Pakar PBB Mendesak Agar Indonesia dan Negara-negara Lain Mengambil Tindakan Terkoordinasi untuk Mengatasi Krisis di Myanmar

JAKARTA (21 Juni 2023) - Pelapor Khusus PBB untuk urusan Hak Asasi Manusia (HAM) di Myanmar, Tom Andrews, hari ini mengakhiri kunjungannya selama sembilan hari di Indonesia dengan meminta Indonesia beserta negara-negara lain agar mengambil langkah terkoordinasi untuk mengatasi krisis berkepanjangan yang terjadi di Myanmar. Ia menyampaikan apresiasinya kepada Indonesia atas dukungan kepada rakyat Myanmar dan mendesak Indonesia untuk mengambil peran yang lebih besar dalam menyelesaikan krisis tersebut, baik sebagai Ketua ASEAN maupun sebagai pemimpin di Asia Tenggara dan di panggung dunia.

"Saya datang ke Indonesia karena situasi hak asasi manusia di Myanmar sungguh memprihatinkan dan semakin memburuk, dan karena saya percaya bahwa Indonesia memiliki posisi yang tepat untuk memainkan peran penting dalam upaya penyelesaian krisis ini," ujar Andrews dalam sebuah pernyataan yang dirilis dalam konferensi pers di Jakarta hari ini.

"Saya khawatir bahwa krisis yang semakin tajam di Myanmar tidak terlihat oleh publik dunia, dan bahwa beberapa pemerintah mulai berpikir bahwa tirani junta tidak dapat dielakkan. Narasi seperti inilah yang justru diharapkan dan dibutuhkan junta untuk menang," ujarnya.

Dalam serangkaian pertemuan dengan para pejabat Indonesia dan ASEAN selama kunjungannya, Andrews mencatat bahwa dunia melihat Indonesia dan ASEAN sebagai pemimpin dalam menyelesaikan krisis Myanmar.

"Ada dua situasi yang berbeda saat berbicara tentang ASEAN dan krisis di Myanmar: pertama adalah kenyataan bahwa rakyat Myanmar yang menghadapi serangan dari pasukan junta setiap hari dan kondisi yang kian memburuk. Yang kedua adalah kenyataan di kalangan pejabat ASEAN yang memperingatkan bahwa upaya perbaikan dapat menghabiskan waktu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun," lanjut Pelapor Khusus tersebut. "Rakyat Myanmar tidak memiliki waktu puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun - bahkan mungkin hanya dalam hitungan hari - untuk meminta pertanggungjawaban junta," katanya.

Andrews meminta Indonesia untuk tetap menunjukkan sikap kepemimpinannya terhadap Myanmar, bukan hanya di sisa masa jabatan sebagai Ketua ASEAN, namun juga di masa yang akan datang.

"Sudah saatnya kita mempertimbangkan pilihan-pilihan alternatif untuk memecahkan kebuntuan yang tak kunjung usai ini. Saya mendesak ASEAN untuk mengambil langkah-langkah guna meminta pertanggungjawaban junta atas pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan tindakan pengabaian terhadap pelaksanaan Konsensus Lima Poin. Bahkan jika ASEAN tetap menemui jalan buntu, Indonesia harus bekerja sama dengan negara-negara anggota untuk mengisolasi junta dan menekan kapasitas junta untuk menyerang rakyat Myanmar," tegas pakar tersebut.

Dalam misinya, Andrews melakukan perjalanan ke Provinsi Aceh dan mengunjungi kamp pengungsi Rohingya di Kabupaten Pidie, tempat ia mendengar langsung penuturan warga Rohingya yang melakukan perjalanan menantang maut dengan perahu, menyeberangi Teluk Benggala dan mengarungi Laut Andaman, hingga akhirnya berlabuh di Indonesia. "Yang sangat jelas terlihat adalah kerentanan yang luar biasa dari para pengungsi yang saya temui. Mereka melarikan diri dari kejahatan kemanusiaan di Myanmar, dan menghadapi kondisi yang semakin mengerikan di Bangladesh, sehingga mereka membawa trauma yang mendalam. Mereka menginginkan dan layak mendapatkan kehidupan yang lebih aman dan damai."

