enhanced investment tools), dengan dukungan dari PBB. Program Pembangunan PBB (UNDP) bermitra dengan pemerintah untuk mengembangkan mekanisme pembiayaan campuran yang mampu memobilisasi berbagai sumber pendanaan, mengurangi ketergantungan pada pasar bahan bakar fosil yang fluktuatif, serta memperluas pasokan energi bersih.5. Mendukung perencanaan tenaga kerja dan perlindungan sosial dalam diversifikasi energiKetahanan energi jangka panjang bergantung pada diversifikasi energi dan proses transisi yang stabil serta terkelola dengan baik. Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) membantu sejumlah wilayah di Indonesia mewujudkan transisi energi yang adil melalui pembentukan platform konsultasi yang inklusif, identifikasi sektor ekonomi potensial untuk penciptaan lapangan kerja dan keterampilan baru, serta perlindungan pekerja terdampak melalui program peningkatan keterampilan (upskilling dan reskilling) dan perlindungan ketenagakerjaan.Langkah ini membantu mencegah gejolak akibat perpindahan tenaga kerja, menjaga stabilitas daerah, dan memastikan perubahan di sektor energi mendukung ketahanan nasional.Dengan fokus pada aspek manusia dan kelembagaan dalam peningkatan penggunaan energi terbarukan, UNOPS mendukung integrasi prinsip transisi yang adil ke dalam JETP. UNOPS juga mendanai program pengembangan tenaga kerja khusus untuk mempersiapkan pekerja memasuki ekonomi hijau. 6. Menghijaukan ekonomi biru Indonesia dengan teknologi energi bersihTeknologi bersih membantu menurunkan emisi sekaligus melindungi masyarakat pesisir dari fluktuasi harga bahan bakar. Melalui penggunaan mesin perahu listrik tenaga surya, kotak pendingin ramah lingkungan, dan fasilitas rantai dingin yang lebih baik, UNDP membantu lebih dari 2.400 nelayan skala kecil mengurangi biaya bahan bakar dan menstabilkan mata pencaharian mereka. Para nelayan juga mendapatkan pelatihan untuk menggunakan, mengelola, dan merawat teknologi tersebut sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.7. Membangun masyarakat yang tangguh terhadap perubahan iklim dengan teknologi rendah emisiMasyarakat yang tangguh terhadap perubahan iklim lebih siap menghadapi cuaca ekstrem, sehingga risiko terhadap infrastruktur energi dan keberlanjutan pasokan energi dapat dikurangi.UNDP membantu memasang solar mini-grid berkapasitas 1,1 MW di 22 desa terpencil, yang menyediakan listrik andal bagi 3.450 rumah tangga dan 22 fasilitas publik. Melalui program ini, biaya energi masyarakat turun hingga 40 persen, sementara emisi berkurang sebesar 1.800 ton CO₂ per tahun. Operator lokal, hampir separuhnya perempuan, dilatih untuk mengelola dan memelihara sistem tersebut, sehingga meningkatkan keandalan pasokan energi jangka panjang di wilayah yang jauh dari jaringan listrik nasional.Secara paralel, Program Kampung Iklim dari Kementerian Lingkungan Hidup yang didukung UNOPS telah menjangkau 285.000 warga di Sumatra Selatan. Masyarakat mendapatkan pelatihan mengenai energi terbarukan, teknologi rendah emisi, dan solusi ekonomi sirkular.8. Memberdayakan perempuan dan kelompok rentan untuk mengadopsi solusi energi bersihMembantu perempuan agar dapat berpartisipasi dalam transisi energi hijau merupakan salah satu tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Badan PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women) dan Badan PBB untuk Lingkungan Hidup (UNEP) telah mendukung lebih dari 400 pemimpin komunitas dan wirausahawan perempuan dalam mengadopsi teknologi ramah iklim, seperti pengeringan tenaga surya, biogas untuk memasak, dan pompa air tenaga surya. Upaya-upaya ini menempatkan perempuan sebagai agen perubahan dalam mitigasi dan adaptasi iklim. Ketahanan energi untuk mendukung SDGs“Mulai dari modernisasi jaringan listrik hingga efisiensi industri, dari pembiayaan transisi energi hingga sistem tenaga surya berbasis masyarakat, PBB bermitra dengan Pemerintah Indonesia untuk mendukung upaya luar biasa dalam memperkuat ketahanan energi nasional,” ujar Gita Sabharwal, Kepala Perwakilan PBB di Indonesia. “Inisiatif-inisiatif ini mengurangi ketergantungan pada pasar energi global yang bergejolak, meningkatkan keandalan pasokan energi, dan memastikan bahwa masyarakat, mulai dari pusat-pusat industri besar hingga desa-desa terpencil, ikut berkontribusi dalam membangun masa depan yang lebih tangguh.”
1 of 5
Cerita
26 Mei 2026
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan PBB Dukung Pelaku Usaha Lokal Menjadi Pemasok Global
Mulai dari produk makanan dan jasa logistik, hingga teknologi digital dan layanan konsultasi, peluang bagi pelaku usaha Indonesia untuk menembus pasar pengadaan global kini berkembang sangat pesat. Meskipun banyak perusahaan Indonesia yang sebenarnya sudah memenuhi syarat untuk menjadi pemasok resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kontribusi mereka saat ini baru mencapai 0,7% dari total pengadaan global melalui platform United Nations Global Marketplace (UNGM).Untuk meningkatkan persentase tersebut dan mendukung para calon pemasok potensial, pemerintah Indonesia—dengan dukungan dari PBB di Indonesia—menyelenggarakan seminar International Procurement Connect di Jakarta pada awal bulan ini. Hampir 100 pelaku usaha berpartisipasi dalam acara ini.Sebagai bagian dari langkah strategis Indonesia untuk memperkuat ekosistem pengadaan barang dan jasa publik yang inklusif serta berdaya saing global, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyelenggarakan sebuah seminar untuk mendukung para pelaku usaha lokal agar mampu bersaing di kancah internasional dan memperluas peran mereka dalam jaringan pengadaan global. Inisiatif ini sejalan dengan reformasi pengadaan publik yang sedang dilakukan oleh LKPP, seperti percepatan digitalisasi, peningkatan transparansi (keterbukaan), dan pembukaan kesempatan yang lebih luas untuk para pelaku usaha.Bagi banyak peserta, seminar ini memberikan manfaat yang sangat praktis dan menjawab kebutuhan yang selama ini sulit diakses: yaitu pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana sistem pengadaan internasional sebenarnya bekerja. Setiap tahun, PBB membelanjakan sekitar 20 hingga 25 miliar USD di seluruh dunia melalui platform UNGM. Pada tahun 2024, pelaku usaha dari Indonesia telah berkontribusi sekitar 192 juta USD atau sekitar 0,7% dari total belanja tersebut. Salah satu contoh nyata pelaku usaha Indonesia yang berhasil menjadi pemasok PBB adalah PT Mega Global Food Industry (MGFI), yang memproduksi biskuit tinggi energi untuk Program Pangan Dunia (WFP) di Afganistan. “Indonesia sebenarnya telah memiliki banyak produk dan jasa dengan daya saing global yang kuat. Hal yang sering kali dibutuhkan oleh para pelaku usaha Indonesia adalah akses yang lebih luas terhadap informasi, jaringan, serta pemahaman mengenai sistem pengadaan internasional,” kata Muhammad Aris Supriyanto, Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP.Mulai dari memahami persyaratan tender hingga cara mendaftar di platform, seminar ini memberikan panduan langkah demi langkah bagi para pelaku usaha untuk mempersiapkan diri dalam meraih peluang internasional. Sesi-sesi dalam seminar ini mencakup proses pendaftaran vendor, standar pengadaan, dokumen yang diperlukan, serta bagaimana perusahaan dapat meningkatkan daya saing mereka dalam proses tender global.Salah satu sesi yang paling banyak menarik perhatian peserta dalam seminar ini adalah saat penjelasan proses teknis pendaftaran vendor di platform UNGM, serta testimoni dari perusahaan-perusahaan Indonesia yang telah bekerja sama dengan badan-badan PBB. Dalam sesi testimoni tersebut, para perwakilan pelaku usaha secara terbuka membagikan pengalaman mereka saat mengikuti tender internasional, tantangan yang dihadapi, hingga berbagai keuntungan yang didapatkan setelah berhasil menjadi vendor resmi PBB. PT Dimensi Prima Global menceritakan bagaimana kontrak kerja sama mereka dengan badan-badan PBB, termasuk UNICEF, telah membuka jalan untuk bersaing memperebutkan Long-Term Agreements (LTA) atau Perjanjian Jangka Panjang dengan UNICEF Indonesia, serta mengikuti berbagai tender di kawasan Asia Tenggara. Meskipun belum berhasil memenangkan kontrak di negara-negara lain, perusahaan ini sempat lolos seleksi awal (pre-selected) untuk mengirimkan sampel boneka kayu (alat peraga edukatif) dalam sebuah tender di Timor-Leste. Hal ini menunjukkan adanya potensi yang sangat menjanjikan bagi mereka untuk menembus pasar regional. Pengalaman berharga ini juga sukses memperkuat kredibilitas perusahaan, sekaligus menjadikan mereka lebih kompetitif dalam meraih peluang dengan organisasi internasional lainnya di masa mendatang.Dorongan Mewujudkan Rantai Pasok yang Lebih InklusifDi luar urusan peluang bisnis, seminar ini juga menyoroti minat yang terus tumbuh dalam memajukan sistem pengadaan yang inklusif. Di lingkungan PBB, proses pengadaan kini semakin dilihat tidak hanya dari kacamata efisiensi, transparansi (keterbukaan), dan nilai manfaat (value for money), tetapi juga dengan mempertimbangkan aspek Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI). Diskusi ini menyadari bahwa upaya membangun ekosistem pengadaan yang benar-benar inklusif masih terus berproses. Meskipun keterlibatan pelaku usaha perempuan telah menunjukkan peningkatan positif dalam berbagai inisiatif pengadaan, upaya untuk memperluas peluang bagi pelaku usaha orang dengan disabilitas, wirausaha muda, serta pemasok dari wilayah terpencil masih menghadapi tantangan yang lebih besar akibat adanya hambatan struktural, pasar, maupun aksesibilitas. Oleh karena itu, penguatan ekosistem pemasok yang lebih inklusif menuntut adanya kolaborasi berkelanjutan, pembelajaran, serta penyempurnaan sistem secara bertahap yang melibatkan sinergi lintas organisasi."Kami berupaya memastikan bahwa peluang pengadaan dapat diakses oleh kalangan usaha yang lebih luas—termasuk UMKM, pengusaha perempuan, pelaku usaha orang dengan disabilitas, serta para pelaku usaha baru. Memperluas partisipasi ini sangatlah penting untuk memastikan agar manfaat dari pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata," kata Matthew Johnson-Idan, Kepala Kantor Perwakilan PBB di Indonesia. "Seiring dengan pasar global yang semakin terhubung, inisiatif semacam ini hadir untuk membantu para pelaku usaha Indonesia agar tidak lagi melihat pengadaan internasional sebagai sesuatu yang jauh atau mustahil dijangkau, melainkan sebagai sebuah peluang nyata yang terus berkembang."
