Perserikatan Bangsa - Bangsa di Indonesia

Indonesia kian tumbuh dengan kecepatan yang lebih cepat dari waktu mana pun dalam sejarahnya. Dengan mengingat Agenda 2030, negara ini bergerak menuju ekonomi rendah karbon yang bernilai lebih tinggi, terintegrasi secara global. PBB bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia, organisasi masyarakat sipil, lembaga akademis, dan entitas sektor swasta untuk mencapai TPB secara efektif melalui pendekatan terpadu. PBB juga akan memperkuat kemitraannya dengan otoritas dan masyarakat regional dan kabupaten untuk memberikan hasil pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, PBB akan memperluas kerjasamanya dengan memasukkan asosiasi industri, think tank, pengelola data dan lembaga berbasis sains dan teknologi yang menawarkan prospek inovasi untuk solusi pembangunan terintegrasi, yang sangat penting untuk pencapaian TPB. PBB berkomitmen untuk bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam membangun bangsa yang sejahtera, demokratis, dan adil, di mana pembangunan bisa bermanfaat bagi semua orang, dan di mana hak-hak generasi mendatang dilindungi. Sesuai dengan janji TPB untuk “tidak meninggalkan siapa pun”, pendekatan PBB menggabungkan fokus yang kuat pada yang termiskin dari yang miskin, memerangi diskriminasi dan meningkatnya ketidaksetaraan dan mengatasi akar penyebabnya. “Tidak meninggalkan siapa pun” berarti memprioritaskan martabat orang dan menempatkan kemajuan komunitas yang paling terpinggirkan dan rentan terlebih dahulu. Janji sentral dan transformatif ini menjadi lebih penting dari sebelumnya untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 dan bekerja menuju pemulihan yang berkelanjutan, tangguh, dan inklusif.

Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Pelajari Lebih Lanjut

Publikasi

24 Februari 2026

Laporan Tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa Indonesia 2025

Kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa terus mendorong pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh negeri. Seiring dimulainya implementasi Kerangka Kerja Sama Indonesia–PBB 2026–2030, capaian tahun 2025 menunjukkan skala dan dampak dari aksi kolektif kita.Sepanjang tahun, 53,9 juta orang mengakses layanan kesehatan yang didukung PBB, sementara lebih dari 2 juta orang menerima makanan bergizi melalui 1.000 dapur komunitas yang beroperasi di seluruh Indonesia. Kolaborasi kita juga memungkinkan 1 juta petani dan nelayan menerapkan praktik cerdas iklim, berkontribusi pada pengurangan 3,95 juta ton emisi gas rumah kaca, serta memperkuat 27.561 UMKM untuk mendorong perekonomian lokal dan mata pencaharian masyarakat.Melalui mekanisme pembiayaan inovatif, kami memobilisasi dana sebesar 1.5 miliar dolar AS untuk pembangunan berkelanjutan. Kemitraan dengan perbankan dan sektor swasta juga mendorong pembiayaan yang bertanggung jawab dan lingkungan kerja yang inklusif.Desain laporan ini terinspirasi dari motif Gurda (Garuda) yang melambangkan kewaspadaan, perlindungan, dan tanggung jawab kolektif. Motif ini mencerminkan nilai-nilai bersama yang mendasari kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa—keberlanjutan, ketangguhan, dan pengabdian kepada masyarakat—yang membimbing komitmen bersama kita untuk menjaga kemajuan.Untuk gambaran lengkap mengenai kemajuan Indonesia dalam mencapai SDGs, silakan unduh laporan di bawah ini.

1 of 5

the cover of the UN Indonesia Annual Report 2025featuring gurda or garuda pattern

Publikasi

13 Agustus 2025

Kerangka Kerja Sama Pembangunan Berkelanjutan Indonesia–Perserikatan Bangsa-Bangsa 2026–2030

Kerangka Kerja Sama Pembangunan Berkelanjutan Indonesia–Perserikatan Bangsa-Bangsa (Kerangka Kerja Sama, 2026–2030) mencerminkan komitmen kolektif sistem PBB untuk sepenuhnya menyelaraskan keahlian, sumber daya, dan kemitraannya guna mendukung visi pembangunan nasional Indonesia. Berlandaskan komitmen bersama terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), kerangka ini menjadi instrumen utama yang memandu kolaborasi strategis antara Pemerintah Indonesia dan Tim PBB di Indonesia hingga tahun 2030.Kerangka Kerja Sama ini merupakan hasil dari konsultasi yang luas dan inklusif dengan lembaga pemerintah, masyarakat sipil, pemuda, pelaku sektor swasta, dan mitra pembangunan. Kerangka ini dirancang untuk mendukung percepatan kemajuan menuju aspirasi jangka panjang Indonesia menjadi negara maju, berkelanjutan, dan berpendapatan tinggi, sebagaimana diartikulasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2025–2029), khususnya “Trisula Pembangunan” yang menekankan pada pengurangan kemiskinan, pengembangan sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi. Kerangka ini menunjukkan keselarasan yang kuat dengan prioritas nasional, sekaligus memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal.Kerangka Kerja Sama ini menetapkan bagaimana PBB akan menyesuaikan cara kerjanya dalam merespons dinamika konteks pembangunan Indonesia, melalui peningkatan fokus pada pembukaan akses pembiayaan inovatif untuk memperluas dampak SDGs, memanfaatkan kapasitas berbagai entitas melalui penawaran terintegrasi, memusatkan perhatian pada tema dan wilayah dengan kebutuhan terbesar, serta memfasilitasi Kerja Sama Selatan–Selatan dan Triangular.Unduh Ringkasan Eksekutif (tombol pertama) atau Versi Lengkap (tombol kedua)

1 of 5

The cover of Cooperation Framework 2026-2030

Publikasi

19 Februari 2026

Lembar Fakta Akselerator Global untuk Lapangan Kerja dan Perlindungan Sosial untuk Transisi yang Adil

Akselerator Global untuk Lapangan Kerja dan Perlindungan Sosial untuk Transisi yang Adil diluncurkan oleh Sekretaris Jenderal PBB dengan tujuan melibatkan negara-negara dalam mendorong pemulihan pascapandemi COVID-19 yang kaya lapangan kerja. Inisiatif ini menggabungkan dan mempercepat perhatian pada penciptaan lapangan kerja dan perumusan kebijakan perlindungan sosial, sekaligus mendukung transisi ekologis, teknologi, dan sosial menuju ekonomi dan masyarakat yang lebih berkelanjutan serta inklusif. Indonesia menjadi negara perintis Akselerator Global pada 2023. Untuk menyediakan kerangka payung bagi upaya ini, Pemerintah Indonesia menyusun Roadmap Akselerator Global dengan dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa serta melalui konsultasi dengan pekerja, pengusaha, dan organisasi masyarakat sipil.Untuk melaksanakan roadmap tersebut, Program Gabungan PBB Akselerator Global untuk Lapangan Kerja dan Perlindungan Sosial untuk Transisi yang Adil (GA) dibentuk pada 2025, yang mempertemukan UNDP, UNICEF, dan ILO sebagai lembaga teknis utama guna mendukung transformasi sosial dan ekonomi nasional. Selain itu, Program Gabungan PBB Multi-Stakeholder Engagement to Implement the UN Global Accelerator and the World Bank Compass (M-GA) juga mempertemukan UNICEF, ILO, dan Bank Dunia di bawah payung Roadmap GA.Lembar fakta ini merupakan ringkasan singkat dua halaman yang memberikan gambaran umum tentang Program Gabungan Akselerator Global, termasuk hasil yang dicapai dan area dampak utamanya.

