Setiap hari, Kota Tomohon menghasilkan 51,6 ton sampah. Selama bertahun-tahun, sebagian besar sampah tersebut berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA) yang sejak awal tidak dirancang untuk menampung beban sebesar itu. Namun, di Tomohon Barat, seorang warga perlahan mengubah cerita tersebut. Sore itu cerah di Tomohon Barat ketika Jemmy Makasala berjalan menyusuri lingkungan tempat tinggal warga, berhenti dari waktu ke waktu untuk menyapa dan memeriksa keadaan warga di sepanjang rute yang sudah sangat dikenalnya. Sebagai fasilitator masyarakat setempat, Jemmy telah bertahun-tahun bekerja bersama warga di wilayah ini. Pada sore itu, seseorang memanggilnya dari kebun dan memintanya melihat tanaman yang mereka rawat.Jemmy memenuhi permintaan itu, seperti yang biasa ia lakukan, dengan memberikan saran praktis tentang cara merawat kebun di tanah vulkanik Tomohon yang terkenal subur. Namun, perhatiannya juga tertuju pada sesuatu yang terletak di samping pintu depan rumah: sebuah kantong kompos.Jemmy percaya bahwa tidak ada sesuatu pun yang seharusnya benar-benar terbuang. Ia mengolah sisa makanan menjadi pupuk dan eco-enzyme, sekaligus mendorong masyarakat di berbagai wilayah Tomohon untuk mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang.“Di wilayah ini, kami memiliki sekitar 60 kantong kompos,” jelas Jemmy. “Jarak antar-kantong sekitar 100 meter. Dengan begitu, setiap warga dapat dengan mudah mengakses kantong untuk membuang sampah organik mereka.”Jumlah ini memang masih terbatas. Namun, mengingat hampir 70 persen sampah harian Tomohon merupakan sampah organik, solusi sederhana berbasis masyarakat seperti ini berpotensi memberikan dampak yang berarti. Kota yang hidup berdampingan dengan sampahnya sendiri Tomohon merupakan rumah bagi 205.448 penduduk di Sulawesi Utara. Seperti banyak kota yang terus berkembang, pertumbuhan Tomohon membawa peluang sekaligus persoalan sampah. Selama bertahun-tahun, volume sampah meningkat lebih cepat daripada kapasitas sistem pengelolaan sampah yang tersedia.Bagi keluarga yang tinggal di sekitar Tara-Tara, TPA utama Tomohon, persoalan ini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Bau yang masuk melalui jendela rumah, kekhawatiran tentang rembesan yang dapat mencemari sumber air yang digunakan anak-anak mereka, serta perasaan pasrah terhadap sistem yang sejak awal tidak dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan mereka.TPA tersebut kesulitan mengimbangi volume sampah yang masuk. Air lindi merembes ke sumber-sumber air di sekitarnya. Pembusukan yang tidak terkendali menghasilkan metana yang dilepaskan ke atmosfer. “Kota Tomohon menghadapi lima tantangan utama dalam pengelolaan sampah,” ujar Wali kota Caroll Senduk. Tantangan tersebut meliputi terbatasnya koordinasi lintas sektor, para pemangku kepentingan yang masih berjalan sendiri-sendiri, belum adanya kerangka pengelolaan sampah terpadu, data yang belum dapat diandalkan, serta kesenjangan antara praktik terbaik dan sistem formal yang ada. Menyatukan Kota untuk Berdialog dan Mencari SolusiTantangan-tantangan inilah yang ingin dijawab oleh ASEAN dan UN-Habitat. Melalui ASEAN Sustainable Urbanisation Strategy (ASUS) Project – Phase II, UN-Habitat bekerja sama dengan berbagai kota di kawasan untuk mengembangkan pendekatan terpadu dan berpusat pada masyarakat dalam menangani persoalan perkotaan, termasuk pengelolaan sampah.ASEAN dan UN-Habitat mempertemukan 70 pejabat pemerintah kota, warga, dan para ahli teknis di Tomohon. Tujuannya bukan sekadar membahas persoalan, tetapi menghadapinya secara terbuka dan bersama-sama. Dari proses tersebut, lahirlah sebuah peta jalan yang kemudian mengarah pada penyusunan proposal teknis bersama untuk memperluas apa yang sudah berjalan di lapangan: Pusat Pengolahan Sampah Organik Terpadu Tomohon (PPSOT).Di fasilitas PPSOT yang saat ini diawasi Jemmy, sampah organik diolah menjadi eco-enzyme dan pupuk cair. Menurut Jemmy, eco-enzyme memiliki beragam kegunaan. Bahan ini dapat digunakan sebagai pupuk alami untuk membantu sayuran tumbuh lebih besar. Eco-enzyme juga dapat diolah menjadi disinfektan, bahkan digunakan sebagai bahan dalam pembuatan sabun. Di sebelah fasilitas tersebut terdapat kebun percontohan yang menunjukkan bagaimana sisa makanan dapat diubah menjadi kompos, menyuburkan tanah, dan kemudian membantu menumbuhkan kembali bahan pangan.“Saya masih terus bereksperimen dengan eco-enzyme. Kami memberikannya secara gratis kepada siapa saja yang ingin menggunakannya. Kami bahkan menyemprotkannya di TPA untuk membantu mengurangi bau, sebagai langkah sementara untuk mengurangi polusi udara,” ujar Jemmy.Yang tak kalah penting, Jemmy memfasilitasi kelompok-kelompok perempuan di masyarakat untuk terlibat aktif dalam pemilahan dan pengomposan sampah, sekaligus memperoleh pendapatan dengan menjual kembali produk yang dapat didaur ulang. Pendapatan tersebut kemudian digunakan untuk kegiatan pertanian masyarakat, pelibatan anak muda, dan proyek pendidikan. Ini merupakan salah satu bentuk dukungan ASUS terhadap berbagai inisiatif perkotaan yang berfokus pada masyarakat dan digerakkan dari tingkat akar rumput.Bagi Jemmy, inisiatif ini memiliki potensi besar, tetapi ia juga terbuka mengenai keterbatasannya. Saat ini, fasilitas tersebut baru mampu mengolah sebagian kecil sampah organik di wilayah tersebut, sementara sampah dari pasar belum terintegrasi. Keterbatasan kapasitas kontainer membuat PPSOT hanya dapat beroperasi setiap tiga hari sekali. Mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas juga masih menjadi tantangan.