PBB telah menghargai inisiatif melindungi kawasan pesisir Indonesia dari banjir rob sebagai salah satu upaya dari sepuluh upaya perintis dalam memulihkan alam kembali. PBB menetapkan inisiatif yang menggunakan pohon mangrove sebagai pertahanan alami dari laut ini sebagai salah satu inisiatif dalam World Restoration Flagships (Upaya Unggulan Restorasi Dunia) perdananya. Inisiatif-inisiatif yang memenuhi syarat untuk menerima dukungan, pendanaan, dan ahli teknis dari PBB ini menunjukkan bagaimana para advokat lingkungan memperbaiki kerusakan ekosistem di seluruh dunia. Kegiatan manusia telah mengubah tiga perempat lahan di bumi dan dua pertiga kawasan perairan secara signifikan, mengancam 1 juta spesies ke ambang kepunahannya. Pengumuman ini disampaikan di depan para pemimpin yang bergabung dalam Konferensi Keanekaragaman PBB di Montreal, Kanada, di mana pemerintahan dari seluruh dunia akan menyetujui serangkaian tujuan baru bagi alam untuk satu dekade ke depan. Topik diskusi dalam acara ini diprediksikan akan meliputi potensi tujuan global bagi restorasi ekosistem. Indonesia, sebuah negara kepulauan yang terdiri atas 17.000 pulau, kaya akan hutan mangrove yang merupakan suaka bagi satwa liar. Hutan mangrove juga membantu melindungi komunitas pesisir dari kenaikan permukaan laut dan gelombang badai yang diperkirakan akan menjadi lebih parah seiring krisis iklim terjadi. Namun, di beberapa lokasi, hutan mangrove banyak ditebang dan ditransformasikan sebagai lahan untuk kepentingan pembangunan dan tambak ikan. Inisiatif ‘Building with Nature’ (Membangun dengan Alam) bertujuan untuk merestorasi hutan-hutan itu. Berpusat di Demak, sebuah kabupaten di pulau Jawa, Wetlands International bersama dengan pemerintah Indonesia dan mitra lainnya membantu komunitas lokal untuk menanam kembali hutan mangrove di garis pantai sepanjang 20 km. Alih-alih hanya menanam pohon mangrove, inisatif ini mengaplikasi pendekatan inovatif menggunakan dinding laut semipermeabel yang terbuat dari materi alami yang berperan sebagai “perangkap” lumpur dan sedimen. Pohon-pohon mangrove nantinya akan tumbuh secara alami dengan tingkat kelangsungan hidup sebesar 70 persen—lebih tinggi secara signifikan dibandingkan 15 – 20 persen tingkat kelangsungan hidup pohon mangrove yang ditanam secara biasa. Seiring waktu, tanah akan mengendap di akar pohon mangrove, yang kemudian mencegah kenaikan permukaan laut dari menggenangi kawasan komunitas. Upaya ini akan menaikkan ketahanan 70.000 orang dari perubahan iklim. Para ahli juga telah membantu 277 peternak udang untuk mengonstruksi tambak udang mereka sehingga dapat berada berdampingan dengan hutan mangrove dan meningkatkan keberlanjutan operasi mereka. Panen udang mereka juga mengalami tiga kali lipat kenaikan.   Upaya ini dan inisiatif unggulan lainnya telah terpilih untuk diikutsertakan dalam United Nations Decade on Ecosystem Restoration, sebuah gerakan global yang dikoordinasikan oleh United Nations Environment Programme (UNEP) dan United Nations Food and Agriculture Organization (FAO). Gerakan ini didesain untuk mencegah dan mengembalikan kawasan degradasi menjadi kawasan alami kembali di seluruh penjuru planet. Direktur Eksekutif UNEP, Inger Andersen, mengatakan, “Inisiatif ‘Building with Nature’ Indonesia yang merupakan bagian dari grup perdana dalam World Restoration Flagships adalah contoh yang sangat baik untuk upaya adaptasi berbentuk aksi yang cerdas dan mempertimbangkan masa depan. Inisiatif ini merupakan model yang patut direplikasi untuk bagaimana negara-negara dapat menggunakan alam untuk menangkal dampak parah perubahan iklim sekaligus menciptakan kesempatan ekonomi untuk masyarakat.” Qu