1 of 5

the cover of GA Jobs & Social Protection Fact Sheet

Publikasi

19 Januari 2026

Tentang Perjanjian BBNJ - Perjanjian Keanekaragaman Hayati Laut di Wilayah di Luar Yurisdiksi Nasional

Perjanjian di bawah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tentang Konservasi dan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Laut secara Berkelanjutan di Wilayah di Luar Yurisdiksi Nasional, atau yang lebih dikenal sebagai "Perjanjian BBNJ", merupakan perjanjian kelautan lintas sektoral komprehensif pertama dalam beberapa dekade terakhir. Perjanjian ini diadopsi pada tanggal 19 Juni 2023, setelah melalui proses negosiasi selama hampir dua puluh tahun. Adopsi ini menandai pencapaian bersejarah dalam upaya memastikan kesehatan dan ketahanan ekosistem laut, serta untuk menciptakan kesetaraan dalam kemampuan untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari kegiatan di wilayah di luar yurisdiksi nasional.Perjanjian ini menangani serangkaian isu dengan tujuan utama untuk memastikan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati laut di wilayah di luar yurisdiksi nasional untuk masa kini dan jangka panjang, melalui penerapan efektif berbagai ketentuan terkait dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut serta penguatan kerja sama dan koordinasi internasional. Perjanjian ini menetapkan langkah-langkah spesifik terkait isu-isu tersebut, tata cara pelaksanaan dan pemantauannya, serta pengaturan institusional untuk mendukung implementasinya (Lembar fakta 1: Sekilas Mengenai Perjanjian BBNJ).Perjanjian ini mencakup empat isu utama:Sumber daya genetik laut, termasuk pembagian keuntungan yang adil dan merata (Lembar fakta 2);Langkah-langkah seperti alat manajemen berbasis wilayah, termasuk kawasan lindung laut (Lembar fakta 3);Penilaian dampak lingkungan (Lembar fakta 4); danPeningkatan kapasitas dan transfer teknologi kelautan (Lembar fakta 5).Selain itu, Perjanjian ini juga membahas apa yang disebut sebagai "isu-isu lintas sektoral (Lembar Fakta 6)", yakni topik-topik yang bersifat lintas bidang dalam implementasi Perjanjian serta relevan dengan keempat isu utama tersebut.Perjanjian BBNJ dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum LautKonvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS, atau Konvensi) menetapkan kerangka hukum bagi pelaksanaan seluruh kegiatan di samudra dan lautan. Konvensi ini mengakui bahwa seluruh permasalahan di laut saling berkaitan erat dan perlu ditangani secara menyeluruh sebagai satu kesatuan. Konvensi ini mulai berlaku pada 16 November 1994 dan saat ini memiliki 170 pihak, yang terdiri dari 169 Negara dan Uni Eropa. Konvensi ini mencakup 320 pasal dan sembilan lampiran yang menetapkan batas-batas berbagai zona maritim serta hak dan kewajiban para pihak di zona-zona tersebut. Konvensi ini juga menyediakan kerangka kerja untuk pengembangan lebih lanjut bidang-bidang spesifik hukum laut, termasuk melalui perjanjian pelaksanaannya.Perjanjian BBNJ merupakan perjanjian implementasi ketiga dari Konvensi, selain Perjanjian yang berkaitan dengan Implementasi Bagian XI Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tanggal 10 Desember 1982 (Perjanjian Bagian XI), yang mengatur eksploitasi dan eksplorasi sumber daya mineral di kawasan dasar laut internasional (“Kawasan” sebagaimana didefinisikan dalam Konvensi), serta Perjanjian untuk implementasi ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tanggal 10 Desember 1982 yang berkaitan dengan konservasi dan pengelolaan stok ikan lintas batas dan stok ikan migrasi tinggi (Perjanjian Stok Ikan Perserikatan Bangsa-Bangsa), yang membahas konservasi dan pengelolaan stok ikan lintas batas dan stok ikan migrasi tinggi.Perjanjian BBNJ menetapkan bahwa penafsiran dan penerapannya harus selaras dan konsisten dengan Konvensi. Perjanjian ini juga menjamin bahwa ketentuan di dalamnya tidak akan mengurangi hak, yurisdiksi, maupun kewajiban Negara-negara di bawah Konvensi, termasuk yang berkaitan dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen, baik di dalam maupun di luar batas 200 mil laut.Seluruh negara dan organisasi integrasi ekonomi regional dapat menjadi pihak dalam Perjanjian BBNJ, terlepas dari apakah mereka sudah bergabung dalam Konvensi atau belum. Perjanjian ini juga menegaskan bahwa status hukum negara-negara yang bukan merupakan pihak dalam Konvensi tidak akan terpengaruh oleh adanya Perjanjian ini.Mengapa Perjanjian BBNJ penting?Perjanjian BBNJ menandai langkah krusial untuk menanggulangi tren kerusakan laut dan memulihkan kesehatan samudra. Hal ini sangat penting untuk mengatasi tiga krisis planet (triple planetary crisis) yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi, serta untuk mencapai berbagai target global terkait laut, termasuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 14.Sebagai perjanjian kelautan lintas sektoral komprehensif pertama dalam beberapa dekade terakhir, fokusnya pada penguatan kerja sama internasional berpotensi mendorong pendekatan yang lebih terpadu dan utuh dalam pengelolaan berbagai aktivitas di laut.Beberapa ketentuannya akan mendukung pengelolaan laut yang lebih inklusif, termasuk aturan terkait pengetahuan tradisional serta keterlibatan Masyarakat Adat dan komunitas lokal, aspek yang memperhatikan kebutuhan gender dalam pengembangan kapasitas, serta keseimbangan gender dan keterwakilan wilayah yang adil dalam susunan badan-badan yang dibentuk di bawah Perjanjian ini.Perjanjian ini akan mendorong penelitian ilmiah tentang kelautan serta memfasilitasi pengumpulan dan penyebaran data dan informasi untuk meningkatkan pengetahuan kita mengenai keanekaragaman hayati laut di wilayah-wilayah yang selama ini belum banyak dijelajahi, sekaligus mendukung langkah-langkah pelestarian dan pengelolaan yang berbasis data ilmiah.Perjanjian ini akan berkontribusi dalam mengatasi ketimpangan kemampuan untuk melaksanakan dan mengambil manfaat dari kegiatan terkait sumber daya genetik laut di wilayah di luar yurisdiksi nasional serta informasi urutan digital dari sumber daya tersebut, untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan ini dilakukan demi kepentingan semua negara dan untuk manfaat seluruh umat manusia.Perjanjian ini akan memungkinkan penerapan berbagai instrumen pengelolaan berbasis wilayah, termasuk kawasan lindung laut, di wilayah di luar yurisdiksi nasional, yang akan berkontribusi dalam melindungi dan memulihkan ekosistem serta memperkuat daya tahan terhadap berbagai tekanan, termasuk perubahan iklim, pengasaman laut, dan polusi laut.Perjanjian ini akan membantu mencegah dan meminimalkan dampak buruk terhadap lingkungan laut, termasuk melalui ketentuan-ketentuannya mengenai penilaian dampak lingkungan serta instrumen pengelolaan berbasis wilayah, termasuk kawasan lindung laut.Perjanjian ini akan mengatasi kesenjangan kapasitas dan membantu negara-negara dalam memperkuat kerja sama serta koordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan di wilayah di luar yurisdiksi nasional melalui pembangunan kapasitas dan transfer teknologi kelautan.Kapan Perjanjian ini mulai berlaku?Perjanjian ini dibuka untuk penandatanganan selama dua tahun, mulai dari 20 September 2023 hingga 20 September 2025. Selama periode tersebut, penandatanganan dapat dilakukan dengan membuat janji temu dengan Bagian Perjanjian pada Kantor Urusan Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Untuk menjadi pihak dalam perjanjian ini, negara-negara yang telah menandatangani selanjutnya harus meratifikasi, menerima, atau menyetujui Perjanjian ini sesuai dengan prosedur hukum nasional mereka masing-masing.Setelah periode penandatanganan ditutup, suatu negara atau organisasi integrasi ekonomi regional dapat menjadi pihak dalam Perjanjian melalui aksesi sesuai dengan prosedur internal mereka masing-masing. Perjanjian ini akan mulai berlaku 120 hari setelah tanggal penyerahan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau aksesi ke-60.Artikel ini awalnya diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada halaman berjudul "Tentang Perjanjian Keanekaragaman Hayati Laut di Wilayah di Luar Yurisdiksi Nasional" yang dapat diakses melalui tautan ini: https://www.un.org/bbnjagreement/en/bbnj-agreement/about-agreement

1 of 5

Close-up of a blue-purple coral reef with flower-like ridged patterns. Each coral polyp has a glowing green center, revealing layered textures and intricate details of underwater marine life.