1 of 5
Cerita
06 Mei 2026
‘Dampak nyata di lapangan’ dibutuhkan saat Indonesia mendukung reformasi PBB
Duta Besar Tri Tharyat, Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia untuk Kerja Sama Multilateral, telah melihat langsung kerja sama dengan PBB. Di Nairobi, New York, dan Jakarta, ia bekerja tanpa lelah untuk memaksimalkan manfaat bagi Indonesia sekaligus memperjuangkan suara yang lebih kuat bagi negara-negara Global South dalam pengambilan keputusan di PBB.Menjelang masa pensiunnya, UN News berbincang dengannya mengenai peran sistem pembangunan PBB di negara berpendapatan menengah dan bagaimana sebuah negara dapat memaksimalkan kemitraannya dengan PBB. Apa peran sistem pembangunan PBB di negara berpendapatan menengah atas seperti Indonesia? Bagaimana PBB di Indonesia menjawab ambisi ini?Di negara berpendapatan menengah atas seperti Indonesia, sistem pembangunan PBB harus memposisikan diri sebagai mitra strategis, dengan nilai utama dalam empat hal.Pertama, menyediakan keahlian dan pengetahuan untuk menerjemahkan kebutuhan negara menjadi program pembangunan yang dapat dijalankan. Kedua, menghubungkan pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga keuangan internasional untuk menyelesaikan tantangan yang kompleks. Ketiga, berperan sebagai katalis bagi mekanisme pembiayaan inovatif seperti blended finance, green bonds, dan investasi berdampak. Keempat, menjadi penjaga inklusi dan norma universal agar tidak ada kelompok yang tertinggal dalam proses pembangunan. Dengan perspektif tersebut, PBB di Indonesia, sebagaimana tercermin dalam Kerangka Kerja Sama 2026–2030, secara umum sudah berada di jalur yang tepat. Struktur kerangka ini mencakup pembangunan manusia, lingkungan dan dekarbonisasi, serta transformasi ekonomi dan digital, dan dirancang selaras dengan prioritas nasional Indonesia dalam Asta Cita, sekaligus menunjukkan komitmen kuat terhadap kepemilikan nasional.Namun, masih ada tantangan. Ambisi kerangka ini mencakup 18 prioritas strategis dalam tiga hasil utama, yang berisiko membuat upaya menjadi terlalu tersebar. Koordinasi yang kuat dan berkelanjutan dengan pemerintah, terutama melalui Kementerian Luar Negeri dan Bappenas, akan sangat penting untuk menentukan prioritas yang paling relevan.Selain itu, kesenjangan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia yang luas memerlukan pendekatan yang lebih spesifik di tingkat daerah, yang tidak sepenuhnya dapat dijawab oleh kerangka nasional. Hal ini membutuhkan komitmen kuat dari pemerintah provinsi dan kota.Secara keseluruhan, PBB di Indonesia bergerak ke arah yang tepat. Namun, ukuran keberhasilan yang sesungguhnya akan terlihat dari implementasi, terutama melalui hasil yang konkret dan terukur yang berkontribusi pada visi Indonesia Emas 2045. Apa tiga kontribusi utama Tim PBB di Indonesia?Saya ingin menekankan bahwa keberhasilan Tim PBB juga merupakan keberhasilan visi dan kepemimpinan Indonesia.Ada tiga capaian utama yang terukur, relevan secara nasional, dan berorientasi ke masa depan:Pertama, percepatan penurunan stunting melalui program gizi dan sanitasi terintegrasi.Stunting adalah prioritas nasional. PBB, terutama UNICEF, WHO, dan WFP, memberikan dukungan teknis, praktik terbaik global, serta dukungan rantai pasok.Hasilnya, prevalensi stunting turun dari 37% pada 2013 menjadi 21,6% pada 2022, dengan intervensi hingga ke tingkat kabupaten, terutama di Indonesia Timur.PBB tidak hanya memberikan saran; mereka juga membantu kami menjangkau desa-desa terpencil dengan solusi praktis, yang selaras sepenuhnya dengan rencana aksi nasional kami.Kedua, dukungan terhadap respons COVID-19 dan penguatan sistem kesehatan.PBB membantu surveilans genomik, pemetaan oksigen, logistik vaksin, dan komunikasi risiko.
Lebih dari 400 juta dosis vaksin didistribusikan, ribuan tenaga kesehatan dilatih, dan layanan imunisasi rutin tetap berjalan selama pandemi.Ketika dunia menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, Tim PBB di Tingkat Negara berdiri bersama kami, bukan sebagai pihak luar, melainkan sebagai mitra tepercaya di lapangan, mulai dari Aceh hingga Papua.Dukungan semacam ini, menurut saya, sangat penting dalam mencapai target-target nasional lainnya di sektor kesehatan, seperti menurunkan angka kematian ibu dan meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan kita.Ketiga, mendorong transisi hijau dan ketahanan iklim.Transisi hijau dan ketahanan iklim selaras dengan kepemimpinan Indonesia dalam G20, target net-zero pada tahun 2060, serta komitmen NDC. UNDP, UNEP, dan FAO telah mendukung restorasi hutan mangrove, sistem peringatan dini, perencanaan transisi energi yang adil, serta pertanian berkelanjutan.PBB membantu kita mewujudkan komitmen global menjadi tindakan nyata di tingkat desa. Mulai dari melindungi garis pantai hingga menciptakan lapangan kerja hijau, kemitraan ini memberikan hasil nyata bagi masyarakat dan planet kita. Apa saran Anda bagi Kementerian Luar Negeri negara lain dalam bekerja dengan Tim Negara PBB dan badan-badan PBB?Saran saya kepada Kementerian Luar Negeri negara lain sederhana dan didasarkan pada praktik terbaik kami di Indonesia. Yang paling utama, perlakukan Tim PBB di negara sebagai mitra strategis dalam mewujudkan prioritas nasional Anda.Secara lebih spesifik, ada tiga saran praktis yang dapat saya bagikan:Pertama, selaraskan sepenuhnya UN Sustainable Development Cooperation Framework (UNSDCF) dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Kementerian Luar Negeri dapat berperan sebagai jembatan antara sistem PBB dan para pemangku kepentingan nasional untuk menyusun UNSDCF secara bersama, memastikan bahwa program kerja setiap badan PBB terhubung langsung dengan target nasional tertentu. Untuk itu, perlu ditunjuk pejabat senior sebagai “koordinator PBB”.Kedua, bangun kerja sama yang erat dengan Kepala Perwakilan PBB (RC). RC dapat mengoordinasikan seluruh badan PBB, membuka akses ke keahlian teknis global, dan menyampaikan satu suara PBB. Dorong adanya “Joint UN Delivery Review” tahunan di Kementerian Luar Negeri, yang dipimpin oleh pejabat senior bersama RC, di mana badan-badan PBB memaparkan kemajuan dan kesenjangan dalam mendukung prioritas nasional utama.Ketiga, dorong keterpaduan dan penyederhanaan program PBB. Kementerian Luar Negeri perlu bekerja sama dengan para pemangku kepentingan terkait, khususnya yang terlibat dalam perencanaan pembangunan, untuk memastikan tidak ada duplikasi atau tumpang tindih, dengan tetap selaras dengan lembaga perencanaan pembangunan. Seperti apa PBB yang diharapkan Indonesia dari proses UN80?Indonesia ingin melihat PBB yang lebih responsif, efektif, dan dipercaya, serta lebih siap menghadapi tantangan global yang semakin kompleks dan saling terhubung. Kami mengharapkan sistem multilateral yang lebih kuat dan mampu memberikan dampak nyata di lapangan, khususnya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, perdamaian, dan ketahanan. Ini mencakup PBB yang lebih terkoordinasi antar pilar, lebih efisien dalam operasionalnya, serta lebih inklusif dalam mencerminkan suara dan prioritas negara berkembang.Kami juga berharap melihat hasil nyata dari ketiga jalur kerja yang mampu meningkatkan dampak, sehingga UN80 tidak hanya menjadi upaya penghematan, tetapi benar-benar mendorong sistem PBB yang lebih relevan, efektif, memiliki sumber daya yang memadai, dan berorientasi pada hasil.Pada akhirnya, PBB harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasarnya, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika global yang terus berubah. Yang terpenting, Indonesia membayangkan PBB yang benar-benar menjawab kebutuhan dan aspirasi seluruh anggotanya, bukan hanya kepentingan segelintir pihak. Bagaimana Anda melihat peran Indonesia di PBB ke depan?Oktober lalu, kita menandai dua tonggak penting: 80 tahun berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa dan 75 tahun sejak Indonesia bergabung dengan bangga dalam organisasi ini.Kami percaya, kini lebih dari sebelumnya, bahwa tantangan kompleks dunia hanya dapat diselesaikan melalui tekad bersama, tanggung jawab kolektif, dan kemitraan yang tulus.Keyakinan ini bukan sekadar retorika. Hal ini tercermin dalam kemitraan yang kuat dan produktif antara Indonesia dan sistem PBB di dalam negeri—kemitraan yang dibangun atas dasar kepercayaan, dialog, dan komitmen bersama. Kami bertekad memastikan kemitraan ini terus memberikan dampak nyata dan terukur bagi masyarakat Indonesia.Seiring semakin kuatnya kemitraan di tingkat nasional, peran dan suara Indonesia di panggung global juga terus berkembang. Saat ini, Indonesia menjabat sebagai Ketua Dewan Hak Asasi Manusia, sebuah tanggung jawab yang kami jalankan dengan penuh keseriusan dan komitmen untuk memajukan martabat manusia, akuntabilitas, dan supremasi hukum bagi semua negara.Ke depan, Indonesia juga tengah mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2029–2030, sebagai wujud komitmen untuk berkontribusi lebih langsung dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional di tingkat tertinggi.Semua ini bukanlah ambisi yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari visi jangka panjang Indonesia sebagai kekuatan global yang konstruktif, berprinsip, dan semakin berpengaruh dalam sistem PBB.Sebagai negara dengan 281 juta penduduk, populasi muda yang dinamis, ekonomi yang terus tumbuh, serta tradisi kuat dalam hidup berdampingan secara damai dan tata kelola demokratis, Indonesia memiliki kapasitas sekaligus tanggung jawab untuk turut membentuk tatanan dunia yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.Kami siap menjalankan tanggung jawab tersebut secara penuh, konsisten, dan bersama mitra yang kami percaya.---Artikel ini pertama kali dipublikasikan di situs UN News https://news.un.org/en/story/2026/05/1167429, 1 Mei 2026
