Latest
Siaran Pers
24 November 2023
Pakar dari PBB Serukan Tanggap Darurat untuk Selamatkan Nyawa Rohingya di Laut
Pelajari Lebih Lanjut
Cerita
23 November 2023
Tegas Melawan Kekerasan Berbasis Gender: Suara RC dari Lapangan di Seluruh Dunia, Termasuk Indonesia
Pelajari Lebih Lanjut
Video
22 November 2023
Tim PBB Mengupayakan Akses dan Keterjangkauan Energi - Indonesia dan Afrika Selatan
Pelajari Lebih Lanjut
Latest
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia
Indonesia kian tumbuh dengan kecepatan yang lebih cepat dari waktu mana pun dalam sejarahnya. Dengan mengingat Agenda 2030, negara ini bergerak menuju ekonomi rendah karbon yang bernilai lebih tinggi, terintegrasi secara global. PBB bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia, organisasi masyarakat sipil, lembaga akademis, dan entitas sektor swasta untuk mencapai TPB secara efektif melalui pendekatan terpadu.
PBB juga akan memperkuat kemitraannya dengan otoritas dan masyarakat regional dan kabupaten untuk memberikan hasil pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, PBB akan memperluas kerjasamanya dengan memasukkan asosiasi industri, think tank, pengelola data dan lembaga berbasis sains dan teknologi yang menawarkan prospek inovasi untuk solusi pembangunan terintegrasi, yang sangat penting untuk pencapaian TPB.
PBB berkomitmen untuk bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam membangun bangsa yang sejahtera, demokratis, dan adil, di mana pembangunan bisa bermanfaat bagi semua orang, dan di mana hak-hak generasi mendatang dilindungi. Sesuai dengan janji TPB untuk “tidak meninggalkan siapa pun”, pendekatan PBB menggabungkan fokus yang kuat pada yang termiskin dari yang miskin, memerangi diskriminasi dan meningkatnya ketidaksetaraan dan mengatasi akar penyebabnya. “Tidak meninggalkan siapa pun” berarti memprioritaskan martabat orang dan menempatkan kemajuan komunitas yang paling terpinggirkan dan rentan terlebih dahulu.
Janji sentral dan transformatif ini menjadi lebih penting dari sebelumnya untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 dan bekerja menuju pemulihan yang berkelanjutan, tangguh, dan inklusif.
Publikasi
28 Juni 2023
Laporan Hasil Negara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Indonesia 2022
Laporan Hasil Tahunan PBB di Indonesia 2022 memberikan gambaran menyeluruh tentang pekerjaan dan dampak PBB dengan latar belakang situasi ekonomi yang sulit baik secara global maupun di Indonesia. Perang di Ukraina, serta krisis pangan, energi, dan keuangan yang mengikutinya merupakan tantangan yang tidak terduga bagi negara-negara di seluruh dunia. Meskipun menghadapi tantangan-tantangan tersebut, Indonesia mampu mengatasi situasi tersebut dengan lebih baik daripada kebanyakan negara lainnya. Laporan ini menyoroti hasil-hasil pembangunan yang dicapai Indonesia dalam masa pemulihan dari COVID-19 sembari memajukan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Upaya kolaboratif Pemerintah Indonesia, mitra pembangunan internasional, dan negara-negara anggota diakui berperan penting dalam mencapai SDGs. Laporan ini diilustrasikan dengan 30 "kisah" individu yang - berkat proyek-proyek dari berbagai badan PBB - tidak lagi tertinggal. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pekerjaan PBB dan kemajuan Indonesia, silakan unduh laporan lengkapnya.
1 of 5
Publikasi
07 Juni 2023
Lembar Fakta Program Kesehatan Seksual dan Reproduksi yang Lebih Baik untuk Semua di Indonesia (BERANI)
Pemerintah Indonesia, UNFPA, dan UNICEF telah bekerja sama melalui Program Kesehatan dan Hak Seksual dan Reproduksi yang Lebih Baik untuk Semua di Indonesia (BERANI) dari tahun 2018 hingga 2023. Upaya bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan hak-hak seksual dan reproduksi bagi perempuan dan anak muda di seluruh Indonesia.
Di bawah Program BERANI, beberapa bidang utama telah difokuskan, termasuk meningkatkan pendidikan dan regulasi kebidanan, memperkuat kemitraan untuk meningkatkan keluarga berencana, menyediakan layanan dan informasi kesehatan seksual dan reproduksi yang ramah anak muda, memperkuat respons sektor kesehatan terhadap kekerasan berbasis gender, serta penjangkauan dan pemberdayaan masyarakat.
Selama program berlangsung, banyak pencapaian yang signifikan telah dilakukan. Lebih dari 20 kebijakan, strategi advokasi, dan peta jalan telah dikembangkan untuk mempromosikan kesehatan dan hak-hak seksual dan reproduksi. Pusat-pusat pendidikan kebidanan telah menerapkan standar berkualitas tinggi, yang mengarah pada peningkatan tingkat kelulusan dalam ujian kompetensi nasional. Klinik-klinik swasta telah diperkuat untuk menyediakan layanan berkualitas yang ramah bagi kaum muda, dan pusat-pusat kesehatan masyarakat telah diperkuat untuk merespons secara efektif kekerasan berbasis gender.
Selain itu, sejumlah besar anak muda telah menerima manfaat dari program ini. Ribuan remaja telah menerima pendidikan seksualitas yang komprehensif dan informasi tentang manajemen kebersihan menstruasi. Para pembuat konten digital telah dilatih untuk mengembangkan konten terkait kesehatan seksual dan reproduksi, yang menjangkau lebih dari 600.000 remaja.
Program BERANI menekankan komitmen untuk tidak meninggalkan siapa pun, memastikan bahwa semua orang, terlepas dari latar belakang mereka, memiliki akses terhadap layanan dan informasi kesehatan seksual dan reproduksi yang komprehensif. Lembar fakta BERANI dapat diunduh melalui tombol di bawah artikel ini.
#BERANI #KesehatanReproduksi #KesetaraanGender
1 of 5
Cerita
29 Mei 2023
Barista di balik jeruji besi: Dari penahanan hingga penyajian latte
Susu yang berbusa dengan sempurna. Kupu-kupu yang anggun melingkari bagian atasnya. Sentuhan manis dan pahit menyentuh langit-langit mulut dengan lembut. Sebuah cappuccino yang sempurna? Lebih dari itu. Cangkir ini diracik dan disajikan oleh Denny, seorang narapidana di Tangerang, kota di sebelah barat Jakarta, yang mengikuti program pelatihan yang didukung oleh PBB untuk membantu para narapidana agar dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat setelah menjalani hukuman.
"Saya ingin memanfaatkan waktu sebaik mungkin, bahkan di dalam penjara, dan pelatihan ini akan membantu saya mendapatkan pekerjaan nantinya," kata Denny, 31, yang tinggal memiliki sisa waktu sekitar dua tahun lagi dari total masa hukumannya selama lima tahun. "Tentu saja, saya sudah tahu cara membuat kopi sebelumnya. Tapi di sini saya belajar tentang rasa, bau, dan aroma yang berbeda, juga tentang sisi artistik dari pembuatan kopi."
Denny adalah salah satu dari 200 narapidana di Lapas Kelas IIA Tangerang dan salah satu dari lebih dari 35.000 narapidana di seluruh Indonesia yang terlibat dalam pelatihan kejuruan, mulai dari percetakan ramah lingkungan pada tekstil hingga beternak. Sambil belajar menjadi barista di balik jeruji besi, Ia mengatakan bahwa Ia berharap untuk mendapatkan pekerjaan di sebuah kafe setelah bebas nanti.
Salis Farida Fitriani, yang mengepalai Lapas, mengatakan bahwa program ini bertujuan untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi narapidana, namun pelatihan keterampilan saja tidak cukup bagi para narapidana untuk bisa sukses di dunia luar.
Untuk menghadapi masyarakat yang sering meberi stigma kepada mereka seumur hidup, katanya, penjara menawarkan pelatihan pengembangan kepribadian, konseling, dan pengajaran agama.
"Tujuan kami adalah untuk memberikan kegiatan dan pelatihan yang positif bagi para narapidana," katanya. "Program ini mencakup pengembangan kepribadian serta pelatihan kejuruan untuk membantu mata pencaharian mereka di masa depan."
Mematahkan stigma 'mantan narapidana'
Memulai bisnis merupakan hal yang sulit setelah menjalani hukuman di penjara, kata Haswin, mantan narapidana kasus narkoba berusia 32 tahun. Keluar dari Lapas Tangerang pada Januari 2022, Ia kini mengoperasikan kedai kopinya sendiri, memadukan gaya kopi modern dan tradisional dengan mocktail dan makanan ringan.
"Hidup saya jauh lebih baik sekarang," kata Haswin, menambahkan bahwa pekerjaan sebelumnya sebagai bartender merupakan faktor utama dalam keterlibatannya dalam pelanggaran terkait narkoba yang berujung pada penangkapannya pada tahun 2018.
"Saya lebih puas dengan kehidupan dan bangga dengan kreativitas saya," jelasnya. "Saya tidak pernah menyangka bahwa saya bisa menemukan karier di luar dunia hiburan malam."
Kini, pekerjaannya bukan hanya sekadar "sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup", tetapi juga sebuah kesempatan baru.
"Saya ingin mematahkan stigma 'mantan narapidana' dengan menunjukkan bahwa mantan pelaku kejahatan juga bisa mandiri dan kreatif," katanya.
Dari program olahraga hingga universitas
Lapas Pemuda Kelas II A Tangerang memberikan kesempatan kepada para narapidana untuk melakukan hal tersebut. Para narapidana juga dapat berkompetisi dalam olahraga profesional di Tangerang, sebuah penjara yang unik di Indonesia karena juga menawarkan program pendidikan universitas. Program percontohan yang saat ini melayani 200 narapidana ini siap untuk diluncurkan di seluruh Indonesia, tergantung pada pendanaan, kata Fitriani.
Asep, seorang mahasiswa tahun ketiga studi Islam di Universitas Islam Syekh Yusuf, mengatakan bahwa dia, seperti banyak orang dalam program ini, tidak mampu kuliah di universitas dalam kehidupannya sebelum dipenjara.
"Saya selalu ingin belajar, tetapi keadaan ekonomi saya tidak memungkinkan untuk belajar," katanya.
Mengikuti kurikulum yang sama dengan yang ditawarkan universitas kepada mahasiswa regulernya, Asep dan teman-teman sekolahnya menghadiri kelas tiga kali seminggu selama enam jam setiap hari. Setelah lulus dan sebelum masa hukumannya berakhir, Asep mengatakan bahwa ia berharap dapat membantu rekan-rekannya sesama narapidana dengan memberikan bimbingan agama.
"Saya bisa belajar banyak tentang dunia dan kehidupan di luar sana," katanya. "Ini membantu saya untuk menghadapi masa hukuman saya yang panjang. Ini juga diharapkan akan membantu yang lain juga."