Dongyu, Direktur Jenderal FAO, menuturkan, “FAO, bersama dengan UNEP sebagai pemimpin UN Decade on Ecosystem Restoration, dengan senang hati memberikan penghargaan terhadap sepuluh inisiatif restorasi ekosistem paling ambisius, visioner, dan menjanjikan sebagai World Restorastion Flagships 2022. Terinspirasi dari inisiatif-inisiatif unggulan ini, kita bisa belajar bagaimana merestorasi ekosistem kita untuk produksi yang lebih baik, nutrisi yang lebih baik, lingkungan yang lebih baik, dan kehidupan yang lebih baik untuk semuanya tanpa meninggalkan satu pihak pun.” Muhammad Yusuf, Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (P4K), Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, manyatakan, “Kawasan Demak sangat terdampak oleh perubahan iklim. Ratusan dan ribuan hektar lahan kerap menghilang. Metode ini mengikuti sistem perakaran pohon mangrove. Oleh karena itu, sedimen dapat masuk. Air laut secara perlahan kembali surut ke laut. Saat pohon-pohon mangrove berakar di daerah tersebut secara kolektif, mereka akan berperan sebagai pertahanan alami dalam mengurangi efek dari erosi.” Pieter van Eijk, ketua program delta dan pesisir di Wetlands International, menerangkan, “Pengalaman kami dari proyek Building with Nature di Demak telah membantu membuat formula yang dapat digunakan di lokasi lain. Kami akan menggunakan pelajaran-pelajaran ini untuk replikasi proyek Building with Nature di bagian lain di Asia.” Negara-negara telah berjanji untuk merestorasi 1 miliar hektar—kawasan yang lebih luas dari luas negara China—sebagai bagian dari komitmen mereka terhadap Perjanjian Iklim Paris (Paris Climate Agreement) yang juga merupakan bagian dari target keanekaragaman Aichi, target Land Degradation Neutrality (LDN), dan Bonn Challenge (Tantangan Bonn). Namun, hanya sedikit yang dapat diketahui mengenai perkembangan atau kualitas dari upaya restorasi ini. Perkembangan sepuluh inisiatif World Restoration Flagships akan diawasi secara transparan melalui the Framework for Ecosystem Restoration Monitoring (Kerangka untuk Pengamatan Restorasi Ekosistem) yang merupakan platform UN Decade untuk melacak perkembangan upaya restorasi global.   CATATAN UNTUK PARA EDITOR Tentang UN Decade on Ecosystem Restoration Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mendeklarasi tahun 2021 hingga 2030 sebagai UN Decade on Ecosystem Restoration (Satu Dekade PBB untuk Restorasi Ekosistem). Dipimpin oleh UN Environment Programme (UNEP) dan UN Food and Agriculture Organization (FAO) dengan dukungan para mitra, gerakan ini didesain untuk mencegah, menghentikan, dan mengembalikan kehilangan dan degradasi ekosistem di seluruh penjuru dunia. Gerakan ini bertujuan untuk memulihkan kembali kawasan miliaran hektar yang meliputi kawasan terrestrial dan ekosistem laut. Berperan sebagai suara global untuk beraksi, UN Decade menarik dukungan politik, riset sains, dan kekuatan finansial untuk meningkatkan restorasi secara massal. Tentang Building with Nature in Indonesia Inisiatif World Restoration Flagship ini dikoordinasikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Wetlands International, dan Ecoshape dengan dukungan dari Witteveen + Bos, Deltares, TU Delft, Wageningen University & Research, UNESCO-IHE, Blue Forests, Kota Kita, Von Lieberman, Universitas Diponegoro, dan komunitas lokal. Untuk informasi lebih lanjut mengenai proyek ini, silahkan menonton video ini atau mengunduh pengetahuan produk (product knowledge) ini. Tentang UN Environment Programme (UNEP) UNEP merupakan suara global untuk isu lingkungan. Organisasi ini mengambil peran kepemimpinan dan mendorong kemitraan dalam menjaga dan merawat lingkungan dengan menginspirasi, mengedukasi, dan memungkinkan negara dan masyarakat untuk menaikkan kualitas hidupnya tanpa menimbulkan kerugian bagi generasi masa depan.   Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi: Moses Osani, Media Officer, UN Environment Programme Untuk wawancara media dengan personel dari Indonesia, silahkan hubungi: Apri Susanto Astra, Coordinator, Nature-based solutions, Wetlands International Indonesia

