Latest
Cerita
26 Januari 2023
Kemiri, cabai dan ayam: PBB memfasilitasi transformasi ekonomi pedesaan di Indonesia Timur
Pelajari Lebih Lanjut
Cerita
24 Januari 2023
Upaya-upaya pencegahan tindakan pelecehan seksual di implementasikan di politeknik Indonesia melalui bantuan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO)
Pelajari Lebih Lanjut
Cerita
19 Januari 2023
Kota Sulawesi berinvestasi dalam sistem peringatan bencana dengan dukungan dari UN-Habitat dan Sekretariat ASEAN
Pelajari Lebih Lanjut
Latest
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia
Indonesia kian tumbuh dengan kecepatan yang lebih cepat dari waktu mana pun dalam sejarahnya. Dengan mengingat Agenda 2030, negara ini bergerak menuju ekonomi rendah karbon yang bernilai lebih tinggi, terintegrasi secara global. PBB bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia, organisasi masyarakat sipil, lembaga akademis, dan entitas sektor swasta untuk mencapai TPB secara efektif melalui pendekatan terpadu.
PBB juga akan memperkuat kemitraannya dengan otoritas dan masyarakat regional dan kabupaten untuk memberikan hasil pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, PBB akan memperluas kerjasamanya dengan memasukkan asosiasi industri, think tank, pengelola data dan lembaga berbasis sains dan teknologi yang menawarkan prospek inovasi untuk solusi pembangunan terintegrasi, yang sangat penting untuk pencapaian TPB.
PBB berkomitmen untuk bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam membangun bangsa yang sejahtera, demokratis, dan adil, di mana pembangunan bisa bermanfaat bagi semua orang, dan di mana hak-hak generasi mendatang dilindungi. Sesuai dengan janji TPB untuk “tidak meninggalkan siapa pun”, pendekatan PBB menggabungkan fokus yang kuat pada yang termiskin dari yang miskin, memerangi diskriminasi dan meningkatnya ketidaksetaraan dan mengatasi akar penyebabnya. “Tidak meninggalkan siapa pun” berarti memprioritaskan martabat orang dan menempatkan kemajuan komunitas yang paling terpinggirkan dan rentan terlebih dahulu.
Janji sentral dan transformatif ini menjadi lebih penting dari sebelumnya untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 dan bekerja menuju pemulihan yang berkelanjutan, tangguh, dan inklusif.
Publikasi
01 Agustus 2022
UN in Indonesia Newsletter Volume 5 2022
Pembaca yang budiman,
Selamat datang di edisi terbaru kami.
Dunia kita menghadapi tantangan berlapis-lapis: perubahan iklim, COVID-19, konflik yang kompleks, dan inflasi yang meningkat. Kami telah melihat kasus COVID-19 berlipat ganda di Indonesia dalam beberapa bulan terakhir, bersamaan dengan perang di Ukraina yang mengganggu ketahanan pangan dan inflasi yang meroket.
Secara global, ada cukup makanan, energi, dan keuangan bagi setiap negara untuk melewati krisis yang saling terkait yang diciptakan oleh perang ini. Namun, ketidaksetaraan yang mendalam dan masalah distribusi dan logistik menyebabkan jutaan orang menderita tanpa perlu.
Memecahkan krisis ini membutuhkan tindakan terkoordinasi di seluruh bidang. Pada 22 Juli, PBB membantu mendorong kesepakatan Ukraina dan Rusia untuk melanjutkan ekspor gandum Ukraina melalui Laut Hitam yang oleh Sekretaris Jenderal PBB António Guterres disebut sebagai “suar harapan” di dunia yang sangat membutuhkannya. Awal tahun ini, Sekretaris Jenderal membentuk kelompok juara yang terdiri dari enam pemimpin dunia terkemuka – termasuk Presiden Joko Widodo – sebagai bagian dari Global Crisis Response Group (GCRG) untuk tindakan segera guna mencegah krisis yang membayangi. Sang Juara ditugaskan untuk memajukan konsensus global tentang langkah-langkah untuk mencegah, mengurangi, dan menanggapi krisis.
Edisi kali ini berisi profil GCRG dan empat bidang tindakan mendesaknya. Ada juga sorotan dari badan-badan PBB dalam upaya Indonesia untuk mempercepat pemulihan dari COVID-19. Misalnya, UNICEF menyerukan tindakan segera untuk mengatasi krisis pembelajaran saat anak-anak Indonesia kembali ke sekolah. Sementara itu, ILO bergabung dengan industri perhotelan untuk mengarusutamakan layanan penilaian risiko COVID-19. Ini akan membantu bisnis termasuk hotel untuk menerapkan rencana aksi yang meminimalkan risiko penularan virus di tempat kerja.
Kami berharap karya yang disorot dalam edisi ini menjadi inspirasi bagi kami untuk bekerja sama dan memberdayakan mereka yang menghadapi risiko krisis ini tanpa meninggalkan siapa pun.
Terima kasih, dan selamat membaca.
1 of 5

Publikasi
27 April 2022
United Nations in Indonesia Country Results Report 2021
This report highlights the cordial relationship between the Government of Indonesia and the United Nations System in working together to advance Indonesia’s development agenda and priorities, particularly the Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 and Indonesia’s National Medium-Term Development Plan (RPJMN) 2020-2024. The Report includes the progress and accomplishments to deliver four outcomes of the UNSDCF 2021-2025: (i) Inclusive Human Development; (ii) Economic Transformation; (iii) Green Development, Climate Change and Natural Disasters; and (iv) Innovation to Accelerate Progress towards the SDGs.
1 of 5

Siaran Pers
01 Agustus 2022
Pekan Menyusui Sedunia: UNICEF dan WHO Serukan Dukungan Yang Lebih Besar Terhadap Pemberian ASI di Indonesia Seiring Penurunan Tingkat Menyusui Selama Pandemi COVID-19
Jakarta, 1 Agustus 2022 – Seiring dengan dimulainya Pekan Menyusui Sedunia, UNICEF dan WHO menyerukan pemerintah dan para mitranya di Indonesia untuk mendukung semua ibu agar dapat menyusui sejak dini, secara eksklusif, dan berkesinambungan di tengah menurunnya angka pemberian ASI selama pandemi COVID-19.
Menurut data Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2021, 52,5 persen – atau hanya setengah dari 2,3 juta bayi berusia kurang dari enam bulan- yang mendapat ASI eksklusif di Indonesia, atau menurun 12 persen dari angka di tahun 2019. Angka inisiasi menyusui dini (IMD) juga turun dari 58,2 persen pada tahun 2019 menjadi 48,6 persen pada tahun 2021.
Pemberian ASI sejak dini dan secara eksklusif amat penting bagi kelangsungan hidup seorang anak, dan untuk melindungi mereka dari berbagai penyakit yang rentan mereka alami serta yang dapat berakibat fatal, seperti diare dan pneumonia. Semakin banyak bukti menunjukkan bahwa anak-anak yang menerima ASI memiliki hasil tes kecerdasan yang lebih tinggi. Selain itu, mereka memiliki kemungkinan lebih rendah mengalami obesitas atau berat badan berlebih, begitu pula dengan kerentanan mereka mengalami diabetes kelak. Secara global, peningkatan pemberian ASI dapat menyelamatkan lebih dari 820.000 anak setiap tahunnya serta mencegah penambahan kasus kanker payudara pada perempuan hingga 20.000 kasus per tahun.
Pemberian ASI menjadi kian penting mengingat dampak pandemi COVID-19 telah membebani sistem kesehatan di Indonesia, sehingga layanan konseling menyusui menjadi jauh lebih sulit diakses. Survei nasional yang dilaksanakan Kementerian Kesehatan dengan dukungan UNICEF pada tahun 2021 menemukan bahwa kurang dari 50 persen ibu dan pengasuh anak di bawah dua tahun yang menerima layanan konseling menyusui selama pandemi. Situasi ini diperparah oleh tingginya pelanggaran terhadap Kode Internasional Pemasaran Produk Pengganti ASI di Indonesia.
“Praktik menyusui yang optimal adalah kunci untuk menurunkan stunting pada anak di bawah usia lima tahun, demi mencapai target global dan nasional untuk mengurangi stunting hingga 40 persen. Inisiasi menyusu dini dan pemberian ASI eksklusif selama enam bulan memberikan perlindungan terhadap infeksi saluran cerna dan kandungan gizi yang diperlukan untuk mencegah stunting,” kata Perwakilan WHO Dr. N. Paranietharan. “Meneruskan menyusui setelah enam bulan hingga dua tahun bersama dengan pemberian makanan pendamping ASI adalah cara yang paling memadai dan paling aman untuk mencegah gangguan pertumbuhan dan memastikan perkembangan kognitif dalam fase kritis kehidupan ini,” katanya.
“Pemberian ASI adalah salah satu cara paling efektif untuk melindungi kesehatan anak dan ibu, sekaligus memberikan anak awal terbaik dalam kehidupannya,” kata Pelaksana Tugas Perwakilan UNICEF Robert Gass. “Di tengah pandemi global, para pemangku kepentingan harus mempertahankan perlindungan, promosi, dan dukungan untuk menyusui. ASI telah terbukti sebagai strategi yang mampu menyelamatkan nyawa dan merupakan fondasi bagi masyarakat sehat, cerdas, dan produktif.”
Sejalan dengan tema Pekan Menyusui Dunia tahun ini, Set Up for Breastfeeding: Educate and Support, WHO dan UNICEF menyerukan pemerintah, mitra, dan anggota masyarakat untuk mendukung ibu agar melanjutkan praktik menyusui yang optimal dan memperluas investasi yang dibutuhkan untuk mempromosikan pemberian ASI, termasuk:
Memastikan ketersediaan layanan konseling menyusui untuk semua ibu dan pengasuh bagi anak berusia di bawah dua tahun, baik secara tatap muka maupun melalui platform digital.
Memperbarui dan memperluas implementasi 10 Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui di seluruh bagian sistem kesehatan yang menyediakan layanan persalinan.
Memperkuat implementasi dan pemantauan kepatuhan terhadap Kode Internasional Pemasaran Produk Pengganti ASI.
UNICEF dan WHO terus mendukung pemerintah dalam melindungi, mempromosikan dan mendukung praktik-praktik menyusui secara optimum dengan berbagi alat dan sumber daya untuk membantu penerapan 10 Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui, memperkuat kapasitas pemerintah untuk dapat menyediakan layanan konseling menyusui yang berkualitas dan mengumpulkan bukti untuk mendorong tindakan yang lebih tegas terhadap pemasaran produk pengganti ASI yang tidak tepat.
Pada masa pandemi, UNICEF dan WHO menyarankan agar ibu yang dicurigai atau terkonfirmasi positif COVID-19, serta sedang menjalani isolasi mandiri, untuk melanjutkan pemberian ASI dan tetap melakukan kontak kulit ke kulit dengan memperhatikan protokol kesehatan. Para ibu juga dianjurkan meneruskan pemberian ASI untuk bayi atau anak yang sedang sakit, baik yang kemudian dikonfirmasi positif COVID-19 maupun penyakit lainnya.