Disesuaikan dengan kebutuhan narapidana
Didukung oleh Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC), program pelatihan ini dirancang dengan bantuan seperangkat alat penilaian yang menyediakan pendekatan berbasis bukti yang disesuaikan dengan kebutuhan individu narapidana.
Petugas pemasyarakatan menggunakan alat ini untuk mengevaluasi dan untuk lebih memahami narapidana, termasuk tingkat risiko keamanan yang mungkin mereka hadapi, kecocokan mereka dengan program, dan kemungkinan akan respons mereka terhadap pendidikan.
Dalam inisiatif rehabilitasi tahanan UNODC, yang berfokus pada pendidikan, pelatihan kejuruan, dan pekerjaan selama masa penahanan, sasarannya adalah untuk berkontribusi pada kemampuan kerja para tahanan setelah dibebaskan, sehingga mengurangi kemungkinan residivisme.
Dengan pemikiran ini, UNODC bermitra dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Indonesia untuk membuat matriks penilaian yang membantu petugas pemasyarakatan dalam membangun profil psikologis dan keamanan narapidana dan memungkinkan staf untuk melacak perkembangan mereka, ujar Rabby Pramudatama, seorang manajer program di kantor UNODC di Jakarta.
"Kami perlu memastikan, misalnya, bahwa kami mendapatkan narapidana yang tidak mungkin mengganggu kelas dan akan bekerja sama dengan guru dan sesama siswa," katanya.
Kesempatan kedua
UNODC juga berkolaborasi dan mendukung organisasi non-pemerintah seperti Second Chance, yang membantu para narapidana untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat setelah mereka keluar dari fasilitas tersebut.
Pada suatu pagi yang tenang, beberapa narapidana sedang membaca ayat-ayat Al-Quran, sementara yang lain berkumpul untuk menonton dua kickboxer yang sedang berlatih. Saat hujan mulai turun, mereka berbicara tentang sinar matahari yang cepat atau lambat pasti akan muncul.
Bagi Denny, ia mengatakan bahwa sinar matahari akan datang di hari ketika Ia juga bisa keluar dan mencari pekerjaan.
"Dorongan utama saya saat ini adalah untuk menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya," ujarnya, seraya menambahkan bahwa hingga hari itu tiba, ia akan fokus pada kegiatan keagamaan dan meracik cappuccino yang sempurna di kelas barista.
Pelajari lebih lanjut tentang bagaimana UNODC membantu mereformasi penjara di seluruh dunia di sini.
Artikel ini awalnya diterbitkan oleh UN News dalam tautan berikut: https://news.un.org/en/story/2023/06/1137212
1 of 5
Publikasi
30 Mei 2023
Newsletter PBB di Indonesia 2023 Volume 1
Dengan bangga kami mempersembahkan edisi pertama Buletin PBB di Indonesia untuk tahun 2023. Buletin ini memberikan gambaran umum tentang pekerjaan penting yang dilakukan oleh PBB di Indonesia dari bulan Januari hingga April, yang menyoroti komitmen kami terhadap pembangunan berkelanjutan dan inklusivitas.
Dalam edisi ini, fokus kami adalah pada SDG 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Dengan membina kolaborasi dan kemitraan yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, kami bertujuan untuk mempercepat kemajuan dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua.
Melalui buletin ini, kami berusaha untuk mendekatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan masyarakat yang kami layani, memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dalam upaya kami untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Edisi kali ini menampilkan kisah-kisah inspiratif dari berbagai badan PBB di Indonesia, yang menampilkan inisiatif dan upaya mereka yang luar biasa dalam mempromosikan inklusivitas dan memajukan tujuan pembangunan berkelanjutan.
Salah satu proyek unggulan dalam edisi ini menyoroti program pelatihan kejuruan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang. Dengan dukungan dari Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC), program ini membekali para narapidana dengan keterampilan yang penting untuk memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam masyarakat setelah menyelesaikan masa hukuman. Program ini menunjukkan komitmen kami untuk memberdayakan individu dan berkontribusi pada perubahan sosial yang positif.
Saat kita menavigasi era pasca pandemi, sangat penting bagi kita untuk mengganti waktu yang hilang dan mempercepat upaya kita untuk mencapai SDGs. Dengan memperkuat dampak kolektif kita dan menempa jalur baru, kita dapat menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan dan inklusif untuk generasi sekarang dan masa depan.
Anda dapat mengakses buletin yang dapat diunduh dalam bahasa Inggris dan Indonesia di bawah halaman ini.
Bersama-sama, mari kita membuat perbedaan yang langgeng dan bekerja menuju dunia di mana semua orang dapat berkembang.
1 of 5
Ambil Aksi
05 Mei 2023
Nakba Day
This year marks the 75th anniversary of the mass displacement of Palestinians, known as “the Nakba” or “the Catastrophe”. This anniversary puts the spotlight on the world’s longest-standing protracted refugee crisis, as over 5.3 M Palestine refugees still live amidst conflict.
1 of 5
Cerita
23 November 2023
Tegas Melawan Kekerasan Berbasis Gender: Suara RC dari Lapangan di Seluruh Dunia, Termasuk Indonesia
Di seluruh dunia, hampir satu dari tiga perempuan mengalami kekerasan fisik atau seksual, namun rata-rata kurang dari 0,2 persen bantuan pemerintah diarahkan untuk pencegahannya.
Untuk membalikkan tren ini dan menghapuskan kekerasan berbasis gender, kita perlu menginvestasikan lebih banyak sumber daya dalam langkah-langkah pencegahan yang kuat, termasuk undang-undang yang lebih baik, dukungan yang lebih kuat untuk organisasi perempuan dan perluasan layanan bagi para penyintas.
Di tingkat negara, para Resident Coordinator PBB kami berada di lapangan untuk mengadvokasi pesan ini dan menyuarakan dukungan mereka terhadap hak-hak perempuan dan anak perempuan di mana pun mereka berada.
Berbicara menjelang kampanye '16 Hari Aktivisme untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan' tahun ini (25 November - 10 Desember), para Resident Coordinator berbagi beberapa cara mereka mendorong tindakan yang kuat dalam pencegahan dan mengapa upaya-upaya ini sangat penting untuk pencapaian kesetaraan gender dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
"Mari kita sebut saja apa adanya: kekerasan terhadap perempuan adalah hal yang memalukan dan merupakan pelanggaran langsung dan tidak perlu dipertanyakan lagi terhadap hak asasi manusia dan martabat perempuan, serta perjanjian internasional dan prinsip-prinsip etika dasar. Namun, sayangnya, kekerasan berbasis gender merupakan fakta kehidupan bagi satu dari tiga perempuan, atau lebih dari satu miliar perempuan di seluruh dunia. Di Indonesia, kami bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk mendukung dan mempromosikan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender secara penuh, demi terciptanya dunia yang bebas dari kekerasan berbasis gender." Valerie Julliand, Kepala Perwakilan PBB di Indonesia "Di Moldova, sangat penting bagi kami untuk terus mendukung Pemerintah dalam menciptakan kehidupan yang bebas dari kekerasan bagi setiap perempuan dan anak perempuan. Mempromosikan pembentukan Badan Nasional untuk Kekerasan Berbasis Gender pertama di wilayah ini, ditambah dengan pengembangan kebijakan, implementasi rencana aksi, dan pemberlakuan undang-undang - ini hanyalah beberapa cara kami mendukung Moldova dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Untuk memenuhi kebutuhan semua orang yang terkena dampak, penting bagi kita untuk terus mendorong pendekatan yang berpusat pada penyintas." Simon Springett, Kepala Perwakilan PBB di Moldova "Kita melihat resesi global dalam masalah ini yang telah kita upayakan dengan sangat keras. Kita masih belum memiliki pengakuan tentang perlunya kesetaraan gender, termasuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Di Kosta Rika, kami telah melihat bagaimana perempuan menjadi target ujaran kebencian dan kekerasan digital online, jadi kami telah bekerja sangat keras untuk memberikan ruang bagi suara perempuan dan mengajak semua orang untuk duduk bersama." Allegra Baiochhi, Kepala Perwakilan PBB di Costa Rica "Berinvestasi dalam pencegahan adalah tanggung jawab bersama, dan kemitraan publik/swasta merupakan pendorong untuk mengakhiri segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Di Mesir, sektor swasta berperan penting dalam menciptakan tempat kerja yang lebih aman yang memungkinkan perempuan mengakses sumber daya ekonomi dan menjadi tidak terlalu rentan terhadap kekerasan; dan melalui pengaruh sosial dan publik, mengubah stereotip yang menjadi akar dari semua bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan." Elena Panova, Kepala Perwakilan PBB di Egypt "Di tengah krisis Haiti yang semakin dalam, saya tetap sangat prihatin dengan lonjakan kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender yang brutal yang tidak hanya menyebabkan penderitaan dan trauma yang tak terbayangkan bagi banyak perempuan dan anak perempuan, tetapi juga merongrong perdamaian dan pembangunan. Namun, saya juga menyaksikan kekuatan, keberanian, dan peran kepemimpinan yang luar biasa dari para perempuan dan anak perempuan Haiti. Kekuatan ini dapat mengubah keputusasaan menjadi harapan dan tekad. Dengan kepemimpinan nasional yang dibutuhkan, tindakan kolektif dan kemauan politik, solusi dapat ditemukan untuk secara efektif meningkatkan dukungan bagi para penyintas dan meningkatkan tanggapan polisi dan peradilan untuk mengakhiri impunitas." Ulrika Richardson, Kepala Perwakilan PBB di Haiti "Hari Internasional ini merupakan kesempatan besar untuk memprioritaskan dan berinvestasi pada kesejahteraan perempuan dan anak perempuan. PBB di Georgia telah mengadvokasi penyelarasan legislasi dan kebijakan dengan Konvensi Istanbul dan pembentukan layanan dukungan yang didanai sepenuhnya oleh negara untuk para korban kekerasan. Kami terus bersuara untuk membantu mengubah sikap berbahaya dan norma sosial yang menormalkan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan." Sabine Machl, Kepala Perwakilan PBB di Georgia "Di Timor-Leste, Inisiatif Spotlight adalah perwujudan dari bagaimana PBB bersatu dan membangun strategi inklusif untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Untuk mempertahankan pencapaian ini, kita membutuhkan kemitraan yang menempatkan perempuan dan anak perempuan sebagai pusatnya dan memberdayakan mereka untuk terlibat dengan perwakilan mereka dan meminta pertanggungjawaban pemerintah. Mengingat tren global yang menunjukkan kemunduran kesetaraan gender, kita harus tetap waspada dan terus mendedikasikan sumber daya untuk melawan kemunduran tersebut." Funmi Balogun-Alexander, Kepala Perwakilan PBB di Timor-Leste "Di Kenya, satu dari tiga perempuan pernah mengalami kekerasan berbasis gender pada satu titik dalam hidup mereka dan satu dari lima remaja perempuan hamil. Untuk mengatasi hal ini, kami telah berkumpul dalam sebuah program bersama yang bekerja untuk memperkuat kerangka kerja kebijakan dan legislatif serta menangani pencegahan dan respons. Hal ini membawa kita lebih dekat dengan perempuan dan anak perempuan yang terkena dampak kekerasan berbasis gender, terutama di lingkungan perkotaan dan informal serta populasi yang berisiko termasuk para migran dan pengungsi." Stephen Jackson, Kepala Perwakilan PBB di Kenya Artikel ini telah dipublikasikan di situs United Nations Development Coordination Office (DCO) melalui tautan ini: Standing against gender-based violence: RC voices from the ground (https://un-dco.org/stories/standing-against-gender-based-violence-rc-voices-ground)