“Saya menolak menggunakan kata ‘sampah’,” tambah Jemmy, “karena seharusnya tidak ada yang terbuang; semuanya dapat dimanfaatkan kembali.” Jemmy membayangkan masa depan dengan lebih banyak kontainer, lebih banyak titik pengomposan, dan keterlibatan masyarakat yang lebih luas, sehingga semakin sedikit sampah yang berakhir di TPA. Membayangkan kembali masa depan sebuah kotaAmbisinya bukan sekadar menciptakan Tomohon yang lebih bersih. Yang ingin dibangun adalah kota yang lebih terhubung, di mana masyarakat tidak hanya menjadi penonton perubahan.Kota di mana warga yang memanggil Jemmy untuk bertanya tentang tanaman di kebun mereka juga menjadi warga yang berpikir dua kali sebelum membuang sisa sayuran di pinggir jalan.Kota di mana bau dari TPA menjadi bagian dari masa lalu, bukan lagi kenyataan yang harus dihadapi setiap hari.“Jika setiap orang di komunitas ini dapat mengelola sampahnya sendiri, kita akan secara signifikan mengurangi beban TPA, dan mungkin bahkan dapat mewujudkan komunitas yang benar-benar bebas sampah,” ujar seorang warga Kecamatan Tomohon Barat. -----------------------------ASEAN Sustainable Urbanisation Strategy (ASUS) Project – Phase II Proyek ASEAN “Accelerating the Implementation of the ASEAN Sustainable Urbanisation Strategy Phase II” atau “ASUS Project Phase II”, yang dilaksanakan oleh UN-Habitat dengan dukungan Pemerintah Australia melalui Australia for ASEAN Futures Initiative (AUS4ASEAN), bertujuan mempercepat penerapan praktik urbanisasi berkelanjutan dengan mengimplementasikan ASEAN Sustainable Urbanisation Strategy (ASUS) di kota-kota sekunder dan menengah.Phase II tetap menempatkan ASUS sebagai pusat upaya urbanisasi berkelanjutan di ASEAN, sekaligus memperkuat konektivitas dan kegiatan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan New Urban Agenda (NUA) di seluruh kawasan.-----------------------------Artikel ini pertama kali diterbitkan di situs UN-Habitat dengan judul, 'A city rethinking waste: lessons from Tomohon' , pada16 April 2026. 

Kamu sudah membawa perubahan di komunitasmu. Kini saatnya melihat bagaimana perubahan itu diwujudkan dari meja para pengambil keputusan.CEO for a Day adalah kesempatan istimewa bagi perempuan muda dari seluruh Indonesia untuk mendampingi (shadowing) para pemimpin perempuan inspiratif di Indonesia, mulai dari CEO dan eksekutif perusahaan hingga Kepala Badan PBB.Jika kamu berusia 18–25 tahun dan telah mengambil aksi nyata untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), baik melalui kegiatan sukarela, aksi iklim, pendidikan, kewirausahaan, pemberdayaan masyarakat, advokasi, inovasi, atau inisiatif lain yang membawa dampak positif, kami ingin mendengar kisahmu.Kirimkan video singkat tentang perjalananmu. Jika terpilih, kamu akan menghabiskan satu hari bersama seorang pemimpin perempuan, menyaksikan langsung bagaimana kepemimpinan dijalankan di balik layar, mengikuti berbagai pertemuan, mempelajari proses pengambilan keputusan penting, serta berdiskusi secara terbuka mengenai tantangan, peluang, dan makna menjadi seorang pemimpin. Kenalan dengan para perempuan pemimpin! Aparna Saxena CEO, AHANA Aparna Bhatnagar Saxena adalah seorang feminis, advokat, vegan, pegiat lingkungan, dan pembelajar sepanjang hayat. Ia merupakan pendiri AHANA, sebuah ekosistem yang menghadirkan berbagai merek artisan dan etis untuk mendorong gaya hidup konsumsi yang lebih bertanggung jawab. Ia juga menjabat sebagai CEO NOTIME TOWASTE, laboratorium desain sirkular yang mengembangkan material inovatif dari limbah guna mendukung ekonomi sirkular dan solusi desain berkelanjutan.Aparna juga merupakan salah satu pendiri Vriksh Impact Partners, perusahaan investasi dan konsultasi berbasis dampak di India yang mendukung bisnis tahap awal, khususnya usaha yang dipimpin perempuan dan berbasis nabati. Selain itu, ia mendampingi berbagai perusahaan di India dalam menyusun dan menerapkan strategi Environmental, Social, and Governance (ESG).Sebagai Indonesia Lead untuk Asia Start-up Network, Aparna berperan membangun ekosistem yang mendukung para wirausaha dan pelaku bisnis di kawasan ASEAN. Ia aktif menjadi mentor bagi pendiri startup perempuan dan wirausaha berdampak sosial di Asia Pasifik dalam bidang kepemimpinan, pengelolaan usaha, ESG, serta membangun ketahanan dalam menghadapi berbagai tantangan.Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang logistik, e-commerce, dan bisnis berdampak, Aparna pernah tinggal di empat negara di Asia dan memiliki pemahaman mendalam tentang budaya, pasar, serta ekosistem kewirausahaan di kawasan ini.Aparna merupakan lulusan Teknik Mesin dan meraih gelar MBA di bidang Manufaktur dan Operasi. Atas kiprahnya, ia telah menerima berbagai penghargaan, termasuk UN Women WEPs Awards dan Don Norman Design Award. Donna Priadi Managing Director, AmCham Donna Priadi adalah profesional Public Affairs berpengalaman dengan lebih dari 30 tahun kiprah di bidang kebijakan publik, hubungan pemerintah, komunikasi strategis, dan manajemen proyek. Sebagai mantan Country Director Indonesia di Vriens & Partners serta Director of Corporate & Government Affairs di General Electric (GE) Indonesia, ia memimpin strategi regulasi, advokasi, dan keterlibatan pemangku kepentingan di berbagai sektor industri.Sebelumnya, Donna juga memegang posisi kepemimpinan di BP, Pertamina Hulu Energi, dan GE, dengan mengintegrasikan hubungan pemerintah, hubungan masyarakat, serta advokasi kebijakan untuk menyelaraskan tujuan bisnis dengan dinamika regulasi yang kompleks.Di luar karier profesionalnya, Donna mendirikan KIND Denim, sebuah usaha fesyen berkelanjutan yang mengangkat produk denim ramah lingkungan sekaligus mempromosikan karya pengrajin Indonesia. Ia juga aktif mendukung pemberdayaan perempuan melalui berbagai organisasi yang berfokus pada pengembangan kepemimpinan perempuan.Donna meraih gelar Sarjana Arsitektur dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan gelar MBA dengan predikat kehormatan dari University of San Francisco. Atas kontribusinya, ia menerima berbagai penghargaan, termasuk GE Global Pinnacle Award dan Asia Pacific Communications Award.Selain berkarier di dunia profesional, Donna juga merupakan atlet ketahanan (endurance athlete). Ia telah menyelesaikan enam ajang World Marathon Majors serta triathlon Ironman 70.3. Semangatnya dalam kepemimpinan, kolaborasi, dan menciptakan dampak positif terus menginspirasi serta menjembatani dunia industri, kebijakan publik, dan masyarakat. Elim SritabaChief Sustainability Officer, APP Group Elim Sritaba adalah Chief Sustainability Officer di APP Group, salah satu perusahaan global terkemuka di bidang kehutanan, pulp, dan kertas. Sejak 2013, ia memimpin implementasi Forest Conservation Policy (FCP) di Sinar Mas Forestry. Sebelumnya, sebagai Director of Strategic Corporate Relations & Human Resources di Sinar Mas Forestry, ia bertanggung jawab atas strategi komunikasi, hubungan dengan pemerintah, serta pengelolaan keberlanjutan di tiga divisi utama perusahaan.Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang keuangan, kehutanan, manajemen rantai pasok, dan strategi bisnis, Elim aktif berperan di berbagai dewan dan komite strategis. Selain menjadi anggota dewan Indonesia Global Compact Network (IGCN), ia juga mendukung inisiatif G20 EMPOWER dalam mendorong pemberdayaan perempuan dan kesempatan yang setara.Baru-baru ini, Elim ditunjuk sebagai Wakil Ketua Bidang Tata Kelola Keberlanjutan dan Bisnis Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia untuk periode 2024–2029. Ia juga berkontribusi di berbagai badan penasihat dan eksekutif, termasuk ASEAN Investment Framework Advisory Committee, Komite SDGs APINDO, Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD), serta Advisory Board ASEAN Innovation Business Platform. Irma Fitria NasutionCEO, Bee Well Indonesia Irma Fitria Nasution adalah CEO Bee Well Indonesia yang memiliki keahlian di bidang manajemen ekonomi, kepemimpinan eksekutif, dan pengembangan produk yang berdampak. Berbekal semangat besar terhadap pendidikan, keberlanjutan, dan kesehatan mental, Irma saat ini sedang menempuh program doktor di bidang Manajemen untuk mengembangkan model organisasi yang inovatif dan dapat diterapkan dalam skala luas.Misi utamanya adalah mengintegrasikan ketahanan (resilience), pendidikan STEM (Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika), serta praktik berkelanjutan ke dalam ekosistem sekolah di seluruh Indonesia. Seluruh inisiatif tersebut dirancang agar sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), sehingga mampu menciptakan dampak positif yang nyata bagi generasi mendatang. Emmeline HambaliDirector of Shared Service, Dynapack Asia Emmeline Hambali adalah seorang pemimpin di tingkat dewan dan eksekutif dengan pengalaman lebih dari dua dekade di Dynapack Asia, perusahaan kemasan plastik kaku yang beroperasi di berbagai negara di Asia. Ia memimpin berbagai fungsi strategis perusahaan, meliputi Sumber Daya Manusia, Rantai Pasok, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Teknologi Informasi, serta tata kelola Keberlanjutan dan ESG (Environmental, Social, and Governance).Dengan pengalaman dalam tata kelola perusahaan, transformasi bisnis, dan kepemimpinan lintas fungsi, Emmeline berperan penting dalam memperkuat pengembangan sumber daya manusia, sistem organisasi, ketahanan rantai pasok, serta tata kelola perusahaan di kawasan Asia Pasifik. Kepemimpinannya berfokus pada peningkatan keunggulan operasional, penerapan praktik bisnis berkelanjutan, dan penciptaan nilai jangka panjang bagi perusahaan serta para pemangku kepentingan. Indri Pramitaswari (Mita) Guritno Senior Partner, HHP Law Firm Indri Pramitaswari (“Mita”) Guritno merupakan ahli di bidang pembiayaan proyek, restrukturisasi utang, structured finance, dan transaksi perbankan. Dengan pengalaman lebih dari 30 tahun, ia telah memberikan pendampingan hukum kepada debitur maupun kreditur dalam berbagai transaksi pembiayaan, termasuk pembiayaan proyek, pembiayaan properti, pembiayaan akuisisi, pembiayaan perdagangan, serta pembiayaan syariah.Mita memiliki