Cerita

05 Maret 2026

Dukungan peta jalan dari PBB untuk bantu pertumbuhan e-commerce dan perdagangan digital Indonesia

Ekonomi digital Indonesia saat ini berkembang dengan sangat pesat. Namun, koordinasi yang lebih kuat antar lembaga pemerintah, peningkatan adopsi teknologi digital oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta proses pendaftaran usaha yang lebih sederhana diperlukan agar pertumbuhan tersebut dapat diterjemahkan menjadi daya saing global yang berkelanjutan. Hal ini dibahas dalam sebuah kajian terbaru dari Badan PBB untuk Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD).Kajian Perdagangan Digital Indonesia yang diluncurkan bulan lalu di Jakarta merupakan kajian pertama yang dilakukan UNCTAD di negara anggota G20. Laporan ini memberikan tinjauan komprehensif terhadap ekosistem e-commerce dan perdagangan digital Indonesia saat ini, sekaligus merumuskan sejumlah rekomendasi kebijakan bagi pemerintah.“Ekonomi digital Indonesia tumbuh dengan sangat pesat. Hal ini membuka banyak peluang, tetapi juga melahirkan tanggung jawab. Perdagangan digital harus mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan, memperkuat inklusi sosial, dan tetap melindungi lingkungan hidup,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal UNCTAD, Pedro Manuel Moreno.Kemajuan besar, tetapi belum merataBerbagai kemajuan yang dicapai Indonesia saat ini didorong oleh berbagai faktor. Dari akses broadband dan konektivitas seluler yang semakin meluas, hingga sistem pembayaran digital yang terus tumbuh pesat karena didorong oleh cepatnya implementasi sistem pembayaran nasional berbasis kode QR yang kini digunakan oleh lebih dari 30 juta pedagang. Sebagai perbandingan, pada tahun 2020 hanya sekitar 7 juta UMKM yang terlibat dalam ekonomi digital.Meski demikian, kemajuan tersebut belum merata.Kajian UNCTAD menemukan masih adanya kesenjangan di antara wilayah perkotaan dengan daerah-daerah di berbagai pelosok Indonesia, di mana akses internet yang andal dan terjangkau masih menjadi tantangan. Mandat kelembagaan di berbagai kementerian juga terkadang saling tumpang tindih, sehingga membuat proses perumusan kebijakan menjadi lebih kompleks. Selain itu, meskipun inklusi keuangan di kalangan pelaku usaha kecil telah mencapai hampir 89 persen, banyak pengguna yang belum secara aktif memanfaatkan rekening mereka.UMKM: Peluang dan tantangan“Dampaknya sangat besar bagi UMKM,” ujar Devi Ariyani, Direktur Eksekutif Indonesia Services Dialogue (ISD) Council, ketika menjelaskan pengaruh marketplace, media sosial, dan pembayaran digital. “Dari sisi perluasan pasar, mereka dapat memperluas basis pelanggan dan menjangkau konsumen di luar batas geografis mereka.”Platform digital juga mengubah cara pelaku usaha mengelola operasional internal mereka.“Dengan adanya marketplace, mereka belajar mencatat transaksi secara digital. Sebelumnya transaksi dicatat secara manual. Sekarang, melalui platform digital, mereka dapat menyimpan catatan transaksi secara digital,” jelasnya.Namun demikian, berbagai hambatan masih tetap ada.Keterampilan dan pengetahuan digital yang terbatas menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi UMKM, menurut Konsultan Nasional UNCTAD, Dandy Rafitrandi. “Banyak UMKM yang masih belum memiliki kemampuan dasar dan menengah dalam pemanfaatan teknologi digital,” katanya.Ia juga menyoroti program pelatihan dan dukungan yang masih terfragmentasi. Program-program yang ada sering kali belum cukup disesuaikan dengan kebutuhan wirausaha perempuan maupun pelaku usaha di wilayah pedesaan.Bagi usaha mikro, kesenjangan tersebut bahkan lebih mendasar.“Literasi bisnis, keuangan, dan digital mereka masih rendah,” ujar Ariyani. “Usaha-usaha ini membutuhkan pendampingan dan mentoring intensif agar dapat beroperasi secara efektif dan bersaing di pasar digital.”Sementara itu, usaha skala menengah menghadapi tantangan yang berbeda. Menurut Ariyani, ada dua hal yang mereka butuhkan untuk berkembang. Pertama, akses ke pasar di luar Indonesia. Kedua, akses terhadap skema pembiayaan. Untuk melakukan ekspor, pelaku usaha perlu memenuhi berbagai standar kepatuhan serta menavigasi regulasi baru, yang sering kali memerlukan bimbingan tambahan dan dukungan finansial.Prioritas utamaKajian ini juga memuat berbagai rekomendasi kebijakan. Martine Julsaint Kidane, Economic Affairs Officer di UNCTAD, menyoroti sejumlah prioritas utama.“Mandat kelembagaan perlu disederhanakan dan dikomunikasikan dengan jelas. Dengan mengurangi tumpang tindih antar kementerian serta menciptakan kerangka regulasi yang koheren akan membuat kebijakan digital menjadi lebih efisien dan dapat diprediksi,” ujarnya.Ia juga menekankan pentingnya mempercepat transformasi digital UMKM tradisional.“Dukungan terhadap adopsi teknologi seperti perangkat lunak cloud, sistem Enterprise Resource Planning (ERP), dan Internet of Things (IoT) perlu diperluas melalui program sosialisasi dan skema voucher,” katanya, dengan menekankan bahwa langkah ini sangat penting terutama bagi UMKM di sektor manufaktur, pertanian, dan ritel.Selain itu, Indonesia juga perlu “mendorong formalitas usaha online dengan menyederhanakan proses pendaftaran dan perpajakan serta memberikan insentif bagi UMKM yang baru melakukan formalitas usaha.”Langkah-langkah tersebut dinilai akan membantu menciptakan “lingkungan pendukung yang dibutuhkan Indonesia untuk mengembangkan perdagangan digital yang berkelanjutan.”Komitmen Indonesia terhadap pertumbuhan yang inklusifPemerintah Indonesia berkomitmen memanfaatkan kajian ini sebagai alat strategis untuk memasuki tahap berikutnya dalam transformasi digital.“Temuan dari kajian ini akan membantu memandu upaya Indonesia dalam memperkuat ekosistem e-commerce dan perdagangan digital serta mendorong keselarasan yang lebih baik, sehingga ekonomi digital Indonesia dapat tumbuh tidak hanya lebih cepat, tetapi juga lebih adil, aman, dan tangguh,” ujar Ditya Agung Nurdianto, Direktur Perdagangan Internasional di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.“Melalui kolaborasi erat dan aksi terkoordinasi dengan UNCTAD serta para pemangku kepentingan nasional, Indonesia berkomitmen untuk memajukan ekonomi digital yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh,” tambahnya.Kajian ini disusun melalui konsultasi luas di berbagai wilayah Indonesia yang melibatkan institusi pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, serta mitra pembangunan.“Saya mendorong seluruh mitra untuk menggunakan temuan kajian ini sebagai panggilan untuk bertindak secara terkoordinasi,” kata Moreno. “UNCTAD siap mendukung Indonesia melalui berbagai tindak lanjut, dialog kebijakan, penguatan kapasitas, serta kemitraan.”