"Mari kita sebut saja apa adanya: kekerasan terhadap perempuan adalah hal yang memalukan dan merupakan pelanggaran langsung dan tidak perlu dipertanyakan lagi terhadap hak asasi manusia dan martabat perempuan, serta perjanjian internasional dan prinsip-prinsip etika dasar. Namun, sayangnya, kekerasan berbasis gender merupakan fakta kehidupan bagi satu dari tiga perempuan, atau lebih dari satu miliar perempuan di seluruh dunia. Di Indonesia, kami bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk mendukung dan mempromosikan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender secara penuh, demi terciptanya dunia yang bebas dari kekerasan berbasis gender." Valerie Julliand, Kepala Perwakilan PBB di Indonesia "Di Moldova, sangat penting bagi kami untuk terus mendukung Pemerintah dalam menciptakan kehidupan yang bebas dari kekerasan bagi setiap perempuan dan anak perempuan. Mempromosikan pembentukan Badan Nasional untuk Kekerasan Berbasis Gender pertama di wilayah ini, ditambah dengan pengembangan kebijakan, implementasi rencana aksi, dan pemberlakuan undang-undang - ini hanyalah beberapa cara kami mendukung Moldova dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Untuk memenuhi kebutuhan semua orang yang terkena dampak, penting bagi kita untuk terus mendorong pendekatan yang berpusat pada penyintas." Simon Springett, Kepala Perwakilan PBB di Moldova "Kita melihat resesi global dalam masalah ini yang telah kita upayakan dengan sangat keras. Kita masih belum memiliki pengakuan tentang perlunya kesetaraan gender, termasuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Di Kosta Rika, kami telah melihat bagaimana perempuan menjadi target ujaran kebencian dan kekerasan digital online, jadi kami telah bekerja sangat keras untuk memberikan ruang bagi suara perempuan dan mengajak semua orang untuk duduk bersama." Allegra Baiochhi, Kepala Perwakilan PBB di Costa Rica "Berinvestasi dalam pencegahan adalah tanggung jawab bersama, dan kemitraan publik/swasta merupakan pendorong untuk mengakhiri segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Di Mesir, sektor swasta berperan penting dalam menciptakan tempat kerja yang lebih aman yang memungkinkan perempuan mengakses sumber daya ekonomi dan menjadi tidak terlalu rentan terhadap kekerasan; dan melalui pengaruh sosial dan publik, mengubah stereotip yang menjadi akar dari semua bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan." Elena Panova, Kepala Perwakilan PBB di Egypt "Di tengah krisis Haiti yang semakin dalam, saya tetap sangat prihatin dengan lonjakan kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender yang brutal yang tidak hanya menyebabkan penderitaan dan trauma yang tak terbayangkan bagi banyak perempuan dan anak perempuan, tetapi juga merongrong perdamaian dan pembangunan. Namun, saya juga menyaksikan kekuatan, keberanian, dan peran kepemimpinan yang luar biasa dari para perempuan dan anak perempuan Haiti. Kekuatan ini dapat mengubah keputusasaan menjadi harapan dan tekad. Dengan kepemimpinan nasional yang dibutuhkan, tindakan kolektif dan kemauan politik, solusi dapat ditemukan untuk secara efektif meningkatkan dukungan bagi para penyintas dan meningkatkan tanggapan polisi dan peradilan untuk mengakhiri impunitas." Ulrika Richardson, Kepala Perwakilan PBB di Haiti "Hari Internasional ini merupakan kesempatan besar untuk memprioritaskan dan berinvestasi pada kesejahteraan perempuan dan anak perempuan. PBB di Georgia telah mengadvokasi penyelarasan legislasi dan kebijakan dengan Konvensi Istanbul dan pembentukan layanan dukungan yang didanai sepenuhnya oleh negara untuk para korban kekerasan. Kami terus bersuara untuk membantu mengubah sikap berbahaya dan norma sosial yang menormalkan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan." Sabine Machl, Kepala Perwakilan PBB di Georgia "Di Timor-Leste, Inisiatif Spotlight adalah perwujudan dari bagaimana PBB bersatu dan membangun strategi inklusif untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Untuk mempertahankan pencapaian ini, kita membutuhkan kemitraan yang menempatkan perempuan dan anak perempuan sebagai pusatnya dan memberdayakan mereka untuk terlibat dengan perwakilan mereka dan meminta pertanggungjawaban pemerintah. Mengingat tren global yang menunjukkan kemunduran kesetaraan gender, kita harus tetap waspada dan terus mendedikasikan sumber daya untuk melawan kemunduran tersebut." Funmi Balogun-Alexander, Kepala Perwakilan PBB di Timor-Leste "Di Kenya, satu dari tiga perempuan pernah mengalami kekerasan berbasis gender pada satu titik dalam hidup mereka dan satu dari lima remaja perempuan hamil. Untuk mengatasi hal ini, kami telah berkumpul dalam sebuah program bersama yang bekerja untuk memperkuat kerangka kerja kebijakan dan legislatif serta menangani pencegahan dan respons. Hal ini membawa kita lebih dekat dengan perempuan dan anak perempuan yang terkena dampak kekerasan berbasis gender, terutama di lingkungan perkotaan dan informal serta populasi yang berisiko termasuk para migran dan pengungsi." Stephen Jackson, Kepala Perwakilan PBB di Kenya Artikel ini telah dipublikasikan di situs United Nations Development Coordination Office (DCO) melalui tautan ini: Standing against gender-based violence: RC voices from the ground (https://un-dco.org/stories/standing-against-gender-based-violence-rc-voices-ground)
1 of 5
Cerita
17 November 2023
Penjaga Perdamaian Indonesia di Republik Afrika Tengah mendapat Penghargaan Petugas Polisi Wanita Terbaik Tahun 2023
Jakarta/New York, 13 November 2023 – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengumumkan bahwa Brigadir Polisi Satu Renita Rismayanti, dari Indonesia, akan menerima Penghargaan Petugas Polisi Wanita Terbaik PBB Tahun 2023 pada tanggal 16 November 2023.
Penghargaan ini akan diberikan pada acara tahunan Pekan Polisi Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang berlangsung di Markas Besar PBB pada tanggal 13-17 November.
Brigadir Polisi Satu Rismayanti bertugas sebagai Petugas Basis Data Kriminal (Crime Database Officer) di Misi Stabilisasi Terpadu Multidimensi PBB di Republik Afrika Tengah (MINUSCA). Dalam perannya ini, ia membantu mengonsep dan mengembangkan basis data kriminal yang memungkinkan Polisi PBB untuk memetakan dan menganalisa titik-titik rawan kejahatan dan kekacauan, yang akan membantu pasukan keamanan negara untuk merencanakan operasi mereka dengan lebih baik dalam mendukung penduduk setempat.
"Inovasi dan upaya Sersan Satu Polisi Rismayanti dalam memanfaatkan data dalam pemeliharaan perdamaian PBB dan kepolisian Republik Afrika Tengah telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan keamanan bagi masyarakat yang rentan, termasuk perempuan dan anak perempuan," ujar Wakil Sekretaris Jenderal untuk Operasi Perdamaian, Jean-Pierre Lacroix.
"Ia menjadi contoh yang baik tentang bagaimana partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam pemeliharaan perdamaian meningkatkan efektivitas pekerjaan perlindungan dan pembangunan perdamaian kami untuk menghadapi tantangan hari ini dan masa depan dengan lebih baik." Brigadir Polisi Satu Rismayanti mengatakan bahwa ia merasa beruntung dapat menggunakan kemampuan teknologinya untuk meningkatkan keamanan bagi masyarakat di seluruh Republik Afrika Tengah. “Saya berharap visibilitas yang didapat dari memenangkan penghargaan ini akan memperkuat di kalangan perempuan dan anak-anak perempuan bahwa semua bidang keahlian dalam kepolisian terbuka untuk kita.
Pada usia 27 tahun, Rismayanti adalah pemenang Penghargaan Petugas Polisi Wanita Terbaik PBB termuda yang pernah ada.
Ia memulai karirnya di Kepolisian Republik Indonesia sebagai petugas informasi publik pada tahun 2014 dan juga pernah bekerja di bidang pelatihan, administrasi, dan logistik.
“Setelah mencapai banyak hal dengan merangkul teknologi di bidang yang secara tradisional didominasi oleh laki-laki, Sersan Satu Polisi Rismayanti mewakili masa depan kepolisian Perserikatan Bangsa-Bangsa,” kata Penasihat Kepolisian Perserikatan Bangsa-Bangsa, Faisal Shahkar. "Ia dan rekan-rekannya membantu membangun kepercayaan dan keyakinan antara otoritas lokal dan masyarakat, yang membuat pekerjaan Polisi Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi lebih efektif dan masyarakat menjadi lebih aman." Penghargaan Petugas Polisi Wanita PBB Tahun ini didirikan pada tahun 2011 untuk mengakui kontribusi luar biasa dari petugas polisi wanita dalam operasi perdamaian PBB dan untuk mempromosikan pemberdayaan perempuan. BIOGRAfi Renita Rismayanti adalah seorang Perwira Polisi Indonesia, yang saat ini bertugas sebagai perwira polisi perorangan di Misi Stabilisasi Terpadu Multidimensi PBB di Republik Afrika Tengah (MINUSCA) sebagai petugas basis data kriminal di Bagian Intelijen dan Analisis Kejahatan. Sebelum ditempatkan sebagai perwira polisi perorangan pada Juni 2022, ia ditempatkan di Kantor Pelatihan dan Administrasi Pemeliharaan Perdamaian, di mana ia unggul dalam berbagai tanggung jawab termasuk seleksi personel, penilaian kompetensi, dan pengadaan logistik untuk pelatihan pra-penempatan selama 5 tahun. Dia juga pernah bekerja di Petugas Informasi Publik dan berpengalaman dalam membangun kesadaran masyarakat tentang pencegahan kejahatan. Wanita berusia 27 tahun ini bercita-cita untuk mendorong perubahan positif di dunia. Di waktu luangnya, ia suka bepergian ke tempat-tempat baru dan mencari kesempatan untuk mengubah idenya menjadi kenyataan. * Penghargaan ini akan diberikan selama Pekan Polisi, pertemuan tahunan para kepala komponen polisi Perserikatan Bangsa-Bangsa dari operasi pemeliharaan perdamaian, misi politik khusus, dan kantor-kantor lainnya, dan mencakup keterlibatan interaktif dengan kepemimpinan senior Perserikatan Bangsa-Bangsa dan pengarahan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Komite Khusus untuk Operasi Penjaga Perdamaian di Majelis Umum. Sekitar 10.000 Polisi Perserikatan Bangsa-Bangsa diberi wewenang untuk bertugas di 16 operasi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana mereka bekerja untuk meningkatkan perdamaian dan keamanan internasional dengan mendukung negara tuan rumah dalam situasi konflik, pascakonflik, dan situasi krisis lainnya. Partisipasi perempuan di Kepolisian Perserikatan Bangsa-Bangsa telah meningkat dua kali lipat sejak tahun 2015. Hingga saat ini, Kepolisian Perserikaan Bangsa-Bangsa telah mencapai target 2023 yang ditetapkan dalam Strategi Kesetaraan Gender Berseragam. Dan di dua dari empat kategori personel, Kepolisian Perserikatan Bangsa-Bangsa telah melebihi target 2028. Hingga September 2023, petugas polisi perempuan merupakan 43,1% dari petugas profesional yang dikontrak di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, 24,6% dari petugas profesional yang dikontrak di lapangan, 31,8% dari petugas polisi perorangan, dan 15,6% dari anggota Unit Polisi yang Dibentuk. Perempuan juga menduduki enam dari 13 posisi (yaitu 46,2%) sebagai kepala atau wakil kepala polisi di Mali, Siprus, Kosovo, dan Abyei Sudan Selatan.