pengalaman luas dalam menangani transaksi lintas negara yang melibatkan berbagai yurisdiksi, mencakup sektor perbankan, pasar modal, pertambangan, properti, sumber daya alam, dan hukum korporasi. Selama kariernya, ia telah memimpin berbagai transaksi berskala besar dan dikenal luas sebagai salah satu praktisi hukum terkemuka di bidang perbankan dan keuangan di Indonesia.Selain menjalankan praktik hukumnya, Mita juga aktif di berbagai organisasi. Ia menjabat sebagai Vice President for Governance Partnership and Policy Advocacy di UN Global Compact Network Indonesia (IGCN) dan pernah menjadi Indonesian Advocate untuk G20 EMPOWER pada 2021, sebuah aliansi sektor swasta yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi dan kepemimpinan perempuan.Mita secara konsisten masuk dalam jajaran pengacara terbaik versi Chambers, The Legal 500, IFLR1000, Asia Business Law Journal, serta berbagai publikasi hukum terkemuka lainnya. Penghargaan yang baru-baru ini diraihnya antara lain Band 1 untuk Banking & Finance dari Chambers Asia (2017–2026), Leading Individual for Banking & Finance dari The Legal 500, masuk dalam The 200 Club: Indonesia’s Most Influential Lawyers versi Hukumonline (2025–2026), terpilih sebagai salah satu Indonesia’s Top 100 Lawyers versi Asia Business Law Journal (2026), serta meraih penghargaan Managing Partner of the Year pada ALB Indonesia Legal Awards 2025. Juliana CenPresident Director, HP Indonesia Juliana Cen adalah President Director HP Indonesia. Sebagai pemimpin di industri teknologi dengan pengalaman lebih dari dua dekade, ia telah mendorong pertumbuhan bisnis dan inovasi di berbagai perusahaan teknologi.Di HP Indonesia, Juliana memimpin seluruh lini bisnis serta bertanggung jawab mengadaptasi inovasi global HP agar sesuai dengan kebutuhan pasar Indonesia. Ia juga berperan penting dalam menyusun strategi pemasaran, memperkuat posisi perusahaan, serta mengintegrasikan bisnis perangkat cetak, komputer pribadi, layanan, dan solusi HP.Sebelum bergabung dengan HP, Juliana memegang berbagai posisi kepemimpinan di ASUS dan Microsoft. Di ASUS, ia berhasil mengembangkan bisnis notebook konsumen hingga meraih lebih dari separuh pangsa pasar. Sementara di Microsoft, ia membangun dan mengembangkan bisnis layanan cloud untuk segmen usaha kecil dan menengah (UKM), sekaligus meningkatkan pendapatan mitra bisnis secara signifikan.Sepanjang kariernya, Juliana telah membimbing berbagai perusahaan integrator sistem dalam membangun kemitraan solusi bernilai tinggi dan menciptakan ekosistem bisnis yang berkelanjutan. Gaya kepemimpinannya berlandaskan visi strategis, eksekusi yang kuat, serta komitmen untuk memberdayakan orang lain melalui keteladanan, pembinaan, dan kepedulian.Juliana juga dikenal sebagai pendukung inklusivitas, hak penyandang disabilitas, dan pemberdayaan perempuan. Sebagai individu dengan Asperger Syndrome dan ibu dari anak kembar dengan autisme, ia memegang prinsip hidup: "Jika tidak ada pintu yang terbuka untuk kita, mari kita bangun pintu kita sendiri." Simrin SinghDirector, Kantor Perwakilan ILO di Indonesia dan Timor-Leste Simrin Singh ditunjuk sebagai Direktur Kantor Perwakilan ILO di Indonesia dan Timor-Leste yang baru pada bulan Februari 2024. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Direktur Kantor Perwakilan ILO untuk Sri Lanka dan Maladewa selama enam tahun dari 2017 hingga 2023. Sebelumnya, Singh telah bekerja di ILO sejak tahun 2000 di Tanzania, Jenewa, Asia Selatan, dan Kantor Regional untuk Asia dan Pasifik. Singh meraih gelar Sarjana Antropologi dan Sosiologi dari Connecticut College di Amerika Serikat dan gelar Master di bidang Studi Pembangunan Internasional dari George Washington University, Amerika Serikat. Verlyana HitipeuwCEO & Chief Consultant, Kiroyan Partners Verlyana "Veve" Hitipeuw adalah CEO & Chief Consultant Kiroyan Partners, salah satu perusahaan konsultan komunikasi strategis dan urusan publik terkemuka di Indonesia, sekaligus Managing Partner KREAB Indonesia.Dengan pengalaman luas di bidang komunikasi strategis, urusan publik, keterlibatan pemangku kepentingan, dan pengelolaan reputasi perusahaan, Veve telah mendampingi berbagai perusahaan dan organisasi dari beragam sektor. Ia mengawali kariernya di bidang pengembangan media bersama Friedrich-Ebert-Stiftung, kemudian memperluas pengalaman internasionalnya di Deutsche Welle, Jerman. Veve bergabung dengan Kiroyan Partners pada 2014. Setelah memegang berbagai posisi kepemimpinan di sektor korporasi dan konsultan, ia dipercaya menjadi CEO Kiroyan Partners pada 2020.Sejak 2017, Veve juga mengajar di Swiss German University, dengan mata kuliah manajemen reputasi, komunikasi strategis, dan public speaking. Ia meraih gelar sarjana dari Universitas Indonesia serta gelar magister di bidang International Media Studies di Jerman melalui beasiswa DAAD dan Deutsche Welle Academy.Di luar perannya sebagai konsultan, Veve menjabat sebagai Co-Chair Business Integrity Committee di ICC Indonesia dan pernah menjadi Indonesia G20 EMPOWER Advocate. Ia dikenal sebagai pendukung kuat praktik bisnis yang berintegritas, keberlanjutan, dan kepemimpinan perempuan. Nurmaria Sarosa Founder, PT Selaras Logistik Indonesia Dengan pengalaman