"Para pengungsi Rohingya menceritakan pengalaman mengenaskan mereka di laut. Seorang wanita mengatakan kepada saya bahwa lebih dari 20 orang meninggal di atas perahunya dan mereka harus membuang mayat-mayat itu ke laut. Seorang wanita lain menangis saat mengenang betapa sedikitnya makanan dan air yang mereka miliki, dan bagaimana ia harus memberi anaknya air laut untuk diminum," tutur Andrews.

Andrews mengatakan bahwa ia terinspirasi oleh empati yang begitu besar terhadap Rohingya dari para nelayan Aceh, kelompok-kelompok masyarakat sipil setempat yang memberikan bantuan dan pelayanan, serta staf PBB yang bekerja dengan para pengungsi. Namun, Andrews memperingatkan bahwa masih ada sejumlah tantangan bagi para pengungsi Rohingya di Indonesia dan di kawasan ini.

"Hak-hak para pengungsi Rohingya, termasuk hak mereka untuk mendapatkan ganti rugi sebagai penyintas kejahatan kemanusiaan, menjadi tanggung jawab Myanmar. Namun, tanggung jawab ini juga meluas ke negara-negara tempat mereka mencari perlindungan serta komunitas internasional yang lebih luas," tambah Andrews. Ia menekankan bahwa Indonesia berada dalam posisi yang tepat untuk mengambil peran kepemimpinan global dalam membela dan mendukung Rohingya.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thomas Andrews (Amerika Serikat) adalah Pelapor Khusus PBB untuk urusan hak asasi manusia di Myanmar. Pelapor Khusus PBB untuk urusan hak asasi manusia di Myanmar. Sebagai mantan anggota Kongres AS dari Maine, Andrews adalah Robina Senior Human Rights Fellow di Yale Law School dan Associate di Harvard University's Asia Center. Ia pernah bekerja dengan National Democratic Institute for International Affairs dan anggota parlemen, LSM, dan partai politik di Kamboja, Indonesia, Aljazair, Kroasia, Serbia, Ukraina, dan Yaman. Ia pernah menjadi konsultan untuk Pemerintah Koalisi Nasional Uni Burma dan Euro-Burma Network dan pernah mengelola beberapa LSM advokasi, termasuk Win Without War dan United to End Genocide.

Pelapor Khusus merupakan bagian dari apa yang dikenal sebagai Prosedur Khusus Dewan Hak Asasi Manusia. Terdiri dari badan ahli independen terbesar yang ada dalam sistem Hak Asasi Manusia PBB, Prosedur Khusus adalah nama umum untuk mekanisme pencarian fakta dan pemantauan independen Dewan yang menangani situasi negara tertentu atau isu-isu tematis di seluruh dunia. Para ahli Prosedur Khusus bekerja secara sukarela; mereka bukan staf PBB dan tidak menerima gaji untuk kerja-kerja mereka. Mereka independen dan tidak terkait dengan pemerintah atau organisasi manapun dan bertugas dalam kapasitasnya masingmasing.

Hak Asasi Manusia PBB, halaman negara – Myanmar

Untuk informasi lebih lanjut dan permintaan media, silakan hubungi: Jacqui Zalcberg - jacqui.zalcberg@un.org

Untuk pertanyaan media mengenai pakar independen PBB lainnya, silakan hubungi Maya Derouaz (maya.derouaz@un.org) atau Dharisha Indraguptha (dharisha.indraguptha@un.org)

Ikuti berita terkait pakar independen hak asasi manusia PBB di Twitter @UN_SPExperts.

Peduli tentang dunia tempat kita tinggal?

Maka BANGKITLAH demi memperjuangkan hak-hak seseorang hari ini.

#Standup4humanrights

dan baca lebih lanjut di http://www.standup4humanrights.org