Upacara penghargaan akan diadakan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa
pada tanggal 16 November pukul 13.00-14.00 EST (01.00-02.00 WIB)
dan disiarkan secara langsung di UN Web TV: https://media.un.org/en/webtv Unduh aset digital tentang Penghargaan Petugas Polisi Wanita PBB Tahun 2023 di sini:
https://trello.com/b/9UnA0xfJ/un-police-week-2023
Kontak media:
Douglas Coffman
Peace & Security Section
UN Department of Global Communications
Email : coffmand@un.org
Cell : +1 917 361-9923
Siska Widyawati
National Information Officer
Pusat Informasi PBB di Indonesia
(UNIC Jakarta)
Email: siska.widyawati@un.org
Cell: +62 878 8488 5489
“Setelah mencapai banyak hal dengan merangkul teknologi di bidang yang secara tradisional didominasi oleh laki-laki, Sersan Satu Polisi Rismayanti mewakili masa depan kepolisian Perserikatan Bangsa-Bangsa,” kata Penasihat Kepolisian Perserikatan Bangsa-Bangsa, Faisal Shahkar. "Ia dan rekan-rekannya membantu membangun kepercayaan dan keyakinan antara otoritas lokal dan masyarakat, yang membuat pekerjaan Polisi Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi lebih efektif dan masyarakat menjadi lebih aman." Penghargaan Petugas Polisi Wanita PBB Tahun ini didirikan pada tahun 2011 untuk mengakui kontribusi luar biasa dari petugas polisi wanita dalam operasi perdamaian PBB dan untuk mempromosikan pemberdayaan perempuan. BIOGRAfi Renita Rismayanti adalah seorang Perwira Polisi Indonesia, yang saat ini bertugas sebagai perwira polisi perorangan di Misi Stabilisasi Terpadu Multidimensi PBB di Republik Afrika Tengah (MINUSCA) sebagai petugas basis data kriminal di Bagian Intelijen dan Analisis Kejahatan. Sebelum ditempatkan sebagai perwira polisi perorangan pada Juni 2022, ia ditempatkan di Kantor Pelatihan dan Administrasi Pemeliharaan Perdamaian, di mana ia unggul dalam berbagai tanggung jawab termasuk seleksi personel, penilaian kompetensi, dan pengadaan logistik untuk pelatihan pra-penempatan selama 5 tahun. Dia juga pernah bekerja di Petugas Informasi Publik dan berpengalaman dalam membangun kesadaran masyarakat tentang pencegahan kejahatan. Wanita berusia 27 tahun ini bercita-cita untuk mendorong perubahan positif di dunia. Di waktu luangnya, ia suka bepergian ke tempat-tempat baru dan mencari kesempatan untuk mengubah idenya menjadi kenyataan. * Penghargaan ini akan diberikan selama Pekan Polisi, pertemuan tahunan para kepala komponen polisi Perserikatan Bangsa-Bangsa dari operasi pemeliharaan perdamaian, misi politik khusus, dan kantor-kantor lainnya, dan mencakup keterlibatan interaktif dengan kepemimpinan senior Perserikatan Bangsa-Bangsa dan pengarahan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Komite Khusus untuk Operasi Penjaga Perdamaian di Majelis Umum. Sekitar 10.000 Polisi Perserikatan Bangsa-Bangsa diberi wewenang untuk bertugas di 16 operasi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana mereka bekerja untuk meningkatkan perdamaian dan keamanan internasional dengan mendukung negara tuan rumah dalam situasi konflik, pascakonflik, dan situasi krisis lainnya. Partisipasi perempuan di Kepolisian Perserikatan Bangsa-Bangsa telah meningkat dua kali lipat sejak tahun 2015. Hingga saat ini, Kepolisian Perserikaan Bangsa-Bangsa telah mencapai target 2023 yang ditetapkan dalam Strategi Kesetaraan Gender Berseragam. Dan di dua dari empat kategori personel, Kepolisian Perserikatan Bangsa-Bangsa telah melebihi target 2028. Hingga September 2023, petugas polisi perempuan merupakan 43,1% dari petugas profesional yang dikontrak di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, 24,6% dari petugas profesional yang dikontrak di lapangan, 31,8% dari petugas polisi perorangan, dan 15,6% dari anggota Unit Polisi yang Dibentuk. Perempuan juga menduduki enam dari 13 posisi (yaitu 46,2%) sebagai kepala atau wakil kepala polisi di Mali, Siprus, Kosovo, dan Abyei Sudan Selatan.
Upacara penghargaan akan diadakan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa
pada tanggal 16 November pukul 13.00-14.00 EST (01.00-02.00 WIB)
dan disiarkan secara langsung di UN Web TV: https://media.un.org/en/webtv Unduh aset digital tentang Penghargaan Petugas Polisi Wanita PBB Tahun 2023 di sini:
https://trello.com/b/9UnA0xfJ/un-police-week-2023
Kontak media:
Douglas Coffman
Peace & Security Section
UN Department of Global Communications
Email : coffmand@un.org
Cell : +1 917 361-9923
Siska Widyawati
National Information Officer
Pusat Informasi PBB di Indonesia
(UNIC Jakarta)
Email: siska.widyawati@un.org
Cell: +62 878 8488 5489
1 of 5
Cerita
03 Oktober 2023
Indonesia memulai proses untuk menghilangkan senyawa karsinogenik
Ketika sebuah trafo yang sudah tidak terpakai menumpahkan cairan beracun ke tanah di pabrik ban Goodyear Indonesia di Bogor pada tahun 2015, manajemen menyadari bahwa solusi jangka panjang diperlukan untuk menangani Polychlorinated Biphenyls (PCB) yang bersifat karsinogenik dan telah mereka simpan selama beberapa dekade. Saat ini, Goodyear telah bebas dari semua bahan yang terkontaminasi PCB.
"Membuang PCB dengan benar sekali dan untuk selamanya jauh lebih murah daripada menangani tumpahan atau bahkan risiko tumpahan," kata Lydia Andalucia, Manajer Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan.
Indonesia, bersama dengan sebagian besar negara lain di dunia, telah menandatangani Konvensi Stockholm untuk membersihkan dunia dari 31 bahan kimia beracun, termasuk PCB yang penggunaannya kini dilarang di seluruh dunia. Namun, hingga bulan Mei lalu, Indonesia tidak memiliki fasilitas untuk mengolah dan membuang bahan kimia tersebut dengan aman. Semua itu berubah berkat proyek dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang didukung oleh Organisasi Pengembangan Industri PBB (UNIDO) dan didanai oleh Global Environmental Facility, untuk membuka pabrik pertama di Indonesia yang mengolah PCB dengan cara yang ramah lingkungan. Menurut perkiraan UNIDO, terdapat 200.000 ton senyawa kimia dan 600.000 ton bahan yang terkontaminasi PCB di Indonesia.
Fasilitas Pemusnahan Limbah PCB, yang dikelola oleh Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLi) di Desa Nambo, sekitar 40 kilometer di sebelah selatan Jakarta, memiliki kapasitas untuk menangani 20 ton limbah cair dan 10 ton limbah padat per hari. Goodyear, yang memiliki 20 ton limbah untuk diolah, adalah salah satu pelanggan pertama mereka.
"Kita perlu membangun kesadaran seputar kemampuan baru ini, sehingga semakin banyak perusahaan yang saat ini menyimpan PCB dan bahan yang terkontaminasi PCB akan memilih untuk melakukan pengolahan dan pembuangan yang aman," kata Elpido, Direktur Keselamatan, Kesehatan, Lingkungan, dan Kualitas PPLi.
Karena sifatnya yang menguntungkan, PCB digunakan dalam berbagai aplikasi, yang paling penting sebagai cairan isolasi pada trafo, tetapi juga digunakan dalam cat, sealant, dan kertas karbon. Namun, PCB dapat menyebabkan efek kesehatan yang serius pada manusia dan hewan, termasuk gangguan reproduksi dan disfungsi sistem kekebalan tubuh. Begitu berada di lingkungan, PCB masuk ke dalam rantai makanan. Lebih dari 90% paparan PCB pada manusia adalah melalui makanan (Untuk informasi lebih lanjut mengenai situasi PCB di Indonesia dan komitmen pemerintah untuk pembuangan yang aman, baca siaran pers ini).
Produksi dan penggunaan baru PCB dilarang, dan Para Pihak dalam Konvensi Stockholm harus menghapuskan penggunaan PCB dalam peralatan pada tahun 2025 dan memastikan pengelolaan limbah yang ramah lingkungan untuk cairan yang mengandung PCB dan peralatan yang terkontaminasi PCB pada tahun 2028.
Mengelola PCB
Pengelolaan adalah proses yang melelahkan. Pertama, para ahli perlu menguras minyak dari trafo dengan hati-hati. Mereka kemudian membongkar potongan-potongan logam dan menggunakan pelarut khusus untuk mendekontaminasi. Setelah proses ini, bagian logam dapat didaur ulang atau dibuang seperti limbah logam biasa, sedangkan minyak dan cairan lain yang dihasilkan perlu diolah, sehingga - setelah bebas dari PCB - dapat digunakan kembali atau dibakar. PCB dinetralkan dalam lumpur dan dapat dibuang ke tempat pembuangan sampah atau dibakar di insinerator dengan suhu tinggi.