1 of 5

Two women artisans from a rattan MSME in Central Kalimantan, Indonesia, weave rattan strips into handmade craft products intended for export.

Cerita

15 Desember 2025

Hari Anti-Korupsi Sedunia: Memperkuat ESG dan Anti-Korupsi dalam Dunia Usaha

Di seluruh dunia, tiga huruf semakin menentukan cara dunia usaha berbicara tentang tanggung jawab dan nilai jangka panjang: ESG. ESG merupakan singkatan dari Environmental, Social, and Governance—standar yang menjadi panduan bagi perusahaan dalam mengelola dampaknya terhadap manusia, lingkungan, dan tata kelola internal. Namun, di balik setiap komitmen tersebut, ada satu unsur penentu apakah semua upaya itu benar-benar bermakna: integritas. Tanpa integritas, laporan keberlanjutan hanya akan menjadi deretan kata di atas kertas. Inilah kesimpulan utama dari sebuah acara dalam rangka memperingati Hari Anti-Korupsi Internasional, 9 Desember.Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan (UNODC) bersama mitra-mitranya—UN Global Compact Network Indonesia (IGCN), Indonesia Internal Audit Community (IIAC), dan Bursa Efek Indonesia—menyelenggarakan Responsible Business Forum 2025: Anti-Corruption at the Heart of ESG – Driving Sustainable Development and Impact Investment. Forum ini mempertemukan para pemimpin dari pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil untuk membahas bagaimana sistem integritas yang lebih kuat dapat mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan investasi yang bertanggung jawab di Indonesia.Kinerja ESG kini semakin diakui sebagai faktor penting yang memengaruhi nilai bisnis jangka panjang, kepercayaan publik, dan akses terhadap investasi.Di sisi lain, korupsi masih menjadi hambatan besar dalam penerapan ESG yang efektif. Menurut UNODC, praktik korupsi dapat melemahkan perlindungan lingkungan, mendistorsi persaingan yang adil, dan memperparah ketimpangan sosial. Menjelang Hari Anti-Korupsi Internasional pada 9 Desember, UNODC dan para mitranya kembali menegaskan bahwa integritas bukan sekadar bagian dari ESG—integritas adalah intinya. Integritas memperkuat seluruh pilar ESGKorupsi berdampak pada ketiga pilar ESG. Ia melemahkan perlindungan lingkungan, membuka ruang penyalahgunaan sumber daya alam, memperbesar ketimpangan, serta merusak sistem tata kelola yang seharusnya melindungi masyarakat dan pasar.Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) memberikan panduan yang jelas. Pasal 12 menyerukan penguatan pengendalian internal, transparansi akuntansi, sanksi atas pelanggaran, serta perilaku etis di sektor swasta. Diadopsi pada tahun 2003, kerangka ini tetap relevan hingga kini, terutama saat perusahaan menghadapi tuntutan pelaporan dan standar ESG yang semakin ketat. Bagi Indonesia, menyelaraskan penerapan ESG dengan prinsip-prinsip UNCAC membuka jalan menuju pasar yang lebih tangguh dan meningkatnya kepercayaan investor. Kepala UNODC Indonesia, Erik van der Veen, menyoroti berbagai reformasi kebijakan yang sedang berjalan:“Indonesia sedang mendorong reformasi penting, termasuk revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan mengenai penyuapan asing dan penyuapan di sektor swasta merupakan instrumen praktis untuk memperkuat kepatuhan dan memperjelas standar perilaku usaha yang bertanggung jawab.”Ia juga menambahkan bahwa upaya Indonesia untuk bergabung dengan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) akan semakin meningkatkan standar. UNODC mendukung proses ini sekaligus memperluas berbagai perangkat bagi sektor swasta, termasuk pelatihan daring bersama UN Global Compact bertajuk Doing Business with Integrity serta UNODC Business Integrity Portal, yang menyediakan sumber daya praktis untuk membangun sistem kepatuhan. Tata kelola yang baik berawal dari integritas pribadiForum ini juga membahas bagaimana etika menjadi landasan tata kelola perusahaan. Natalia Soebagjo, Panel Ahli Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), memaparkan prinsip tata kelola perusahaan Indonesia yang telah diperbarui: Perilaku Etis, Transparansi, Akuntabilitas, dan Keberlanjutan.“Perilaku etis berarti perusahaan menghormati hak asasi manusia dan memberi perhatian serius pada dampak lingkungan dan sosial,” ujarnya. “Tidak cukup hanya menyediakan informasi yang material dan relevan bagi para pemangku kepentingan; informasi tersebut juga harus mudah diakses dan dipahami. Ketika transparansi dan akuntabilitas kuat, kepercayaan terhadap perusahaan akan tumbuh, dan kepercayaan investor pun mengikutinya.”Agar regulator, investor, dan publik yakin bahwa setiap kebijakan benar-benar berdampak, integritas pribadi harus tercermin dalam sistem perusahaan. “Integritas adalah fondasi investasi. Ketika korupsi menciptakan perlakuan yang tidak setara, investor tidak dapat memprediksi apakah aturan akan ditegakkan. Ketidakpastian ini merusak persaingan yang adil. Dalam kasus paling ekstrem, hal ini bisa mengarah pada state capture corruption—ketika kepentingan pribadi membelokkan kebijakan dan regulasi publik—yang sangat merugikan,” kata Agus Joko Pramono, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Ia juga menekankan kunci utama ESG yang beretika:“Pertama, komitmen pimpinan sangat menentukan. Para pemimpin harus secara jelas menyampaikan dan menunjukkan bahwa integritas itu penting. Kedua, organisasi harus mematuhi aturan melalui sistem berbasis integritas, seperti manajemen anti-penyuapan, mekanisme pelaporan pelanggaran (whistleblowing), serta kebijakan SDM yang mencerminkan nilai-nilai yang kuat.” Transparansi dan ketersediaan data adalah kunciTransparansi merupakan unsur yang tidak bisa ditawar dalam kredibilitas ESG. Namun, seperti disampaikan Danang Widyoko, Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, masih terdapat tantangan:“Tidak semua data tersedia, dan tidak semua perusahaan bersedia mempublikasikan informasi ESG mereka.”Ia juga menyoroti bahwa indikator ESG di Indonesia saat ini masih lebih banyak menitikberatkan pada aspek lingkungan, sementara aspek sosial dan tata kelola belum mendapat perhatian yang seimbang.Untuk membantu menjawab tantangan ini, Transparency International Indonesia bersama Tempo tengah mengembangkan pemeringkatan ESG dengan metodologi baru. Pemeringkatan ini direncanakan akan diluncurkan pada pertengahan Desember dan bertujuan menghadirkan gambaran kinerja ESG perusahaan yang lebih seimbang, jelas, dan mudah dipahami.Sektor swasta memegang peran sentral dalam memperkuat integritas di seluruh agenda ESG. Dengan menanamkan prinsip anti-korupsi dalam strategi keberlanjutan, memperkuat data dan transparansi, serta menempatkan etika sebagai fondasi kepemimpinan perusahaan, dunia usaha Indonesia dapat membuka peluang investasi yang lebih besar, meningkatkan ketangguhan, dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan bagi semua. Pesannya jelas: bisnis yang bertanggung jawab bukan hanya soal etika—tetapi juga soal ekonomi yang sehat.

