Indonesia Meluncurkan Obligasi SDGs Pertama di Asia Tenggara untuk Membawa Agenda 2030 Kembali ke Jalurnya

Penerbitan obligasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG) oleh Indonesia baru-baru ini mencerminkan lompatan Indonesia dalam memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan inovatif untuk mendanai proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan hidup, demikian menurut para pejabat tinggi PBB dan Pemerintah Indonesia.

Pada bulan September, Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang menerbitkan SDG Bond di pasar modal utang global, dengan total dana yang terkumpul sebesar EUR 500 juta (USD 584 juta). Obligasi ini akan memungkinkan pemerintah untuk mendanai proyek-proyek sosial dan lingkungan, yang menunjukkan komitmennya terhadap SDGs.

"Obligasi SDG ini menunjukkan komitmen Pemerintah Indonesia dalam mempercepat pencapaian SDGs, terlepas dari kendala keuangan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Langkah ini juga menyoroti pendekatan inovatif dan berpikiran maju kami dalam menggalang dana baru untuk proyek-proyek SDGs dan membuat kami tetap berada di jalur yang tepat untuk mencapai target 9 tahun menuju tahun 2030," ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan, Luky Alfirman.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekuatan ekonomi yang sedang berkembang di kawasan Asia Pasifik, dan merupakan anggota G-20. Meskipun telah mengalami pertumbuhan yang kuat sebelum pandemi, negara ini dihadapkan pada isu-isu yang berkaitan dengan ketidaksetaraan dan kemiskinan. Obligasi SDG menyediakan sumber pembiayaan alternatif bagi Indonesia untuk mempercepat pencapaian SDGs, terutama dalam menghadapi pandemi.

"Pandemi COVID-19 telah memundurkan banyak kemajuan yang telah dicapai Indonesia dalam pengentasan kemiskinan dan mengalihkan sebagian besar sumber daya publik negara ini untuk menangani krisis," kata Resident Coordinator PBB untuk Indonesia Valerie Julliand. "Penerbitan SDG Bond oleh Indonesia merupakan contoh ambisius Indonesia dalam merangkul pembiayaan inovatif sebagai cara untuk menutup defisit dan mempertahankan komitmennya untuk tidak meninggalkan siapa pun."

Sebelum penerbitan, Pemerintah Indonesia membuat kerangka kerja sekuritas untuk memastikan bahwa hasil dari SDG Bond diarahkan ke proyek-proyek yang paling tepat. Kerangka kerja tersebut-yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan, bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dengan dukungan dari UNDP, HSBC, dan Credit Agricole-mencakup kriteria pemilihan proyek seperti indikator untuk memastikan bahwa dana yang diperoleh akan dialokasikan untuk proyek-proyek yang memiliki dampak jangka panjang.

Sebagai bagian dari proses tinjauan eksternal yang diakui secara global, CICERO dan IISD melakukan proses verifikasi terhadap kerangka kerja ini untuk memastikan bahwa kerangka kerja ini memenuhi standar internasional tertinggi. Para peninjau mengklasifikasikan kerangka kerja tersebut sebagai "Medium Green", dengan mengutip pandangannya yang kuat untuk pembangunan hijau jangka menengah dan panjang, dan memberikan peringkat "Baik" untuk tata kelola kerangka kerja secara keseluruhan.

UNDP bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dalam seluruh tahapan aspek teknis penerbitan SDG Bond. Kolaborasi ini mencakup pengembangan studi kelayakan dan kerangka kerja sekuritas serta mendukung proses verifikasi.

"SDG Bond menyediakan bentuk pendanaan inovatif yang dapat memicu lebih banyak pembiayaan untuk proyek-proyek yang berwawasan sosial dan lingkungan. UNDP merasa terhormat telah menjadi bagian dari tonggak sejarah ini bersama Pemerintah Indonesia dan kami berharap dapat melihat hasil nyata dari dana yang terkumpul yang dapat melindungi planet kita dengan lebih baik dan meningkatkan kehidupan jutaan masyarakat Indonesia," ujar Kepala Perwakilan UNDP di Indonesia, Norimasa Shimomura.

UNDP Indonesia merupakan Kantor Perwakilan UNDP pertama yang mengembangkan instrumen utang berkelanjutan yang inovatif ketika mendukung Pemerintah Indonesia dalam menciptakan 'Green Sukuk' pertama di dunia, yang diterbitkan pada tahun 2018. Hasil dari Green Sukuk digunakan untuk mendanai inisiatif mitigasi perubahan iklim dan proyek-proyek lain untuk memajukan SDGs. Menyusul keberhasilan ini, UNDP Meksiko kemudian mendukung Pemerintah Meksiko dalam menerbitkan Obligasi SDG pertamanya pada tahun 2020 dan 2021, serta UNDP Uzbekistan dalam menerbitkan Obligasi SDG pertama di negara tersebut pada bulan Juli 2021.

Dukungan UNDP ini merupakan bagian dari Program Bersama PBB untuk Mempercepat Investasi SDGs di Indonesia (ASSIST), bersama dengan Dana Darurat Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF), Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP), dan Organisasi Pembangunan Industri Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNIDO). Program ini bertujuan untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam mencapai target SDGs dengan meningkatkan instrumen pembiayaan yang telah terbukti dan baru (obligasi tematik, dana dampak, dan pinjaman terkait SDGs) serta mengembangkan kapasitas para pemangku kepentingan utama. Program Bersama ini didanai oleh Joint SDG Fund, dengan kontribusi dari negara-negara donor berikut ini: Denmark, Uni Eropa, Jerman, Irlandia, Luksemburg, Monako, Belanda, Norwegia, Portugal, Spanyol, Swedia, dan Swiss.

-

Informasi lebih lanjut mengenai penerbitan Indonesia SDG Bond dapat dilihat di situs resmi Kementerian Keuangan.

-

Untuk informasi lebih lanjut:

Tomi Soetjipto, Spesialis Komunikasi UNDP, suryo.tomi@undp.org

Muhammad Didi Hardiana, Kepala Laboratorium Pembiayaan Inovatif UNDP, muhammad.hardiana@undp.org

Afke Bootsman, Kepala Kantor Koordinator Perwakilan PBB, afke.bootsman@un.org