Jakarta, 10 Desember 2022 – Di hari Sabtu ini, para komika dan musisi ternama bersatu untuk menyuarakan dukungan bagi penghapusan kekerasan berbasis gender di Indonesia. Penampilan ini adalah puncak dari acara “UNiTE” yang diselenggarakan di M Bloc Space, Jakarta, dan menandakan hari terakhir dari 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Acara “UNiTE” diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Prancis, Institut Français Indonesia, dan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Indonesia - UNDP, UNFPA, UN Information Centre, UN Women dan WHO, bekerja sama dengan Komnas Perempuan dan Jakarta Feminist. Festival seni dan musik hari ini bertujuan untuk memobilisasi dukungan publik, terutama orang muda untuk bersuara terhadap kekerasan berbasis gender. “Kekerasan terhadap perempuan tidak dapat ditoleransi dalam situasi apapun,” ucap UN Resident Coordinator for Indonesia Valerie Julliand. “Kami bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk melawan kekerasan berbasis gender, mengubah perilaku, dan di saat yang bersamaan juga mendukung korban dan penyintas.” Perempuan di Indonesia, seperti di banyak negara lainnya, menghadapi tingkat kekerasan yang tinggi. Menurut laporan Komnas Perempuan, tercatat 338,496 kasus kekerasan terhadap perempuan selama 2021, sekitar 50 persen peningkatan kasus dilaporkan di tahun 2020, angka yang lebih tinggi dibanding tahun 2019, di mana 302,686 kasus dilaporkan. Untuk setiap kasus yang dilaporkan, masih banyak yang tersembunyi karena stigma, rasa malu, dan ketakutan terhadap pelaku. Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2022 mencatat bahwa dalam lima tahun terakhir bentuk kekerasan yang dialami perempuan: sebanyak 36% adalah kekerasan psikis, 33% kekerasan seksual, 18% kekerasan fisik dan 13% kekerasan ekonomi. “Dari jumlah tersebut kita dapat melihat besarnya kekerasan psikis dalam setiap tahunnya,” kata Komisioner Komnas Perempuan, Mariana Amiruddin. “Namun di Indonesia, pendampingan kekerasan psikis masih minim ahli dan sumber daya. Ini adalah salah satu sebab korban tidak mau bicara atau melaporkan kekerasan  yang mereka alami, terkait dengan kondisi mental mereka.” Acara “UNiTE” menampilkan pertunjukan dari musisi hara, The Dare, dan Yacko. Comedy for Equality, pertunjukan stand-up comedy untuk kesetaraan gender, menampilkan pertunjukan dari enam komika Indonesia yang dimentori oleh komika yang telah banyak menerima penghargaan, Sakdiyah Ma’ruf. Inisiatif Comedy for Equality yang dimulai tahun lalu oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia, memberikan kesempatan untuk 20 komika untuk berpartisipasi dalam workshop stand-up comedy yang dipimpin oleh Sakdiyah Ma’ruf. Ia membantu setiap komika menampilkan komedi yang mendukung kesetaraan gender, mengubah stereotip yang misoginis, dan mendukung kampanye global 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan. “Komedi mungkin tidak akan mengubah perilaku secara langsung, tapi komedi bisa mendorong perubahan dengan membuka ruang diskusi terhadap topik sensitif dan membantu melawan stigma dan stereotip,” ucap Sakdiyah Ma’ruf. “Inisiatif Comedy for Equality menyediakan ruang aman bagi perempuan dan laki-laki untuk bersuara, termasuk mengenai isu kekerasan terhadap