Lebih dari 400 juta dosis vaksin didistribusikan, ribuan tenaga kesehatan dilatih, dan layanan imunisasi rutin tetap berjalan selama pandemi.Ketika dunia menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, Tim PBB di Tingkat Negara berdiri bersama kami, bukan sebagai pihak luar, melainkan sebagai mitra tepercaya di lapangan, mulai dari Aceh hingga Papua.Dukungan semacam ini, menurut saya, sangat penting dalam mencapai target-target nasional lainnya di sektor kesehatan, seperti menurunkan angka kematian ibu dan meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan kita.Ketiga, mendorong transisi hijau dan ketahanan iklim.Transisi hijau dan ketahanan iklim selaras dengan kepemimpinan Indonesia dalam G20, target net-zero pada tahun 2060, serta komitmen NDC. UNDP, UNEP, dan FAO telah mendukung restorasi hutan mangrove, sistem peringatan dini, perencanaan transisi energi yang adil, serta pertanian berkelanjutan.PBB membantu kita mewujudkan komitmen global menjadi tindakan nyata di tingkat desa. Mulai dari melindungi garis pantai hingga menciptakan lapangan kerja hijau, kemitraan ini memberikan hasil nyata bagi masyarakat dan planet kita. Apa saran Anda bagi Kementerian Luar Negeri negara lain dalam bekerja dengan Tim Negara PBB dan badan-badan PBB?Saran saya kepada Kementerian Luar Negeri negara lain sederhana dan didasarkan pada praktik terbaik kami di Indonesia. Yang paling utama, perlakukan Tim PBB di negara sebagai mitra strategis dalam mewujudkan prioritas nasional Anda.Secara lebih spesifik, ada tiga saran praktis yang dapat saya bagikan:Pertama, selaraskan sepenuhnya UN Sustainable Development Cooperation Framework (UNSDCF) dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Kementerian Luar Negeri dapat berperan sebagai jembatan antara sistem PBB dan para pemangku kepentingan nasional untuk menyusun UNSDCF secara bersama, memastikan bahwa program kerja setiap badan PBB terhubung langsung dengan target nasional tertentu. Untuk itu, perlu ditunjuk pejabat senior sebagai “koordinator PBB”.Kedua, bangun kerja sama yang erat dengan Kepala Perwakilan PBB (RC). RC dapat mengoordinasikan seluruh badan PBB, membuka akses ke keahlian teknis global, dan menyampaikan satu suara PBB. Dorong adanya “Joint UN Delivery Review” tahunan di Kementerian Luar Negeri, yang dipimpin oleh pejabat senior bersama RC, di mana badan-badan PBB memaparkan kemajuan dan kesenjangan dalam mendukung prioritas nasional utama.Ketiga, dorong keterpaduan dan penyederhanaan program PBB. Kementerian Luar Negeri perlu bekerja sama dengan para pemangku kepentingan terkait, khususnya yang terlibat dalam perencanaan pembangunan, untuk memastikan tidak ada duplikasi atau tumpang tindih, dengan tetap selaras dengan lembaga perencanaan pembangunan. Seperti apa PBB yang diharapkan Indonesia dari proses UN80?Indonesia ingin melihat PBB yang lebih responsif, efektif, dan dipercaya, serta lebih siap menghadapi tantangan global yang semakin kompleks dan saling terhubung. Kami mengharapkan sistem multilateral yang lebih kuat dan mampu memberikan dampak nyata di lapangan, khususnya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, perdamaian, dan ketahanan. Ini mencakup PBB yang lebih terkoordinasi antar pilar, lebih efisien dalam operasionalnya, serta lebih inklusif dalam mencerminkan suara dan prioritas negara berkembang.Kami juga berharap melihat hasil nyata dari ketiga jalur kerja yang mampu meningkatkan dampak, sehingga UN80 tidak hanya menjadi upaya penghematan, tetapi benar-benar mendorong sistem PBB yang lebih relevan, efektif, memiliki sumber daya yang memadai, dan berorientasi pada hasil.Pada akhirnya, PBB harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasarnya, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika global yang terus berubah. Yang terpenting, Indonesia membayangkan PBB yang benar-benar menjawab kebutuhan dan aspirasi seluruh anggotanya, bukan hanya kepentingan segelintir pihak. Bagaimana Anda melihat peran Indonesia di PBB ke depan?Oktober lalu, kita menandai dua tonggak penting: 80 tahun berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa dan 75 tahun sejak Indonesia bergabung dengan bangga dalam organisasi ini.Kami percaya, kini lebih dari sebelumnya, bahwa tantangan kompleks dunia hanya dapat diselesaikan melalui tekad bersama, tanggung jawab kolektif, dan kemitraan yang tulus.Keyakinan ini bukan sekadar retorika. Hal ini tercermin dalam kemitraan yang kuat dan produktif antara Indonesia dan sistem PBB di dalam negeri—kemitraan yang dibangun atas dasar kepercayaan, dialog, dan komitmen bersama. Kami bertekad memastikan kemitraan ini terus memberikan dampak nyata dan terukur bagi masyarakat Indonesia.Seiring semakin kuatnya kemitraan di tingkat nasional, peran dan suara Indonesia di panggung global juga terus berkembang. Saat ini, Indonesia menjabat sebagai Ketua Dewan Hak Asasi Manusia, sebuah tanggung jawab yang kami jalankan dengan penuh keseriusan dan komitmen untuk memajukan martabat manusia, akuntabilitas, dan supremasi hukum bagi semua negara.Ke depan, Indonesia juga tengah mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2029–2030, sebagai wujud komitmen untuk berkontribusi lebih langsung dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional di tingkat tertinggi.Semua ini bukanlah ambisi yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari visi jangka panjang Indonesia sebagai kekuatan global yang konstruktif, berprinsip, dan semakin berpengaruh dalam sistem PBB.Sebagai negara dengan 281 juta penduduk, populasi muda yang dinamis, ekonomi yang terus tumbuh, serta tradisi kuat dalam hidup berdampingan secara damai dan tata kelola demokratis, Indonesia memiliki kapasitas sekaligus tanggung jawab untuk turut membentuk tatanan dunia yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.Kami siap menjalankan tanggung jawab tersebut secara penuh, konsisten, dan bersama mitra yang kami percaya.---Artikel ini pertama kali dipublikasikan di situs UN News https://news.un.org/en/story/2026/05/1167429, 1 Mei 2026
1 of 5
Cerita
20 April 2026
Kick-Off UniLeague 2026: Menempatkan Kesehatan Mental dan Kesejahteraan sebagai Inti Permainan
Ketika peluit dibunyikan di lapangan sepak bola, sebuah pertandingan dimulai. Bagi banyak anak muda, itu juga menjadi momen ketika tekanan kehidupan sehari-hari mereda, rekan satu tim menjadi teman, dan rasa percaya diri mulai tumbuh.Semangat yang sama terasa di Jakarta pada 14 April, ketika 165 mahasiswa dari sembilan universitas berkumpul dalam Seminar Kick-Off UniLeague Play for Peace. Acara ini menandai dimulainya UniLeague 2026, liga sepak bola antaruniversitas yang diselenggarakan oleh Garuda Gemah Nusantara (GGN) Foundation, dengan pertandingan pertama dimulai pada 18 April.UniLeague mempertemukan tim mahasiswa dari berbagai kampus, namun tujuannya lebih dari sekadar kompetisi. Inisiatif yang merupakan bagian dari kampanye global UN Youth Office #Football4MentalHealth ini mendorong anak muda untuk lebih terbuka membicarakan kesehatan mental, saling mendukung, dan membangun ketahanan melalui olahraga.UniLeague didukung oleh berbagai mitra, termasuk Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta sejumlah perusahaan. Percakapan yang semakin pentingPembicaraan tentang kesehatan mental di kalangan anak muda semakin menjadi perhatian. Data nasional menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga remaja Indonesia mengalami tantangan kesehatan mental, dengan banyak yang melaporkan stres dan kecemasan di masa-masa penting dalam perkembangan mereka. Secara global, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Dana Anak-anak PBB (UNICEF), satu dari tujuh remaja hidup dengan kondisi kesehatan mental.