lebih dari dua dekade di bidang transportasi, logistik, dan rantai pasok, Nurmaria Sarosa dikenal sebagai pemimpin yang mampu membangun tim berkinerja tinggi, membimbing para profesional, serta mendorong budaya belajar sepanjang hayat. Sebagai Ketua Women in Logistics and Transport (WiLAT) Indonesia, yang kini memasuki masa jabatan keduanya, ia berkomitmen memperkuat kepemimpinan perempuan dan memberdayakan generasi baru profesional di industri logistik dan transportasi.Ia juga merupakan pembicara berpengalaman yang telah mengisi berbagai konferensi, seminar, lokakarya, dan pelatihan di tingkat nasional maupun internasional. Atas kontribusinya, ia menerima penghargaan Most Outstanding Women in Financial Sector and State-Owned Enterprise dari Infobank Magazine.Selain aktif di dunia profesional, ia juga menulis buku Angin Perubahan: Catatan Kecil Tentang Pemberdayaan Perempuan Menuju Kesetaraan, yang mencerminkan komitmennya terhadap kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Ia juga menulis salah satu bab berjudul Saya Bukan Siapa-Siapa dalam buku karya 28 perempuan Indonesia di sektor logistik dan transportasi, yang mengisahkan perjalanannya dari awal yang sederhana hingga menjadi pemimpin di bidangnya. Josefhine ChitraSVP Public Affairs & Communications, TBS Energi Utama  Josefhine menjabat sebagai penasihat strategis CEO di TBS, dengan memimpin advokasi kebijakan, keterlibatan pemangku kepentingan, dan strategi komunikasi dalam transformasi bisnis perusahaan dari sektor batu bara menuju sektor rendah karbon, termasuk energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan mobilitas listrik.Sebelumnya, Josefhine menghabiskan tujuh tahun di GoTo, sejak masa awal Gojek sebagai startup, proses merger dengan Tokopedia, hingga penawaran saham perdana (IPO) GoTo, sebagai Head of Public Affairs and Corporate Communications. Dalam peran tersebut, ia menangani komunikasi krisis organisasi, transformasi pasca-merger, restrukturisasi perusahaan, serta komunikasi pasar modal di lingkungan startup yang berkembang pesat maupun perusahaan terbuka.Kariernya mencakup berbagai sektor, mulai dari lembaga think tank internasional seperti World Resources Institute (WRI) di Amerika Serikat dan Global Public Policy Institute (GPPi) di Jerman, sektor pembangunan bersama UK Department for International Development (DFID), hingga konsultan komunikasi strategis Maverick.Josefhine meraih gelar sarjana Hubungan Internasional dari Universitas Katolik Parahyangan dan memperoleh beasiswa penuh dari Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan program Magister Development Management di London School of Economics. Ia juga mengajar di Universitas Indonesia dan PPM School of Management.Di luar perannya di dunia korporasi, Josefhine merupakan salah satu pendiri Overlooked Indonesia, sebuah platform media komunitas yang memperkenalkan destinasi-destinasi Indonesia yang belum banyak dikenal sekaligus mendorong pengembangan ekonomi masyarakat setempat.  Gita Sabharwal Kepala Perwakilan PBB di Indonesia Gita Sabharwal dari India ditunjuk sebagai Kepala Perwakilan PBB di Indonesia dengan persetujuan dari Pemerintah Indonesia. Beliau memimpin 27 lembaga PBB di bawah Tim Negara PBB untuk mempercepat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui kemitraan dengan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Ibu Sabharwal memiliki pengalaman hampir 30 tahun dalam pembangunan yang mendukung transisi iklim, perdamaian yang berkelanjutan, tata kelola pemerintahan, dan kebijakan sosial, serta memanfaatkan teknologi digital dan data untuk mempercepat pencapaian SDG.

Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Kepala Perwakilan PBB di Thailand dan sebagai Penasihat Pembangunan Perdamaian dan Pembangunan di Perserikatan Bangsa-Bangsa di Sri Lanka. Sebelum bergabung dengan PBB, Ibu Sabharwal adalah Wakil Perwakilan The Asia Foundation untuk Maladewa dan Sri Lanka dan pernah menjabat sebagai Penasihat Kemiskinan dan Kebijakan untuk Departemen Pembangunan Internasional Inggris (DFID) di India dan Viet Nam.

Gita Sabharwal meraih gelar Master di bidang Manajemen Pembangunan dari University of Wales, Inggris. Ulziisuren JamsranPerwakilan UN Women di Indonesia Ulziisuren Jamsran mulai menjabat sebagai Perwakilan UN Women di Republik Indonesia dan penghubung untuk ASEAN sejak awal Januari. Sebelumnya, ia pernah bertugas sebagai Perwakilan di Republik Kirgizstan (juga mencakup Tajikistan dan Uzbekistan), Perwakilan Khusus di Palestina, serta Perwakilan di Moldova yang juga mencakup Ukraina sebagai kantor program.

Sebagai profesional pembangunan asal Mongolia yang berpengalaman, Ulziisuren memiliki 30 tahun pengalaman praktis yang luas. Selama 25 tahun di antaranya, ia telah memimpin program-program strategis dan inovatif, mengembangkan kemitraan, serta memegang peran kepemimpinan di tingkat internasional, khususnya dalam bidang pengentasan kemiskinan, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan (GEWE).

Ia pernah bekerja di UNDP, UNIFEM, dan UN Women, serta pernah menjabat di Pemerintah Mongolia. Ulziisuren juga telah mendukung tim PBB di Azerbaijan, Armenia, Sudan Selatan, dan Sri Lanka melalui berbagai misi jangka pendek.