1 of 5
Siaran Pers
27 Juli 2022
KOICA and UNOPS Partner to Strengthen Indonesia’s COVID-19 Response
The Korean International Cooperation Agency (KOICA), in partnership with the United Nations Office for Project Services (UNOPS), supported the Indonesian Ministry of Transportation in strengthening COVID-19 prevention measures in railway facilities across the country.
Since 14 December 2021, KOICA and UNOPS have been working to support the Government of Indonesia’s Ministry of Transportation and the Jakarta Light Rail Transit (LRT), through the procurement of hygiene materials concerning railways safety, public health items for mass transportation, and audit and safety inspection equipment, to respond to the logistical and transportation challenges created by the spread of COVID-19 in the country.
The handover event - held at Hotel Harris in Bekasi on 26 July 2022 - marked the official delivery of all project items to the Ministry of Transportation. Attended by Dr. Edi Nur Salam, Director of Railway Safety for the Republic of Indonesia and Yun Gil Jeong, Country Director for KOICA Indonesia and others, the event included speeches by Dr. Edi Nur Salam and Yun Gil Jeong, as well as singing Indonesia Raya, prayers and the symbolic delivery of the KOICA Grant in the form of Safety Inspection Equipment, Occupational Health Equipment, and Health Equipment for train stations.
Project Impact:
Aimed at strengthening the COVID-19 response capacity of both LRT stations in Jakarta and railway facilities around the country, the project has sought to improve hygienic conditions for the public, and enable a safer working environment for Transportation Government Staff through the delivery of COVID-19 prevention items. The distributed items - which included Air Filtration Systems, Air Purifier Masks, Thermal Scanner Equipment, Oxygen Concentrators, and UV Light Sterilizers for escalators - are set to ensure early detection of cases, disinfect surfaces and limit the spread of infection through close contact; thereby minimizing the risks of possible transmission of the virus in stations. The new installations are expected to enhance the safety and support the work of 6,000 Transportation Government Staff, in addition to the estimated 315,075 passengers using LRT services every day.
With $660,000 in funding, the project represents Phase 2 of the Joint Partnership between KOICA and UNOPS, building on the previous work of Phase 1 that sought to support Indonesia’s Ministry of Transportation and Ministry of Health and the Indonesian National Board for Disaster Management (BNPB) strengthen the country’s health infrastructure systems by equipping hospitals with medical equipment and medical supplies for COVID-19 patients. Through the procurement of N95 masks, PCR machines, testing kits, and more, Phase 1 was instrumental in helping the Ministry of Transportation, Ministry of Health, and BNPB in strengthening the health preparedness and COVID-19 response of the healthcare system in Indonesia, and effectively and timely prevent and treat COVID-19 cases.
Speaking about the project:
Mr. Yun Gil Jeong, KOICA Indonesia Country Director, said: “the donation of the distributed items is expected to strengthen the partnership of both countries by improving the hygiene of LRT and mass transportation in Indonesia. KOICA has a commitment to continue supporting the government of Indonesia in fighting the spread of Covid-19 in the LRT, in the train, and in the stations. “
Ms. Samina Kadwani, UNOPS Director for Indonesia, Thailand, Papua New Guinea and the Pacific, said: “UNOPS, in partnership with the Korean International Cooperation Agency, is proud to contribute to the strengthening of public health systems in Indonesia through the efficient delivery of health and hygiene items that will protect both passengers and workers of railway facilities across the country. “
Mr. Zulfikri, Director General of Railways, said: “The Ministry of Transportation greatly appreciates the donation from KOICA and for sure, it will give high benefits for all passengers of mass transportation in Indonesia. We are thankful to KOICA for choosing the Ministry of Transportation as the partner of this grant.”
ENDS
Notes to the editors:
Photos of the project can be found here - credit: @UNOPS/KOICA
Press contact details:
KOICA: For media inquiries, please contact: Dian Mardiana, Program Manager (dianmardiana@overseas.koica.go.kr)
UNOPS: For media inquiries, please contact: Ffion Conlon, Communications and Partnerships Officer (ffionc@unops.org)
About KOICA: KOICA was established as a governmental agency of the Republic of Korea under the Ministry of Foreign Affairs in 1991. It implements Korea's grant aid and technical cooperation programs for inclusive and sustainable development of partner countries. Main areas of operations include education, health, rural development, public administration, and technology environment and energy. KOICA manages its ODA programs through its country offices in 44 partner countries. Read more: http://www.koica.go.kr
About UNOPS:
UNOPS mission is to help people build better lives and countries achieve peace and sustainable development. We help the United Nations, governments and other partners to manage projects, and deliver sustainable infrastructure and procurement in an efficient way. We respond to our partner’s needs in the world’s most challenging environments, by combining the best of the UN and the private sector, as we build foundations for countries to achieve sustainable development.
Read more: www.unops.org
1 of 5
Pidato
08 Juli 2022
Pesan Video oleh António Guterres kepada Menteri Luar Negeri G20 “Perkuat Multilateralisme"
Yang Mulia,
Pertemuan G-20 ini datang pada saat yang sangat kritis bagi multilateralisme dan tata kelola global.
Tatanan internasional berisiko hancur.
Krisis iklim menjadi semakin parah.
Pandemi COVID-19 telah membunuh jutaan orang; kelaparan dan kemiskinan meningkat; hasil capaian pembangunan bertahun-tahun menjadi hilang.
Sebuah perang dari berbagai segi berkecamuk di jantung Eropa, melanggar Piagam PBB.
Bentuk-bentuk konflik yang baru dan berkembang, termasuk di dunia maya, membutuhkan solusi dan kerangka kerja multilateral yang belum ada.
Sistem keuangan global kita yang tidak setara, yang dirancang oleh negara-negara kaya dan kuat, telah mengecewakan negara-negara berkembang.
Negara-negara miskin membayar biaya pinjaman yang jauh lebih tinggi daripada negara-negara maju – dan ekonomi mereka diturunkan ketika mereka mempertimbangkan untuk merestrukturisasi utang mereka atau mengajukan keringanan utang.
Sementara itu, akses yang tidak setara untuk mendapatkan vaksin telah memperpanjang pandemi COVID-19, berkontribusi pada penderitaan dan kematian yang berkelanjutan.
Yang Mulia,
Penguatan multilateralisme – tema sesi ini – bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan.
Ini adalah satu-satunya cara untuk menghindari kekurangan pangan yang meluas, memperdalam kekacauan iklim, dan gelombang kemiskinan dan kemelaratan yang dirasakan oleh banyak negara.
Saya melihat tiga area untuk tindakan multilateral yang mendesak:
Kedaruratan iklim yang berkembang; krisis pangan, energi dan keuangan; dan pemulihan yang tidak merata dari pandemi.
---
Krisis iklim adalah keadaan darurat nomor satu kita.
Pertempuran untuk mempertahankan tujuan 1,5 derajat - tercapai atau tidaknya - di tahun 2030.
Anda mewakili ekonomi utama – dan 80 persen dari emisi global.
Tanggung jawab untuk mencegah dampak terburuk dari krisis iklim sebagian besar berada di pundak Anda.
Ilmu pengetahuan memberitahu kita bahwa emisi global perlu turun 45 persen di bawah level 2010 pada 2030, untuk menjaga agar sasaran 1,5 derajat tetap hidup.
Tetapi janji iklim nasional saat ini akan menghasilkan peningkatan emisi sebesar 14 persen pada tahun 2030.
Ini adalah bunuh diri kolektif.
Kita membutuhkan revolusi energi terbarukan. Mengakhiri kecanduan global terhadap bahan bakar fosil adalah prioritas nomor satu.
Tidak ada pembangkit batubara baru.
Tidak ada ekspansi dalam eksplorasi migas.
Saya telah mengimbau pembentukan [koalisi] di sekitar negara-negara berkembang untuk memberikan dukungan keuangan dan teknis, karena mereka mempercepat transisi ke energi terbarukan.
Kemajuan penting sedang dibuat – tetapi lebih banyak dibutuhkan di semua lini. Negara-negara berkembang harus memiliki akses ke sumber daya dan teknologi yang mereka butuhkan.
Negara-negara yang lebih kaya akhirnya harus memenuhi komitmen pendanaan iklim senilai $100 miliar untuk negara-negara berkembang, mulai tahun ini.
Kami juga membutuhkan dorongan radikal untuk adaptasi dan sistem peringatan dini.
Dan kerangka akses dan kelayakan harus ditinjau ulang, sehingga negara berkembang, termasuk negara berpenghasilan menengah, bisa mendapatkan pembiayaan yang mereka butuhkan tepat waktu.
Yang Mulia,
Kedua, krisis pangan, energi dan keuangan.
Di seluruh dunia, perang di Ukraina memperkuat krisis lain dan mengancam akan menimbulkan kehancuran sosial dan ekonomi.
Harga makanan mendekati rekor tertinggi. Harga pupuk naik lebih dari dua kali lipat.
Ada risiko nyata dari banyak kelaparan tahun ini.
Tahun depan bisa lebih buruk.
Tanpa pupuk, kelangkaan dapat menyebar dari jagung dan gandum ke semua tanaman pokok termasuk beras, dengan dampak yang menghancurkan pada miliaran orang.
Sementara itu, rekor harga energi yang tinggi telah memicu pemadaman dan kelangkaan bahan bakar.
Kita perlu bekerja sama untuk membawa stabilitas ke pasar pangan dan energi global dan mendukung ekonomi berkembang.
Produksi pangan Ukraina, serta pangan dan pupuk yang diproduksi oleh Rusia, harus dibawa kembali ke pasar dunia -- meskipun perang.
Kami sedang bekerja untuk menemukan rencana yang memungkinkan ekspor makanan yang diproduksi Ukraina dengan aman dan terjamin melalui Laut Hitam, dan akses tanpa hambatan ke pasar global untuk makanan dan pupuk Rusia.
Kami telah berkoordinasi erat dengan semua pihak, termasuk banyak dari pemerintah Anda.
Saya berterima kasih atas kerjasama Anda yang berkelanjutan.
Tetapi bahkan ketika kami mencoba untuk meningkatkan pasokan, kami perlu menyediakan sumber daya dan ruang fiskal sekarang untuk negara dan masyarakat termiskin.
Sistem keuangan global harus menggunakan semua instrumen yang ada, dengan fleksibilitas dan pemahaman, untuk mencapai hal ini.
Yang Mulia,
Tidak ada solusi untuk krisis keuangan ini tanpa solusi untuk krisis ketimpangan ekonomi yang sedang berlangsung di negara berkembang.
Yang membawa saya ke area ketiga saya untuk tindakan multilateral yang mendesak: pemulihan yang tidak setara.
Banyak negara berkembang telah menderita kerugian ekonomi yang parah selama pandemi, tetapi tidak dapat mengakses keuangan untuk pemulihan.