“Kesehatan mental menjadi isu yang sangat mendesak,” ujar Gita Sabharwal, Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, dalam seminar tersebut. “Hal ini membutuhkan pendekatan yang mudah diakses, bebas stigma, dan berbasis komunitas. Olahraga tim, khususnya sepak bola, memberikan pintu masuk untuk itu.”Ia juga menyoroti peran penting universitas dalam membentuk kehidupan anak muda di luar aspek akademik. Melalui inisiatif seperti UniLeague, sepak bola dapat menjadi ruang bagi mahasiswa untuk belajar kerja sama tim, kepemimpinan, dan saling menghormati.Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri, Heru R. Subolo, menyambut baik inisiatif ini sebagai kolaborasi yang tepat waktu lintas sektor: “Sebagai bagian dari diplomasi soft power, olahraga membawa pesan kuat tentang inklusi, solidaritas, dan perdamaian.” Mendefinisikan ulang atlet yang “kuat”Seminar ini juga menghadirkan diskusi panel yang membahas bagaimana sepak bola dapat membantu anak muda mengembangkan keterampilan hidup seperti kerja sama, pengendalian emosi, dan penghormatan terhadap orang lain.Para pembicara, termasuk Ratu Tisha, Wakil Presiden PSSI dan Ketua GGN Foundation; Ulziisuren Jamsran, Perwakilan UN Women untuk Indonesia dan Liaison untuk ASEAN; Rakha Ganisatrya, Co-Founder Menjadi Manusia; serta Zahra Muzdalifah, pemain tim nasional sepak bola putri Indonesia, membahas bagaimana olahraga juga dapat menantang stereotip tentang maskulinitas.Selama bertahun-tahun, budaya olahraga sering mendorong atlet untuk menahan emosi dan sekadar “kuat menahan,” yang kerap berujung pada maskulinitas yang toksik. Ulziisuren Jamsran menyoroti bahwa tekanan yang dihadapi anak muda saat ini—baik di dalam maupun di luar lapangan, serta diperkuat oleh dunia digital—dapat membuat banyak dari mereka merasa terisolasi dan tertekan. Jika tekanan ini tidak ditangani, dapat muncul dalam bentuk perilaku yang merugikan, termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Karena itu, menciptakan ruang aman dalam olahraga menjadi sangat penting, tidak hanya bagi atlet, tetapi juga bagi kesehatan masyarakat secara keseluruhan.Ratu Tisha mendorong mahasiswa untuk melihat kesehatan mental dari perspektif yang berbeda. “Kesehatan mental dalam sepak bola bukan hanya tentang perlindungan, tetapi tentang memahami dan melampaui batas yang kita kira kita miliki,” ujarnya.Mahasiswa yang hadir juga berbagi pengalaman mereka dalam menyeimbangkan tekanan akademik, ekspektasi sosial, serta pengaruh media sosial yang terus-menerus. Program seperti UniLeague menciptakan ruang di mana tekanan tersebut dapat dibicarakan secara terbuka dan mahasiswa merasa didukung oleh teman-temannya.Program ini juga menghadirkan sesi dari UNHCR. Mohammad Asadi, seorang pengungsi dari Afghanistan dan pendiri inisiatif kesehatan mental berbasis olahraga Beyond Life yang didukung UNHCR, berbagi pengalamannya membangun komunitas melalui sepak bola.“Tak adanya akses untuk bekerja membuat banyak dari kami rentan terhadap depresi. Bagi kami, olahraga menjadi sistem dukungan yang sangat penting,” ujarnya. “Olahraga bermanfaat bagi kesehatan fisik, kesehatan mental, dan membantu membangun komunitas di mana kami bisa bertemu orang Indonesia dan teman-teman lainnya. Dari awalnya hanya 10 orang, kini berkembang menjadi lebih dari 100 anggota.”Sriana Sihombing, psikolog dari Siloam Hospital Mampang, menekankan pentingnya kesejahteraan psikologis dan keseimbangan mental, yang dapat memengaruhi performa baik di dalam maupun di luar lapangan. Seminar ini ditutup dengan komitmen bersama dari seluruh peserta:"Kami, generasi muda Indonesia, berkomitmen untuk:Menjaga ruang yang aman bagi semua orang di sekitar kami.Berbicara — ketika ada yang diam karena takut.Bergerak — karena perdamaian bukan hanya kata-kata,tapi tindakan nyata setiap hari.Mulai dari diri sendiri. Mulai dari hari ini." Dari ruang seminar ke lapanganSeminar ini menjadi titik awal untuk perjalanan ke depan. Pertandingan UniLeague akan berlangsung di beberapa kampus dalam dua wilayah: Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) di Jawa Barat, serta Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) di Jakarta.Pertandingan pertama berlangsung pada 18 April. Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) mengalahkan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) dengan skor 8:0. Setelah pertandingan, para pemain dan pelatih dari kedua tim mengikuti sesi pertama “Lelaki Bercerita,” sebuah kampanye kesehatan mental yang mengajak laki-laki untuk lebih terbuka membicarakan emosi, berbagi cara mencari dukungan, dan melawan tekanan untuk memendam perasaan. Selain pertandingan, program ini juga mencakup berbagai lokakarya dan diskusi yang mendorong mahasiswa untuk merefleksikan kerja sama tim, sportivitas, dan bagaimana olahraga dapat memperkuat ikatan komunitas.Menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya, antusiasme terus tumbuh di kalangan pemain dan pendukung.“Saya sangat bangga bisa mewakili Universitas Pakuan, apalagi banyak sekali yang mendaftar dan hanya 25 yang terpilih,” ujar Muhammad Iqbal Azmin, yang akan bermain sebagai penyerang. “Secara pribadi, saya berharap bisa mencetak sekitar dua gol di setiap pertandingan.”Para atlet muda ini akan bertanding dan pada saat yang sama belajar, berkembang, serta membawa nilai-nilai yang menjadikan sepak bola dan generasi muda sebagai kekuatan penting untuk perdamaian.
1 of 5
Siaran Pers
26 Juni 2026
Laporan Narkoba Dunia UNODC Tahun 2026: Pasar narkoba global mengalami transformasi pesat seiring dengan munculnya teknologi, jenis narkoba baru, dan ketidakstabilan yang memberikan peluang baru bagi jaringan pengedar narkoba
Wina, 26 Juni 2026 - Para pengedar narkoba memanfaatkan teknologi dan ketidakstabilan global untuk memperkenalkan jenis narkoba baru, mencoba berbagai rute dan metode perdagangan, serta secara agresif memperluas jangkauannya ke pasar yang baru. Hal ini diungkapkan oleh Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkoba dan Kejahatan (UNODC) dalam Laporan Narkoba Dunia Tahun 2026 yang dirilis hari ini.
"Kami melihat lonjakan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam jenis-jenis narkoba baru di pasaran, dan yang mengkhawatirkan, beberapa di antaranya lebih kuat atau berbahaya dari sebelumnya," kata Monica Juma, Direktur Eksekutif UNODC. "Dan, kita sudah mulai merasakan dampaknya: jutaan nyawa melayang lebih awal dan tahun-tahun kehidupan sehat hilang secara sia-sia; jaringan perdagangan narkoba merusak tatanan ekonomi; hancurnya kehidupan, komunitas, dan mata pencaharian; serta meningkatnya ketidakamanan dan kekerasan. Keharusan untuk memusatkan perhatian dalam memberantas kelompok kejahatan terorganisir kini jauh lebih besar dari sebelum-sebelumnya. Kita harus meningkatkan upaya pencegahan, memperbanyak pertukaran intelijen, dan mengoordinasikan operasi gabungan, sekaligus berinvestasi lebih besar pada upaya pencegahan dan pengobatan."
Diperkirakan 331 juta orang menggunakan narkoba pada tahun 2024, atau sekitar 6,2 persen dari populasi dunia yang berusia antara 15 hingga 64 tahun. Angka ini naik dibandingkan 5,2 persen pada tahun 2014. Ganja sejauh ini tetap menjadi narkoba yang paling banyak digunakan dengan 256 juta pengguna pada tahun 2024, diikuti oleh opioid (63 juta), amfetamin (32 juta), kokain (25 juta), dan ekstasi (21 juta).
Inovasi Tanpa Henti Jaringan Pengedar NarkobaProdusen narkoba ilegal terus berinovasi menciptakan narkoba sintetis jenis baru sebagai upaya untuk menyiasati peraturan dan menghindari deteksi aparat penegak hukum, di mana jenis narkoba yang ditemukan dalam berbagai penyitaan pada tahun 2024 tercatat lima kali lebih banyak dibandingkan periode sebelum tahun 2000. Sebagai contoh, jumlah zat psikoaktif baru (NPS) yang dilaporkan beredar di pasar narkoba mencapai 755 jenis pada tahun 2024, dengan 118 zat di antaranya merupakan zat yang baru pertama kali terdeteksi.
Babak Baru dalam Pasar Opioid Global
Larangan narkoba tahun 2022 di Afganistan secara signifikan terus menekan produksi ilegal opium dan heroin. Meskipun produksi di Myanmar melonjak dari 420 ton pada tahun 2021 menjadi lebih dari 1.000 ton pada 2025, peningkatan di negara tersebut (bersama dengan jumlah produksi di negara lain yang dipantau UNODC, seperti Laos dan Meksiko) belum mampu mengimbangi penurunan drastis di Afganistan, yang pada tahun 2022 sempat memproduksi lebih dari 6.000 ton opium.
Meningkatnya ketersediaan opioid sintetis baru di pasaran, seperti fentanil, nitazen, dan orfin, mengindikasikan bahwa para pengedar sedang mencari alternatif selain heroin. Beralihnya tren dari opiat nabati (berbasis tanaman) menuju bahan sintetis dapat menyebabkan perubahan permanen dalam pasar opioid global, beserta segala konsekuensinya terhadap pola penggunaan dan bahaya yang menyertainya.