Ulziisuren adalah alumnus dari HEC Paris, University of Oxford, dan Universitas Negeri Mongolia, dengan latar belakang di bidang Kepemimpinan Adaptif dan Ekonomi. Ia fasih berbahasa Inggris dan Rusia, serta telah menikah dan memiliki dua anak. Maki Katsuno-Hayashikawa Direktur, Kantor Regional Multisektoral UNESCO di Jakarta, dan Perwakilan UNESCO untuk Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, dan Timor Leste Maki Katsuno-Hayashikawa memiliki pengalaman hampir 30 tahun di UNESCO, UNICEF, dan JICA, baik di tingkat global, regional, maupun negara. Beliau menjabat sebagai Direktur Kantor Regional Multisektoral UNESCO di Jakarta, dan Perwakilan UNESCO untuk Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, dan Timor Leste pada bulan Juli 2023.Sebelum penugasannya saat ini, ia menjabat sebagai Direktur Divisi Pendidikan 2030 di Kantor Pusat UNESCO yang mengawasi program-program global UNESCO untuk Pendidikan Gender dan Inklusif, Pendidikan Tinggi, Pendidikan dalam Situasi Darurat, dan memimpin mekanisme koordinasi SDG4 global. Selain itu, selama tahun 2022, beliau menjabat sebagai Sekretaris Eksekutif Sekretariat untuk Konferensi Tingkat Tinggi Transformasi Pendidikan yang diselenggarakan oleh Sekretaris Jenderal PBB pada bulan September 2022. Maki meraih gelar Master di bidang Perencanaan Pendidikan dari Institute of Education, University College London, dan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dari South Australia University; serta gelar Sarjana di bidang Hubungan Internasional dari London School of Economics and Political Science. Adriani WahjantoOfficer-in-Charge, UNHCR Indonesia Adriani Wahjanto saat ini menjabat sebagai Officer-in-Charge di Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi (UNHCR) Indonesia sejak 16 Februari 2026. Dalam perannya, ia memimpin upaya UNHCR di Indonesia untuk melindungi pengungsi, pencari suaka, dan individu tanpa kewarganegaraan, dengan bekerja sama erat bersama Pemerintah Indonesia, mitra kemanusiaan, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal. Adriani memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun bersama UNHCR di berbagai negara di Asia dan Afrika, dengan keahlian dalam penguatan sistem suaka nasional, perlindungan berbasis masyarakat, penanganan situasi pengungsian darurat, serta upaya mengatasi masalah tanpa kewarganegaraan.Sebelumnya, Adriani menjabat sebagai Deputy Representative (Protection) UNHCR di Tiongkok dan Deputy Representative (ad interim) di Myanmar, setelah sebelumnya menjadi Senior Protection Officer di Yangon. Ia juga memimpin program perlindungan berbasis masyarakat sebagai Senior Protection Officer di Cox’s Bazar, Bangladesh, serta pernah bertugas sebagai Protection Officer di Tajikistan, Thailand, dan Republik Demokratik Kongo. Kariernya di UNHCR dimulai sebagai Eligibility Officer di Malaysia dan Kamboja, dengan fokus pada proses penentuan status pengungsi.Adriani meraih gelar Sarjana Hukum dari University College London dan merupakan anggota Malaysian Bar. 

Di tengah volatilitas pasar energi global yang terus berlanjut, Indonesia mempercepat upaya untuk memperkuat ketahanan energinya, memastikan pasokan energi yang andal, terjangkau, dan tangguh bagi rumah tangga, dunia usaha, serta layanan-layanan penting. Selama bertahun-tahun, berbagai badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah bermitra dengan Pemerintah Indonesia dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk membantu mendiversifikasi sumber energi nasional, meningkatkan efisiensi energi, dan memperkuat ketahanan sistem energi. Selain mendukung transisi hijau dan mengurangi emisi gas rumah kaca, upaya ini juga secara langsung memperkuat kemampuan Indonesia dalam menghadapi guncangan global.Berikut delapan cara PBB bermitra dengan Indonesia untuk membangun sistem energi yang lebih aman dan siap menghadapi masa depan.1. Memperkuat jaringan listrik untuk mengintegrasikan lebih banyak energi terbarukanUntuk membuat sistem kelistrikan Indonesia lebih tangguh, PLN memimpin upaya besar untuk memodernisasi jaringan listrik nasional. Kantor Layanan Proyek PBB (UNOPS) berkontribusi dalam pengembangan pusat kendali pintar (smart control centre)yang baru, serta memberikan masukan terkait standar penyimpanan energi berbasis baterai di tingkat nasional. PLN dan UNOPS telah mengidentifikasi potensi energi surya lebih dari 2 GW yang dapat diintegrasikan ke dalam jaringan listrik. Peningkatan ini mendukung prioritas operasional PLN dalam menstabilkan sistem kelistrikan, mengurangi gangguan listrik, dan melindungi Indonesia dari fluktuasi harga bahan bakar fosil di pasar global. 2. Meningkatkan efisiensi energi nasionalMenggunakan energi secara lebih efisien merupakan salah satu faktor penting dalam memperkuat ketahanan energi. Untuk mendukung upaya yang dipimpin pemerintah dan PLN, UNOPS bersama para mitra melakukan audit efisiensi energi dan mendorong penyelarasan kebijakan melalui Just Energy Transition Partnership (JETP). Langkah ini membantu mengoptimalkan penggunaan listrik sehingga menurunkan permintaan energi secara keseluruhan di jaringan listrik, yang pada akhirnya memastikan pasokan energi yang lebih stabil dan terjangkau.3. Membuat industri Indonesia lebih hemat energiMeningkatkan efisiensi energi dalam proses produksi industri menjadi salah satu fokus dalam rencana energi nasional. Organisasi Pengembangan Industri PBB (UNIDO) bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk mengurangi kebutuhan energi nasional di sektor-sektor industri yang paling banyak menggunakan energi. Di sektor pupuk, penerapan langkah-langkah Resource Efficient and Cleaner Production (RECP) yang didukung UNIDO memungkinkan perusahaan-perusahaan peserta menghindari emisi setara 328.000 ton CO₂ per tahun, sekaligus menghasilkan penghematan biaya yang signifikan dan meningkatkan daya saing.Secara paralel, UNIDO mendukung Kementerian Perindustrian