Kita membutuhkan Kesepakatan Global Baru untuk menyeimbangkan kembali kekuatan dan sumber daya keuangan, dan memungkinkan negara-negara berkembang untuk berinvestasi dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Arsitektur utang internasional membutuhkan reformasi mendesak.
Kami membutuhkan kerangka kerja restrukturisasi dan pengurangan utang operasional yang memperhitungkan kerentanan.
Kami juga harus mempertimbangkan perubahan peringkat kredit dan penerbitan Hak Penarikan Khusus.
Dan kita perlu upaya serius untuk meningkatkan jumlah negara yang dapat memproduksi vaksin, terapi dan tes Covid-19, dengan berbagi lisensi dan memberikan dukungan teknis dan finansial.
Yang Mulia,
Dunia kita yang kompleks dan saling terhubung membutuhkan multilateralisme yang lebih efektif, lebih berjejaring, dan lebih inklusif.
Kita perlu menggabungkan kekuatan lembaga-lembaga yang ada untuk bersama-sama mengatasi tantangan kemanusiaan yang paling mendesak.
Saya telah mengajukan sejumlah ide dalam laporan saya “Agenda Bersama Kita”.
Salah satu contoh:
Saya telah mengusulkan KTT Dua Tahunan untuk menyatukan G20, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, lembaga keuangan internasional, dan kantor saya sebagai Sekretaris-Jenderal, untuk bekerja menuju ekonomi global yang lebih berkelanjutan, inklusif , dan tangguh.
Kami bekerja sama dengan Negara-negara Anggota untuk mewujudkan hal ini, dan banyak rekomendasi lainnya dari Agenda Bersama Kami .
Saya berterima kasih kepada anggota G20 atas dukungan dan kontribusi Anda.
Memperkuat multilateralisme adalah satu-satunya jalan berkelanjutan menuju dunia yang damai, stabil, dan sejahtera bagi semua.
Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan atas aspirasi-aspirasi ini.
Dan G20, yang mewakili 80 persen kekuatan ekonomi global, dapat mewujudkannya.
Terima kasih.
1 of 5
Cerita
26 Januari 2023
Kemiri, cabai dan ayam: PBB memfasilitasi transformasi ekonomi pedesaan di Indonesia Timur
INEGENA, PULAU FLORES, INDONESIA – Wilfridus Ngala memiliki visi – untuk mengubah desanya yang berpenduduk 1100 orang, dimana kebanyakan dari mereka adalah petani subsiten, menjadi pusat kekuatan pertanian dengan industri pengolahan dan ekspor makanannya sendiri. Kedengarannya tidak masuk akal? Tidak. Baru setahun mendapat dukungan dari Dana International untuk Pengembangan Agrikultural (IFAD) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, tanda-tanda kemajuan masyarakat di tengah perbukitan Pulau Flores ini terlihat jelas: tanah yang dulunya tandus diubah menjadi ladang hortikultura, dan ayam berkotek di sepanjang jalan desa yang sebelumnya tenang.
“Desa kami sekarang memiliki masa depan dan banyak anak muda memutuskan untuk tetap tinggal dan berpartisipasi dalam proyek pertanian baru,” kata Viktorinus Roja, 30 tahun, yang belajar beternak ayam tahun lalu dan telah terpilih menjadi ketua asosiasi usaha desa yang dikenal dengan akronim BUMDES. “Setahun yang lalu saya berpikir untuk pindah mencari pekerjaan di kota. Tapi saya telah memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada Walikota Ngala.”
Membangun keberhasilan ekonomi dalam jangka panjang
Inegena adalah salah satu dari 1110 desa di Indonesia yang didukung melalui Program Transformasi Ekonomi Desa Terpadu (TEKAD) IFAD, yang menepatkan peningkatan tata kelola dan keterlibatan masyarakat dalam penggunaan sumber daya desa untuk pembangunan ekonomi dan sosial lokal di jantung perencanaan. Dalam kasus Inegena dan 19 desa lainnya di kabupaten Ngada di Pulau Flores, mereka membantu penduduk desa merancang rencana bisnis dan strategi pembangunan jangka panjang, dan mengajukan permohonan pendanaan ke Dana Desa nasional senilai Rp 68 miliar (US$ 4,3 miliar), dikelola oleh Kementerian Desa. TEKAD telah mempekerjakan tim ahli yang bekerja dengan penduduk desa. Pendanaan sebagian besar tidak berasal dari hibah tetapi pinjaman yang harus dibayar kembali oleh pemerintah dan desa dari hasil peningkatan kegiatan ekonomi.
“Sering sekali di pedesaan Indonesia, uang bukanlah masalahnya. Namun perencanaan yang berwawasan untuk membangun dasar keberhasilan ekonomi jangka panjang adalah masalahnya,” kata Harlina Sulistroyini, Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Kementerian Desa. “Tempat-tempat seperti Inegena adalah bukti dari apa yang dapat dicapai bersama oleh pendanaan kecil dan ide-ide besar.”
Kuncinya, Ibu Sulistroyini menambahkan, adalah untuk masyarakat fokus pada satu produk yang memiliki keunggulan ekonomi dan pasar. Dalam kasus Inegena, penduduk desa dengan dukungan TEKAD menyusun rencana bisnis untuk meningkatkan panen dan memulai pengolahan kemiri lokal, komoditas utama desa dan tanaman komersial masa depan. Sampai saat ini, setiap petani memanen kacang, membersihkannya secara manual dan membawanya ke pasar lokal. Sebagai langkah pertama dalam proses transformasi, mereka sekarang bekerja sama untuk mendapatkan penawaran yang lebih baik dari pembeli. Sama pentingnya, penduduk desa tidak perlu lagi melakukan perjalanan satu jam ke kota dan menghabiskan waktu untuk menjual produk mereka – pembeli kini bisa datang ke desa.
Minyak yang diekstraksi dari biji kemiri, yang rasanya sedikit mirip dengan kenari tetapi lebih lembut di langit-langit mulut, digunakan dalam industri kosmetik dan farmasi sebagai bahan baku.
Kementerian akan mendukung pembelian mesin untuk menggantikan tenaga kerja manual yang sekarang dibutuhkan untuk mengupas kacang, dan juga akan menyediakan dana bagi desa untuk membeli mesin untuk mengekstrak minyak kacang, kata Ibu Sulistroyini.
Dengan menjual minyak daripada kacang akan memungkinkan desa mendapatkan lebih banyak pendapatan dari rantai nilai kemiri. “Kami ingin mendukung desa dengan visi dan potensi,” tambahnya. “Inegena adalah sebuah desa kecil tetapi suatu hari nanti akan menjadi internasional – selama mereka tetap fokus.”
Setelah penduduk desa memiliki mesin ekstraksi minyak, yang direncanakan pada akhir 2023, mereka juga akan dapat memproses kemiri yang dipanen di desa tetangga, kata Ngala. “Kami berencana untuk menjadi pusat lokal.”
Meningkatkan produksi, mencari pasar
Walau fokus dalam rencana transformasi ekonomi desa adalah pada kemiri, ada produk lain yang dilihat potensinya oleh penduduk lokal: mereka menggunakan Rp 152 juta (US$ 9600) dari Dana Desa untuk meningkatkan area budidaya di sekitar desa sebesar 50%. Sawah yang dulunya dipenuhi semak belukar telah diubah menjadi perkebunan hortikultura. Sebagian besar cabai, terong, dan kubis yang ditanam dijual di pasar lokal.
Petani Bonevasius Redo telah berhasil memperluas rumah bambunya dari penghasilan tambahan yang diperolehnya selama musim tanam yang lalu. Berkat kesempatan baru di rumah, dia pindah kembali ke Inegana setelah bertahun-tahun bekerja di perkebunan kelapa sawit di Kalimantan. Penghasilannya sekarang sekitar Rp 5 juta per bulan (US$ 320), dibandingkan dengan hanya Rp 3 juta (US$ 190) di perkebunan. “Sekarang kami bisa menjalani hidup di sini dengan menanam sayuran dan cabai,” katanya.
Ayam dan ketahanan pangan
Tujuan dari skema ayam, yang meyakinkan Bapak Roja untuk tidak pindah ke kota, adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi dengan memberikan asupan protein yang stabil kepada masyarakat – serta pendapatan dari penjualan surplus. Sekarang ada 2400 ekor ayam di desa itu, naik dari beberapa ratus dua tahun lalu.
Tujuan TEKAD adalah memberikan dukungan transformasi ekonomi kepada desa-desa yang berkepentingan di lima provinsi termiskin di Indonesia, termasuk Nusa Tenggara Timur, tempat Inegena berada. Melalui perekrutan dan pelatihan fasilitator lokal untuk bekerja dengan penduduk desa, ini memastikan bahwa ada dukungan dari masyarakat terhadap perencanaan jangka panjang. “Untuk menciptakan fondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan, desa perlu memberlanjakan uang untuk proyek-proyek yang akan memiliki manfaat ekonomi jangka panjang, daripada hanya membelanjakan uang Dana Desa setiap tahun untuk prakarsa ad hoc,” kata Anissa Pratiwi, National Programme Officer di IFAD Jakarta. “Perubahan mendasar dalam pendekatan ini membutuhkan pembelajaran dan peningkatan kapasitas di tingkat desa.”
Perubahan tersebut sangat diperlukan, karena saat ini hanya 10% Dana Desa yang digunakan untuk mendukung pembangunan ekonomi pedesaan. TEKAD membantu mengubahnya dengan meningkatkan keterampilan teknis dan informasi pasar yang tersedia untuk desa, bersama dengan bimbingan dan pengawasan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Desa-desa tempatnya bekerja memiliki populasi gabungan lebih dari 1,6 juta – menjadikannya salah satu proyek PBB dengan jangkauan terbesar di Indonesia.
TEKAD didanai Bersama oleh IFAD dan pemerintah, dengan pemerintah yang memimpin pelaksanaannya. “Kami menggunakan TEKAD tidak hanya untuk membantu desa-desa yang berpartisipasi berkembang, tetapi juga untuk menunjukkan kepada masyarakat lain di wilayah ini sebagai contoh pembangunan ekonomi jangka panjang dan berkelanjutan,” kata Ibu Sulistroyini.
1 of 5

Cerita
24 Januari 2023
Upaya-upaya pencegahan tindakan pelecehan seksual di implementasikan di politeknik Indonesia melalui bantuan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO)
Empat politeknik kejuruan di Indonesia adalah yang pertama di negara ini yang menerapkan langkah-langkah untuk mencegah dan mengatasi pelecehan dan kekerasan seksual, mengikuti dukungan dari Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).
Ini mengikuti persyaratan baru pemerintah untuk memberlakukan prosedur formal untuk melindungi perempuan dan laki-laki muda di lembaga pendidikan. Pemerintah berharap langkah-langkah tersebut akan membantu mengubah sikap tentang pelecehan seksual di kalangan tenaga kerja masa depan negara itu.