Pasar Sabu-Sabu (Metamfetamin) Kini Berskala Global
Rute perdagangan baru dan penyebaran produksi sabu-sabu yang terjadi secara bertahap telah menciptakan pasar baru bagi narkoba ini, terutama di kawasan Timur Dekat dan Timur Tengah, Afrika, serta sebagian Eropa. Angka penyitaan narkoba jenis ini tumbuh rata-rata 13 persen setiap tahunnya, sebuah peningkatan yang sebagian besar didorong oleh besarnya jumlah barang bukti yang disita di Asia Timur dan Asia Tenggara. Meskipun Myanmar tetap menjadi negara sumber utama untuk sabu-sabu, tingginya permintaan kini juga telah menarik perhatian para pemasok dari Amerika Utara, Afrika Barat dan Selatan, serta Asia Barat Daya.
Sabu-sabu dari Amerika Utara saat ini juga mulai melintasi Samudra Pasifik menuju negara-negara di Lingkar Pasifik Barat. Hal ini turut memicu peningkatan perdagangan maupun penggunaannya di wilayah Kepulauan Pasifik. Di Timur Tengah, kekacauan pada pasar "captagon" (sejenis amfetamin) menyusul jatuhnya rezim Assad di Republik Arab Suriah pada bulan Desember 2024, serta harga pil captagon yang kemudian naik berlipat ganda di beberapa tempat, dapat menyebabkan beralihnya pengguna captagon ke sabu-sabu sehingga memicu peningkatan penggunaan zat tersebut di kawasan ini.
Perubahan Persepsi Terhadap Ganja Memicu Lonjakan Pengguna dan Pola Peredaran Baru
Produksi, perdagangan, dan penggunaan ganja saat ini terus berubah dan mengalami perkembangan. Kemungkinan besar ini sebagian dipicu oleh perubahan persepsi masyarakat luas terhadap obat tersebut, khususnya di masa ketika banyak wilayah hukum seperti di Amerika Utara mulai mengadopsi kebijakan legalisasi dan/atau dekriminalisasi (penghapusan sanksi pidana).
Jumlah pengguna ganja telah meningkat sebesar 40 persen selama satu dekade terakhir, sementara tingkat prevalensi penggunaannya naik dari 3,8 persen pada populasi usia 15-64 tahun di tahun 2014 menjadi 4,8 persen pada tahun 2024. Angka penyitaan ganja juga mencapai tingkat tertinggi sepanjang sejarah pada tahun 2024.
Berdasarkan catatan historis, lalu lintas perdagangan ganja sebagian besar berpusat di masing-masing kawasan, mengingat ganja dapat ditanam hampir di semua tempat. Meskipun demikian, tren perdagangan antarkawasan dengan pasokan yang berasal dari Amerika Utara sedang mengalami peningkatan: selama 2015–2024, 57 negara atau wilayah di luar Amerika Utara mengidentifikasi kawasan tersebut sebagai wilayah asal untuk penyitaan ganja, naik dari hanya 11 negara pada dekade sebelumnya.
Peningkatan Pasokan Kokain Berpotensi Segera Melebihi Tingkat PermintaanProduksi kokain terus meningkat pada tahun 2024, naik lebih dari empat kali lipat selama sepuluh tahun terakhir dengan perkiraan mencapai lebih dari 4.000 ton (dalam bentuk murni). Peningkatan ini sebagian besar didorong oleh meningkatnya produktivitas dan perluasan lahan penanaman.
Kelompok kejahatan terorganisir terus menyalurkan kokain dalam jumlah masif ke berbagai pasar tujuan, baik yang sudah mapan maupun pasar-pasar yang baru berkembang. Langkah ini diambil demi memaksimalkan keuntungan dan memperluas jaringan konsumen, tidak lagi hanya berpusat pada pasar utama mereka di Eropa Barat dan Tengah, Amerika Utara, maupun Oseania.
Bukti dari ekspansi yang terus berlanjut ini dapat dilihat di Afrika dan Asia. Di kedua benua tersebut, meskipun jumlah penyitaannya tergolong rendah, beberapa negara di antaranya mencatatkan tingkat pertumbuhan penyitaan kokain tertinggi di dunia selama periode 2020–2024.
Dampak Penggunaan Narkoba terhadap Keselamatan dan Keamanan
Penggunaan narkoba dapat dikaitkan dengan tindak kejahatan bermotif ekonomi, kekerasan dalam keluarga dan kelompok sosial, serta risiko menjadi korban—maupun pelaku—kejahatan di kalangan pengguna narkoba. Namun, semua dampak ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lebih luas, , seperti konteks penggunaannya, latar belakang individu yang terlibat (misalnya kemiskinan, tunawisma, dan kesehatan mental yang buruk), serta kondisi lingkungan sekitar, seperti minimnya akses terhadap layanan rehabilitasi narkoba dan bantuan sosial. Faktor-faktor ini jugalah yang sekaligus menjadi titik tolak penting bagi upaya intervensi dan pencegahan.
Baca Laporan Narkoba Dunia UNODC Tahun 2026 Selengkapnya.
----
Kontak Media:
Sonya Yee, Kepala Seksi Advokasi, UNODC
Telepon: (+43-699) 1459-4990
Email: unodc-press[at]un.org
"Kami melihat lonjakan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam jenis-jenis narkoba baru di pasaran, dan yang mengkhawatirkan, beberapa di antaranya lebih kuat atau berbahaya dari sebelumnya," kata Monica Juma, Direktur Eksekutif UNODC. "Dan, kita sudah mulai merasakan dampaknya: jutaan nyawa melayang lebih awal dan tahun-tahun kehidupan sehat hilang secara sia-sia; jaringan perdagangan narkoba merusak tatanan ekonomi; hancurnya kehidupan, komunitas, dan mata pencaharian; serta meningkatnya ketidakamanan dan kekerasan. Keharusan untuk memusatkan perhatian dalam memberantas kelompok kejahatan terorganisir kini jauh lebih besar dari sebelum-sebelumnya. Kita harus meningkatkan upaya pencegahan, memperbanyak pertukaran intelijen, dan mengoordinasikan operasi gabungan, sekaligus berinvestasi lebih besar pada upaya pencegahan dan pengobatan."
Diperkirakan 331 juta orang menggunakan narkoba pada tahun 2024, atau sekitar 6,2 persen dari populasi dunia yang berusia antara 15 hingga 64 tahun. Angka ini naik dibandingkan 5,2 persen pada tahun 2014. Ganja sejauh ini tetap menjadi narkoba yang paling banyak digunakan dengan 256 juta pengguna pada tahun 2024, diikuti oleh opioid (63 juta), amfetamin (32 juta), kokain (25 juta), dan ekstasi (21 juta).
Inovasi Tanpa Henti Jaringan Pengedar NarkobaProdusen narkoba ilegal terus berinovasi menciptakan narkoba sintetis jenis baru sebagai upaya untuk menyiasati peraturan dan menghindari deteksi aparat penegak hukum, di mana jenis narkoba yang ditemukan dalam berbagai penyitaan pada tahun 2024 tercatat lima kali lebih banyak dibandingkan periode sebelum tahun 2000. Sebagai contoh, jumlah zat psikoaktif baru (NPS) yang dilaporkan beredar di pasar narkoba mencapai 755 jenis pada tahun 2024, dengan 118 zat di antaranya merupakan zat yang baru pertama kali terdeteksi.
Babak Baru dalam Pasar Opioid Global
Larangan narkoba tahun 2022 di Afganistan secara signifikan terus menekan produksi ilegal opium dan heroin. Meskipun produksi di Myanmar melonjak dari 420 ton pada tahun 2021 menjadi lebih dari 1.000 ton pada 2025, peningkatan di negara tersebut (bersama dengan jumlah produksi di negara lain yang dipantau UNODC, seperti Laos dan Meksiko) belum mampu mengimbangi penurunan drastis di Afganistan, yang pada tahun 2022 sempat memproduksi lebih dari 6.000 ton opium.
Meningkatnya ketersediaan opioid sintetis baru di pasaran, seperti fentanil, nitazen, dan orfin, mengindikasikan bahwa para pengedar sedang mencari alternatif selain heroin. Beralihnya tren dari opiat nabati (berbasis tanaman) menuju bahan sintetis dapat menyebabkan perubahan permanen dalam pasar opioid global, beserta segala konsekuensinya terhadap pola penggunaan dan bahaya yang menyertainya.
Pasar Sabu-Sabu (Metamfetamin) Kini Berskala Global
Rute perdagangan baru dan penyebaran produksi sabu-sabu yang terjadi secara bertahap telah menciptakan pasar baru bagi narkoba ini, terutama di kawasan Timur Dekat dan Timur Tengah, Afrika, serta sebagian Eropa. Angka penyitaan narkoba jenis ini tumbuh rata-rata 13 persen setiap tahunnya, sebuah peningkatan yang sebagian besar didorong oleh besarnya jumlah barang bukti yang disita di Asia Timur dan Asia Tenggara. Meskipun Myanmar tetap menjadi negara sumber utama untuk sabu-sabu, tingginya permintaan kini juga telah menarik perhatian para pemasok dari Amerika Utara, Afrika Barat dan Selatan, serta Asia Barat Daya.
Sabu-sabu dari Amerika Utara saat ini juga mulai melintasi Samudra Pasifik menuju negara-negara di Lingkar Pasifik Barat. Hal ini turut memicu peningkatan perdagangan maupun penggunaannya di wilayah Kepulauan Pasifik. Di Timur Tengah, kekacauan pada pasar "captagon" (sejenis amfetamin) menyusul jatuhnya rezim Assad di Republik Arab Suriah pada bulan Desember 2024, serta harga pil captagon yang kemudian naik berlipat ganda di beberapa tempat, dapat menyebabkan beralihnya pengguna captagon ke sabu-sabu sehingga memicu peningkatan penggunaan zat tersebut di kawasan ini.