1 of 5

Cerita

01 Desember 2025

Hari AIDS Sedunia 2025: Pemantauan berbasis komunitas membantu meningkatkan akses pengobatan HIV di Aceh

BANDA ACEH – Anas, Ketua Jaringan Indonesia Positif (JIP) Aceh, mengatakan bahwa kunci untuk hidup sehat bagi orang dengan HIV terdiri dari dua hal: akses terhadap pengobatan dan kedisiplinan diri. JIP merupakan sebuah kelompok advokasi dan dukungan bagi orang yang hidup dengan HIV. Selama lebih dari satu dekade, JIP telah menjalankan misi mendampingi mereka yang terinfeksi serta mengadvokasi pencegahan dan deteksi dini HIV di seluruh Indonesia, termasuk di Aceh. “Banyak yang telah berubah dalam 15 tahun terakhir,” ujar Anas. “Yang paling penting, sekarang semua orang memiliki akses ke pengobatan berkualitas karena pengobatan HIV disediakan gratis oleh pemerintah.”Namun, hidup dengan HIV tidaklah mudah di mana pun, termasuk di Banda Aceh. “Banyak orang HIV+ yang saya kenal kehilangan pekerjaan setelah atasan mereka mengetahui diagnosisnya,” kata seorang mantan pelayan yang hidup dengan HIV dan meminta identitasnya dirahasiakan. Ia menerima diagnosis HIV pada 2011 dan memulai pengobatan. Sejak itu, ia tidak bergejala dengan jumlah virus di bawah tingkat penularan. “Tetapi saat ini kami lebih berhati-hati dan tidak terlalu membicarakannya,” ujarnya.Di Aceh—satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariah—membicarakan seks dianggap tabu, dan HIV sering dipandang sebagai persoalan moral. Mendorong kelompok berisiko untuk mengakses layanan HIV menjadi tantangan tersendiri karena stigma yang melekat pada HIV. Di Indonesia sendiri, terdapat sekitar 650.000 orang yang hidup dengan HIV dan dua pertiganya adalah laki-laki muda.“Ada sekitar 50 diagnosis HIV baru setiap tahun di Aceh, angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa tahun lalu,” kata Yunidar Redmi, perwakilan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) di Banda Aceh. PKBI telah aktif melakukan penyuluhan dan edukasi komunitas untuk mendorong tes HIV dan layanan pencegahan dengan dukungan dari Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis, and Malaria.“Banyak orang yang positif HIV atau menduga dirinya positif enggan pergi ke rumah sakit karena takut stigma,” kata Chandra Mohammad, petugas penghubung di kantor pusat JIP di Jakarta. “Hal ini seharusnya tidak terjadi lagi karena pengobatan HIV sepenuhnya disubsidi, dan program HIV merupakan salah satu prioritas nasional di bidang kesehatan.”Untuk mendukung pemerintah menjangkau lebih banyak orang dengan pengobatan HIV yang berkualitas, JIP memimpin pelaksanaan pemantauan berbasis komunitas dengan dukungan Program Gabungan PBB untuk HIV dan AIDS (UNAIDS). Dalam pemantauan berbasis komunitas, orang yang terdampak HIV dapat memantau layanan secara sistematis, menganalisis data yang dikumpulkan, serta dapat melakukan advokasi berdasarkan bukti untuk meningkatkan kualitas layanan. “Pemantauan berbasis komunitas semakin diakui oleh otoritas sebagai alat untuk meningkatkan efektivitas, kualitas, dan penerimaan program HIV. Jika layanan tersedia, berkualitas tinggi, dan bebas stigma, lebih banyak orang akan mencari diagnosis dan pengobatan,” ujar Elis Widen, Penasihat Dukungan Komunitas UNAIDS Indonesia.Di Indonesia, pemantauan berbasis komunitas sendiri telah berjalan sejak 2020. Sel-sel komunitas ini beroperasi di 22 provinsi dan melibatkan lebih dari 900 relawan. Selain dukungan UNAIDS, program ini juga didukung oleh Global Fund for AIDS, Tuberculosis, and Malaria di seluruh kabupaten prioritas HIV di Indonesia.“Kami menyambut baik inisiatif jejaring nasional orang yang hidup dengan HIV di Indonesia untuk memimpin pemantauan berbasis komunitas, termasuk di Aceh,” kata Prima Yosephine, Pelaksana Tugas Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Kementerian Kesehatan RI. “Masukan mengenai layanan HIV sangat penting untuk memperkuat kualitas, aksesibilitas, dan kesinambungan layanan. Inisiatif ini menunjukkan bagaimana pelibatan komunitas yang bermakna dapat meningkatkan diagnosis dini, mendukung kepatuhan pengobatan, dan berkontribusi mengurangi infeksi baru. Kami tetap berkomitmen bekerja sama dengan komunitas untuk memastikan tidak ada yang tertinggal
dalam respon nasional terhadap HIV.”

1 of 5

Cerita

24 November 2025

Cream of the Crop: Inklusi Keuangan Meningkatkan Produktivitas, Penjualan, dan Kesejahteraan di Indonesia