Meskipun Indonesia telah menghilangkan PCB melalui pembakaran sejak tahun 1996, pada tahun 2012, pembakaran zat tersebut dilarang. Ini berarti bahwa antara tahun 2012 dan Mei 2023, Indonesia tidak memiliki cara untuk memusnahkan zat tersebut.
UNIDO mempromosikan penggunaan metode non-pembakaran untuk pemusnahan PCB, seperti yang direkomendasikan oleh Konvensi Stockholm. Metode alternatif ini, menggunakan teknologi yang dipasang dengan dukungan teknis dari UNIDO di 26 negara, termasuk Indonesia, dan ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan CO2 maupun gas beracun dioksin dan furan.
Sejauh ini, pabrik tersebut telah mengolah sekitar 80 ton PCB - di bawah kapasitasnya, kata Elpido.
Perusahaan-perusahaan utilitas serta perusahaan-perusahaan di sektor pertambangan, petrokimia, dan minyak dan gas - yang membutuhkan tegangan tinggi untuk proses manufaktur dan karenanya trafo - menyimpan sebagian besar PCB di negara ini. Para ahli PPLi sedang berdiskusi dengan banyak dari mereka, termasuk perusahaan listrik nasional PLN, untuk mengembangkan peta jalan dan jadwal untuk pengiriman PCB dan bahan yang terkontaminasi PCB dan kemudian mengolahnya.
"Indonesia adalah pelopor di bidang ini di kawasan Asia-Pasifik," kata Elpido. "Sekarang dengan adanya fasilitas ini, kepatuhan terhadap tenggat waktu yang ditetapkan dalam Konvensi membutuhkan advokasi dan penegakan hukum."
Bagi Goodyear, mereka senang dapat menyingkirkan masalah PCB dari pikirannya dan zat beracun dari tempat tersebut. "Kami membantu lingkungan, kesehatan masyarakat serta keuntungan perusahaan dalam jangka panjang dengan tidak perlu menyimpan dan mengelola produk berbahaya seperti itu," kata Lydia.
Bagian dari artikel ini telah dipublikasikan di situs UNIDO melalui tautan ini: Indonesia memulai proses untuk menghilangkan zat karsinogenik | UNIDO | Perserikatan Bangsa-Bangsa (https://www.unido.org/stories/indonesia-begins-process-get-rid-carcinogenic-substance)
1 of 5
Cerita
19 September 2023
Jumlah Perusahaan yang Mempromosikan Prinsip-prinsip UN Women Soal Pemberdayaan Perempuan Melonjak
Membuka toko roti, menjadi desainer profesional, menjalankan bisnis jahit rumahan – tiga cita-cita yang beberapa bulan lalu tidak terpikirkan oleh delapan perempuan dan anak perempuan yang akan lulus dari Kartini Blue Bird, sebuah inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan yang bertujuan untuk memberdayakan anak-anak perempuan dan istri para pengemudi yang sebagian besar adalah laki-laki di operator taksi terbesar di Indonesia, Blue Bird.
“Saya bangga dengan diri sendiri karena saya bisa mendapatkan banyak pesanan dari keluarga dan teman-teman saya – mereka cukup mempercayai saya untuk melakukannya,” ujar Yulis Asianti, 50, yang belajar menjahit dalam program kursus selama 24 minggu. “Dulu saya sangat pemalu dan merasa tidak bisa melakukan apapun. Sekarang saya bisa berbicara dengan bangga tentang pencapaian saya,” lanjutnya.
Rila Wati Harahap, seorang calon lulusan kursus berusia 26 tahun, mengenakan jilbab merah dan gaun senada yang ia jahit sendiri di kursus, merefleksikan kemandiriannya yang baru: “Saya bisa membuat pakaian saya sendiri. Saya tidak perlu bergantung pada siapa pun,” katanya.
Program Kartini Blue Bird hanyalah salah satu dari inisiatif yang diluncurkan oleh semakin banyak perusahaan di indonesia yang telah berkomitmen terhadap Prinsip Pemberdayaan Perempuan (Women’s Empowerment Principles atau WEP) yang ditetapkan UN WOMEN dan United Nations Global Compact pada tahun 2010. Dari hanya 14 perusahaan di Indonesia pada tahun 2019, penandatangan WEP – yang dirancang untuk memberdayakan perempuan di tempat kerja, pasar, dan komunitas – tumbuh lebih dari sepuluh kali lipat menjadi 177 perusahaan pada bulan Februari 2023.
"Selain kinerja yang lebih baik karena keberagaman dalam tim manajemen mereka, perusahaan yang peduli terhadap karyawan mereka dan berinvestasi lebih banyak pada perempuan di masyarakat akan mencapai hasil yang lebih baik untuk pendapatan mereka dan masyarakat serta lingkungan yang lebih luas," kata Jamshed Kazi, perwakilan UN Women di Indonesia. "Praktik bisnis yang peka gender baik untuk bisnis maupun untuk menciptakan masyarakat yang adil."
Prinsip-prinsip ini mendorong inisiatif progresif seperti program Kartini Blue Bird, yang memberikan keterampilan baru kepada para peserta dan dalam beberapa contoh, penghasilan tambahan yang dapat digunakan untuk biaya sekolah anak. Prinsip-prinsip WEP juga membantu memobilisasi karyawan untuk mencapai tujuan-tujuan yang terukur, ujar CEO dan Ketua Blue Bird Group Noni Purnomo. Tujuan-tujuan tersebut termasuk target perusahaan untuk memiliki 25% perempuan di jajaran manajemen pada tahun 2024 – sebuah target yang mungkin tidak mudah dicapai di sektor transportasi yang secara tradisional didominasi oleh laki-laki.
"Kami tidak dapat melakukannya sendiri," kata Noni, "Dengan adanya komitmen WEP, hal ini membantu saya untuk mendorong orang lain [di perusahaan] untuk terlibat, dan hal ini juga menjadi pedoman untuk menunjukkan bagaimana kami dapat menanamkan [pemberdayaan perempuan] ke dalam kebijakan perusahaan."
Sejak tahun 2020, UN Women telah menggelar upacara penghargaan untuk mengakui pencapaian perusahaan yang telah menandatangani tujuh prinsip tersebut, mulai dari membangun kepemimpinan perusahaan tingkat tinggi untuk kesetaraan gender, mempromosikan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesional untuk perempuan, hingga mengukur dan melaporkan secara terbuka kemajuan menuju kesetaraan gender.
Bertindak berdasarkan prinsip-prinsip tersebut sangat penting terutama setelah COVID-19. Penelitian oleh UN Women menunjukkan bahwa pandemi telah meningkatkan kesenjangan gender dalam upah dan partisipasi tenaga kerja perempuan secara global, meningkatkan beban kerja rumah tangga yang tidak dibayar, meningkatkan insiden kekerasan berbasis gender, dan memperparah tantangan yang dihadapi oleh mereka yang berada dalam pekerjaan yang tidak menentu. Namun, bahkan sebelum COVID-19, perusahaan -perusahaan bergerak sangat lambat dalam hal kesetaraan gender. Pada tahun 2023, World Economy Forum memperkirakan bahwa berdasarkan laju perubahan saat ini, dibutuhkan waktu 131 tahun untuk menutup kesenjangan gender secara keseluruhan dan 169 tahun untuk mencapai kesetaraan ekonomi.
Cara kreatif untuk membantu perempuan
Di agensi kreatif ThinkWeb, salah satu pemenang Penghargaan WEP 2022 untuk Indonesia, menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung sangat penting untuk memastikan pemberdayaan ekonomi perempuan.
Perusahaan ini berusaha untuk menyeimbangkan gender di seluruh operasinya, dengan enam dari 18 manajer seniornya – termasuk salah satu dari dua co-CEO perusahaan – adalah perempuan, kata co-CEO, Ramya Prajna Sahisnu. Kebijakan-kebijakan seperti opsi cuti untuk ayah baru selama satu bulan, bukan dua hari seperti yang diatur dalam hukum Indonesia, memberikan kesempatan untuk keseimbangan pengasuhan anak yang lebih setara antara laki-laki dan perempuan, tambahnya. "Tidak semua kebijakan pemberdayaan perempuan berfokus pada perempuan, kami juga mempertimbangkan kebijakan untuk laki-laki yang akan berdampak pada pekerja perempuan dengan menciptakan lingkungan yang lebih setara gender."
Bagi Sahisnu, memenangkan WEP sebagai organisasi dengan karyawan berjumlah 50 orang, disandingkan dengan perusahaan yang jauh lebih besar, merupakan sebuah penghargaan yang berbeda dari penghargaan industri kreatif yang biasa diikuti oleh mereka. “Sebagai perusahaan kecil, hal ini memberikan kami kepercayaan diri bahwa melakukan pekerjaan yang terarah dan menjadikan pemberdayaan sebagai salah satu dari empat pilar utama kami dapat menciptakan dampak yang besar,” katanya.
1 of 5
Cerita
15 September 2023
Mendobrak Tabu: Petugas Kesehatan di Papua Mengeksplor Metode Baru dalam Menjangkau dan Mendorong Anak Muda untuk Tes HIV
Bahkan satu dekade kemudian, Maria Jeklin Maker tidak yakin dengan keadaan yang menyebabkan kematian sepupunya. Beberapa keterangan yang diterima Maria, yang berusia 16 tahun, berasal dari bibinya: sepupunya terpapar HIV, virus yang menyebabkan AIDS, dan orang-orang di sekitar mereka menghindarinya karena takut tertular.
Sebagai seorang perawat magang, Maria, yang kini berusia 26 tahun, tahu betapa salah kaprahnya ketakutan orang-orang itu. Ia sadar bahwa ia akan segera menjadi perawat yang tugasnya memberikan informasi yang akurat kepada pasien tentang HIV. Namun, ketika harus mengetahui statusnya sendiri, pengalaman itu membuatnya ragu: "Pengetahuan tentang HIV masih sangat minim, stigma dan diskriminasi masih tinggi di Papua."
Meskipun obat-obatan antiretroviral telah tersedia secara luas dan memungkinkan Orang Dengan HIV AIDS (ODHA) untuk menikmati hidup yang panjang dan sehat, diperkirakan 26.000 orang meninggal karena AIDS di Indonesia pada tahun 2022. Di Papua, wilayah paling timur Indonesia, prevalensi HIV hampir 7 kali lipat dari rata-rata nasional, menurut perkiraan Kementerian Kesehatan pada tahun 2022. Data Kementerian Kesehatan juga mengungkapkan bahwa sekitar 48% orang yang hidup dengan HIV di Pulau Papua bagian Indonesia tidak menyadari bahwa mereka telah tertular virus tersebut.