Perubahan Persepsi Terhadap Ganja Memicu Lonjakan Pengguna dan Pola Peredaran Baru
Produksi, perdagangan, dan penggunaan ganja saat ini terus berubah dan mengalami perkembangan. Kemungkinan besar ini sebagian dipicu oleh perubahan persepsi masyarakat luas terhadap obat tersebut, khususnya di masa ketika banyak wilayah hukum seperti di Amerika Utara mulai mengadopsi kebijakan legalisasi dan/atau dekriminalisasi (penghapusan sanksi pidana).
Jumlah pengguna ganja telah meningkat sebesar 40 persen selama satu dekade terakhir, sementara tingkat prevalensi penggunaannya naik dari 3,8 persen pada populasi usia 15-64 tahun di tahun 2014 menjadi 4,8 persen pada tahun 2024. Angka penyitaan ganja juga mencapai tingkat tertinggi sepanjang sejarah pada tahun 2024.
Berdasarkan catatan historis, lalu lintas perdagangan ganja sebagian besar berpusat di masing-masing kawasan, mengingat ganja dapat ditanam hampir di semua tempat. Meskipun demikian, tren perdagangan antarkawasan dengan pasokan yang berasal dari Amerika Utara sedang mengalami peningkatan: selama 2015–2024, 57 negara atau wilayah di luar Amerika Utara mengidentifikasi kawasan tersebut sebagai wilayah asal untuk penyitaan ganja, naik dari hanya 11 negara pada dekade sebelumnya.
Peningkatan Pasokan Kokain Berpotensi Segera Melebihi Tingkat PermintaanProduksi kokain terus meningkat pada tahun 2024, naik lebih dari empat kali lipat selama sepuluh tahun terakhir dengan perkiraan mencapai lebih dari 4.000 ton (dalam bentuk murni). Peningkatan ini sebagian besar didorong oleh meningkatnya produktivitas dan perluasan lahan penanaman.
Kelompok kejahatan terorganisir terus menyalurkan kokain dalam jumlah masif ke berbagai pasar tujuan, baik yang sudah mapan maupun pasar-pasar yang baru berkembang. Langkah ini diambil demi memaksimalkan keuntungan dan memperluas jaringan konsumen, tidak lagi hanya berpusat pada pasar utama mereka di Eropa Barat dan Tengah, Amerika Utara, maupun Oseania.
Bukti dari ekspansi yang terus berlanjut ini dapat dilihat di Afrika dan Asia. Di kedua benua tersebut, meskipun jumlah penyitaannya tergolong rendah, beberapa negara di antaranya mencatatkan tingkat pertumbuhan penyitaan kokain tertinggi di dunia selama periode 2020–2024.
Dampak Penggunaan Narkoba terhadap Keselamatan dan Keamanan
Penggunaan narkoba dapat dikaitkan dengan tindak kejahatan bermotif ekonomi, kekerasan dalam keluarga dan kelompok sosial, serta risiko menjadi korban—maupun pelaku—kejahatan di kalangan pengguna narkoba. Namun, semua dampak ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lebih luas, , seperti konteks penggunaannya, latar belakang individu yang terlibat (misalnya kemiskinan, tunawisma, dan kesehatan mental yang buruk), serta kondisi lingkungan sekitar, seperti minimnya akses terhadap layanan rehabilitasi narkoba dan bantuan sosial. Faktor-faktor ini jugalah yang sekaligus menjadi titik tolak penting bagi upaya intervensi dan pencegahan.
Baca Laporan Narkoba Dunia UNODC Tahun 2026 Selengkapnya.
----
Kontak Media:
Sonya Yee, Kepala Seksi Advokasi, UNODC
Telepon: (+43-699) 1459-4990
Email: unodc-press[at]un.org
1 of 5
Siaran Pers
25 Juni 2026
Langkah Nyata untuk Iklim: Anak Muda Indonesia Bergerak Selamatkan Bumi
Jakarta, 25 Juni 2026 — Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia dan para mitra memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada tahun 2026 melalui sebuah acara The Green Community Festival dengan mengajak komunitas, anak muda, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat luas untuk mengambil tindakan dan berkontribusi nyata dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Acara publik di Taman Martha Christina Tiahahu di Taman Literasi Blok M, Jakarta, mengumpulkan sekitar ratusan peserta untuk berdiskusi, belajar, dan beraksi untuk menyelamatkan bumi.Acara ini hadir pada saat krisis iklim semakin cepat terjadi di depan mata kita. Dunia baru saja melewati tahun-tahun terpanas yang pernah tercatat, sementara bencana iklim menjadi lebih sering, lebih merusak, dan memakan biaya yang sangat besar. Setiap kenaikan suhu sekecil apa pun sangatlah berdampak, dan setiap detiknya sangatlah berharga, terutama bagi masyarakat yang sudah menghadapi dampak perubahan iklim secara langsung.
“Aksi iklim bukan hanya tentang kebijakan berskala besar. Ini juga tentang pilihan yang kita buat setiap hari, di rumah, di sekolah, di komunitas kita, dan dalam cara kita saling peduli,” kata Miklos Gaspar, Direktur Pusat Informasi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Indonesia. “Hari Lingkungan Hidup Sedunia adalah momen untuk mendengarkan sinyal-sinyal yang dikirimkan Bumi kepada kita, dan meresponsnya dengan tindakan.”Acara ini menampilkan lokakarya pertanian perkotaan, gelar wicara tentang investasi hijau, permainan bertema keberlanjutan, pertunjukan musik, dan stan pameran dari badan-badan PBB, mitra pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lingkungan. Kampanye ini juga menyoroti hubungan antara perubahan iklim, sistem pangan, pengungsian, mata pencaharian, dan kesetaraan gender, yang menghubungkan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan Hari Pengungsi Sedunia dan Tahun Perempuan Tani Internasional.-Cool School Challenges: Ide Iklim dari Generasi Muda Salah satu puncak acara tersebut adalah pengumuman Cool School Challenges, sebuah inisiatif iklim anak muda yang mengundang Sekolah Menengah Atas (SMA) di seluruh Indonesia untuk berbagi ide dan tindakan demi sekolah dan komunitas yang lebih berkelanjutan.Tantangan ini menerima 76 karya dari Sekolah Menengah Atas (SMA) di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 15 finalis terpilih berasal dari wilayah Jawa, Kalimantan Timur, Aceh, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.Ide-ide para siswa meliputi penghijauan sekolah, pengurangan sampah, pertanian perkotaan, tindakan hemat energi, kampanye lingkungan, dan solusi iklim berbasis komunitas.“Ke-76 karya tersebut menunjukkan bahwa generasi muda tidak menunggu orang lain untuk bertindak. Mereka sudah memulainya dari sekolah dan komunitas mereka sendiri,” kata Miklos Gaspar. “Itu memberi kita harapan.”Pemenang inisiatif Cool School Challenges adalah SMA Al Umanaa Boarding School, Sukabumi, Jawa Barat. Pemenang kedua adalah Sekolah Santa Ursula dari Jakarta, sementara pemenang ketiga adalah SMAN 1 Bekasi dari Jawa Barat.Perserikatan Bangsa-Bangsa di Indonesia mengucapkan selamat kepada semua finalis dan sekolah yang berpartisipasi atas kreativitas, komitmen, dan kepemimpinan mereka dalam aksi iklim.Hari Lingkungan Hidup Sedunia adalah pengingat bahwa melindungi bumi dapat dimulai dengan tindakan sederhana sehari-hari seperti menanam tumbuhan, mengurangi sampah, menghemat energi, memilih makanan yang lebih berkelanjutan, dan peduli terhadap masyarakat yang paling rentan terkena dampak perubahan iklim. Namun pesannya juga mendesak: waktu untuk bertindak semakin sempit. Apa yang kita lakukan sekarang akan membentuk keselamatan, ketahanan, dan masa depan generasi berikutnya.
“Aksi iklim bukan hanya tentang kebijakan berskala besar. Ini juga tentang pilihan yang kita buat setiap hari, di rumah, di sekolah, di komunitas kita, dan dalam cara kita saling peduli,” kata Miklos Gaspar, Direktur Pusat Informasi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Indonesia. “Hari Lingkungan Hidup Sedunia adalah momen untuk mendengarkan sinyal-sinyal yang dikirimkan Bumi kepada kita, dan meresponsnya dengan tindakan.”Acara ini menampilkan lokakarya pertanian perkotaan, gelar wicara tentang investasi hijau, permainan bertema keberlanjutan, pertunjukan musik, dan stan pameran dari badan-badan PBB, mitra pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lingkungan. Kampanye ini juga menyoroti hubungan antara perubahan iklim, sistem pangan, pengungsian, mata pencaharian, dan kesetaraan gender, yang menghubungkan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan Hari Pengungsi Sedunia dan Tahun Perempuan Tani Internasional.-Cool School Challenges: Ide Iklim dari Generasi Muda Salah satu puncak acara tersebut adalah pengumuman Cool School Challenges, sebuah inisiatif iklim anak muda yang mengundang Sekolah Menengah Atas (SMA) di seluruh Indonesia untuk berbagi ide dan tindakan demi sekolah dan komunitas yang lebih berkelanjutan.Tantangan ini menerima 76 karya dari Sekolah Menengah Atas (SMA) di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 15 finalis terpilih berasal dari wilayah Jawa, Kalimantan Timur, Aceh, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.Ide-ide para siswa meliputi penghijauan sekolah, pengurangan sampah, pertanian perkotaan, tindakan hemat energi, kampanye lingkungan, dan solusi iklim berbasis komunitas.“Ke-76 karya tersebut menunjukkan bahwa generasi muda tidak menunggu orang lain untuk bertindak. Mereka sudah memulainya dari sekolah dan komunitas mereka sendiri,” kata Miklos Gaspar. “Itu memberi kita harapan.”Pemenang inisiatif Cool School Challenges adalah SMA Al Umanaa Boarding School, Sukabumi, Jawa Barat. Pemenang kedua adalah Sekolah Santa Ursula dari Jakarta, sementara pemenang ketiga adalah SMAN 1 Bekasi dari Jawa Barat.Perserikatan Bangsa-Bangsa di Indonesia mengucapkan selamat kepada semua finalis dan sekolah yang berpartisipasi atas kreativitas, komitmen, dan kepemimpinan mereka dalam aksi iklim.Hari Lingkungan Hidup Sedunia adalah pengingat bahwa melindungi bumi dapat dimulai dengan tindakan sederhana sehari-hari seperti menanam tumbuhan, mengurangi sampah, menghemat energi, memilih makanan yang lebih berkelanjutan, dan peduli terhadap masyarakat yang paling rentan terkena dampak perubahan iklim. Namun pesannya juga mendesak: waktu untuk bertindak semakin sempit. Apa yang kita lakukan sekarang akan membentuk keselamatan, ketahanan, dan masa depan generasi berikutnya.