perempuan.” “Sebuah karya, termasuk musik, juga adalah sebuah medium pengetahuan. Sadar atau tidak sadar, musik juga hadir di tengah masyarakat untuk menyampaikan pesan, nilai, perasaan, juga soal keberpihakan musisi maupun masyarakat tentang suatu hal. Musik menjadi salah satu medium penting untuk menyampaikan masih banyaknya kekerasan terhadap perempuan, pentingnya penghapusan kekerasan terhadap perempuan, juga pentingnya membangun empati, bersolidaritas dan berkolektif untuk melawan kekerasan. Kehadiran musik yang selalu terikat dengan ruang—seperti konser juga memberi kesempatan untuk berkumpul dengan lebih banyak orang dan saling menguatkan dalam kebersamaan,” ucap Rara Sekar. “Pendidikan dan kekuatan yang dimiliki korban yang bersuara dan berbagi ceritanya, seperti yang kita lihat di gerakan #MeToo, memiliki dampak lebih besar terhadap masyarakat dibanding kebijakan nasional. Inilah yang membuat kami bangga bermitra dengan Sakdiyah, dan enam komika perempuan lainnya, serta Rara Sekar (hara), the Dare, dan Yacko. Dengan bersuara tentang kesetaraan gender dan penghapusan kekerasan berbasis gender, mereka adalah aktor yang kuat untuk perubahan sosial,” kata Stephane Dovert, Direktur IFI dan Konselor Kerja Sama Kedutaan Besar Prancis di Indonesia.                                                                                            ###  

Penyandang disabilitas tertinggalkan di belakang. Partisipasi mereka yang penuh dan efektif dalam masyarakat, lalu akses setara mereka terhadap berbagai layanan dasar menjadi terhambat karena mereka tidak memiliki pekerjaan, kurang berpendidikan dan masih kurang terwakili dalam statistik nasional, menurut laporan baru tentang data disabilitas yang diluncurkan oleh PBB di Indonesia hari ini. Diterbitkan pada kesempatan Hari Disabilitas Internasional, 3 Desember, laporan ini adalah analisis komprehensif pertama tentang cara penyandang disabilitas terwakili dalam statistik pemerintah. Data diperlukan tidak hanya untuk menyoroti kesenjangan, tetapi juga untuk mengembangkan kebijakan berbasis bukti untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas dan ketidaksetaraan ekonomi dan sosial terkait. “Untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah, orang-orang perlu dibuat ‘terlihat’ – dan mereka yang hidup dengan disabilitas tidak ‘terlihat’,” kata Valerie Julliand, Kepala Perwakilan PBB di Indonesia. “Ini adalah masalah besar yang kami dukung melalui pemerintah untuk dapat ditangani.”. Menurut laporan tersebut, statistik disabilitas di Indonesia tidaklah mencukupi karena data yang dikumpulkan tidak memberikan informasi yang cukup tentang penyandang disabilitas, kebutuhan-kebutuhan mereka, kapasitas dan kesejahteraan mereka. Tujuan statistik kependudukan tidak hanya untuk menghitung penyandang disabilitas, tetapi juga untuk mempertimbangkan apa yang diperlukan untuk memastikan bahwa mereka dapat mengakses pendidikan, bangunan, transportasi, pekerjaan, layanan kesehatan, layanan hukum, dan partisipasi politik. Pembangunan inklusif merupakan inti dari Agenda PBB 2030 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. PBB dan Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan kelompok-kelompok yang mewakili penyandang disabilitas untuk mengisi kesenjangan dalam statistik resmi. “Dengan data yang benar, Pemerintah dan mitra pembangunan akan dapat memfokuskan sumber daya untuk mendukung mereka yang menghadapi tantangan disabilitas,” ucap Julliand. Pelaporan yang kurang dimulai pada tingkat makro: rasio orang Indonesia yang hidup dengan disabilitas menurut angka resmi pemerintah bervariasi antara 4% dan 5% sangat kontras dengan rata-rata global sebesar 