dalam pengembangan kawasan industri ramah lingkungan, termasuk dalam perencanaan kawasan, efisiensi energi, pemanfaatan energi terbarukan, daur ulang air limbah, pengelolaan sampah padat, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk efisiensi penggunaan sumber daya. Upaya-upaya ini mengurangi tekanan terhadap pasokan energi Indonesia, memperkuat ketahanan, dan mendukung keamanan energi jangka panjang.Sementara itu, inisiatif UNOPS membantu meningkatkan ketahanan industri berat melalui pembangkit energi terbarukan di luar jaringan listrik (off-grid). Program ini mendukung pemerintah dalam merancang langkah-langkah transisi menuju energi yang lebih bersih bagi industri logam dan pertambangan. Hal ini juga membantu menjaga daya saing ekspor Indonesia di tengah penerapan tarif karbon lintas batas internasional.4. Memobilisasi pembiayaan SDGs untuk mendanai transisi energiRencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 menetapkan target penambahan kapasitas energi terbarukan sebesar 42,6 GW pada tahun 2034. Untuk mencapainya, dibutuhkan investasi sekitar 183–188 miliar dolar AS. Pemerintah Indonesia berupaya membuka akses pembiayaan skala besar untuk energi terbarukan dan ketahanan jaringan listrik melalui instrumen seperti obligasi SDGs, obligasi hijau (green bonds), pembiayaan campuran (blended finance), serta instrumen investasi berbasis peningkatan kredit (credit-enhanced investment tools), dengan dukungan dari PBB. Program Pembangunan PBB (UNDP) bermitra dengan pemerintah untuk mengembangkan mekanisme pembiayaan campuran yang mampu memobilisasi berbagai sumber pendanaan, mengurangi ketergantungan pada pasar bahan bakar fosil yang fluktuatif, serta memperluas pasokan energi bersih.5.  Mendukung perencanaan tenaga kerja dan perlindungan sosial dalam diversifikasi energiKetahanan energi jangka panjang bergantung pada diversifikasi energi dan proses transisi yang stabil serta terkelola dengan baik. Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) membantu sejumlah wilayah di Indonesia mewujudkan transisi energi yang adil melalui pembentukan platform konsultasi yang inklusif, identifikasi sektor ekonomi potensial untuk penciptaan lapangan kerja dan keterampilan baru, serta perlindungan pekerja terdampak melalui program peningkatan keterampilan (upskilling dan reskilling) dan perlindungan ketenagakerjaan.Langkah ini membantu mencegah gejolak akibat perpindahan tenaga kerja, menjaga stabilitas daerah, dan memastikan perubahan di sektor energi mendukung ketahanan nasional.Dengan fokus pada aspek manusia dan kelembagaan dalam peningkatan penggunaan energi terbarukan, UNOPS mendukung integrasi prinsip transisi yang adil ke dalam JETP. UNOPS juga mendanai program pengembangan tenaga kerja khusus untuk mempersiapkan pekerja memasuki ekonomi hijau. 6. Menghijaukan ekonomi biru Indonesia dengan teknologi energi bersihTeknologi bersih membantu menurunkan emisi sekaligus melindungi masyarakat pesisir dari fluktuasi harga bahan bakar. Melalui penggunaan mesin perahu listrik tenaga surya, kotak pendingin ramah lingkungan, dan fasilitas rantai dingin yang lebih baik, UNDP membantu lebih dari 2.400 nelayan skala kecil mengurangi biaya bahan bakar dan menstabilkan mata pencaharian mereka. Para nelayan juga mendapatkan pelatihan untuk menggunakan, mengelola, dan merawat teknologi tersebut sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.7. Membangun masyarakat yang tangguh terhadap perubahan iklim dengan teknologi rendah emisiMasyarakat yang tangguh terhadap perubahan iklim lebih siap menghadapi cuaca ekstrem, sehingga risiko terhadap infrastruktur energi dan keberlanjutan pasokan energi dapat dikurangi.UNDP membantu memasang solar mini-grid berkapasitas 1,1 MW di 22 desa terpencil, yang menyediakan listrik andal bagi 3.450 rumah tangga dan 22 fasilitas publik. Melalui program ini, biaya energi masyarakat turun hingga 40 persen, sementara emisi berkurang sebesar 1.800 ton CO₂ per tahun. Operator lokal, hampir separuhnya perempuan, dilatih untuk mengelola dan memelihara sistem tersebut, sehingga meningkatkan keandalan pasokan energi jangka panjang di wilayah yang jauh dari jaringan listrik nasional.Secara paralel, Program Kampung Iklim dari Kementerian Lingkungan Hidup yang didukung UNOPS telah menjangkau 285.000 warga di Sumatra Selatan. Masyarakat mendapatkan pelatihan mengenai energi terbarukan, teknologi rendah emisi, dan solusi ekonomi sirkular.8. Memberdayakan perempuan dan kelompok rentan untuk mengadopsi solusi energi bersihMembantu perempuan agar dapat berpartisipasi dalam transisi energi hijau merupakan salah satu tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Badan PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women) dan Badan PBB untuk Lingkungan Hidup (UNEP) telah mendukung lebih dari  400 pemimpin komunitas dan wirausahawan perempuan dalam mengadopsi teknologi ramah iklim, seperti pengeringan tenaga surya, biogas untuk memasak, dan pompa air tenaga surya. Upaya-upaya ini menempatkan perempuan sebagai agen perubahan dalam mitigasi dan adaptasi iklim. Ketahanan energi untuk mendukung SDGs“Mulai dari modernisasi jaringan listrik hingga efisiensi industri, dari pembiayaan transisi energi hingga sistem tenaga surya berbasis masyarakat, PBB bermitra dengan Pemerintah Indonesia untuk mendukung upaya luar biasa dalam memperkuat ketahanan energi nasional,” ujar Gita Sabharwal, Kepala Perwakilan PBB di Indonesia. “Inisiatif-inisiatif ini mengurangi ketergantungan pada pasar energi global yang bergejolak, meningkatkan keandalan pasokan energi, dan memastikan bahwa masyarakat, mulai dari pusat-pusat industri besar hingga desa-desa terpencil, ikut berkontribusi dalam membangun masa depan yang lebih tangguh.” Artikel ini pertama kali dipublikasikan di situs UN News, https://news.un.org/en/story/2026/06/1167784 tanggal 22 Juni 2026