Dengan hampir separuh infeksi HIV baru di Indonesia terjadi di kalangan usia 15-24 tahun, jaringan masyarakat sipil Inti Muda, dengan dukungan UNAIDS, melawan ketidaktahuan, diskriminasi, dan stigma yang menghalangi anak muda untuk mengakses layanan tes, pengobatan, dan dukungan HIV. Hal ini dimulai dengan membuat layanan kesehatan yang lebih ramah terhadap anak muda dan "populasi kunci", sebuah sebutan yang merujuk pada komunitas yang paling rentan terhadap HIV, termasuk laki-laki gay dan laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, transgender, pekerja seks komersil, pengguna narkoba, dan orang yang hidup dengan HIV.
"Anak muda masih menghadapi banyak tantangan yang menghalangi mereka untuk mengakses layanan kesehatan yang mereka butuhkan untuk dapat menyelamatkan nyawa mereka," ujar Krittayawan Boonto, Direktur UNAIDS untuk Indonesia. Organisasi seperti Inti Muda, katanya, membantu membekali mereka untuk "mengambil kendali atas penanggulangan HIV dan terlibat langsung dalam menciptakan ruang yang aman, di mana anak muda dapat mengakses layanan HIV yang bebas dari stigma dan diskriminasi."
Stigma dan diskriminasi merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya kemauan anak muda di provinsi seperti Papua Barat untuk mengakses layanan terkait HIV, demikian menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Inti Muda dan Universitas Padjadjaran baru-baru ini. Para responden menyebutkan beberapa faktor penghambat antara lain adalah jam buka yang tidak nyaman dan lokasi klinik dan rumah sakit yang terpencil, kekhawatiran akan kerahasiaan dan privasi, serta sikap menghakimi dari petugas kesehatan terkait isu-isu seperti orientasi seksual, identitas gender, dan kesehatan mental.
“We are limited by which clinics we can access because many, if not most, are not youth-friendly,” said Sepi Maulana Ardiansyah, Inti Muda’s former national coordinator. “If the services are bad, young people won’t use them and they will tell other young people not to use them,” he added
"Kami dibatasi oleh klinik mana yang bisa kami akses karena banyak, bahkan sebagian besar, yang tidak ramah anak muda," ujar Sepi Maulana Ardiansyah, mantan koordinator nasional Inti Muda. "Jika layanannya buruk, anak muda tidak akan mengakses layanannya, lalu mereka akan memberi tahu temannya yang lain untuk tidak menggunakannya," tambahnya.
Temuan dari studi Inti Muda dan Universitas Padjadjaran tentang sikap kaum muda terhadap layanan HIV di Papua menjadi salah satu informasi yang dibagikan kepada lebih dari 50 petugas kesehatan dalam sesi pelatihan yang didukung oleh UNAIDS yang diselenggarakan di Sentani dan Jayapura, Papua Barat, pada tahun 2022.
Hilda Rumboy, seorang bidan yang bertanggung jawab atas Departemen Layanan HIV di Puskesmas Waibu, Kabupaten Jayapura, Papua, mengatakan bahwa sesi ini membantunya memahami beragam kebutuhan anak muda dan akan, "memungkinkan kami untuk meningkatkan layanan kami untuk menjadi ramah terhadap anak muda, yang sekarang adalah prioritas utama kami."
Setahun setelah pelatihan, banyak anak muda merasa nyaman menggunakan layanan di Puskesmas Waibu, yang stafnya ramah dan memperlakukan semua pasien dengan setara, menurut Inti Muda. Di antara peningkatan layanan lainnya, pasien sekarang dapat mengakses janji temu terkait layanan HIV di luar jam operasional puskesmas, yaitu pukul 08.00-14.00.
Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan kepekaan petugas kesehatan di wilayah ini terhadap kebutuhan anak muda, Inti Muda menyelenggarakan festival untuk meningkatkan permintaan layanan HIV dan melibatkan anak muda secara langsung dalam penanggulangan HIV, seperti halnya pelatihan untuk petugas kesehatan yang didukung oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia. Di antara lebih dari 80 peserta yang hadir, ada Maria, seorang perawat yang sedang mengikuti pelatihan, yang mengatakan bahwa pertama kalinya ia mendengar tentang kemanjuran obat antiretroviral di festival tersebut telah memberinya kepercayaan diri untuk melakukan tes.
Setelah dinyatakan negatif, ia mengatakan bahwa ia terinspirasi untuk melawan informasi yang salah tentang HIV dan mendorong teman-temannya untuk mengetahui status mereka. "Jangan takut, karena kita sudah memiliki obat untuk tetap sehat," katanya, seraya menambahkan bahwa hasil tes positif "bukanlah akhir dari segalanya."
Joseph Hincks
1 of 5
Siaran Pers
24 November 2023
Pakar dari PBB Serukan Tanggap Darurat untuk Selamatkan Nyawa Rohingya di Laut
"Krisis ini hanya akan memburuk jika tidak ditangani akar masalahnya - junta militer Myanmar yang tidak sah," demikian Tom Andrews, Pelapor Khusus PBB untuk situasi hak asasi manusia di Myanmar, memperingatkan.
Lebih dari 1000 pengungsi Rohingya tiba dengan menggunakan perahu di provinsi paling utara Indonesia, Aceh, pada minggu lalu.
Andrews memuji Pemerintah Indonesia yang telah memberikan keamanan, tempat tinggal dan dukungan kepada para pengungsi Rohingya, yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak yang sangat membutuhkan bantuan nutrisi dan medis. Pakar tersebut meminta negara-negara di kawasan ini untuk mengikuti langkah Indonesia dengan menurunkan para pengungsi Rohingya yang mungkin tiba dengan perahu di pantai mereka dengan aman.
"Pemerintah Indonesia harus diberi selamat karena sekali lagi menjunjung tinggi hak-hak Rohingya dan memfasilitasi pemulangan mereka sesuai dengan hukum domestik," kata Pelapor Khusus tersebut. "Namun mereka tidak dapat melakukannya sendiri. Ini adalah keadaan darurat, dan tanggap darurat diperlukan, termasuk operasi pencarian dan penyelamatan yang terkoordinasi untuk menyelamatkan nyawa mereka yang mungkin terdampar di kapal-kapal yang penuh sesak dan tidak layak berlayar."
Andrews memperingatkan bahwa krisis ini akan terus memburuk kecuali jika akar penyebab dari krisis ini akhirnya diatasi. "Penyelesaian krisis pengungsi Rohingya tidak mungkin terjadi selama junta mencegah pembentukan pemerintahan yang berkomitmen terhadap hak asasi manusia dan kewarganegaraan bagi Rohingya. Komunitas internasional harus mengatasi akar penyebab krisis dengan mencabut senjata, uang, dan legitimasi yang digunakan junta untuk melanggengkan penindasan terhadap rakyat Myanmar. Hingga saat Rohingya dapat kembali ke Myanmar secara sukarela, dengan keamanan dan martabat serta hak-hak yang terjamin, Negara-negara Anggota harus mendanai bantuan kemanusiaan yang memadai dan mempertimbangkan solusi jangka panjang untuk pengungsi Rohingya, termasuk pemukiman kembali," katanya.
Andrews mengunjungi para pengungsi Rohingya di Aceh, Indonesia, awal tahun ini, termasuk sebuah kamp pengungsi di Pidie, di mana ia diberitahu bahwa para pengungsi Rohingya yang putus asa di Bangladesh sedang mempersiapkan diri untuk melakukan perjalanan yang berbahaya.
"Saya mendorong pemerintah Indonesia untuk terus bekerja sama dengan lembaga-lembaga kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi Rohingya, termasuk dengan membangun tempat penampungan baru bagi para pengungsi yang baru tiba. Layanan harus disediakan bagi mereka yang paling rentan, termasuk perempuan dan anak-anak, yang mungkin berisiko mengalami eksploitasi dan perdagangan manusia," ujar pakar tersebut.
Andrews menyatakan keprihatinannya bahwa kedatangan ini menandakan awal dari sejumlah besar Rohingya yang melarikan diri dari kondisi yang menyedihkan di Bangladesh.
"Terus terang, siapa yang bisa menyalahkan mereka? Para orang tua telah mencapai titik puncak ketika anak-anak mereka menderita kelaparan dan kekurangan gizi serta menghadapi ancaman kekerasan yang semakin meningkat di kamp-kamp," katanya. "Keluarga-keluarga ini tidak menaiki kapal yang penuh sesak karena mereka menginginkannya, mereka melakukannya karena mereka putus asa dan tidak memiliki pilihan lain."
"Tidak ada negara yang boleh - seperti yang dilakukan beberapa negara di masa lalu - menolak pengungsi Rohingya untuk turun dari kapal atau mendorong kapal kembali ke laut," katanya.
*Pakar: Thomas Andrews, Pelapor Khusus tentang situasi hak asasi manusia di Myanmar.
Pelapor Khusus, Pakar Independen dan Kelompok Kerja merupakan bagian dari apa yang dikenal sebagai Prosedur Khusus Dewan Hak Asasi Manusia. Prosedur Khusus, badan terbesar yang terdiri dari para ahli independen dalam sistem Hak Asasi Manusia PBB, merupakan nama umum dari mekanisme pencarian fakta dan pemantauan independen Dewan HAM yang menangani situasi negara tertentu atau isu-isu tematis di seluruh bagian dunia. Para ahli Prosedur Khusus bekerja secara sukarela; mereka bukan staf PBB dan tidak menerima gaji untuk pekerjaan mereka. Mereka independen dari pemerintah atau organisasi manapun dan bekerja dalam kapasitasnya masing-masing.
Laman negara: Myanmar
Artikel ini telah dipublikasikan di situs Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (OHCHR) melalui tautan ini: UN Expert Calls for Emergency Response to Save Rohingya Lives at Sea (https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/11/un-expert-calls-emergency-response-save-rohingya-lives-sea)
1 of 5
Siaran Pers
13 November 2023
Penjaga Perdamaian Indonesia di Republik Afrika Tengah mendapat Penghargaan Petugas Polisi Wanita Terbaik Tahun 2023
Brigadir Polisi Satu Rismayanti bertugas sebagai Petugas Basis Data Kriminal (Crime Database Officer) di Misi Stabilisasi Terpadu Multidimensi PBB di Republik Afrika Tengah (MINUSCA). Dalam perannya ini, ia membantu mengonsep dan mengembangkan basis data kriminal yang memungkinkan Polisi PBB untuk memetakan dan menganalisa titik-titik rawan kejahatan dan kekacauan, yang akan membantu pasukan keamanan negara untuk merencanakan operasi mereka dengan lebih baik dalam mendukung penduduk setempat.
"Inovasi dan upaya Sersan Satu Polisi Rismayanti dalam memanfaatkan data dalam pemeliharaan perdamaian PBB dan kepolisian Republik Afrika Tengah telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan keamanan bagi masyarakat yang rentan, termasuk perempuan dan anak perempuan," ujar Wakil Sekretaris Jenderal untuk Operasi Perdamaian, Jean-Pierre Lacroix.