PANGALENGAN, JAWA BARAT – Di antara perbukitan bergelombang di Provinsi Jawa Barat, ribuan petani merasakan manfaat nyata dari digitalisasi usaha mereka dan peningkatan akses terhadap pembiayaan, sebagian berkat proyek yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).Anggota Koperasi Peternak Bandung Selatan (KPBS) mencatat peningkatan 38% pada pinjaman produktif dan kenaikan 43% pada volume penjualan selama dua tahun terakhir, setelah diperkenalkannya aplikasi baru yang digunakan sebagai solusi sistem perencanaan sumber daya usaha (Enterprise Resource Planning/ERP).“Akses pembiayaan yang lebih mudah berarti volume pinjaman lebih tinggi, yang pada gilirannya berarti lebih banyak ternak dan pendapatan lebih tinggi bagi petani kami,” kata Kepala KPBS, Aun Gunawan. “Inilah bagaimana inklusi keuangan meningkatkan kesejahteraan.” Didirikan pada 1969, KPBS memiliki 5.000 anggota dan memproduksi 70.000 ton susu per hari. Koperasi ini mengoperasikan pabrik susu sendiri, menggunakan sekitar 15% produksi susunya untuk membuat yoghurt dan keju mozzarella, sementara sisanya dijual ke perusahaan susu di wilayah tersebut. Selain itu, koperasi juga mengelola rumah sakit, layanan kesehatan hewan, dan bank—semua dirancang untuk mendukung anggota serta meningkatkan kesejahteraan dan daya saing mereka. Holistik dan sehat“Kami mengambil pendekatan holistik, dan bagi kami, semua ini terkait kesehatan—bukan hanya kesehatan petani dan ternak mereka, tetapi juga kesehatan finansial,” jelas Aun kepada para kepala lembaga PBB di Indonesia yang mengunjungi KPBS sebagai bagian dari acara Dialog Pemimpin tahunan mereka mengenai arah PBB di negara ini.Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) kini mendukung koperasi ini dalam mewujudkan visi tersebut, memanfaatkan digitalisasi untuk memperkuat inklusi keuangan. Proyek ini dilaksanakan bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. “KPBS sudah merupakan usaha yang kuat dan terkelola dengan baik sebelum keterlibatan kami,” kata Simrin Singh, Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor Leste. “Alat yang kami sediakan telah memicu perbaikan lebih lanjut dan meningkatkan kesejahteraan.”Melalui sistem ERP, yang diperkenalkan ILO dalam proyek yang didanai Pemerintah Swiss, petani kini dapat memantau pendapatan dan pengeluaran mereka, termasuk biaya pakan ternak yang disediakan koperasi. Mereka juga memiliki akses 24/7 ke dokter hewan koperasi, yang dapat menjangkau peternakan dalam 30 menit. Aplikasi ini mencatat data kesehatan hewan secara individual, termasuk jadwal vaksinasi, sehingga titik pengumpulan susu dapat memisahkan susu dari sapi yang baru divaksin. Jika dicampur dengan susu biasa, kualitas susu hari itu bisa menurun—dan memengaruhi harga jual. Volume yang lebih tinggi, harga yang lebih baik“Perbaikan praktis seperti ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan volume, tetapi juga pada harga jual per liter yang lebih baik,” ujar Pak Gunawan.Dampak paling signifikan, bagaimanapun, adalah peningkatan akses terhadap pembiayaan. Koperasi telah mengoperasikan bank sendiri sejak 1993 untuk memberikan kredit kepada petani. Dengan sistem ERP, pengajuan pinjaman menjadi lebih sederhana dan mudah diakses, jelas Simrin. Bank kini dapat melihat data keuangan petani—pendapatan, likuiditas, dan utang yang belum lunas—langsung melalui sistem, yang menghasilkan tingkat persetujuan aplikasi yang lebih tinggi.Jumlah pengajuan juga meningkat. Dengan alat ERP terintegrasi, petani tidak lagi perlu bepergian dan antre untuk mengisi formulir; mereka dapat mengajukan langsung melalui aplikasi, di mana riwayat keuangan mereka sudah tercatat dan tersedia bagi tim pemberi pinjaman. “Ini mungkin terdengar seperti masalah kenyamanan, tapi sebenarnya lebih dari itu,” kata petani susu, Encih Mintarsih. “Petani tidak bisa meninggalkan ternaknya setengah hari, apalagi berkali-kali, hanya untuk mengajukan permohonan yang mungkin saja tidak disetujui.“Sekarang kami bisa mengajukan secara online dan memanfaatkan waktu kami secara produktif. Itu membuat kami jauh lebih mungkin untuk mengakses pembiayaan,” tambahnya. Menuju ketahanan panganProgram seperti ini memiliki relevansi nasional yang lebih luas: memperkuat produksi pangan domestik dan kemandirian menjadi prioritas utama Pemerintah Indonesia. Saat ini, negara ini mengimpor sekitar 80% produk susu. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produsen susu lokal berkontribusi langsung pada tujuan kemandirian nasional.Hal ini juga menjadi model bagi pertumbuhan ekonomi pedesaan yang inklusif.“Di negara berpenghasilan menengah atas seperti Indonesia, transformasi digital ekonomi dan peningkatan akses keuangan sangat penting untuk maju menuju status berpenghasilan tinggi,” kata Gita Sabharwal, Kepala Perwakilan PBB di Indonesia. “Untuk alasan ini, melalui konsultasi erat dengan Pemerintah, digitalisasi dan akses keuangan menjadi prioritas utama kerangka kerja kerja sama baru antara PBB dan Indonesia.”Kerangka Kerja Kerja Sama Pembangunan Berkelanjutan PBB (UNSDCF), yang ditandatangani pada Agustus 2025 dan selaras dengan SDGs serta agenda pembangunan nasional Indonesia, menjelaskan bagaimana PBB akan berkontribusi pada tiga hasil transformasional di negara ini, termasuk Transformasi Ekonomi dan Digital.“Program luar biasa oleh ILO ini menunjukkan bagaimana PBB dapat melengkapi upaya Pemerintah untuk mempercepat pembangunan inklusif menggunakan teknologi modern,” kata Gita.Proyek ini berkontribusi langsung pada Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan OJK, memperkuat model ekosistem keuangan inklusif, dan mendukung upaya Komite Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Proyek ini juga sejalan dengan prioritas nasional untuk mendigitalisasi usaha kecil dan menengah (UKM) serta meningkatkan produktivitas melalui alat digital.“Di Indonesia, 90% lapangan kerja diciptakan oleh UKM—jadi meningkatkan daya saing mereka sangat penting untuk memastikan pekerjaan layak,” kata Simrin. Pendekatan ini diharapkan dapat diterapkan lebih luas di seluruh negeri.Apa saran Aun bagi koperasi lain dan pembuat kebijakan? “Tunjukkan manfaat yang jelas dan nyata kepada petani, dan mereka akan cepat mengadopsi teknologi digital,” katanya. “Istilah-istilah seperti ‘digitalisasi’ dan ‘inklusi keuangan’ harus diterjemahkan menjadi realitas sehari-hari mereka—seperti yang telah kami lakukan di sini dengan dukungan ILO dan PBB.”Artikel ini pertama dipublikasikan di situs UN News https://news.un.org/en/story/2025/11/1166425, 23 November 2025

1 of 5

A worker at the KPBS cooperative holds up a dairy product.

Cerita

14 Oktober 2025

Kemitraan Berbasis Data: Bagaimana PBB mendukung BPS mengubah data menjadi aksi nyata untuk pembangunan Indonesia

Pemerintah Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki tujuan yang sama: memastikan setiap keputusan pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang paling membutuhkan. Kesepakatan baru antara Pemerintah Indonesia dan PBB yang disebut Kerangka Kerja sa m a P em ba n gunan B er kel a nju t a n PBB (UNSDCF) 2026 -2030 dan telah ditandatangani awal tahun ini, dibangun di atas visi bersama tersebut yang berakar pada rencana pembangunan jangka panjang dan menengah nasional Indonesia—memastikan agar prioritas nasional dan program PBB didasarkan pada bukti yang kuat dan data yang andal.Di sinilah peran Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi sangat penting. Sebagai lembaga statistik nasional sekaligus salah satu mitra terdekat PBB, BPS berperan memastikan tersedianya data berkualitas tinggi untuk mengukur kemajuan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Data tersebut kemudian menjadi dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sosial ekonomi di tingkat nasional maupun daerah.“Kemitraan mendalam kami dengan BPS memastikan setiap keputusan pembangunan didasarkan pada data yang rinci, akurat, dan terkini,” ujar Gita Sabharwal, Kepala Perwakilan PBB di Indonesia. “Kerangka hasil kami sepenuhnya selaras dengan data pemerintah. Ini mencerminkan fondasi statistik Indonesia yang kuat.”Kolaborasi antara PBB dan BPS mencakup berbagai bidang, mulai dari dinamika kependudukan, ketahanan pangan, big data, migrasi, pasar tenaga kerja, hingga penggunaan kecerdasan buatan (AI) untuk analisis kebijakan. Berikut beberapa contoh bagaimana kolaborasi ini memberi dampak nyata:Dana Kependudukan PBB (UNFPA) bekerja sama dengan BPS dalam analisis kependudukan dan demografi, termasuk sensus penduduk dan National Transfer Accounts, yang membantu pembuat kebijakan dalam merencanakan dukungan fiskal dan perlindungan sosial bagi populasi lansia.Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) bermitra dengan BPS dalam pelaksanaan program survei pertanian nasional serta uji coba pemantauan tanaman padi melalui citra satelit dan analisis canggih—meningkatkan kualitas data produktivitas pertanian.Dana Anak-anak PBB (UNICEF) bekerja dengan BPS dalam pengembangan Early Childhood Development Index (ECDI) menggunakan data SUSENAS, sekaligus mengembangkan kajian kemiskinan anak yang diperkuat dengan observasi cahaya malam (nightlight observation) untuk menangkap dimensi kemiskinan yang sering luput dari pandangan.Program Pangan Dunia (WFP), UNFPA dan UNICEF bersama-sama mendukung BPS dalam penerapan metode small-area estimation untuk menghasilkan indikator SDGs di tingkat daerah, membantu pemerintah lokal dalam menyusun rencana pembangunan berbasis data. (Untuk jelasnya, baca arti ke l ini).Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) dan UNFPA berkolaborasi melalui inisiatif One Data for International Migration untuk mengintegrasikan statistik migrasi ke dalam ekosistem data nasional.ILO and Laboratorium Inovasi PBB/UN Global Pulse Asia Pacific juga sedang memfinalisasi kerja sama baru dengan BPS untuk memanfaatkan big data dalam memperoleh wawasan hampir waktu nyata mengenai tingkat pekerjaan dan kesejahteraan, di samping dukungan ILO terhadap survei pasar tenaga kerja (SAKERNAS).Melampaui batas nasional, BPS juga berperan sebagai UN Regional Big Data Hub for Asia and the Pacific bekerja sama dengan UNDESA dan UNESCAP. Peran ini menempatkan Indonesia sebagai penggerak utama inovasi data dan pengembangan kapasitas bagi para ahli statistik di kawasan. Tahun ini, tiga kegiatan besar peningkatan kapasitas terkait machine learning, data posisi seluler, dan keanekaragaman hayati telah mempertemukan para ahli statistik dari berbagai negara Asia untuk saling berbagi pengetahuan dan memperkuat keahlian."Dengan lebih dari 20.000 ahli statistik di seluruh Indonesia dan lebih dari 200 survei nasional yang dilakukan setiap tahun, BPS terus mempertahankan reputasi keunggulannya, bekerja bahu-membahu dengan PBB dan mitra pemerintah untuk memastikan bahwa data benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BPS.