Mulai dari produk makanan dan jasa logistik, hingga teknologi digital dan layanan konsultasi, peluang bagi pelaku usaha Indonesia untuk menembus pasar pengadaan global kini berkembang sangat pesat. Meskipun banyak perusahaan Indonesia yang sebenarnya sudah memenuhi syarat untuk menjadi pemasok resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kontribusi mereka saat ini baru mencapai 0,7% dari total pengadaan global melalui platform United Nations Global Marketplace (UNGM).Untuk meningkatkan persentase tersebut dan mendukung para calon pemasok potensial, pemerintah Indonesia—dengan dukungan dari PBB di Indonesia—menyelenggarakan seminar International Procurement Connect di Jakarta pada awal bulan ini. Hampir 100 pelaku usaha berpartisipasi dalam acara ini.Sebagai bagian dari langkah strategis Indonesia untuk memperkuat ekosistem pengadaan barang dan jasa publik yang inklusif serta berdaya saing global, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyelenggarakan sebuah seminar untuk mendukung para pelaku usaha lokal agar mampu bersaing di kancah internasional dan memperluas peran mereka dalam jaringan pengadaan global. Inisiatif ini sejalan dengan reformasi pengadaan publik yang sedang dilakukan oleh LKPP, seperti percepatan digitalisasi, peningkatan transparansi (keterbukaan), dan pembukaan kesempatan yang lebih luas untuk para pelaku usaha.Bagi banyak peserta, seminar ini memberikan manfaat yang sangat praktis dan menjawab kebutuhan yang selama ini sulit diakses: yaitu pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana sistem pengadaan internasional sebenarnya bekerja. Setiap tahun, PBB membelanjakan sekitar 20 hingga 25 miliar USD di seluruh dunia melalui platform UNGM. Pada tahun 2024, pelaku usaha dari Indonesia telah berkontribusi sekitar 192 juta USD atau sekitar 0,7% dari total belanja tersebut. Salah satu contoh nyata pelaku usaha Indonesia yang berhasil menjadi pemasok PBB adalah PT Mega Global Food Industry (MGFI), yang memproduksi biskuit tinggi energi untuk Program Pangan Dunia (WFP) di Afganistan. “Indonesia sebenarnya telah memiliki banyak produk dan jasa dengan daya saing global yang kuat. Hal yang sering kali dibutuhkan oleh para pelaku usaha Indonesia adalah akses yang lebih luas terhadap informasi, jaringan, serta pemahaman mengenai sistem pengadaan internasional,” kata Muhammad Aris Supriyanto, Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP.Mulai dari memahami persyaratan tender hingga cara mendaftar di platform, seminar ini memberikan panduan langkah demi langkah bagi para pelaku usaha untuk mempersiapkan diri dalam meraih peluang internasional. Sesi-sesi dalam seminar ini mencakup proses pendaftaran vendor, standar pengadaan, dokumen yang diperlukan, serta bagaimana perusahaan dapat meningkatkan daya saing mereka dalam proses tender global.Salah satu sesi yang paling banyak menarik perhatian peserta dalam seminar ini adalah saat penjelasan proses teknis pendaftaran vendor di platform UNGM, serta testimoni dari perusahaan-perusahaan Indonesia yang telah bekerja sama dengan badan-badan PBB. Dalam sesi testimoni tersebut, para perwakilan pelaku usaha secara terbuka membagikan pengalaman mereka saat mengikuti tender internasional, tantangan yang dihadapi, hingga berbagai keuntungan yang didapatkan setelah berhasil menjadi vendor resmi PBB. PT Dimensi Prima Global menceritakan bagaimana kontrak kerja sama mereka dengan badan-badan PBB, termasuk UNICEF, telah membuka jalan untuk bersaing memperebutkan Long-Term Agreements (LTA) atau Perjanjian Jangka Panjang dengan UNICEF Indonesia, serta mengikuti berbagai tender di kawasan Asia Tenggara. Meskipun belum berhasil memenangkan kontrak di negara-negara lain, perusahaan ini sempat lolos seleksi awal (pre-selected) untuk mengirimkan sampel boneka kayu (alat peraga edukatif) dalam sebuah tender di Timor-Leste. Hal ini menunjukkan adanya potensi yang sangat menjanjikan bagi mereka untuk menembus pasar regional. Pengalaman berharga ini juga sukses memperkuat kredibilitas perusahaan, sekaligus menjadikan mereka lebih kompetitif dalam meraih peluang dengan organisasi internasional lainnya di masa mendatang.Dorongan Mewujudkan Rantai Pasok yang Lebih InklusifDi luar urusan peluang bisnis, seminar ini juga menyoroti minat yang terus tumbuh dalam memajukan sistem pengadaan yang inklusif. Di lingkungan PBB, proses pengadaan kini semakin dilihat tidak hanya dari kacamata efisiensi, transparansi (keterbukaan), dan nilai manfaat (value for money), tetapi juga dengan mempertimbangkan aspek Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI). Diskusi ini menyadari bahwa upaya membangun ekosistem pengadaan yang benar-benar inklusif masih terus berproses. Meskipun keterlibatan pelaku usaha perempuan telah menunjukkan peningkatan positif dalam berbagai inisiatif pengadaan, upaya untuk memperluas peluang bagi pelaku usaha orang dengan disabilitas, wirausaha muda, serta pemasok dari wilayah terpencil masih menghadapi tantangan yang lebih besar akibat adanya hambatan struktural, pasar, maupun aksesibilitas. Oleh karena itu, penguatan ekosistem pemasok yang lebih inklusif menuntut adanya kolaborasi berkelanjutan, pembelajaran, serta penyempurnaan sistem secara bertahap yang melibatkan sinergi lintas organisasi."Kami berupaya memastikan bahwa peluang pengadaan dapat diakses oleh kalangan usaha yang lebih luas—termasuk UMKM, pengusaha perempuan, pelaku usaha orang dengan disabilitas, serta para pelaku usaha baru. Memperluas partisipasi ini sangatlah penting untuk memastikan agar manfaat dari pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata," kata Matthew Johnson-Idan, Kepala Kantor Perwakilan PBB di Indonesia. "Seiring dengan pasar global yang semakin terhubung, inisiatif semacam ini hadir untuk membantu para pelaku usaha Indonesia agar tidak lagi melihat pengadaan internasional sebagai sesuatu yang jauh atau mustahil dijangkau, melainkan sebagai sebuah peluang nyata yang terus berkembang."