"Ia menjadi contoh yang baik tentang bagaimana partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam pemeliharaan perdamaian meningkatkan efektivitas pekerjaan perlindungan dan pembangunan perdamaian kami untuk menghadapi tantangan hari ini dan masa depan dengan lebih baik." Brigadir Polisi Satu Rismayanti mengatakan bahwa ia merasa beruntung dapat menggunakan kemampuan teknologinya untuk meningkatkan keamanan bagi masyarakat di seluruh Republik Afrika Tengah. “Saya berharap visibilitas yang didapat dari memenangkan penghargaan ini akan memperkuat di kalangan perempuan dan anak-anak perempuan bahwa semua bidang keahlian dalam kepolisian terbuka untuk kita.
Pada usia 27 tahun, Rismayanti adalah pemenang Penghargaan Petugas Polisi Wanita Terbaik PBB termuda yang pernah ada.
Ia memulai karirnya di Kepolisian Republik Indonesia sebagai petugas informasi publik pada tahun 2014 dan juga pernah bekerja di bidang pelatihan, administrasi, dan logistik.
“Setelah mencapai banyak hal dengan merangkul teknologi di bidang yang secara tradisional didominasi oleh laki-laki, Sersan Satu Polisi Rismayanti mewakili masa depan kepolisian Perserikatan Bangsa-Bangsa,” kata Penasihat Kepolisian Perserikatan Bangsa-Bangsa, Faisal Shahkar. "Ia dan rekan-rekannya membantu membangun kepercayaan dan keyakinan antara otoritas lokal dan masyarakat, yang membuat pekerjaan Polisi Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi lebih efektif dan masyarakat menjadi lebih aman." Penghargaan Petugas Polisi Wanita PBB Tahun ini didirikan pada tahun 2011 untuk mengakui kontribusi luar biasa dari petugas polisi wanita dalam operasi perdamaian PBB dan untuk mempromosikan pemberdayaan perempuan. BIOGRAfi Renita Rismayanti adalah seorang Perwira Polisi Indonesia, yang saat ini bertugas sebagai perwira polisi perorangan di Misi Stabilisasi Terpadu Multidimensi PBB di Republik Afrika Tengah (MINUSCA) sebagai petugas basis data kriminal di Bagian Intelijen dan Analisis Kejahatan. Sebelum ditempatkan sebagai perwira polisi perorangan pada Juni 2022, ia ditempatkan di Kantor Pelatihan dan Administrasi Pemeliharaan Perdamaian, di mana ia unggul dalam berbagai tanggung jawab termasuk seleksi personel, penilaian kompetensi, dan pengadaan logistik untuk pelatihan pra-penempatan selama 5 tahun. Dia juga pernah bekerja di Petugas Informasi Publik dan berpengalaman dalam membangun kesadaran masyarakat tentang pencegahan kejahatan. Wanita berusia 27 tahun ini bercita-cita untuk mendorong perubahan positif di dunia. Di waktu luangnya, ia suka bepergian ke tempat-tempat baru dan mencari kesempatan untuk mengubah idenya menjadi kenyataan. * Penghargaan ini akan diberikan selama Pekan Polisi, pertemuan tahunan para kepala komponen polisi Perserikatan Bangsa-Bangsa dari operasi pemeliharaan perdamaian, misi politik khusus, dan kantor-kantor lainnya, dan mencakup keterlibatan interaktif dengan kepemimpinan senior Perserikatan Bangsa-Bangsa dan pengarahan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Komite Khusus untuk Operasi Penjaga Perdamaian di Majelis Umum. Sekitar 10.000 Polisi Perserikatan Bangsa-Bangsa diberi wewenang untuk bertugas di 16 operasi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana mereka bekerja untuk meningkatkan perdamaian dan keamanan internasional dengan mendukung negara tuan rumah dalam situasi konflik, pascakonflik, dan situasi krisis lainnya. Partisipasi perempuan di Kepolisian Perserikatan Bangsa-Bangsa telah meningkat dua kali lipat sejak tahun 2015. Hingga saat ini, Kepolisian Perserikaan Bangsa-Bangsa telah mencapai target 2023 yang ditetapkan dalam Strategi Kesetaraan Gender Berseragam. Dan di dua dari empat kategori personel, Kepolisian Perserikatan Bangsa-Bangsa telah melebihi target 2028. Hingga September 2023, petugas polisi perempuan merupakan 43,1% dari petugas profesional yang dikontrak di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, 24,6% dari petugas profesional yang dikontrak di lapangan, 31,8% dari petugas polisi perorangan, dan 15,6% dari anggota Unit Polisi yang Dibentuk. Perempuan juga menduduki enam dari 13 posisi (yaitu 46,2%) sebagai kepala atau wakil kepala polisi di Mali, Siprus, Kosovo, dan Abyei Sudan Selatan.
Upacara penghargaan akan diadakan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa
pada tanggal 16 November pukul 13.00-14.00 EST (01.00-02.00 WIB)
dan disiarkan secara langsung di UN Web TV: https://media.un.org/en/webtv Unduh aset digital tentang Penghargaan Petugas Polisi Wanita PBB Tahun 2023 di sini:
https://trello.com/b/9UnA0xfJ/un-police-week-2023
Kontak media:
Douglas Coffman
Peace & Security Section
UN Department of Global Communications
Email : coffmand@un.org
Cell : +1 917 361-9923
Siska Widyawati
National Information Officer
Pusat Informasi PBB di Indonesia
(UNIC Jakarta)
Email: siska.widyawati@un.org
Cell: +62 878 8488 5489
“Setelah mencapai banyak hal dengan merangkul teknologi di bidang yang secara tradisional didominasi oleh laki-laki, Sersan Satu Polisi Rismayanti mewakili masa depan kepolisian Perserikatan Bangsa-Bangsa,” kata Penasihat Kepolisian Perserikatan Bangsa-Bangsa, Faisal Shahkar. "Ia dan rekan-rekannya membantu membangun kepercayaan dan keyakinan antara otoritas lokal dan masyarakat, yang membuat pekerjaan Polisi Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi lebih efektif dan masyarakat menjadi lebih aman." Penghargaan Petugas Polisi Wanita PBB Tahun ini didirikan pada tahun 2011 untuk mengakui kontribusi luar biasa dari petugas polisi wanita dalam operasi perdamaian PBB dan untuk mempromosikan pemberdayaan perempuan. BIOGRAfi Renita Rismayanti adalah seorang Perwira Polisi Indonesia, yang saat ini bertugas sebagai perwira polisi perorangan di Misi Stabilisasi Terpadu Multidimensi PBB di Republik Afrika Tengah (MINUSCA) sebagai petugas basis data kriminal di Bagian Intelijen dan Analisis Kejahatan. Sebelum ditempatkan sebagai perwira polisi perorangan pada Juni 2022, ia ditempatkan di Kantor Pelatihan dan Administrasi Pemeliharaan Perdamaian, di mana ia unggul dalam berbagai tanggung jawab termasuk seleksi personel, penilaian kompetensi, dan pengadaan logistik untuk pelatihan pra-penempatan selama 5 tahun. Dia juga pernah bekerja di Petugas Informasi Publik dan berpengalaman dalam membangun kesadaran masyarakat tentang pencegahan kejahatan. Wanita berusia 27 tahun ini bercita-cita untuk mendorong perubahan positif di dunia. Di waktu luangnya, ia suka bepergian ke tempat-tempat baru dan mencari kesempatan untuk mengubah idenya menjadi kenyataan. * Penghargaan ini akan diberikan selama Pekan Polisi, pertemuan tahunan para kepala komponen polisi Perserikatan Bangsa-Bangsa dari operasi pemeliharaan perdamaian, misi politik khusus, dan kantor-kantor lainnya, dan mencakup keterlibatan interaktif dengan kepemimpinan senior Perserikatan Bangsa-Bangsa dan pengarahan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Komite Khusus untuk Operasi Penjaga Perdamaian di Majelis Umum. Sekitar 10.000 Polisi Perserikatan Bangsa-Bangsa diberi wewenang untuk bertugas di 16 operasi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana mereka bekerja untuk meningkatkan perdamaian dan keamanan internasional dengan mendukung negara tuan rumah dalam situasi konflik, pascakonflik, dan situasi krisis lainnya. Partisipasi perempuan di Kepolisian Perserikatan Bangsa-Bangsa telah meningkat dua kali lipat sejak tahun 2015. Hingga saat ini, Kepolisian Perserikaan Bangsa-Bangsa telah mencapai target 2023 yang ditetapkan dalam Strategi Kesetaraan Gender Berseragam. Dan di dua dari empat kategori personel, Kepolisian Perserikatan Bangsa-Bangsa telah melebihi target 2028. Hingga September 2023, petugas polisi perempuan merupakan 43,1% dari petugas profesional yang dikontrak di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, 24,6% dari petugas profesional yang dikontrak di lapangan, 31,8% dari petugas polisi perorangan, dan 15,6% dari anggota Unit Polisi yang Dibentuk. Perempuan juga menduduki enam dari 13 posisi (yaitu 46,2%) sebagai kepala atau wakil kepala polisi di Mali, Siprus, Kosovo, dan Abyei Sudan Selatan.
Upacara penghargaan akan diadakan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa
pada tanggal 16 November pukul 13.00-14.00 EST (01.00-02.00 WIB)
dan disiarkan secara langsung di UN Web TV: https://media.un.org/en/webtv Unduh aset digital tentang Penghargaan Petugas Polisi Wanita PBB Tahun 2023 di sini:
https://trello.com/b/9UnA0xfJ/un-police-week-2023
Kontak media:
Douglas Coffman
Peace & Security Section
UN Department of Global Communications
Email : coffmand@un.org
Cell : +1 917 361-9923
Siska Widyawati
National Information Officer
Pusat Informasi PBB di Indonesia
(UNIC Jakarta)
Email: siska.widyawati@un.org
Cell: +62 878 8488 5489
1 of 5
Siaran Pers
18 Oktober 2023
INDONESIA-PBB TERBITKAN LAPORAN CAPAIAN TPB/SDGS SEPANJANG 2022
JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa di Indonesia meluncurkan Laporan Hasil Tahunan PBB di Indonesia 2022 yang memuat pencapaian tahun kedua implementasi Kerangka Kerja Sama Pembangunan Berkelanjutan PBB atau United Nations Sustainable Development Cooperation Framework (UNSDCF). Laporan ini menggarisbawahi ketangguhan Pemerintah Indonesia untuk mengatasi tantangan pembangunan di 2022, tahun yang sulit bagi banyak negara di seluruh dunia. Tak hanya pulih dari pandemi Covid-19, Indonesia juga berhasil meraih sejumlah capaian yang ditetapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs).