“Hak perempuan adalah hak asasi manusia, dan di sekolah kami, baik laki-laki maupun perempuan, guru dan siswa bekerja sama untuk memastikan semua dapat belajar dan pada akhirnya bekerja dengan bermartabat,” ucap Marike Alelo, Direktur Politeknik Negeri Manado, Sulawesi Utara . “Saya berharap prosedur yang telah kami kembangkan melalui konsultasi dengan staf dan siswa kami akan membantu sekolah lain dalam mematuhi Peraturan Menteri.”
Politeknik di Surabaya, Semarang dan Batam juga mendapat manfaat dari dukungan ILO.
Hari ini (24 Januari 2023), dalam sebuah upacara di Jakarta, pemerintah dan ILO meluncurkan Manual Pelatihan Pengarusutamaan, Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan untuk digunakan oleh politeknik yang bukan bagian dari inisiatif percontohan.
Banyak perempuan muda memilih untuk menghindari program di sektor yang didominasi laki-laki seperti industri maritim. Ketakutan akan diskriminasi seksual, pelecehan dan kekerasan dalam studi dan tempat kerja, serta jadwal kerja yang seringkali tidak bersahabat dengan kehidupan keluarga, menjadi faktor penyebab keputusan tersebut.
“Pemerintah Indonesia telah menyadari bahwa penanggulangan pelecehan dan kekerasan seksual di perguruan tinggi akan sangat berperan dalam mengubah pola pikir secara lebih luas,” ujar Beny Bandanadjaja, Direktur Politeknik Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang tahun lalu mengeluarkan Permendikbud. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Pelecehan Seksual di Perguruan Tinggi. “Langkah-langkah ini akan membantu perempuan, serta laki-laki, di institusi secara langsung – dan juga akan memiliki dampak jangka panjang di tempat kerja, setelah siswa kami lulus.”
Lebih dari 70 persen responden dalam survei ILO baru-baru ini di Indonesia pernah mengalami kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. Menurut Komnas Perempuan, antara tahun 2015 dan 2021, lebih dari seperempat kasus pelecehan dan kekerasan seksual di tempat kerja yang dilaporkan terjadi di institusi pendidikan tinggi.
Dukungan ILO diberikan melalui program Keterampilan untuk Kemakmuran, yang didanai oleh pemerintah Inggris, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas nasional untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan pengembangan keterampilan.
“Untuk mengoptimalkan potensi perempuan dan laki-laki di Indonesia, kita semua perlu belajar bagaimana menciptakan tempat kerja yang aman dan bebas pelecehan dengan saling menghormati. Mempelajari keterampilan teknis sangatlah penting, tetapi itu saja tidak cukup,” kata Michiko Miyamoto, Direktur ILO di Indonesia.
Langkah-langkah tersebut meliputi prosedur hukum dan dukungan bagi korban dan saksi. Mereka telah dikembangkan oleh satuan tugas di setiap politeknik, bekerja sama dengan pemerintah provinsi, polisi setempat dan lembaga swadaya masyarakat.
“Proyek ini adalah contoh yang bagus tentang bagaimana isu gender ditempatkan di jantung semakin banyak proyek pembangunan PBB di Indonesia, dengan fokus pada kebutuhan, kesejahteraan dan pemberdayaan perempuan,” ucap Valerie Julliand, Kepala Perwakilan PBB di Indonesia . “Kami membutuhkan lebih banyak proyek seperti ini untuk menutup kesenjangan gender global yang sangat besar dan memenuhi target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 5 tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.”
1 of 5

Cerita
19 Januari 2023
Kota Sulawesi berinvestasi dalam sistem peringatan bencana dengan dukungan dari UN-Habitat dan Sekretariat ASEAN
TOMOHON, SULAWESI UTARA, INDONESIA – Terletak di antara dua gunung berapi aktif, kesiapsiagaan menghadapai bencana alam menjadi hal yang biasa bagi penduduk Tomohon. Dengan dukungan dari United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat dan Sekretariat ASEAN), para pemimpin kota sedang mencari pendanaan untuk system peringatan dini yang dapat mengurangi waktu respons jika terjadinya gempa bumi, aktivitas gunung berapi, atau tanah longsor.
“Saat ini kami menghadapi waktu tanggap darurat yang lama – dan tujuan kami adalah memiliki system seperti di kota-kota Jepang, dimana sirene yang terhubung dengan sensor otomatis memperingatkan orang-orang dalam waktu yang sebenarnya,” kata Jean D’Arc F. Karundeng, Kepala Pemberdayaan Keluarga dan Kesejahteraan di kota. Ketika sensor ini merasakan getaran, betapapun kecilnya, mereka akan berbunyi, memperingatkan orang-orang untuk keluar rumah sebelum mereka merasakan gempa.
Saat Gunung Lokon, salah satu gunung berapi di pinggir kota, meletus pada tahun 2011, 12.000 dari 100.000 penduduk harus dari dievakuasi. “Kami beruntung karena alam telah memberi kami peringatan yang cukup,” kata pejabat kota Royke Roeroe yang mengepalai badan Penanggulangan Bencana saat itu. “Tapi ini mungkin tidak selalu terjadi – dan dengan gempa bumi dan tanah longsor, itu tidak pernah terjadi.”
Cincin api pasifik
Indonesia, yang terletak di wilayah yang sering disebut Ring of Fire (Cincin Api Pasifik), merupakan negara dengan jumlah kejadian seismic dan vulkanik terbanyak di dunia.
Di bawah prosedur saat ini, kantor walikota diinformasikan oleh otoritas nasional ketika aktivitas seismic atau gunung berapi terdeteksi, dan kemudian perlu diinformasikan kepada warga. Namun, disaat waktu yang krusial, ini dapat menybab penundaan, kata Ms Karundeng. Di bawah pengaturan baru yang ingin dikembangkan kota ini, system peringatan dini digital akan mengirim pesan teks dan membunyikan alarm.
Tomohon, yang bergantung pada pemerintah pusat untuk 80% dari anggarannya dan membutuhkan lebih banyak dana diskresioner, mengetahui bahwa mereka tidak mampu membangun atau membeli sendiri system seperti itu. Apa yang tidak diketahuinya adalah bagaimana cara mengupayakan dana untuk itu. Di bawah proyek UN-Habitat, para pejabat memperoleh keterampilan dalam menyusun dokumen proyek untuk diserahkan kepada donor.
Berinvestasi dalam urbanisasi berkelanjutan
Dengan dukungan finansial dari Program Kerjasama Pembangunan ASEAN-Australia Fase II, Sekretariat ASEAN (Divisi Konektivitas), bekerjasama dengan UN-Habitat, mengimplementasikan proyek regional untuk mempercepat implementasi Strategi Urbanisasi Berkelanjutan ASEAN (ASUS). UN-Habitat bekerja sama dengan delapan kota di seluruh Asia Tenggara untuk mengidentifikasi area priotitas untuk intervensi perkotaan dan mendukung mereka dalam mengartikulasikan kebutuhan mereka dan mempelajari cara membuat proposal proyek yang sepadan.
“Pertumbuhan perkotaan di ASEAN terjadi terutama di kota-kota kecil dan sekunder, seperti Tomohon, dimana investasi – meskipun relatif sederhana – dapat berdampak besar pada masyarakat dan mempercepat urbanisasi berkelanjutan,” kata Riccardo Maroso, Pemimpin Tim Proyek di UN-Habitat.
Tomohon memperbesar masalah yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan dengan cukup cepat dalam prosesnya, Ibu Karundeng mengenang. “Ini adalah masalah kualitas hidup utama warga kami, dan menggambarkan Tomohon sebagai tujuan yang aman juga akan membantu menghilankan rasa takut para wisatawan,” katanya. Sulawesi Utara adalah tujuan favorit wisatawan dari China, dan Tomohon, dengan iklim pegunungannya yang lebih sejuk, adanya banyak bunga, mata air panas, dan dua puncak gunung berapi, berharap untuk mendapatkan keuntungan lebih dari itu. “Kami memiliki operator tur yang sering mempertanyakan apakah kami siap menghadapi bencana dan apakah wisatawan mereka akan aman,” katanya.
Menjadi bagian dari program internasional semacam ini telah menghasilkan manfaat secara tidak langsung, Ms Karundeng menambahkan. “Kami melihat jenis proyek yang sedang dikerjakan kota lain, yang memberi kami ide untuk pekerjaan di masa depan, serta jaringan rekan kerja untuk mendiskusikan berbagai masalah pembangunan.” Pejabat Tomohon sangat tertarik dengan proyek Kep City di Kamboja selatan tentang pengumpulan dan daur ulang sampah.
“Menjadi lebih berkelanjutan adalah cara masa depan, dan inisiatif seperti ASUS sangat membantu kami untuk mencapainya,” katanya.
***
Versi lain dari cerita ini sudah di publikasikan di laman UN Habitat
1 of 5

Cerita
12 Januari 2023
Sinar matahari, laut… dan keterampilan dalam pariwisata: ILO mendukung perempuan di timur laut Indonesia dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan
BUDO dan MARINSOW, SULAWESI UTARA – Saat matahari terbenam di atas Sulawesi dan cahaya jingganya mengubah cakrawala menjadi emas, wisatawan-wisatan tengah mengambil foto dan mengagumi pemandangan itu. Bahkan bagi orang lokal, terbenamnya matahari di gunung berapi sangat luar biasa, kata seorang ibu yang sedang berkunjung dari kota terdekat pada suatu Jumat sore di dermaga Budo, sebuah desa berpenduduk 2,400 orang yang bertengger di lautan, 25 kilometer timur laut ibukota daerah Manado.
Berkat dukungan dari Organisasi Perburuhan International (ILO) dan mitranya, Budo telah meningkatkan pendapatannya dari pariwisata lima kali lipat dan kini muncul sebagai salah satu destinasi turis. Ini adalah salah satu dari empat desa yang didukung oleh progam ILO yang membantu masyarakat pedesaan melakukan diversifikasi ke pariwisata berkelanjutan, memberikan keterampilan kepada pengusaha lokal, terutama perempuan.
Hingga beberapa tahun lalu, dermaganya – yang panjang sekitar 300 meter dan melintasi hutan bakau yang menghubungkan desa ke laut lepas – dibobrok dan hanya digunakan oleh nelayan yang melaut. Dulu ikan jauh lebih banyak dan tidak ada turis, ucap Hani Lorens Singa, Presiden Badan Usaha Desa (BUMDES). Sejak itu, stok ikan menyusut dan pada saat yang sama, dengan dukungan dari pemerintah, dermaga telah direnovasi dan dicat, bangku dan pondok kayu ditambahkan untuk kenyamanan wisatawan, dengan biaya masuk sebesar 10,000 Rupiah (US$ 0.65), bisa jalan-jalan dan menikmati pemandangan. Sekitar seperlima dari pengunjung mengeluarkan lebih banyak – memesan makanan dan minuman lokal di loket tiket dan dengan sesekali pengunjung juga menginap, kata Lorens Singa. Makanan pesanan pengunjung disiapkan dan diantarkan ke dermaga oleh siapapun dari anggota paguyuban yang ada.