1 of 5
Siaran Pers
22 Juni 2026
Penghargaan Pelayanan Publik PBB memberikan pengakuan kepada tiga inisiatif asal Indonesia dalam mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)
New York, 22 Juni 2026 – Dua belas inisiatif dari Azerbaijan, Brasil, Kamboja, Republik Dominika, Indonesia, Filipina, Arab Saudi, dan Thailand akan menerima penghargaan pada Upacara Penghargaan Pelayanan Publik PBB (UN Public Service Awards). Acara ini akan diselenggarakan pada puncak acara Forum Pelayanan Publik PBB (UN Public Service Forum) tanggal 25 Juni 2026 di Tbilisi, Georgia. Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Parepare Republik Indonesia akan menerima penghargaan dalam kategori "Layanan publik yang responsif gender" untuk inisiatifnya yang bernama "Pendekatan Budaya dalam Meningkatkan Ekonomi Perempuan Pesisir (“Berdaya Srikandi”)". Inisiatif ini memberdayakan kelompok perempuan lokal yang rentan secara ekonomi melalui pengembangan keterampilan, pelatihan kewirausahaan, dan pendampingan. Dengan melibatkan perempuan asli daerah yang sudah lulus pendidikan perguruan tinggi sebagai fasilitator, program ini berhasil membangun kepercayaan masyarakat serta mengatasi hambatan sosial dan budaya dalam berpartisipasi, sehingga membantu para perempuan meningkatkan pendapatan, mencapai kemandirian ekonomi, dan mendorong inklusi sosial. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia akan menerima Penghargaan Kehormatan (Honourable Mention) dalam kategori "Lembaga publik yang transparan dan akuntabel untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)" melalui program "Sistem Keuangan Desa” (“SISKEUDES”). Inisiatif berskala nasional ini menstandarisasi tata cara penganggaran, administrasi keuangan, dan pelaporan di seluruh 75.265 desa di Indonesia. Program ini secara nyata meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Program ini juga terhubung dengan sistem-sistem utama pemerintah, sehingga memungkinkan pengawasan secara langsung (real-time) dan pembuatan kebijakan yang tepat berdasarkan data. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia akan menerima Penghargaan Kehormatan (Honourable Mention) dalam kategori "Memberikan layanan yang inklusif dan adil agar tidak ada yang tertinggal (Leave No One Behind)" untuk Aplikasi Multiplatform Mitigasi dan Penilaian Bahaya Geologi (“MAGMA”). Platform ini memusatkan data penanggulangan bencana secara langsung (real-time) serta menyediakan informasi bahaya yang akurat dan mudah diakses oleh seluruh pihak terkait beserta masyarakat umum. Kehadiran aplikasi ini memperkuat sistem peringatan dini, mendukung pengambilan keputusan yang cepat oleh pihak yang berwenang, serta menekan risiko korban jiwa dan kerusakan infrastruktur.Dari lebih dari 700 pendaftar yang berasal dari 62 negara, penghargaan ini menyoroti 12 inisiatif yang paling luar biasa dan membawa terobosan baru. Para penerima penghargaan tahun ini telah menerapkan berbagai solusi baru dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, baik di tingkat nasional maupun daerah. Solusi-solusi tersebut menjawab berbagai tantangan serta meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah, sekaligus terus memajukan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Beberapa inisiatif yang terpilih juga berfokus pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, kecerdasan buatan (AI), serta sistem pemerintahan berbasis digital.Upacara Penghargaan Pelayanan Publik PBB tahun 2026 akan dipandu oleh Bapak Li Junhua, Wakil Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Ekonomi dan Sosial. Acara ini diselenggarakan berurutan setelah peringatan Hari Pelayanan Publik PBB yang jatuh pada tanggal 23 Juni.Daftar Pemenang Penghargaan Pelayanan Publik PBB Tahun 2026: Kategori: “Memberikan layanan yang inklusif dan adil agar tidak ada yang tertinggal (Leave No One Behind)”:Layanan Jaminan Sosial yang Inklusif dan Setara untuk Semua, Dana Perlindungan Sosial Negara, Azerbaijan (Pemenang Penghargaan)Kerangka Kerja Menyeluruh untuk Tata Kelola yang Ramah Disabilitas ("Kalingyakap"), Pemerintah Kota Carmona, Filipina (Pemenang Penghargaan)Pendidikan anak usia dini untuk anak-anak tanpa kewarganegaraan, tidak berdokumen, dan etnis minoritas, Pemerintah Kecamatan Pang Mu, Thailand (Pemenang Penghargaan)Pembuatan dokumen sipil bagi narapidana ("Identifique-se"), Sekretariat Keadilan Negara Bagian Espírito Santo, Brasil (Penghargaan Kehormatan)Aplikasi Multiplatform Mitigasi dan Penilaian Bahaya Geologi ("MAGMA"), Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Kementerian ESDM, Indonesia (Penghargaan Kehormatan)Kategori: “Layanan publik yang responsif gender”:Pendekatan Budaya dalam Meningkatkan Ekonomi Perempuan Pesisir ("Berdaya Srikandi"), Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Parepare, Indonesia (Pemenang Penghargaan)Kategori: “Lembaga publik yang transparan dan akuntabel untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)”:Verify.gov.kh, Kementerian Pos dan Telekomunikasi, Kamboja (Pemenang Penghargaan)Sistem Peringatan Preventif dan Reaktif, Direktorat Jenderal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Republik Dominika (Pemenang Penghargaan)Bank Data Nasional & Estishraf, Otoritas Data & AI Arab Saudi, Arab Saudi (Pemenang Penghargaan)Sistem Keuangan Desa ("SISKEUDES"), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Indonesia (Penghargaan Kehormatan)Kategori: “Partisipasi dan pelibatan publik untuk pembuatan kebijakan yang inklusif”:Kesepakatan Perikanan: Pengelolaan Wilayah Partisipatif di Amazon Pará, Sekretariat Negara Bagian Pará untuk Lingkungan Hidup, Iklim, dan Keberlanjutan, Brasil (Pemenang Penghargaan)Map4All: Pemetaan Inklusif untuk Masa Depan Berkelanjutan, Institut Penelitian dan Pengembangan Dataran Tinggi, Thailand (Pemenang Penghargaan)Tentang Penghargaan IniPenghargaan Pelayanan Publik PBB (UN Public Service Awards) mengapresiasi keunggulan dalam penyediaan pelayanan publik serta memberikan penghargaan atas pencapaian dan kontribusi kreatif dari berbagai lembaga pemerintahan di seluruh dunia. Sejak diadakan pertama kali pada tahun 2003, lebih dari 300 inisiatif telah menerima penghargaan bergengsi ini.