15%. Ada beberapa alasan untuk pelaporan yang kurang, menurut analisis: - Penyandang disabilitas, terutama mereka yang memiliki gangguan penglihatan atau pendengaran, seringkali dikucilkan, lebih enggan atau kurang mampu untuk berpartisipasi dalam survei dibandingkan penduduk lainnya. - Stigma yang diasosiasikan dengan disabilitas di masyarakat pada umumnya menyebabkan banyak penyandang disabilitas tidak mau mengungkapkannya. - Berbagai lembaga pemerintah memiliki cara yang berbeda dalam mendekati masalah disabilitas dan menggunakan definisi dan metodologi yang berbeda untuk disabilitas, sehingga sulit untuk merekonsiliasi dan mengumpulkan data. Tema Hari Penyandang Disabilitas Internasional tahun ini adalah “Solusi transformatif untuk pembangunan inklusif: peran inovasi dalam mendorong dunia yang dapat diakses dan adil”. Ini adalah pengingat untuk memastikan penyandang disabilitas tidak tertinggal. Solusi dan inovasi data transformatif dapat membantu mengatasi masalah ini, tegas Julliand. Laporan tersebut dikembangkan dan disiapkan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan berdasarkan data tahun 2021; diharapkan dapat menjadi titik awal pendataan resmi disabilitas di Indonesia. PBB di Indonesia juga meluncurkan repositori laporan tentang topik terkait disabilitas oleh semua Lembaga, tersedia di sini: https://disability.un.or.id/  ***

  Nusa Dua, 14 November 2022 - Indonesia telah bergerak selangkah lebih maju dalam mencapai Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 dengan penandatanganan Kemitraan Aksi Agenda Biru di Nusa Dua, Bali, hari ini. Di bawah kemitraan komprehensif ini, delapan badan PBB dan beberapa mitra pembangunan internasional lainnya akan mendukung Pemerintah Indonesia dalam pembangunan kelautan yang berkelanjutan. Kemitraan ini telah resmi ditandatangani di sela-sela KTT Pemimpin G20 ke-17. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Luhut B. Pandjaitan, menyatakan bahwa membangun ekonomi biru yang berkelanjutan sangat penting bagi Indonesia sebab dapat membantu meningkatkan pendapatan dari kegiatan kelautan dan perikanan, serta melestarikan keanekaragaman hayati laut dan menjaga kondisi kesehatan laut melalui pemulihan dan perlindungan ekosistem laut, dan penggunaan sumber daya laut yang berkelanjutan. “Peluncuran kemitraan ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk melakukan tindakan-tindakan nyata dan berkolaborasi untuk membawa perubahan sosial, ekonomi dan lingkungan di sektor maritim,” ujar nya pada acara peluncuran Agenda Biru. “Kemitraan ini akan membantu kita pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, dengan fokus pada kepentingan generasi masa depan.” Perwakilan PBB di Indonesia, Valerie Julliand, menyoroti komplementaritas antara berbagai mitra dalam mencapai tujuan bersama dari pembangunan ekonomi laut berkelanjutan. “Badan-badan PBB dan mitra pembangunan yang berpartisipasi dalam kemitraan ini saling berbagi pengalaman, keahlian dan pendekatan inovatif, serta menjalankan berbagai proyek yang mendukung Pemerintah Indonesia dalam mempercepat Agenda Biru,” ujarnya. Dunia secara umum baru menyadari betapa buruknya kondisi laut sebab munculnya eksploitasi sumberdaya laut yang berlebihan dan meningkatnya pembuangan limbah ke laut lepas. Konferensi Kelautan PBB 2022 di Lisbon awal tahun ini menyoroti kondisi buruk laut kita dimana setiap negara diharapkan untuk berkomitmen terhadap perlindungan dan penggunaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Fokus ini juga akan menjadi pusat perhatian pada Konferensi Keanekaragaman Hayati PBB di Montreal pada bulan Desember nanti. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memberikan contoh dengan pendekatan jangka panjang yang seimbang untuk pengembangan laut, ujar Peter Thomson, Utusan Khusus Sekretaris-Jenderal PBB untuk Kelautan. “Dunia sedang menyaksikan, dan bersama kita bisa membuat perubahan!” Kemitraan ini akan fokus pada sektor kelautan dan maritim, memastikan lingkungan yang sehat dan berkontribusi pada kemakmuran di bawah empat pilar: kesehatan biru, makanan biru, inovasi biru dan keuangan biru. Berikut adalah bagaimana delapan organisasi PBB akan berkontribusi pada kemitraan Blue Agenda. FAO, lembaga PBB khusus masalah pangan dan pertanian, akan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung pengelolaan perikanan dan akuakultur yang berkelanjutan untuk memperkaya sumber daya laut dan kesehatan habitat. ILO, lembaga PBB khusus masalah ketenagakerjaan di dunia, akan mendukung pemerintah dalam pengembangan program yang menyediakan pekerja industri maritim dengan perlindungan tenaga kerja serta keterampilan yang diperlukan di sektor maritim seperti pembuatan kapal, logistik internasional dan pelayaran. UNDP, badan pembangunan global PBB, siap membantu dengan memastikan kebutuhan investasi untuk Agenda Biru tersedia dengan cara mendukung pemerintah dalam pembangunan Strategi Pembiayaan Biru serta pasoka Obligasi Biru (Blue Bond)/ Sukuk untuk mendanai inisiatif berkaitan dengan kelautan. UNEP, lembaga utama PBB di bidang lingkungan hidup, akan bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam pengembangan Rencana Induk Ekonomi Biru (Master Plan for the Blue Economy), dan juga akan mendukung upaya penanggulangan pencemaran laut, dengan fokus pada sumber daya alam berbasis darat dan lautan, pemantauan dan kondisis yang memungkinan untuk seluruh kehidupan. Komisi Oseanografi Antarpemerintah UNESCO, lembaga PBB yang bergerak dalam bidang permasalahan pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, akan mendukung pelaksanaan penelitian ilmiah, pengambilan data dan pengembangan kapasitas untuk membantu para ahli untuk memahami risiko dan potensi laut. Hal ini juga akan berkontribusi pada peningkatan kesiapsiagaan tsunami di tingkat masyarakat, meminimalkan dampak yang ditimbulkan, serta membangun ketangguhan masyarakat menghadapi bencana. UN Women, lembaga PBB yang berupaya untuk mencapai kesetaraan gender, akan bermitra dengan perusahaan yang bekerja dengan perempuan di wilayah pesisir untuk mempromosikan pemberdayaan ekonomi serta mendukung pengembangan keterampilan melalui penerapan Prinsip Pemberdayaan Perempuan. UNIDO, lembaga PBB yang fokus pada peningkatan proses industrialisasi, akan mendukung ribuan perusahaan kecil dan menengah di bidang perikanan dan kelautan untuk memenuhi persyaratan kualitas dan standar internasional, termasuk menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Hal ini akan meningkatkan akses perusahaan lokal ke pasar global dan meningkatkan pendapatan. UNOPS, lembaga PBB yang fokus di bidang infrastruktur dan pengadaan, bekerja untuk memerangi polusi plastik melalui mendukung negara-negara anggota ASEAN dalam mengembangkan dan memperkuat kebijakan dan kerangka peraturan yang mengurangi produksi dan konsumsi plastik, meningkat tingkat daur ulang, serta meminimalkan kebocoran sampah dari tempat pembuangan akhir. Dengan mitra kerjasama telah ditandatangani, para pihak bersangkutan akan bergerak cepat ke tahap implementasi, ujar Jamshed M. Kazi, Perwakilan UN Women untuk Indonesia. “Bentuk kerjasama ini sepenuhnya ‘dibuat di Indonesia’ oleh para aktor yang sangat aktif di bidang masing-masing dalam pembangunan laut yang berkelanjutan. Hal ini memastikan ide-ide yang telah didiskusikan bisa menjadi aksi yang nyata secepatnya.”