“Kami berbagi pekerjaan, kami berbagi pendapatan – ini adalah pariwisata dalam skala manusia,” tambahnya.
Banyak desa pesisir di provinsi Sulawesi Utara, jauh di timur laut Indonesia, secara historis bergantung pada penangkapan ikan skala kecil. Perempuan di komunitas tersebut biasanya tidak memiliki pendapatan mandiri. Proyek pariwisata ini memberi mereka tidak hanya pekerjaan tetapi juga rasa pemenuhan, kata Olfi Seli Budiman, salah satu pengusaha pariwisata baru di Marinsow, sekitar satu jam perjalanan lebih jauh ke timur.
Marinsow berada di kawasan pertambangan, yang disebut oleh pemerintah sebagai 'tujuan wisata prioritas' dan didukung secara finansial dengan tujuan mendiversifikasi ekonominya. Lebih dari 50 penduduk desa menerima bungalo kayu kecil di petak masing-masing untuk memulai bisnis penginapan, atau homestay, seperti yang dikenal di Indonesia. ILO, dengan mitra lokal Universitas Klabat dan Politeknik Negeri Manado, membantu mengajarkan keterampilan yang dibutuhkan, seperti pembukuan, perhitungan biaya dan pemasaran, perhotelan dan pariwisata.
“Saya sangat terkejut mengetahui bahwa turis lebih menyukai menggunakan seprai putih dan makanan yang beragam,” kata Yeni Alelo. Ibu Alelo dan peserta lainnya juga telah mempelajari pentingnya menggunakan hashtag atau tagar di postingan pemasaran media sosial, sehingga wisatawan yang sedang mencari tempat penginapan di area tersebut dapat menemukannya dengan lebih mudah.
“Banyak pengusaha yang bekerja sama dengan kami belum pernah menjadi turis, jadi tanpa pelatihan, tidak jelas bagi mereka untuk mengetahui apa yang diharapkan turis,” kata Mary Kent, Kepala Penasihat Teknis ILO untuk proyek tersebut. “Dukungan kami melengkapi infrastruktur pemerintah yang telah disiapkan untuk mendorong pariwisata desa, memberikan keterampilan kewirausahaan yang penting untuk meluncurkan usaha mikro masyarakat yang sukses.”
Investigasi dalam keterampilan untuk pemasaran dan kontrol kualitas di komunitas ini telah membuahkan hasil, dengan sekitar setengah dari beberapa ratus wisatawan yang bermalam di Marinsow tahun lalu datang dari luar provinsi, termasuk peningkatan jumlah wisatawan dari luar negeri. Marinsow berjarak beberapa kilometer dari pantai yang masih asli, jadi sebelum homestay dan layanan tambahan yang dikembangkan, wisatawan tidak memiliki banyak alasan untuk berkunjung. “Yang bisa saya lakukan hanyalah menjual makanan ringan sederhana di pantai,” kata Yvonne Kubis, seorang juru masak. “Sekarang, saya memasak makanan lengkap dan mengantarkan ke homestay mereka.”
Usaha kecil perempuan dibiayai melalui kredit keuangan mikro, dan mereka mampu melakukan semaua pembayaran tepat waktu, kata Gabriel Tamasengge, walikota desa. “Kami sangat bangga dengan para perempuan kami, dengan kecerdasan bisnis yang tidak pernah kami ketahui mereka memiliki.”
Keterampilan untuk kemakmuran
Proyek desa wisata merupakan bagian dari Program Keterampilan untuk Kemakmuran, yang didanai oleh Inggris, mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif melalui pengembangan keterampilan di tiga negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan mata pencaharian penerima manfaat.
Untuk memastikan keberlanjutan program, dan pada akhirnya untuk menjangkau lebih dari empat desa yang didukung, ILO telah melatih pelatih lokal, termasuk staf dari institusi pendidikan tinggi Politeknik Negeri Manado dan Universitas Klabat. Pakar pariwisata di mitra proyek University of Gloucestershire di Inggris juga telah berkontribusi pada pembangunan kapasitas lembaga-lembaga pengiriman ini, membantu mengintegrasikan fokus masyarakat ke dalam kurikulum standar dan program studi mereka.
Dukungan ke desa menggambarkan dengan baik pendekatan ILO di Indonesia, ujar Michiko Miyamoto, Direktur ILO. “Program Pekerjaan Layak kami berfokus pada dialog sosial, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan perlindungan pekerja yang rentan,” katanya. Selain itu, program ini juga berkontribusi pada Kemitraan Aksi Agenda Biru Nasional PBB di Indonesia dengan pemerintah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan masyarakat laut dan pesisir, tambah Michiko.
Sulawesi Utara memiliki 150 desa pesisir yang memiliki potensi wisata, menurut pemerintah daerah. Meski ada perbaikan, masih banyak yang harus dilakukan, kata Lorens Singa di Budo, yang merupakan pemenang kategori pemasaran digital pada Penghargaan Top 50 Desa Wisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun ini. “Kita perlu menawarkan lebih banyak alasan bagi orang-orang untuk tetap tinggal untuk makan atau bermalam.”
Salah satu pilihan bisa pemasaran offline untuk mendapatkan lebih banyak wisatawan asing dari tujuan menyelam kelas dunia terdekat di dalam Taman Laut Bunaken untuk datang untuk makan malam dan kunjungan ke desa khas, dari eta pariwisata massal. Mereka berencana untuk menawarkan kelas memasak dan kerajinan tangan serta perjalanan memancing. Saat okupansi mulai tumbuh, mereka juga ingin membangun lebih banyak homestay, kata Lorens Singa.
“Tugas kami sekarang adalah memastikan bahwa ketika pendanaan dari ILO dan pemerintah berhenti, kami akan memiliki bisnis yang sudah terbentuk dan dapat berdiri sendiri sepenuhnya,” katanya. “Kami memiliki visi, dan kami memiliki komitment – saya yakin kami akan berhasil.
***
Artikel ini telah dimuat sebelumnya di UN News 7 Januari 2023
1 of 5

Cerita
13 Desember 2022
Lebih kompetitif, sadar lingkungan dan sosial: kawasan eko-industri mengambil pijakan di Indonesia
Pohon palem pedesaan, rumput terawat, paduan suara siswa menyambut pengunjung - bukan gambaran mental khas kawasan industri. Tapi Kota Industri MM 2100, tepat di luar Jakarta, juga bukan kawasan industri pada umumnya. Atau setidaknya belum. Organisasi Pengembangan Industri Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNIDO) telah mendukung MM 2100 dan juga telah bekerja, sejak Juli 2020, dengan Kementerian Perindustrian dalam peta jalan untuk menciptakan lingkungan peraturan yang memberi insentif bagi kawasan industri, seperti MM 2100, kawasan industri ramah lingkungan.
Baru bulan lalu, UNIDO memfasilitasi penerbitan keputusan menteri, membentuk forum antar kementerian dengan melibatkan 11 kementerian, yang dipimpin oleh Kementerian Perindustrian, untuk mempercepat pengembangan kawasan industri ramah lingkungan di negara tersebut. “Ini tonggak penting dalam rangka mewujudkan sistem secara nasional,” kata Eko SA Cahyanto, Direktur Jenderal Ketahanan Industri, Kawasan dan Akses Internasional Kementerian Perindustrian.
Indonesia saat ini memiliki 138 kawasan industri yang menjadi mesin pertumbuhan ekonomi negara. Membuat mereka lebih hijau dan lebih bertanggung jawab secara sosial akan menjadi langkah penting menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan, tambah Cahyanto.
Dan banyak yang bisa dilakukan, seperti yang ditunjukkan oleh contoh MM 2100.
Penggunaan TPA untuk limbah domestik yang dihasilkan di kawasan telah berkurang antara 30% dan 40% per bulan karena inisiatif kami baru-baru ini, kata Susi Rahmawati, Manajer Layanan Pelanggan dan Urusan Hukum.
“Kami memiliki rencana program daur ulang baru untuk limbah domestik yang akan lebih terpilah, yang unik,” katanya. “Program ini, ketika diterapkan, akan memberi penghargaan kepada pekerja secara finansial karena membawa limbah rumah tangga mereka ke lokasi kami untuk didaur ulang.”
Dengan hampir 200 penyewa yang mempekerjakan 100.000 pekerja, situs seluas 805 hektar ini seperti kota mini dengan jalan raya sendiri, pembangkit listrik, rumah sakit, bank, kantor pos, restoran, dan bahkan hotel bintang empat. Inisiatif terbarunya termasuk program pengomposan dan melengkapi 1000 lampu jalan dengan lampu LED hemat energi. Rencana pengolahan air limbahnya, yang limbahnya dipantau dari jarak jauh 24/7 oleh Kementerian Lingkungan Hidup, menggunakan teknologi pengolahan reaksi rantai makanan terbaru, yang dipasang hanya dua tahun lalu.
“Kami memiliki visi untuk menjadi ramah lingkungan sejak awal,” kata Tanaka Keisuke, direktur kawasan tersebut. “Tetapi dibutuhkan keahlian, kesabaran, dan lingkungan peraturan yang tepat untuk membuat beberapa perubahan.” Kawasan ini mayoritas dimiliki orang Jepang, dan hampir dua pertiga penyewanya adalah anak perusahaan lokal dari perusahaan Jepang seperti Honda, Yamaha, LG Electronics, Mitsubishi dan Hitachi. Banyak penyewa bekerja di sektor suku cadang otomotif dan elektronik.
Membangun keterampilan generasi masa depan
Kebanggaan kawasan ini bukanlah penerangan hemat energi atau instalasi pengolahan air limbah yang ramah lingkungan: “Sekolah pelatihan kejuruan kami, dikelola oleh perusahaan penyewa kami secara sukarela,” kata Ms Rahmawati.
Di sekolah kejuruan yang dikenal dengan nama SMK Mitra Industri MM2100 ini, 2500 siswa mempelajari keterampilan praktis dalam berbagai disiplin ilmu: mulai dari merakit sepeda motor, hingga memprogram robot dan melakukan tugas rumah tangga di hotel.
“Ini akan meningkatkan kemampuan kerja mereka, baik di salah satu perusahaan kawasan atau di luarnya,” tambahnya.
Konsep kawasan industri ramah lingkungan membawa manfaat bagi perusahaan, pengelola kawasan industri, dan pembuat kebijakan dengan mendukung tujuan penggunaan lingkungan dan sumber daya lokal dan nasional serta pembangunan ekonomi negara, jelas Salil Dutt, Kepala Penasihat Teknis di kantor UNIDO Jakarta. “Kawasan eko-industri adalah pendorong utama untuk pembangunan industri yang inklusif dan berkelanjutan melalui kerja menuju kinerja lingkungan, sosial dan ekonomi yang lebih baik,” katanya.
Proyek ini didanai oleh pemerintah Swiss melalui Sekretariat Negara untuk Urusan Ekonomi (SECO) dan juga mendukung kawasan industri di enam negara lain: Kolombia, Mesir, Peru, Afrika Selatan, Ukraina, dan Vietnam.