1 of 5

Dozens of people are posing the signature BPS sign with hands inside a room

View all

Siaran Pers

14 Februari 2026

Pertama di Indonesia: Jakarta Luncurkan SDGs Corner di Museum Bahari untuk Libatkan Generasi Muda Jakarta

JAKARTA, 14 Februari 2026 – Bertempat di Museum Bahari Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia hari ini meluncurkan SDGs Corner pertama di Indonesia — sebuah ruang edukatif berbasis museum yang menghadirkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) lebih dekat kepada generasi muda dan masyarakat luas.“Jakarta tengah bergerak menjadi Kota Global, dan kemajuan tersebut harus berjalan seiring dengan keberlanjutan dan inklusivitas,” ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno. “Sebagai kota pesisir, kita menghadapi tantangan lingkungan yang nyata. Melalui SDGs Corner ini, kami menghubungkan pembangunan, aksi iklim, dan kesadaran masyarakat dengan cara yang dapat diakses oleh semua.”Diresmikan bersama Direktur Pusat Informasi PBB di Indonesia (UNIC) Miklos Gaspar, SDGs Corner menghadirkan pendekatan baru dalam pembelajaran pembangunan berkelanjutan melalui warisan maritim Indonesia. Ruang ini menggunakan metode storytelling untuk menyoroti keterkaitan antara kehidupan laut, komunitas pesisir, pengelolaan sampah, ketahanan pangan, dan perubahan iklim.Dirancang sebagai ruang narasi interaktif, SDGs Corner membantu pengunjung melihat SDGs bukan sebagai target global yang jauh, tetapi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari — khususnya bagi masyarakat maritim yang telah membentuk Indonesia selama berabad-abad.Inisiatif ini juga mengedepankan inklusivitas dengan memastikan akses yang setara bagi penyandang disabilitas, sejalan dengan komitmen Jakarta terhadap pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan berpusat pada masyarakat.“Dengan menghadirkan SDGs di ruang budaya, kami menjadikan agenda global lebih nyata dan relevan dengan kehidupan lokal,” ujar Miklos Gaspar. “Proyek percontohan ini menunjukkan bahwa menjaga laut dan iklim dimulai dari pemahaman terhadap warisan maritim kita sendiri.”Ruang ini dikembangkan bersama Musee ID, sebuah komunitas yang mentransformasikan storytelling museum menjadi pengalaman belajar modern.“Museum harus menginspirasi aksi, bukan hanya menyimpan sejarah,” ujar Nofa Farida Lestari, Direktur Musee ID. “Kami merancang SDGs Corner sebagai ruang yang inklusif dan menarik bagi generasi masa kini.”

SDGs Corner berlokasi permanen di lantai dua Museum Bahari Jakarta dan kini telah dibuka untuk umum.UNIC berkomitmen untuk membantu museum dan ruang publik lainnya di Indonesia untuk membangun SDG - SDG corner di lingkungan mereka.SDG corner di museum Bahari merupakan model percontohan yang dapat menjadi inspirasi bagi yang lain.

1 of 5

Siaran Pers

12 Februari 2026

Laporan Terbaru Badan PBB UNCTAD sajikan Roadmap Indonesia dorong E-commerce dan Perdagangan Digital, Berdayakan UMKM Jangkau Pasar Domestik dan Global

Jakarta, 12 Februari 2026 – Indonesia, ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, mengambil langkah penting hari ini dengan peluncuran nasional eTrade Readiness Assessment (eT Ready) sebuah tinjauan strategis komprehensif terhadap ekosistem e-commerce dan perdagangan digital Indonesia.Kajian ini merupakan permintaan Pemerintah Indonesia dan dikembangkan bersama Badan PBB untuk Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Hasil dari kajian ini menyediakan peta jalan berbasis bukti untuk memajukan e-commerce dan perdagangan digital yang inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan. Inisiatif ini terwujud dengan dukungan pemerintah Australia.Kajian ini juga menguraikan langkah strategis untuk memperkuat ekosistem e-commerce Indonesia, meningkatkan partisipasi Indonesia dalam pasar digital regional dan global melalui perluasan akses pasar bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kajian ini juga mengulas pengembangan pembayaran digital, serta penguatan tata kelola dan koordinasi regulasi.Dengan nilai sekitar USD 90 miliar pada tahun 2024, ekonomi digital Indonesia menyumbang lebih dari sepertiga total ekonomi digital ASEAN. Sebagai satu-satunya anggota G20 di kawasan ini, Indonesia menempatkan perdagangan digital sebagai inti strategi pembangunannya, sebagaimana tercermin dalam “Visi Indonesia Emas 2045” untuk menjadi negara berpendapatan tinggi dan berdaya saing global.“Indonesia menunjukkan bagaimana transformasi digital dapat menjadi pendorong daya saing dan inklusi secara bersamaan,” ujar Pedro Manuel Moreno, Wakil Sekretaris Jenderal UNCTAD. “eTrade Readiness Assessment ini mendukung upaya Pemerintah untuk memperkuat koordinasi, memberdayakan UMKM agar dapat mengakses pasar daring, membangun kepercayaan dalam transaksi digital, serta memastikan ekonomi digital Indonesia terus tumbuh secara tangguh dan berkelanjutan.”Laporan ini merupakan eTrade Readiness Assessment pertama UNCTAD yang dilakukan di negara anggota G20 dan yang pertama mengintegrasikan pertimbangan keberlanjutan lingkungan dalam analisis ekosistem e-commerce dan perdagangan digital, yang mencerminkan komitmen Indonesia untuk memastikan pertumbuhan digital berkontribusi pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Hal ini menegaskan kepemimpinan proaktif Indonesia dalam membentuk kebijakan perdagangan digital di negara berkembang maupun negara maju.eTrade Readiness Assessment memberikan tinjauan menyeluruh terhadap ekosistem e-commerce dan perdagangan digital Indonesia, mencakup koordinasi kebijakan dan kelembagaan, adopsi teknologi dan infrastruktur, partisipasi UMKM, kerangka hukum dan regulasi, pembayaran digital, serta inklusi keuangan. Laporan ini juga mengintegrasikan isu lintas sektor, termasuk partisipasi perempuan, pemuda, orang dengan disabilitas, pelaku sektor informal, serta komunitas di wilayah pedesaan dan daerah yang kurang terlayani, untuk memastikan transformasi digital memberikan manfaat bagi semua.Laporan yang disusun berdasarkan konsultasi luas dengan para pemangku kepentingan nasional dan regional di seluruh Indonesia, menunjukkan kemajuan yang kuat dalam konektivitas, pembayaran digital, dan platform e-commerce lokal. Laporan ini juga menawarkan langkah-langkah praktis untuk meningkatkan koordinasi, memperbaiki logistik dan pengiriman, membangun keterampilan digital dan mempermudah prosedur bagi para pelaku usaha, memperkuat perlindungan data dan keamanan siber, serta memperluas akses pembiayaan dan layanan digital bagi bisnis daring.“Temuan dalam kajian ini akan membantu mengarahkan upaya Indonesia dalam memperkuat ekosistem e-commerce dan perdagangan digital serta mendorong penyelarasan yang lebih baik, sehingga ekonomi digital Indonesia tumbuh tidak hanya lebih cepat, tetapi juga lebih adil, aman, dan tangguh,” ujar Direktur Perdagangan Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Ditya Agung Nurdianto. “Melalui kolaborasi erat dan aksi terkoordinasi dengan UNCTAD serta para pemangku kepentingan nasional, Indonesia berkomitmen untuk memajukan ekonomi digital yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh.”Acara peluncuran ini mempertemukan para pembuat kebijakan, pelaku usaha, akademisi, masyarakat sipil, dan mitra pembangunan. Diskusi difokuskan pada penerjemahan prioritas nasional ke dalam aksi nyata yang mendukung penciptaan lapangan kerja, inovasi, dan pertumbuhan inklusif di seluruh Indonesia.Indonesia eTrade Readiness Assessment merupakan bagian dari inisiatif global UNCTAD’s eTrade for All, sebuah kemitraan global yang dipimpin oleh PBB dan berkomitmen untuk memberdayakan negara-negara dalam memanfaatkan transformasi digital secara berkelanjutan dan inklusif, guna mendukung Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan.Tentang UN Trade and Development Badan PBB ini membantu negara berkembang memperoleh manfaat yang lebih adil dan efektif dari ekonomi global melalui riset, analisis, bantuan teknis, serta dukungan pembentukan konsensus di bidang perdagangan, investasi, keuangan, dan teknologi.Tentang eTrade Readiness AssessmentsUNCTAD eTrade Readiness Assessments menyajikan analisis mengenai ekosistem perdagangan elektronik (e-commerce) dan perdagangan digital suatu negara atau kawasan, dengan menyoroti peluang dan hambatan utama, serta rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk memperkuat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