Informasi lebih lanjut mengenai program ini dapat dilihat di tautan: bit.ly/UNPSAwards.Kontak Media:
Melanie Prud’homme, Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB, prudhommem@un.org
Sharon Birch, Departemen Komunikasi Global PBB, birchs@un.org
Informasi lebih lanjut mengenai program ini dapat dilihat di tautan: bit.ly/UNPSAwards.Kontak Media:
Melanie Prud’homme, Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB, prudhommem@un.org
Sharon Birch, Departemen Komunikasi Global PBB, birchs@un.org
1 of 5
Siaran Pers
29 Mei 2026
Dua Penjaga Perdamaian Indonesia akan Dianugerahi Penghormatan Anumerta dalam Upacara di Markas Besar PBB pada 5 Juni
Hari Internasional Penjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa akan diperingati di Markas Besar PBB pada Jumat, 5 Juni, untuk memberikan penghormatan kepada seluruh perempuan dan laki-laki yang bertugas dalam misi penjaga perdamaian PBB, serta mengenang mereka yang telah kehilangan nyawa demi perdamaian.Sekretaris Jenderal António Guterres akan meletakkan karangan bunga untuk menghormati hampir 4.500 penjaga perdamaian yang telah kehilangan nyawa sejak 1948. Ia juga akan memimpin upacara penganugerahan Medali Dag Hammarskjöld secara anumerta kepada 68 personel militer, polisi, dan sipil penjaga perdamaian yang gugur dalam menjalankan tugas, termasuk 59 orang yang wafat tahun lalu.Di antara para penjaga perdamaian yang akan dianugerahi Medali Dag Hammarskjöld secara anumerta terdapat dua personel dari Indonesia: Kopral Dua Eko Prambudi Santoso, yang bertugas bersama Misi Stabilisasi Organisasi PBB di Republik Demokratik Kongo (MONUSCO); dan Brigadir Polisi Kepala Sri Widodo, yang bertugas bersama Misi Stabilisasi Terpadu Multidimensi PBB di Republik Afrika Tengah (MINUSCA). Keduanya wafat pada tahun 2025.Tahun ini, Indonesia kehilangan empat penjaga perdamaian yang bertugas bersama Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL), di tengah konflik Israel-Hizbullah. Mereka yang wafat tahun ini akan dianugerahi Medali Dag Hammarskjöld secara anumerta pada upacara tahun depan.Untuk informasi lebih lanjut, baca https://unifil.unmissions.org/en/press-releases/fallen-indonesian-peacekeepers-honoured-memorial-ceremony-beirut dan https://unifil.unmissions.org/en/press-releases/unifil-statement-on-the-passing-of-an-indonesian-peacekeeper-injured-last Saat ini, lebih dari 50.000 penjaga perdamaian sipil, militer, dan polisi bertugas di bawah bendera PBB di sejumlah lingkungan paling kompleks di dunia, di mana konflik semakin terfragmentasi, berkepanjangan, dan dipengaruhi oleh berbagai ancaman baru, termasuk penyalahgunaan perangkat digital dan penyebaran informasi berbahaya. Sebanyak 118 negara saat ini menyumbangkan personel berseragam untuk 11 misi penjaga perdamaian.Indonesia merupakan kontributor personel terbesar ke-6 untuk misi penjaga perdamaian PBB. Saat ini, Indonesia mengirimkan hampir 2.000 personel militer dan polisi—termasuk 156 perempuan—ke operasi perdamaian PBB di Abyei, Republik Afrika Tengah, Siprus, Republik Demokratik Kongo, Lebanon, Sudan Selatan, dan Sahara Barat.Majelis Umum menetapkan Hari Internasional Penjaga Perdamaian PBB pada 2002 dan memilih tanggal 29 Mei karena pada hari itu, tahun 1948, Dewan Keamanan membentuk operasi penjaga perdamaian PBB pertama, yaitu United Nations Truce Supervision Organization di Timur Tengah.Tema tahun ini adalah “Berinvestasi dalam Perdamaian”. Pada saat operasi penjaga perdamaian PBB menghadapi berkurangnya sumber daya, tema ini menegaskan bahwa penjaga perdamaian tetap menjadi salah satu perangkat paling efektif yang dimiliki komunitas internasional untuk merespons konflik—mendukung solusi politik, mencegah eskalasi, melindungi warga sipil, memantau gencatan senjata, memungkinkan bantuan kemanusiaan, membersihkan ranjau darat, dan banyak lagi.Dalam pesannya, Sekretaris Jenderal António Guterres mengatakan: “Pada Hari Internasional ini, kita menghormati para penjaga perdamaian, baik yang telah mendahului kita maupun yang masih bertugas saat ini, serta menegaskan kembali tanggung jawab bersama kita untuk menghormati dan memperkuat kerja mereka. Kita memberikan penghormatan kepada hampir 4.500 penjaga perdamaian yang telah kehilangan nyawa sejak 1948, termasuk 59 orang tahun lalu. Tidak seorang pun seharusnya meninggal saat mengabdi demi perdamaian. Serangan terhadap penjaga perdamaian merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional, dan Negara-Negara Anggota harus memenuhi kewajiban mereka untuk memastikan keselamatan dan keamanan personel PBB setiap saat.”Ia juga menyatakan bahwa “di era meningkatnya ketegangan, penjaga perdamaian merupakan cara yang terbukti dan hemat biaya untuk memulihkan stabilitas dan harapan. Namun, hal ini membutuhkan dukungan politik yang konsisten—serta dukungan finansial yang dapat diandalkan.”Dalam upacara khusus tersebut, Sekretaris Jenderal juga akan menganugerahkan “Captain Mbaye Diagne Medal for Exceptional Courage” kepada Kopral Matias Reyes dari Uruguay atas tindakannya di Goma, Republik Demokratik Kongo bagian timur, pada puncak krisis awal 2025; serta kepada mendiang Sergii Prykodko dari Ukraina, yang bertugas sebagai kontraktor swasta dalam Misi PBB di Sudan Selatan (UNMISS) dan gugur dalam misi mengevakuasi tentara yang terkepung pada Maret tahun lalu.Sekretaris Jenderal juga akan memberikan penghargaan kepada Military Gender Advocate of the Year 2025, Mayor Abhilasha Barak dari India, yang bertugas di Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL), serta kepada UN Woman Police Officer of the Year, Stephanie Königs dari Jerman, yang bertugas di UNMISS.“Pada saat konflik meningkat dan sumber daya semakin terbatas, para penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa terus melindungi warga sipil, mencegah kekerasan agar tidak meningkat, dan menjaga harapan tetap hidup di sejumlah lingkungan paling sulit di dunia. Berinvestasi dalam penjaga perdamaian berarti berinvestasi dalam stabilitas, pencegahan, dan kemungkinan terciptanya perdamaian itu sendiri,” kata Jean-Pierre Lacroix, Wakil Sekretaris Jenderal untuk Operasi Perdamaian. Kontak media:UNIC Jakarta: Siska Widyawati, +6287884885489Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi:
https://www.un.org/en/observances/peacekeepers-day
https://www.un.org/en/observances/peacekeepers-day
1 of 5
Siaran Pers
19 Mei 2026
UNFPA Bermitra dengan Guardian Girls Indonesia dan Japan Foundation dalam Southeast Asia Women Citizen Dialogue untuk Mengakhiri Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Perempuan
UNFPA dengan bangga turut menyelenggarakan Southeast Asia Women Citizen Dialogue Indonesia (SEA-WCD Indonesia), sebuah forum penting yang didedikasikan untuk mempercepat aksi regional mengenai kesetaraan gender, kepemimpinan perempuan, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Diselenggarakan melalui kemitraan dengan Guardian Girls International (GGI), Guardian Girls Indonesia, dan The Japan Foundation Indonesia, acara ini memposisikan Indonesia sebagai negara anggota ASEAN pertama yang menjadi tuan rumah dialog regional ini."Indonesia memiliki peluang untuk menjadi pemimpin regional dan global dalam memajukan pemberdayaan perempuan melalui olahraga, budaya, dan aksi komunitas. Melalui kemitraan di seluruh Asia Tenggara, kami berharap dapat menciptakan komunitas yang lebih aman, inklusif, dan berkelanjutan bagi perempuan dan anak perempuan,” ujar Shin Koyamada, Co-Founder dan Sekretaris Jenderal GGI.Dialog ini merupakan pendekatan inovatif untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan dan praktik, menyoroti pemberdayaan berbasis olahraga sebagai alat yang kuat untuk perubahan. Inisiatif ini membekali perempuan dan anak perempuan dengan keterampilan fisik dan psikologis untuk perlindungan diri, kepercayaan diri, kepemimpinan, dan kesejahteraan secara keseluruhan. "Memajukan kesehatan seksual dan reproduksi, serta mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan adalah inti dari mandat UNFPA. Ketika perempuan dan anak perempuan aman, percaya diri, dan berdaya, maka seluruh komunitas ikut berkembang," kata Hassan Mohtashami, Kepala Perwakilan UNFPA di Indonesia. "Mari kita jadikan dialog hari ini untuk menginspirasi perubahan yang dapat ditindaklanjuti di seluruh Indonesia dan Asia Tenggara."Meskipun ada kemajuan signifikan, kekerasan terhadap perempuan tetap menjadi salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang paling meluas di dunia. Di Indonesia, sekitar satu dari empat perempuan usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual sepanjang hidupnya, menurut Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024. Realitas ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk mencapai komitmen global UNFPA yang dikenal sebagai Transformative Results (Hasil Transformatif): mengakhiri kematian ibu yang dapat dicegah; mengakhiri kebutuhan Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi; beradaptasi dengan perubahan demografis; dan mengakhiri kekerasan berbasis gender serta praktik-praktik berbahaya terhadap perempuan dan anak perempuan. Forum ini mempertemukan para pemimpin dari pemerintah, organisasi internasional, federasi olahraga nasional, dan masyarakat sipil untuk membahas tema "Dari Kebijakan ke Implementasi: Memajukan Kesetaraan Gender dan Keamanan Perempuan melalui Komunitas dan Olahraga di Asia Tenggara."“Jepang sangat menghargai kerja sama internasional yang mendorong saling pengertian, inklusi, dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan. Kami senang mendukung inisiatif yang memperkuat dialog regional dan hubungan antar masyarakat di seluruh Asia Tenggara,” kata Myochin Mitsuru, Chargé d’Affaires Kedutaan Besar Jepang di Indonesia.Acara yang diadakan di The Japan Foundation ini juga menampilkan seminar berbasis olahraga Guardian Girls—Karate, Ju-Jitsu, Pencak Silat, Vovinam, Judo, dan Aikido—yang dipimpin oleh instruktur perempuan bersertifikat, yang bertujuan untuk memperluas keterampilan perlindungan diri dan keterlibatan komunitas di seluruh negeri. “Japan Foundation merasa terhormat bisa mendukung platform regional penting ini yang menyatukan para pemimpin dari berbagai sektor melalui dialog, budaya, dan keterlibatan masyarakat. Kami berharap inisiatif ini akan menginspirasi kolaborasi berkelanjutan dan dampak sosial positif di seluruh Asia Tenggara,” kata Inami Kazumi, Direktur Jendral The Japan Foundation Indonesia.Dengan memperkuat kapasitas kelembagaan, menutup kesenjangan, dan mengubah norma-norma sosial yang merugikan, inisiatif seperti SEA-WCD Indonesia mempercepat kemajuan menuju prioritas nasional dan komitmen global, memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal. Tentang UNFPA IndonesiaUNFPA, Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa, bekerja untuk mewujudkan dunia di mana setiap kehamilan diinginkan, setiap persalinan berlangsung dengan aman, dan potensi setiap orang muda terpenuhi. Sejak 1972, UNFPA telah menjadi salah satu mitra terdepan Indonesia dalam kesehatan reproduksi, orang muda, kependudukan dan pembangunan, dan kesetaraan gender. UNFPA Indonesia berupaya untuk mencapai Three Transformative Results, sebuah komitmen global untuk mengakhiri kematian ibu yang bisa dicegah, kebutuhan Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi, dan kekerasan berbasis gender dan praktik berbahaya, yang dipandu oleh International Conference on Population and Development (ICPD) tahun 1994 dan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi indonesia.unfpa.org. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:Rahmi Dian Agustino (Communications Analyst, UNFPA Indonesia): agustino@unfpa.org
1 of 5
Latest Resources
1 / 11
Sumber Daya
22 Mei 2026
Sumber Daya
16 Maret 2026
Sumber Daya
13 Maret 2026
Sumber Daya
19 Februari 2026
Sumber Daya
19 Januari 2026
Sumber Daya
12 Januari 2026
1 / 11