Bekerja dengan cara yang saling melengkapi di seluruh pemerintahan
MM 2100 mendapat nilai tinggi terhadap International Framework for Eco-Industrial Parks, yang dikembangkan oleh UNIDO, Bank Dunia dan badan pembangunan internasional Jerman, GIZ. Namun, sekarang akan sulit untuk lebih meningkatkan kinerjanya di bawah kerangka tersebut, mengingat kendala kebijakan dan peraturan yang ada, kata Dutt. Misalnya, air limbah industri yang diolah saat ini tidak dapat digunakan kembali di kawasan itu sendiri tetapi harus dibuang ke sungai setempat, yang berarti kawasan tidak dapat mengurangi penggunaan air tawarnya.
Salah satu masalah adalah bahwa peraturan untuk berbagai kegiatan untuk kawasan industri dicakup oleh beberapa kementerian dan departemen di tingkat pusat dan daerah, dan perbaikan seringkali memerlukan konsensus dari banyak pemangku kepentingan di dalam pemerintahan. Dengan dibentuknya forum antar-kementerian yang baru untuk mempercepat pengembangan kawasan-kawsan eko-industri, berbagai kementerian sekarang dapat bekerja sama untuk bersama-sama meninjau kebijakan dan peraturan dan membuat perubahan yang diperlukan. Pada pertemuan pertama forum antar-kementerian minggu ini, perwakilan setuju untuk meninjau peraturan dalam kompetensi masing-masing kementerian dan mengusulkan perubahan.
“Dengan model tata kelola yang tepat sekarang, kami mengharapkan lingkungan bisnis yang lebih baik untuk kawasan industri dalam dua-tiga tahun ke depan,” kata Cahyanto.
Sementara itu, pekerjaan di lapangan akan dilanjutkan. Di tiga kawasan industri percontohan yang bekerja sama dengan UNIDO, MM2100, Kawasan Industri Batamindo di Batam dan Kota Industri Internasional Karawang di Jawa Barat, total 25 perusahaan penyewa bergabung untuk menerapkan pendekatan UNIDO's Resource Efficient and Cleaner Production dan menjajaki sinergi industri untuk meningkatkan kinerja lingkungan, sosial dan ekonomi mereka di luar kepatuhan, kata Dutt. Pada fase proyek selanjutnya, UNIDO akan memperluas dukungan ke dua kawasan lagi.
“Kami membuat kemajuan selangkah demi selangkah dan akan melanjutkan pekerjaan kami untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan melalui pengembangan kerangka kebijakan dan peraturan yang kondusif dan pada saat yang sama menampilkan manfaat dari apa arti transformasi menjadi kawasan industri ramah lingkungan dalam praktiknya,” kata Dutt. “Perubahannya nyata – dan akan berkembang berkat pendekatan holistik pemerintah.”
Artikel ini pertama kali di publikasikan di: https://www.unido.org/stories/more-competitive-environmentally-and-socially-conscious-eco-industrial-parks-take-foothold-indonesia#story-start
1 of 5

Siaran Pers
15 Desember 2022
Peluncuran Laporan Bersama Bappenas dan UN Global Pulse: “Strategic Foresight: Masa Depan UMKM di Indonesia”
15 Desember 2022, Jakarta — Hari ini Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan United Nations Global Pulse (UNGP) mengadakan peluncuran laporan bersama “Strategic Foresight: Masa Depan UMKM di Indonesia” di Jakarta. Laporan ini, yang dapat diunduh melalui tautan berikut, menampilkan temuan dari kegiatan horizon scanning yang dilakukan untuk mengidentifikasi isu-isu baru yang dapat mempengaruhi UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Indonesia di masa depan.
UMKM menyediakan lapangan pekerjaan bagi 97% dari keseluruhan tenaga kerja nasional atau sekitar 117 juta orang pekerja, di mana 64,5% di antaranya adalah perempuan. Sektor ini sangat penting dan sering dianggap sebagai tulang punggung dari perekonomian Indonesia. Namun, adanya pandemi dan krisis global baru-baru ini menunjukkan bahwa UMKM sangat rentan terhadap guncangan negatif. Maka sangatlah penting bagi UMKM untuk menyiapkan diri dalam menghadapi perubahan yang cepat di tengah ketidakpastian.
Oleh karena itu, Bappenas dan UNGP melalui Pulse Lab Jakarta (PLJ) dan Pulse Lab Finland (PLF) berkolaborasi menggunakan metode strategic foresight untuk membantu mengantisipasi kemungkinan di masa depan. Metode foresight ini bermanfaat untuk merencanakan kebijakan dan melakukan tindakan denganpendekatan jangka panjang dan antisipatif, yang akan bermanfaat untuk memastikan bahwa berbagai skenario dan asumsi yang mungkin terjadi di masa depan telah diintegrasikan ke dalam pembuatan kebijakan. Dengan menggunakan teknik ‘horizon scanning’ sebagai salah satu instrumen utama foresight, beberapa pertanyaan ditelaah, khususnya terkait apa saja isu-isu yang berkembang di dalam sektor tersebut dan faktor apa yang dapat mengubah dan mendisrupsi masa depan UMKM seperti yang kita bayangkan saat ini. Setelah melalui proses yang panjang, terdapat lima faktor pendorong utama yang teridentifikasi, yakni: perubahan iklim, meningkatnya kemitraan untuk ekonomi berkelanjutan, munculnya sektor-sektor yang sedang berkembang dan pergeseran preferensi konsumen, melibatkan teknologi sebagai cara kerja baru, dan pekerjaan rentan dalam gig economy.
Kegiatan ini bertujuan untuk membangun pemahaman bersama akan pentingnya pendekatan antisipatif dan pandangan ke depan dalam perencanaan kebijakan. Dalam sambutannya, Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, Bapak Taufik Hanafi, menyampaikan pentingnya melihat ke depan dan penguatan UMKM, “Saat ini iklim usaha selalu berubah. Dunia usaha terutama UMKM tentu juga terkena dampak perubahan yang cukup luas mulai dari aspek produksi hingga pemasaran. Perubahan ini harus kita lihat sebagai kesempatan untuk UMKM agar dapat mengubah proses bisnis dengan mendayagunakan teknologi digital dan juga melakukan berbagai inovasi. Untuk itu kita harus memiliki kemampuan dalam memandang lebih jauh ke depan, visioner, serta menyusun dan menerapkan strategi yang bersifat preventif untuk membangun UMKM agar lebih tangguh dan adaptif.”
Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, Ms. Valerie Julliand, juga menekankan pentingnya strategic foresight. “Agar suatu kebijakan dapat bermanfaat [...], maka kebijakan tersebut perlu dibuat dalam sebuah konteks yang spesifik sebagaimana kebijakan tersebut akan diterapkan. Dalam hal ini strategic foresight bermanfaat dalam mewujudkan tindakan antisipatif dan perancangan kebijakan yang lebih mengacu pada masa depan. PBB akan terus mendukung Pemerintah Indonesia dalam mengadaptasi berbagai metode inovatif dan membantu metode-metode ini digunakan dengan baik agar bermanfaat untuk negara dan masyarakat,” jelasnya.
Melalui peluncuran laporan ini, Bappenas dan UNGP mengajak berbagai pemangku kepentingan untuk mendiskusikan faktor-faktor pendorong dari keseluruhan ekosistem UMKM yang berpotensi membentuk lanskap masa depan UMKM di Indonesia, dan untuk membangun suatu pemahaman bersama tentang bagaimana penggunaan foresight dapat mendukung dan memperkuat perencanaan kebijakan.
Untuk informasi lebih lengkap terkait laporan ini, silahkan dapat mengunjungi laman https://pulselabjakarta.org/ourwork/foresight atau menghubungi kami melalui plj@un.or.id.
***
Tentang Pulse Lab Jakarta (PLJ)
Pulse Lab Jakarta adalah fasilitas inovasi data yang merupakan inisiatif dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (Global Pulse) dan Pemerintah Indonesia (melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas). Berfungsi sebagai akselerator kemitraan analitika, Pulse Lab Jakarta menerapkan pendekatan metode kombinasi menggunakan analisa kuantitatif dan kualitatif dalam mengidentifikasikan masalah, solusi dan ruang identitas, juga berfungsi sebagai katalisator jejaring yang menghubungkan sektor swasta, pemerintah dan masyarakat sipil untuk mendukung kebijakan pembangunan yang efektif dan respon kemanusiaan.
https://pulselabjakarta.org
1 of 5
Siaran Pers
20 Desember 2022
PBB menghargai upaya Indonesia dalam merestorasi hutan mangrove dengan penghargaan spesial
PBB telah menghargai inisiatif melindungi kawasan pesisir Indonesia dari banjir rob sebagai salah satu upaya dari sepuluh upaya perintis dalam memulihkan alam kembali.
PBB menetapkan inisiatif yang menggunakan pohon mangrove sebagai pertahanan alami dari laut ini sebagai salah satu inisiatif dalam World Restoration Flagships (Upaya Unggulan Restorasi Dunia) perdananya. Inisiatif-inisiatif yang memenuhi syarat untuk menerima dukungan, pendanaan, dan ahli teknis dari PBB ini menunjukkan bagaimana para advokat lingkungan memperbaiki kerusakan ekosistem di seluruh dunia. Kegiatan manusia telah mengubah tiga perempat lahan di bumi dan dua pertiga kawasan perairan secara signifikan, mengancam 1 juta spesies ke ambang kepunahannya.
Pengumuman ini disampaikan di depan para pemimpin yang bergabung dalam Konferensi Keanekaragaman PBB di Montreal, Kanada, di mana pemerintahan dari seluruh dunia akan menyetujui serangkaian tujuan baru bagi alam untuk satu dekade ke depan.
Topik diskusi dalam acara ini diprediksikan akan meliputi potensi tujuan global bagi restorasi ekosistem.
Indonesia, sebuah negara kepulauan yang terdiri atas 17.000 pulau, kaya akan hutan mangrove yang merupakan suaka bagi satwa liar. Hutan mangrove juga membantu melindungi komunitas pesisir dari kenaikan permukaan laut dan gelombang badai yang diperkirakan akan menjadi lebih parah seiring krisis iklim terjadi.
Namun, di beberapa lokasi, hutan mangrove banyak ditebang dan ditransformasikan sebagai lahan untuk kepentingan pembangunan dan tambak ikan. Inisiatif ‘Building with Nature’ (Membangun dengan Alam) bertujuan untuk merestorasi hutan-hutan itu. Berpusat di Demak, sebuah kabupaten di pulau Jawa, Wetlands International bersama dengan pemerintah Indonesia dan mitra lainnya membantu komunitas lokal untuk menanam kembali hutan mangrove di garis pantai sepanjang 20 km.