“Kita harus memastikan bahwa kerja sama PBB dengan Indonesia terus mengembangkan kebijakan dan inisiatif yang responsif dan tangguh dalam menghadapi dampak krisis global,” ungkap Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam peluncuran yang dihadiri Koordinator Residen PBB di Indonesia Valerie Julliand di Jakarta, Rabu (18/10). Secara komprehensif, laporan tersebut menggambarkan kerja sama PBB dan Indonesia dalam mencapai TPB/SDGs di 2022, dalam empat bidang prioritas strategis UNSDCF. Pertama, di bidang Pembangunan Manusia yang Inklusif, Sistem Monitoring Imunisasi Logistik secara Elektronik mencatat pengiriman 550 juta dosis vaksinasi, mencakup 434 juta dosis vaksinasi Covid-19 dan lebih dari 116 juta dosis vaksin rutin ke seluruh Indonesia. Sekitar 4,2 juta anak balita menerima dosis ketiga vaksin DPT-HB-Hib (cakupan 96,1 persen), lebih dari 3,7 juta anak menerima Vaksin Polio Inaktif (87,5 persen), dan 4,1 juta anak menerima Vaksin Polio Oral (95,3 persen).
Selain vaksin, ketersediaan obat Profilaksis Pra Pajanan (PrEP) yang membantu masyarakat berisiko menghindari tertular HIV diperluas dari 12 menjadi 21 kota dan kabupaten. Indonesia juga berhasil melaksanakan pelatihan mengenai deteksi dini dan rujukan child wasting untuk 5.350 petugas kesehatan dan 6.464 pengasuh. Laporan ini juga menampilkan upaya mencapai kesetaraan gender melalui perbaikan situasi perempuan dan anak perempuan, utamanya melalui pengesahan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, capaian Pemerintah Indonesia didukung badan PBB.
Kedua, Transformasi Ekonomi, Pemerintah Indonesia didukung badan PBB di Indonesia memberikan pelatihan budidaya ikan untuk 5.000 orang, mengintegrasikan evakuasi ternak ke dalam upaya penanggulangan bencana, serta memberikan 10.000 dosis vaksinasi penyakit mulut dan kuku. Terkait kesetaraan gender, 33 perusahaan baru kini mengadopsi Prinsip Pemberdayaan Perempuan yang dibuat PBB. Selain itu, lebih dari 200 pabrik di sektor garmen menerima bantuan peningkatan kondisi kerja dan daya saing, yang memberikan manfaat bagi hampir 400.000 pekerja, sekitar 80 persen di antaranya adalah perempuan. Kerja sama juga dilakukan dengan para pelaku industri untuk meningkatkan kondisi kerja bagi perempuan, dan untuk menutup kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan, yang saat ini mencapai 23 persen.
Ketiga, Pembangunan Hijau, Perubahan Iklim dan Bencana Alam, Indonesia dengan dukungan PBB berhasil menerbitkan 11 studi terkait perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, dan pengurangan emisi Gas Rumah Kaca. Indonesia juga menyusun peta jalan mitigasi aksi Gas Rumah Kaca di sektor kelautan, memperluas kawasan Area Penggunaan Lain untuk menghindari deforestasi seluas 92.580 hektare yang akan menghasilkan emisi setara CO2 sebesar 33,58 metrik ton, serta melatih 217.317 penambang emas skala kecil untuk menghindari risiko merkuri.
Keempat, Inovasi untuk Mempercepat Kemajuan Menuju TPB/SDGs (Kemitraan), Indonesia mengembangkan peta jalan baru untuk air minum yang dikelola secara aman, mengumpulkan pendanaan US$ 1,7 miliar dari pasar domestik dan global untuk membiayai upaya pencapaian target TPB/SDGs dan berkontribusi terhadap kebutuhan pembangunan lainnya, hingga mencatatkan 40 penjara di seluruh negeri menerima manfaat dari peningkatan Sistem Informasi Kesehatan Penjara.
Koordinator Residen PBB di Indonesia Valerie Julliand mengatakan laporan ini merupakan bukti konkret kerja sama PBB dengan Pemerintah Indonesia dalam memberikan hasil nyata bagi masyarakat. “Laporan Hasil Tahun 2022 menggambarkan komitmen PBB dan Pemerintah Indonesia dalam menggerakkan upaya-upaya pemulihan dampak pandemi Covid-19, mencapai SDGs, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan membantu mereka yang tertinggal,” kata Valerie dalam forum tahunan Bappenas-PBB yang menjadi platform utama dialog strategis antara Pemerintah Indonesia dan lembaga PBB sejak 2014.
Jakarta, 18 Oktober 2023
1 of 5
Siaran Pers
18 Oktober 2023
Indonesian Government Showcases Four High Impact Initiatives at the SDG Summit
Dengan dipaparkannya empat inisiatif berdampak besar yang akan membantu Indonesia mempercepat kemajuannya menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDG), delegasi Indonesia memainkan peran aktif dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) SDG, yang berlangsung pada tanggal 16-19 September di markas besar PBB di New York.
KTT ini berfokus pada tinjauan komprehensif terhadap kondisi 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan mengidentifikasi cara-cara yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut pada target tahun 2030. Para peserta diharapkan dapat membuat komitmen yang mengikat untuk mengembalikan SDG ke jalur yang benar setelah terjadi perlambatan, dan dalam beberapa kasus bahkan kemunduran dalam pembangunan global akibat pandemi COVID-19.
Secara global, dunia hanya mampu memenuhi 15% dari 140 indikator SDG. Indonesia, yang agenda pembangunan nasionalnya didasarkan pada SDG, memiliki kinerja yang lebih baik dari kebanyakan negara dengan 60% indikatornya berada di jalur yang tepat, menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia atau Bappenas.
Terdapat 12 inisiatif berdampak besar yang disoroti pada pertemuan tersebut untuk mempercepat kemajuan Agenda 2030.
Pemerintah Indonesia memaparkan empat dari inisiatif berdampak besar, yang dikembangkan dengan dukungan dari PBB di Indonesia, yaitu:
Sistem Pangan: Mengubah sistem pangan untuk dunia berkelanjutan tanpa kelaparan
17 September, 21.30 WIB (GMT +7)
Rekaman tersedia di: https://media.un.org/en/asset/k1t/k1tuvsyu85
Kekuatan Data: Membuka Dividen Data untuk SDG
17 September, 22.45 WIB (GMT +7)
Rekaman tersedia di: https://media.un.org/en/asset/k1w/k1w68j5pae
Transformasi Ekonomi yang Berlandaskan Alam
17 September, 22.45 WIB (GMT +7)
Rekaman tersedia di: https://media.un.org/en/asset/k18/k18jexfyux
Akselerator Global: Akselerator Global dalam Perlindungan Pekerjaan dan Sosial untuk Transisi Berkeadilan
18 September, 02.00 WIB (GMT +7)
Rekaman tersedia di: https://media.un.org/en/asset/k1t/k1t3ajupq6
Ketua delegasi Indonesia, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dijadwalkan untuk berpartisipasi dalam Leaders’ Dialogue pada tanggal 19 September dan menyampaikan komitmen Indonesia terhadap percepatan pencapaian SDG.
1 of 5
Siaran Pers
25 Agustus 2023
Perspektif PBB untuk Pembiayaan Infrastruktur di Asean
Jakarta, Indonesia, 25 Agustus - Perwakilan senior Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) berbicara dalam dialog tingkat tinggi ASEAN untuk mengeksplorasi solusi pembiayaan inovatif untuk pembangunan infrastruktur. Acara yang bertajuk "Dialog Tingkat Tinggi untuk Mendorong Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan dengan Meningkatkan Upaya Kolaboratif antara Pemerintah dan Sektor Swasta" ini diselenggarakan pada tanggal 24 Agustus oleh Kementerian Keuangan Indonesia sejalan dengan agenda kepemimpinannya di ASEAN. Para pejabat senior pemerintah di seluruh negara ASEAN bergabung dengan perwakilan dari industri keuangan, bank pembangunan multilateral (MDB), dan organisasi internasional untuk mengidentifikasi poin-poin kolaborasi untuk memajukan infrastruktur berkelanjutan.
Sebagai acara sampingan dari Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN kedua 2023, dialog ini bertujuan untuk memanfaatkan sumber pendanaan yang beragam dalam investasi infrastruktur yang berkelanjutan, dan bertukar pembelajaran tentang alat pembiayaan infratruktur yang inovatif dari negara-negara ASEAN.
Atas undangan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, Akira Moretto, Kepala Perwakilan United Nations Office for Project Services (UNOPS), berbicara sebagai salah satu dari panel tentang model pembiayaan inovatif. Ia menyoroti bagaimana pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan penyediaan layanan publik, diikuti dengan contoh konkret proyek-proyek infrastruktur berkelanjutan yang diimplementasikan oleh UNOPS melalui dana pensiun nasional.
UNOPS percaya bahwa infrastruktur merupakan tulang punggung masyarakat yang berfungsi dengan baik dan memahami nilai dari solusi infrastruktur cerdas dalam mendukung setiap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Diperkirakan lebih dari USD 90 triliun diperlukan dalam investasi infrastruktur global pada tahun 2030 untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Sebagai badan PBB terbesar kelima dalam hal pelaksanaan, yang mengimplementasikan lebih dari USD 2,5 miliar bantuan pembangunan secara global pada tahun 2022, UNOPS memberikan dukungan teknis dan layanan dalam mengidentifikasi solusi Pembiayaan untuk Pembangunan di sektor infrastruktur sejak tahun 2015. Sebagai Badan Pelaksana, UNOPS telah menunjukkan keahliannya dalam memberikan hasil infrastruktur dalam Kemitraan Pemerintah-Swasta yang terus berkembang dan pasar pembiayaan yang inovatif, bekerja sama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan investor.
Sebagai penutup dari presentasinya, Moretto menggarisbawahi bahwa “Negara-negara di kawasan Selatan, termasuk ASEAN, mampu meraih lebih banyak kemandirian dengan dukungan yang tepat, transparansi, dan sumber-sumber pendanaan baru yang melengkapi pinjaman MDB. Berdasarkan rekam jejak yang sukses, UNOPS berharap dapat bekerja sama dengan negara-negara di kawasan ASEAN dalam bidang infrastruktur dan lainnya.”
Dialog Tingkat Tinggi ini juga menampilkan panel tingkat menteri mengenai faktor pendukung dan tantangan utama dalam pembiayaan infrastruktur inovatif di ASEAN dan sesi interaktif dengan para hadirin. Diskusi-diskusi tersebut memberikan gambaran positif bagi masa depan kawasan ini, melalui kolaborasi publik-swasta yang kuat untuk mewujudkan infrastruktur tangguh yang berpusat pada masyarakat.
Tentang UNOPS
Misi UNOPS adalah membantu masyarakat membangun kehidupan yang lebih baik dan negara-negara mencapai perdamaian dan pembangunan berkelanjutan. Kami membantu Perserikatan Bangsa-bangsa, pemerintah dan mitra lainnya untuk mengelola proyek, serta menyediakan infrastruktur dan pengadaan yang berkelanjutan dengan cara yang efisien. Baca lebih lanjut: www.unops.org
1 of 5
Latest Resources
1 / 11
1 / 11