UN Global Compact Menyatukan Sektor Swasta China dan Indonesia untuk Percepat Kemajuan SDG

Sektor swasta memiliki peran penting dalam mempercepat kemajuan menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG). Sebagai platform utama PBB untuk melibatkan dunia usaha, UN Global Compact mendorong percepatan ini dengan menyatukan ribuan perusahaan di bawah prioritas bersama. Sebuah kolaborasi baru yang diluncurkan bulan lalu —menyatukan pelaku sektor swasta dari China dan Indonesia— menunjukkan bagaimana pendekatan ini dapat mendorong dampak berskala besar.

Jaringan Aksi Komunitas Perusahaan Sino-Indonesia, yang diluncurkan pada bulan Mei di KTT Bisnis Global Perdana tentang Investasi Infrastruktur Belt and Road untuk Bisnis yang Lebih Baik, Dunia yang Lebih Baik dan SDG, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia, mempertemukan para pemimpin bisnis, pembuat kebijakan, dan perwakilan PBB untuk membahas bagaimana investasi infrastruktur dapat mendukung pertumbuhan yang inklusif, hijau, dan berkelanjutan. Jaringan ini bertujuan memanfaatkan kemitraan lintas negara dan lintas sektor untuk memperdalam kerja sama dalam infrastruktur berkelanjutan, transisi energi hijau, dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah antara dunia usaha dari China dan Indonesia.

Menempatkan Bisnis di Pusat Pembangunan

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan bahwa pencapaian SDG di Indonesia pada tahun 2030 membutuhkan total investasi sebesar US$ 8,7 triliun. Dengan seperlima dari jumlah ini masih perlu diidentifikasi, peningkatan investasi sektor swasta menjadi sangat penting untuk mewujudkan ambisi pembangunan Indonesia dan mempercepat target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Dalam pernyataan di acara tersebut, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, mengatakan bahwa pemerintah “menargetkan sekitar US$ 815 miliar dalam investasi langsung berkualitas tinggi, atau sekitar 15,7% di atas rata-rata pertumbuhan saat ini dalam lima tahun ke depan.”

Untuk mendukung target tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa di Indonesia bekerja sama erat dengan Indonesia Global Compact Network (IGCN), guna mendorong investasi yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Dengan 154 anggota yang mewakili pendapatan tahunan US$ 266 miliar dan lebih dari setengah juta tenaga kerja, IGCN beroperasi dalam skala yang dapat “menggerakkan arah pembangunan”, kata Gita Sabharwal, Kepala Perwakilan PBB di Indonesia. Perusahaan anggota IGCN juga yang semakin mengintegrasikan prinsip-prinsip Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) ke dalam operasional inti dan pembahasan di tingkat dewan direksi.

Dari China ke Indonesia dan Lebih Jauh Lagi

Sektor korporasi China juga telah dengan cepat mengadopsi prinsip-prinsip ESG ke dalam model bisnisnya, dengan lebih dari 1.000 entitas China kini menjadi anggota Global Compact. Dengan tujuan ganda China untuk mencapai puncak emisi karbon pada tahun 2030 dan netralitas karbon pada tahun 2060, perusahaan-perusahaan di sana mulai mengintegrasikan langkah-langkah untuk menjadi lebih hijau dan lebih berkelanjutan. Upaya-upaya ini tercermin tidak hanya di dalam negeri, tapi juga melalui Inisiatif Belt and Road serta Inisiatif Pembangunan Global Tiongkok. Hal ini mendorong praktik investasi ke sektor seperti infrastruktur hijau dan energi terbarukan, sekaligus mendorong investasi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Melalui Jaringan Aksi Komunitas Perusahaan Sino-Indonesia, PBB berperan untuk memastikan investasi yang dilakukan bersifat berkelanjutan, sesuai kebutuhan, dan mendorong kemajuan SDG.

Indonesia sendiri telah melihat peningkatan fokus pada investasi hijau, dan hal ini menjadi salah satu yang ditampilkan dan dikuatkan oleh jaringan ini. Sebagai contoh, “Huayou akan meningkatkan investasi di Indonesia bersama mitra industri energi barunya… menciptakan lebih dari 100.000 pekerjaan dengan tingkat lokalisasi tenaga kerja melebihi 90%,” kata Chen Xuehua, Ketua Huayou Cobalt.

UN Global Compact siap mendukung inisiatif ini, Sanda Ojiambo, CEO & Direktur Eksekutif mengatakan dalam pesan videonya. “Infrastruktur berkelanjutan bukan lagi opsional; ini adalah keharusan strategis untuk pertumbuhan dan ketahanan jangka panjang,” kata Ojiambo.

Sebuah deklarasi yang dikeluarkan pada acara tersebut menegaskan komitmen bersama untuk menyelaraskan proyek-proyek dengan Sepuluh Prinsip UN Global Compact. Prinsip-prinsip ini mencakup hak asasi manusia, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, dan anti-korupsi, serta menawarkan kerangka kerja yang jelas bagi bisnis untuk mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam operasi inti mereka.

“PBB memandang Jaringan Aksi Komunitas Perusahaan Sino-Indonesia sebagai platform penting untuk menghubungkan ide dengan tindakan, dan ambisi dengan pelaksanaan,” kata Siddharth Chatterjee, Kepala Perwakilan PBB di China. “Hubungan Sino-Indonesia hanyalah permulaan, yang kami harap dapat diperluas ke seluruh Asia Tenggara untuk menghasilkan dampak yang lebih luas.”

Artikel ini berdasarkan artikel "Better Business Beyond Borders: China and Indonesia Join Forces for Sustainable Development" yang dipublikasikan UNSDG di situs https://unsdg.un.org/latest/stories/better-business-beyond-borders-china-and-indonesia-join-forces-sustainable