Alih-alih hanya menanam pohon mangrove, inisatif ini mengaplikasi pendekatan inovatif menggunakan dinding laut semipermeabel yang terbuat dari materi alami yang berperan sebagai “perangkap” lumpur dan sedimen. Pohon-pohon mangrove nantinya akan tumbuh secara alami dengan tingkat kelangsungan hidup sebesar 70 persen—lebih tinggi secara signifikan dibandingkan 15 – 20 persen tingkat kelangsungan hidup pohon mangrove yang ditanam secara biasa. Seiring waktu, tanah akan mengendap di akar pohon mangrove, yang kemudian mencegah kenaikan permukaan laut dari menggenangi kawasan komunitas.
Upaya ini akan menaikkan ketahanan 70.000 orang dari perubahan iklim. Para ahli juga telah membantu 277 peternak udang untuk mengonstruksi tambak udang mereka sehingga dapat berada berdampingan dengan hutan mangrove dan meningkatkan keberlanjutan operasi mereka. Panen udang mereka juga mengalami tiga kali lipat kenaikan.
Upaya ini dan inisiatif unggulan lainnya telah terpilih untuk diikutsertakan dalam United Nations Decade on Ecosystem Restoration, sebuah gerakan global yang dikoordinasikan oleh United Nations Environment Programme (UNEP) dan United Nations Food and Agriculture Organization (FAO). Gerakan ini didesain untuk mencegah dan mengembalikan kawasan degradasi menjadi kawasan alami kembali di seluruh penjuru planet.
Direktur Eksekutif UNEP, Inger Andersen, mengatakan, “Inisiatif ‘Building with Nature’ Indonesia yang merupakan bagian dari grup perdana dalam World Restoration Flagships adalah contoh yang sangat baik untuk upaya adaptasi berbentuk aksi yang cerdas dan mempertimbangkan masa depan. Inisiatif ini merupakan model yang patut direplikasi untuk bagaimana negara-negara dapat menggunakan alam untuk menangkal dampak parah perubahan iklim sekaligus menciptakan kesempatan ekonomi untuk masyarakat.”
Qu Dongyu, Direktur Jenderal FAO, menuturkan, “FAO, bersama dengan UNEP sebagai pemimpin UN Decade on Ecosystem Restoration, dengan senang hati memberikan penghargaan terhadap sepuluh inisiatif restorasi ekosistem paling ambisius, visioner, dan menjanjikan sebagai World Restorastion Flagships 2022. Terinspirasi dari inisiatif-inisiatif unggulan ini, kita bisa belajar bagaimana merestorasi ekosistem kita untuk produksi yang lebih baik, nutrisi yang lebih baik, lingkungan yang lebih baik, dan kehidupan yang lebih baik untuk semuanya tanpa meninggalkan satu pihak pun.”
Muhammad Yusuf, Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (P4K), Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, manyatakan, “Kawasan Demak sangat terdampak oleh perubahan iklim. Ratusan dan ribuan hektar lahan kerap menghilang. Metode ini mengikuti sistem perakaran pohon mangrove. Oleh karena itu, sedimen dapat masuk. Air laut secara perlahan kembali surut ke laut. Saat pohon-pohon mangrove berakar di daerah tersebut secara kolektif, mereka akan berperan sebagai pertahanan alami dalam mengurangi efek dari erosi.”
Pieter van Eijk, ketua program delta dan pesisir di Wetlands International, menerangkan, “Pengalaman kami dari proyek Building with Nature di Demak telah membantu membuat formula yang dapat digunakan di lokasi lain. Kami akan menggunakan pelajaran-pelajaran ini untuk replikasi proyek Building with Nature di bagian lain di Asia.”
Negara-negara telah berjanji untuk merestorasi 1 miliar hektar—kawasan yang lebih luas dari luas negara China—sebagai bagian dari komitmen mereka terhadap Perjanjian Iklim Paris (Paris Climate Agreement) yang juga merupakan bagian dari target keanekaragaman Aichi, target Land Degradation Neutrality (LDN), dan Bonn Challenge (Tantangan Bonn). Namun, hanya sedikit yang dapat diketahui mengenai perkembangan atau kualitas dari upaya restorasi ini. Perkembangan sepuluh inisiatif World Restoration Flagships akan diawasi secara transparan melalui the Framework for Ecosystem Restoration Monitoring (Kerangka untuk Pengamatan Restorasi Ekosistem) yang merupakan platform UN Decade untuk melacak perkembangan upaya restorasi global.
CATATAN UNTUK PARA EDITOR
Tentang UN Decade on Ecosystem Restoration
Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mendeklarasi tahun 2021 hingga 2030 sebagai UN Decade on Ecosystem Restoration (Satu Dekade PBB untuk Restorasi Ekosistem). Dipimpin oleh UN Environment Programme (UNEP) dan UN Food and Agriculture Organization (FAO) dengan dukungan para mitra, gerakan ini didesain untuk mencegah, menghentikan, dan mengembalikan kehilangan dan degradasi ekosistem di seluruh penjuru dunia. Gerakan ini bertujuan untuk memulihkan kembali kawasan miliaran hektar yang meliputi kawasan terrestrial dan ekosistem laut. Berperan sebagai suara global untuk beraksi, UN Decade menarik dukungan politik, riset sains, dan kekuatan finansial untuk meningkatkan restorasi secara massal.
Tentang Building with Nature in Indonesia
Inisiatif World Restoration Flagship ini dikoordinasikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Wetlands International, dan Ecoshape dengan dukungan dari Witteveen + Bos, Deltares, TU Delft, Wageningen University & Research, UNESCO-IHE, Blue Forests, Kota Kita, Von Lieberman, Universitas Diponegoro, dan komunitas lokal. Untuk informasi lebih lanjut mengenai proyek ini, silahkan menonton video ini atau mengunduh pengetahuan produk (product knowledge) ini.
Tentang UN Environment Programme (UNEP)
UNEP merupakan suara global untuk isu lingkungan. Organisasi ini mengambil peran kepemimpinan dan mendorong kemitraan dalam menjaga dan merawat lingkungan dengan menginspirasi, mengedukasi, dan memungkinkan negara dan masyarakat untuk menaikkan kualitas hidupnya tanpa menimbulkan kerugian bagi generasi masa depan.
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:
Moses Osani, Media Officer, UN Environment Programme
Untuk wawancara media dengan personel dari Indonesia, silahkan hubungi:
Apri Susanto Astra, Coordinator, Nature-based solutions, Wetlands International Indonesia
1 of 5
Siaran Pers
15 Desember 2022
Musisi dan Komika Bersatu untuk Mengakhiri Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Perempuan
Jakarta, 10 Desember 2022 – Di hari Sabtu ini, para komika dan musisi ternama bersatu untuk menyuarakan dukungan bagi penghapusan kekerasan berbasis gender di Indonesia. Penampilan ini adalah puncak dari acara “UNiTE” yang diselenggarakan di M Bloc Space, Jakarta, dan menandakan hari terakhir dari 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
Acara “UNiTE” diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Prancis, Institut Français Indonesia, dan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Indonesia - UNDP, UNFPA, UN Information Centre, UN Women dan WHO, bekerja sama dengan Komnas Perempuan dan Jakarta Feminist. Festival seni dan musik hari ini bertujuan untuk memobilisasi dukungan publik, terutama orang muda untuk bersuara terhadap kekerasan berbasis gender.
“Kekerasan terhadap perempuan tidak dapat ditoleransi dalam situasi apapun,” ucap UN Resident Coordinator for Indonesia Valerie Julliand. “Kami bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk melawan kekerasan berbasis gender, mengubah perilaku, dan di saat yang bersamaan juga mendukung korban dan penyintas.”
Perempuan di Indonesia, seperti di banyak negara lainnya, menghadapi tingkat kekerasan yang tinggi. Menurut laporan Komnas Perempuan, tercatat 338,496 kasus kekerasan terhadap perempuan selama 2021, sekitar 50 persen peningkatan kasus dilaporkan di tahun 2020, angka yang lebih tinggi dibanding tahun 2019, di mana 302,686 kasus dilaporkan. Untuk setiap kasus yang dilaporkan, masih banyak yang tersembunyi karena stigma, rasa malu, dan ketakutan terhadap pelaku.
Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2022 mencatat bahwa dalam lima tahun terakhir bentuk kekerasan yang dialami perempuan: sebanyak 36% adalah kekerasan psikis, 33% kekerasan seksual, 18% kekerasan fisik dan 13% kekerasan ekonomi. “Dari jumlah tersebut kita dapat melihat besarnya kekerasan psikis dalam setiap tahunnya,” kata Komisioner Komnas Perempuan, Mariana Amiruddin. “Namun di Indonesia, pendampingan kekerasan psikis masih minim ahli dan sumber daya. Ini adalah salah satu sebab korban tidak mau bicara atau melaporkan kekerasan yang mereka alami, terkait dengan kondisi mental mereka.”
Acara “UNiTE” menampilkan pertunjukan dari musisi hara, The Dare, dan Yacko. Comedy for Equality, pertunjukan stand-up comedy untuk kesetaraan gender, menampilkan pertunjukan dari enam komika Indonesia yang dimentori oleh komika yang telah banyak menerima penghargaan, Sakdiyah Ma’ruf. Inisiatif Comedy for Equality yang dimulai tahun lalu oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia, memberikan kesempatan untuk 20 komika untuk berpartisipasi dalam workshop stand-up comedy yang dipimpin oleh Sakdiyah Ma’ruf. Ia membantu setiap komika menampilkan komedi yang mendukung kesetaraan gender, mengubah stereotip yang misoginis, dan mendukung kampanye global 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
“Komedi mungkin tidak akan mengubah perilaku secara langsung, tapi komedi bisa mendorong perubahan dengan membuka ruang diskusi terhadap topik sensitif dan membantu melawan stigma dan stereotip,” ucap Sakdiyah Ma’ruf. “Inisiatif Comedy for Equality menyediakan ruang aman bagi perempuan dan laki-laki untuk bersuara, termasuk mengenai isu kekerasan terhadap perempuan.”
“Sebuah karya, termasuk musik, juga adalah sebuah medium pengetahuan. Sadar atau tidak sadar, musik juga hadir di tengah masyarakat untuk menyampaikan pesan, nilai, perasaan, juga soal keberpihakan musisi maupun masyarakat tentang suatu hal. Musik menjadi salah satu medium penting untuk menyampaikan masih banyaknya kekerasan terhadap perempuan, pentingnya penghapusan kekerasan terhadap perempuan, juga pentingnya membangun empati, bersolidaritas dan berkolektif untuk melawan kekerasan. Kehadiran musik yang selalu terikat dengan ruang—seperti konser juga memberi kesempatan untuk berkumpul dengan lebih banyak orang dan saling menguatkan dalam kebersamaan,” ucap Rara Sekar.
“Pendidikan dan kekuatan yang dimiliki korban yang bersuara dan berbagi ceritanya, seperti yang kita lihat di gerakan #MeToo, memiliki dampak lebih besar terhadap masyarakat dibanding kebijakan nasional. Inilah yang membuat kami bangga bermitra dengan Sakdiyah, dan enam komika perempuan lainnya, serta Rara Sekar (hara), the Dare, dan Yacko. Dengan bersuara tentang kesetaraan gender dan penghapusan kekerasan berbasis gender, mereka adalah aktor yang kuat untuk perubahan sosial,” kata Stephane Dovert, Direktur IFI dan Konselor Kerja Sama Kedutaan Besar Prancis di Indonesia.