1 of 5

Siaran Pers

03 Februari 2026

Hadapi Ancaman Ranjau dan Bom Rakitan, PMPP TNI Tunjukkan Kesiapan Peacekeeper Indonesia di Hadapan Delegasi PBB

Bogor, 3 Februari 2026 — Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI (PMPP TNI) menggelar Demonstrasi Explosive Hazard Awareness Training–Improvised Explosive Device (EHAT–IED) di Sentul, Bogor, sebagai bagian dari kunjungan delegasi United Nations Mine Action Service (UNMAS) pada 2–6 Februari 2026. Demonstrasi ini menampilkan kesiapan peacekeeper Indonesia dalam menghadapi ancaman ranjau, bahan peledak sisa perang (UXO), serta bom rakitan (IED) yang kerap menjadi risiko serius di wilayah konflik tempat pasukan PBB bertugas.Komandan PMPP TNI Brigjen TNI Iwan Bambang Setiawan menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian dunia merupakan komitmen jangka panjang bangsa.“Indonesia berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia melalui kebijakan politik, bantuan kemanusiaan, serta keterlibatan langsung dalam misi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa.”Ia menambahkan bahwa kontribusi Indonesia dalam misi perdamaian dunia tidak bersifat simbolis, melainkan diwujudkan melalui keterlibatan nyata lebih dari 50 ribu personel TNI yang telah diterjunkan ke berbagai misi PBB di berbagai belahan dunia sebagai bentuk komitmen Indonesia terhadap keamanan dan stabilitas global. Dalam konteks ancaman bahan peledak di daerah misi, PMPP TNI terus memperkuat kapasitas personel melalui pelatihan khusus seperti EHAT–IED.“Penguatan kemampuan mitigasi ancaman ranjau, bahan peledak sisa perang, dan bom rakitan merupakan bagian penting dari komitmen kami untuk melindungi personel perdamaian sekaligus menjaga keamanan masyarakat di wilayah misi.”Delegasi UNMAS yang dipimpin oleh Raymond Kemei selaku Team Leader dan David Markus Fritschi sebagai Training Officer menyaksikan langsung berbagai simulasi penanganan ancaman, mulai dari identifikasi bahan peledak menggunakan anjing pelacak (K-9), evakuasi dengan robot, proses disposal, hingga prosedur keselamatan di area misi.Kunjungan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat kerja sama antara PMPP TNI dan UNMAS, khususnya dalam pengembangan pelatihan penanganan ranjau dan IED, guna meningkatkan kesiapan peacekeeper Indonesia dalam menjalankan mandat perdamaian dunia.Kegiatan turut dihadiri perwakilan Mabes TNI, Kementerian Luar Negeri, instruktur dan pelatih PMPP TNI, delegasi UNMAS, serta perwakilan UNIC Indonesia.

1 of 5

Siaran Pers

25 Oktober 2025

Dari Borobudur hingga Monas, Indonesia Menyala dengan Warna Biru untuk Memperingati 80 Tahun Perserikatan Bangsa-Bangsa

Dalam rangka memperingati 80 tahun berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sekaligus Hari PBB, Indonesia turut serta dalam kampanye global #UNBlue dengan menyinari tiga landmark ikoniknya dalam warna biru resmi PBB. Monumen Nasional (Monas) dan Bundaran HI di Jakarta Pusat, serta Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, disinari dengan cahaya biru pada 24 Oktober — tepat 80 tahun sejak Piagam PBB mulai berlaku. Warna biru yang menjadi ciri bendera PBB melambangkan perdamaian, persatuan, dan harapan.Diluncurkan pertama kali pada tahun 2015 untuk memperingati ulang tahun PBB ke-70, kampanye UN Blue telah berkembang menjadi tradisi global yang menyatukan negara, kota, dan komunitas di seluruh dunia untuk merayakan nilai-nilai serta pencapaian bersama PBB. Dari Roma hingga Rio, dari Nairobi hingga New York, ratusan landmark dunia — termasuk Piramida Giza, Menara Eiffel, dan Gedung Opera Sydney — telah disinari dengan cahaya biru PBB setiap tahunnya. “Dengan bergabung dalam kampanye #UNBlue, Indonesia menegaskan kembali komitmennya terhadap multilateralisme dan kerja sama internasional,” ujar Miklos Gaspar, Direktur Pusat Informasi PBB (UNIC) di Jakarta. “Dengan ikut menyinari landmark ikoniknya dalam warna biru PBB, Indonesia menunjukkan kebanggaannya terhadap warisan budayanya, sekaligus perannya sebagai bangsa yang menjunjung tinggi perdamaian serta persatuan dalam keberagaman.”Yang menjadi cukup spesial pada perayaan tahun ini adalah penyinaran Candi Borobudur, yang merupakan Situs Warisan Dunia UNESCO dan monumen Buddha terbesar di dunia. Dibangun pada masa Dinasti Syailendra pada abad ke-8 dan ke-9, Borobudur berdiri sebagai mahakarya peradaban Jawa kuno yang mencerminkan kreativitas, kecerdasan, serta refleksi spiritual manusia. Keterlibatannya kembali dalam kampanye UN Blue tahun ini memiliki makna khusus, mengingat Borobudur berpartisipasi dalam inisiatif global ini terakhir kali pada peringatan 70 tahun PBB di tahun 2015.Pada perayaan ini, masyarakat diajak turut merayakan momen spesial ini dengan mengunjungi landmark yang diterangi cahaya biru, mengambil foto dan video, serta membagikannya di media sosial. Kampanye ini mengundang semua orang untuk ikut berpartisipasi dalam ekspresi kebersamaan, sekaligus menunjukkan dukungan mereka terhadap nilai-nilai yang selama ini diusung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

1 of 5

View all