Hari Keadilan Sosial Sedunia - 20 Februari

Memajukan keadilan sosial

Keadilan sosial di pusat agenda kebijakan internasional, nasional dan regional

Momentum berkembang untuk konsep bahwa memajukan keadilan sosial harus menjadi tujuan utama yang memandu semua kebijakan nasional dan internasional. Gagasan ini telah mendapatkan daya tarik di antara para pendukungnya yang berpendapat bahwa gagasan ini memungkinkan masyarakat dan ekonomi untuk berfungsi secara lebih kohesif ketika keadilan sosial diprioritaskan.

Para pendukung berpendapat bahwa mempromosikan pekerjaan yang layak dan agenda globalisasi yang adil yang berfokus pada hak-hak dasar, peluang kerja, perlindungan sosial, dan dialog sosial yang konstruktif antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja adalah kunci untuk menempatkan keadilan sosial sebagai inti.

Namun, para pendukungnya menunjukkan masih adanya ketidakadilan yang parah, ketidakamanan tenaga kerja yang meluas, ketidaksetaraan yang tinggi, dan kontrak sosial yang tidak terurai yang diperparah oleh krisis global. Kenyataan pahit ini mengancam kemajuan yang telah dicapai dalam isu-isu sosial. Memperkuat institusi dan kebijakan yang benar-benar memajukan keadilan sosial dipandang sebagai prioritas yang mendesak.

Proposal untuk memajukan keadilan sosial mencakup peningkatan tata kelola pekerjaan yang inklusif dan efektif, memastikan peluang kerja dan pembelajaran seumur hidup, mereformasi lembaga-lembaga untuk hasil pasar tenaga kerja yang lebih adil, dan memperluas perlindungan sosial di seluruh masa hidup masyarakat. Pendekatan terpadu di semua bidang ini disebut-sebut.

Dukungan semakin meningkat untuk menciptakan Koalisi Global untuk Keadilan Sosial yang memiliki jangkauan luas. Koalisi yang diusulkan ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama multilateral dan kebijakan yang selaras yang difokuskan untuk memajukan tujuan keadilan sosial. Koalisi ini dapat menyoroti inisiatif-inisiatif berdampak yang telah berhasil memajukan keadilan sosial di seluruh dunia. Koalisi ini juga akan memberdayakan dialog sosial nasional yang konstruktif untuk mengidentifikasi dan mengatasi kesenjangan keadilan sosial. Secara keseluruhan, ada seruan yang mendesak upaya terkoordinasi untuk menjadikan pemajuan keadilan sosial sebagai prioritas kebijakan utama di semua tingkatan.

Latar belakang

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dengan suara bulat mengadopsi Deklarasi ILO tentang Keadilan Sosial untuk Globalisasi yang Adil pada tanggal 10 Juni 2008. Ini merupakan pernyataan prinsip dan kebijakan utama ketiga yang diadopsi oleh Konferensi Perburuhan Internasional sejak Konstitusi ILO tahun 1919. Deklarasi ini dibangun di atas Deklarasi Philadelphia tahun 1944 dan Deklarasi Prinsip-prinsip dan Hak-hak Dasar di Tempat Kerja tahun 1998. Deklarasi 2008 mengungkapkan visi kontemporer dari mandat ILO di era globalisasi.

Deklarasi penting ini merupakan penegasan kembali nilai-nilai ILO. Deklarasi ini merupakan hasil dari konsultasi tripartit yang dimulai setelah Laporan Komisi Dunia tentang Dimensi Sosial Globalisasi. Dengan mengadopsi naskah ini, perwakilan pemerintah, organisasi pengusaha dan pekerja dari 182 negara anggota menekankan peran kunci Organisasi tripartit kami dalam membantu mencapai kemajuan dan keadilan sosial dalam konteks globalisasi. Bersama-sama, mereka berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas ILO dalam memajukan tujuan-tujuan ini, melalui Agenda Kerja Layak. Deklarasi ini melembagakan konsep Kerja Layak yang dikembangkan oleh ILO sejak tahun 1999, dan menempatkannya sebagai inti dari kebijakan-kebijakan Organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan konstitusionalnya.

Deklarasi ini hadir pada momen politik yang penting, yang mencerminkan konsensus luas tentang perlunya dimensi sosial yang kuat untuk globalisasi dalam mencapai hasil yang lebih baik dan adil bagi semua. Deklarasi ini merupakan kompas untuk mempromosikan globalisasi yang adil berdasarkan kerja layak, serta alat praktis untuk mempercepat kemajuan dalam pelaksanaan Agenda Kerja Layak di tingkat negara. Agenda ini juga mencerminkan pandangan yang produktif dengan menyoroti pentingnya usaha-usaha yang berkelanjutan dalam menciptakan lapangan kerja dan peluang pendapatan yang lebih besar bagi semua orang.

Majelis Umum mengakui bahwa pembangunan sosial dan keadilan sosial sangat diperlukan untuk pencapaian dan pemeliharaan perdamaian dan keamanan di dalam dan di antara bangsa-bangsa, dan pada gilirannya, pembangunan sosial dan keadilan sosial tidak dapat dicapai tanpa adanya perdamaian dan keamanan, atau tanpa adanya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.

Lebih lanjut, hal ini juga mengakui bahwa globalisasi dan saling ketergantungan membuka peluang-peluang baru melalui perdagangan, investasi dan arus modal serta kemajuan teknologi, termasuk teknologi informasi, untuk pertumbuhan ekonomi dunia serta pengembangan dan peningkatan standar hidup di seluruh dunia, sementara pada saat yang sama masih terdapat tantangan-tantangan yang serius, termasuk krisis keuangan yang serius, rasa tidak aman, kemiskinan, pengucilan dan ketidaksetaraan di dalam dan di antara masyarakat, serta hambatan-hambatan yang besar terhadap integrasi lebih lanjut dan partisipasi penuh dalam ekonomi global bagi negara-negara berkembang, serta beberapa negara dengan perekonomian yang masih berada dalam masa transisi.

Pada tanggal 26 November 2007, Majelis Umum menyatakan bahwa, mulai dari sesi keenam puluh tiga Majelis Umum, tanggal 20 Februari akan dirayakan setiap tahun sebagai Hari Keadilan Sosial Sedunia.

Bagian dari artikel ini telah dipublikasikan di situs Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui tautan ini: Perserikatan Bangsa-Bangsa | Hari Keadilan Sosial Sedunia (https://www.un.org/en/observances/social-justice-day)