###
1 of 5
Siaran Pers
03 Desember 2022
Laporan PBB menyoroti kesenjangan data disabilitas di Indonesia
Penyandang disabilitas tertinggalkan di belakang. Partisipasi mereka yang penuh dan efektif dalam masyarakat, lalu akses setara mereka terhadap berbagai layanan dasar menjadi terhambat karena mereka tidak memiliki pekerjaan, kurang berpendidikan dan masih kurang terwakili dalam statistik nasional, menurut laporan baru tentang data disabilitas yang diluncurkan oleh PBB di Indonesia hari ini. Diterbitkan pada kesempatan Hari Disabilitas Internasional, 3 Desember, laporan ini adalah analisis komprehensif pertama tentang cara penyandang disabilitas terwakili dalam statistik pemerintah.
Data diperlukan tidak hanya untuk menyoroti kesenjangan, tetapi juga untuk mengembangkan kebijakan berbasis bukti untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas dan ketidaksetaraan ekonomi dan sosial terkait.
“Untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah, orang-orang perlu dibuat ‘terlihat’ – dan mereka yang hidup dengan disabilitas tidak ‘terlihat’,” kata Valerie Julliand, Kepala Perwakilan PBB di Indonesia. “Ini adalah masalah besar yang kami dukung melalui pemerintah untuk dapat ditangani.”.
Menurut laporan tersebut, statistik disabilitas di Indonesia tidaklah mencukupi karena data yang dikumpulkan tidak memberikan informasi yang cukup tentang penyandang disabilitas, kebutuhan-kebutuhan mereka, kapasitas dan kesejahteraan mereka. Tujuan statistik kependudukan tidak hanya untuk menghitung penyandang disabilitas, tetapi juga untuk mempertimbangkan apa yang diperlukan untuk memastikan bahwa mereka dapat mengakses pendidikan, bangunan, transportasi, pekerjaan, layanan kesehatan, layanan hukum, dan partisipasi politik. Pembangunan inklusif merupakan inti dari Agenda PBB 2030 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
PBB dan Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan kelompok-kelompok yang mewakili penyandang disabilitas untuk mengisi kesenjangan dalam statistik resmi. “Dengan data yang benar, Pemerintah dan mitra pembangunan akan dapat memfokuskan sumber daya untuk mendukung mereka yang menghadapi tantangan disabilitas,” ucap Julliand.
Pelaporan yang kurang dimulai pada tingkat makro: rasio orang Indonesia yang hidup dengan disabilitas menurut angka resmi pemerintah bervariasi antara 4% dan 5% sangat kontras dengan rata-rata global sebesar 15%.
Ada beberapa alasan untuk pelaporan yang kurang, menurut analisis:
- Penyandang disabilitas, terutama mereka yang memiliki gangguan penglihatan atau pendengaran, seringkali dikucilkan, lebih enggan atau kurang mampu untuk berpartisipasi dalam survei dibandingkan penduduk lainnya.
- Stigma yang diasosiasikan dengan disabilitas di masyarakat pada umumnya menyebabkan banyak penyandang disabilitas tidak mau mengungkapkannya.
- Berbagai lembaga pemerintah memiliki cara yang berbeda dalam mendekati masalah disabilitas dan menggunakan definisi dan metodologi yang berbeda untuk disabilitas, sehingga sulit untuk merekonsiliasi dan mengumpulkan data.
Tema Hari Penyandang Disabilitas Internasional tahun ini adalah “Solusi transformatif untuk pembangunan inklusif: peran inovasi dalam mendorong dunia yang dapat diakses dan adil”. Ini adalah pengingat untuk memastikan penyandang disabilitas tidak tertinggal. Solusi dan inovasi data transformatif dapat membantu mengatasi masalah ini, tegas Julliand.
Laporan tersebut dikembangkan dan disiapkan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan berdasarkan data tahun 2021; diharapkan dapat menjadi titik awal pendataan resmi disabilitas di Indonesia.
PBB di Indonesia juga meluncurkan repositori laporan tentang topik terkait disabilitas oleh semua Lembaga, tersedia di sini: https://disability.un.or.id/
***
1 of 5
Siaran Pers
14 November 2022
Perserikatan Bangsa-Bangsa di Indonesia dan Pemerintah Indonesia Luncurkan Kemitraan Aksi Agenda Biru Nasional (National Blue Agenda Actions Partnership) untuk Pembangunan Laut Berkelanjutan
Nusa Dua, 14 November 2022 - Indonesia telah bergerak selangkah lebih maju dalam mencapai Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 dengan penandatanganan Kemitraan Aksi Agenda Biru di Nusa Dua, Bali, hari ini. Di bawah kemitraan komprehensif ini, delapan badan PBB dan beberapa mitra pembangunan internasional lainnya akan mendukung Pemerintah Indonesia dalam pembangunan kelautan yang berkelanjutan. Kemitraan ini telah resmi ditandatangani di sela-sela KTT Pemimpin G20 ke-17.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Luhut B. Pandjaitan, menyatakan bahwa membangun ekonomi biru yang berkelanjutan sangat penting bagi Indonesia sebab dapat membantu meningkatkan pendapatan dari kegiatan kelautan dan perikanan, serta melestarikan keanekaragaman hayati laut dan menjaga kondisi kesehatan laut melalui pemulihan dan perlindungan ekosistem laut, dan penggunaan sumber daya laut yang berkelanjutan. “Peluncuran kemitraan ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk melakukan tindakan-tindakan nyata dan berkolaborasi untuk membawa perubahan sosial, ekonomi dan lingkungan di sektor maritim,” ujar nya pada acara peluncuran Agenda Biru. “Kemitraan ini akan membantu kita pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, dengan fokus pada kepentingan generasi masa depan.”
Perwakilan PBB di Indonesia, Valerie Julliand, menyoroti komplementaritas antara berbagai mitra dalam mencapai tujuan bersama dari pembangunan ekonomi laut berkelanjutan. “Badan-badan PBB dan mitra pembangunan yang berpartisipasi dalam kemitraan ini saling berbagi pengalaman, keahlian dan pendekatan inovatif, serta menjalankan berbagai proyek yang mendukung Pemerintah Indonesia dalam mempercepat Agenda Biru,” ujarnya.
Dunia secara umum baru menyadari betapa buruknya kondisi laut sebab munculnya eksploitasi sumberdaya laut yang berlebihan dan meningkatnya pembuangan limbah ke laut lepas. Konferensi Kelautan PBB 2022 di Lisbon awal tahun ini menyoroti kondisi buruk laut kita dimana setiap negara diharapkan untuk berkomitmen terhadap perlindungan dan penggunaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Fokus ini juga akan menjadi pusat perhatian pada Konferensi Keanekaragaman Hayati PBB di Montreal pada bulan Desember nanti.
Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memberikan contoh dengan pendekatan jangka panjang yang seimbang untuk pengembangan laut, ujar Peter Thomson, Utusan Khusus Sekretaris-Jenderal PBB untuk Kelautan. “Dunia sedang menyaksikan, dan bersama kita bisa membuat perubahan!”
Kemitraan ini akan fokus pada sektor kelautan dan maritim, memastikan lingkungan yang sehat dan berkontribusi pada kemakmuran di bawah empat pilar: kesehatan biru, makanan biru, inovasi biru dan keuangan biru.
Berikut adalah bagaimana delapan organisasi PBB akan berkontribusi pada kemitraan Blue Agenda.
FAO, lembaga PBB khusus masalah pangan dan pertanian, akan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung pengelolaan perikanan dan akuakultur yang berkelanjutan untuk memperkaya sumber daya laut dan kesehatan habitat.
ILO, lembaga PBB khusus masalah ketenagakerjaan di dunia, akan mendukung pemerintah dalam pengembangan program yang menyediakan pekerja industri maritim dengan perlindungan tenaga kerja serta keterampilan yang diperlukan di sektor maritim seperti pembuatan kapal, logistik internasional dan pelayaran.
UNDP, badan pembangunan global PBB, siap membantu dengan memastikan kebutuhan investasi untuk Agenda Biru tersedia dengan cara mendukung pemerintah dalam pembangunan Strategi Pembiayaan Biru serta pasoka Obligasi Biru (Blue Bond)/ Sukuk untuk mendanai inisiatif berkaitan dengan kelautan.
UNEP, lembaga utama PBB di bidang lingkungan hidup, akan bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam pengembangan Rencana Induk Ekonomi Biru (Master Plan for the Blue Economy), dan juga akan mendukung upaya penanggulangan pencemaran laut, dengan fokus pada sumber daya alam berbasis darat dan lautan, pemantauan dan kondisis yang memungkinan untuk seluruh kehidupan.
Komisi Oseanografi Antarpemerintah UNESCO, lembaga PBB yang bergerak dalam bidang permasalahan pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, akan mendukung pelaksanaan penelitian ilmiah, pengambilan data dan pengembangan kapasitas untuk membantu para ahli untuk memahami risiko dan potensi laut. Hal ini juga akan berkontribusi pada peningkatan kesiapsiagaan tsunami di tingkat masyarakat, meminimalkan dampak yang ditimbulkan, serta membangun ketangguhan masyarakat menghadapi bencana.
UN Women, lembaga PBB yang berupaya untuk mencapai kesetaraan gender, akan bermitra dengan perusahaan yang bekerja dengan perempuan di wilayah pesisir untuk mempromosikan pemberdayaan ekonomi serta mendukung pengembangan keterampilan melalui penerapan Prinsip Pemberdayaan Perempuan.
UNIDO, lembaga PBB yang fokus pada peningkatan proses industrialisasi, akan mendukung ribuan perusahaan kecil dan menengah di bidang perikanan dan kelautan untuk memenuhi persyaratan kualitas dan standar internasional, termasuk menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Hal ini akan meningkatkan akses perusahaan lokal ke pasar global dan meningkatkan pendapatan.
UNOPS, lembaga PBB yang fokus di bidang infrastruktur dan pengadaan, bekerja untuk memerangi polusi plastik melalui mendukung negara-negara anggota ASEAN dalam mengembangkan dan memperkuat kebijakan dan kerangka peraturan yang mengurangi produksi dan konsumsi plastik, meningkat tingkat daur ulang, serta meminimalkan kebocoran sampah dari tempat pembuangan akhir.
Dengan mitra kerjasama telah ditandatangani, para pihak bersangkutan akan bergerak cepat ke tahap implementasi, ujar Jamshed M. Kazi, Perwakilan UN Women untuk Indonesia.
“Bentuk kerjasama ini sepenuhnya ‘dibuat di Indonesia’ oleh para aktor yang sangat aktif di bidang masing-masing dalam pembangunan laut yang berkelanjutan. Hal ini memastikan ide-ide yang telah didiskusikan bisa menjadi aksi yang nyata secepatnya.”
1 of 5
Latest Resources
1 / 8
1 / 8