Pidato Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, Gita Sabharwal, pada Pertemuan Kepala Perwakilan Sedunia di New York

Setelah 4 tahun menjadi Kepala Perwakilan di Thailand, saya baru lima bulan bekerja sebagai Kepala Perwakilan (RC) di Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, negara berpenghasilan menengah ke atas dengan tiga dari lima orang yang tinggal di pusat-pusat kota, dengan jumlah penduduk muda yang terus bertambah, dan kelas menengah yang terus berkembang.

Indonesia memiliki arah pembangunan yang mengesankan. 62% SDGs berada di jalur yang tepat, dan semua tujuan bergerak ke arah yang benar.

Namun, lebih dari satu dari 10 area masih tertinggal dalam hasil pembangunan. Untuk menjembatani kesenjangan pembangunan ini, dibutuhkan tambahan dana sebesar $1,7 triliun untuk menutup kesenjangan pembiayaan. 

Di negara berkembang seperti Indonesia, PBB hanya akan berhasil melalui kemitraan yang dibina.

Pemerintah menargetkan Indonesia menjadi negara maju dalam waktu dua dekade dengan memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia, pertumbuhan rendah karbon, dan transformasi digital. 

Prioritas nasional ini menjadi dasar dari instrumen utama yang diterapkan oleh reformasi yang dimulai pada tahun 2019, yaitu Kerangka Kerja Sama kolektif PBB dengan pemerintah, yang didukung oleh koordinasi antara kementerian dan Tim Negara PBB melalui forum konsultatif.

Peran saya sebagai RC adalah untuk memastikan pendekatan PBB secara menyeluruh, sementara Kemlu memastikan pendekatan pemerintah secara menyeluruh untuk mempercepat pencapaian SDG.

Kemitraan ini diterjemahkan ke dalam 3 strategi yang terukur:  

Pertama, kemitraan PBB dengan pemerintah dan sektor swasta telah menghasilkan $10 miliar melalui SDG tematik dan obligasi hijau. 

Dari jumlah tersebut, $3,2 miliar telah disalurkan tahun lalu, memberikan manfaat bagi 48 juta orang, setengahnya adalah perempuan dan anak-anak, melalui program-program pemerintah yang terkait dengan SDGs seperti vaksinasi, beasiswa, dan layanan dasar.

PBB juga bermitra dengan lima bank nasional yang telah mengadopsi prinsip-prinsip perbankan yang bertanggung jawab dari PBB untuk mengembangkan rencana pembiayaan berkelanjutan dan meningkatkan investasi Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola.

Setiap peningkatan persentase poin dalam investasi LST oleh bank-bank ini akan menghasilkan $1,23 miliar untuk pertumbuhan ekonomi hijau.

Hal ini didorong oleh instrumen lain yang memungkinkan tindakan kolektif, yaitu Dana Bersama SDG (Joint SDG Fund).  

Kedua, PBB mendukung transisi energi yang adil dari pemerintah dengan berinvestasi dalam jaringan listrik pintar untuk pulau Jawa dan Bali.

Hal ini memungkinkan energi terbarukan untuk beroperasi sambil memprioritaskan tenaga air dan tenaga surya untuk pulau-pulau terpencil - sebuah pendorong untuk pekerjaan ramah lingkungan dan inklusif.

PBB juga memperkenalkan teknologi terbaik yang tersedia di sektor besi, baja, pupuk, dan akuakultur dengan hampir 1.000 pabrik dan 5 kawasan industri.

Secara kumulatif, hal ini berkontribusi pada pengurangan Gas Rumah Kaca sebesar hampir 7%.

Ketiga, kami mendukung program makanan sekolah bergizi dari pemerintah, yang bertujuan untuk menjangkau lebih dari 78 juta bayi, anak-anak, dan ibu hamil untuk mengatasi stunting, yang merupakan prioritas pembangunan utama Presiden terpilih.

Sebagai RC, saya telah menyatukan entitas-entitas kunci PBB - yaitu, UNICEF, WHO, WFP, IFAD, dan FAO - untuk mendukung pemerintah secara komprehensif dalam menganalisis rantai pasokan, keamanan dan keanekaragaman pangan, bio fortifikasi, dan model-model pembiayaan inovatif, termasuk potensi obligasi SDGs untuk program ini, sembari berkoordinasi secara dekat dengan LKI. 

Singkatnya, percepatan SDGs di Indonesia akan membutuhkan pembiayaan inovatif dalam skala besar dan kemitraan berbasis luas untuk jalur yang inklusif dan berwawasan ke depan, termasuk komitmen untuk menggunakan kerja sama selatan-selatan di seluruh wilayah dan lebih luas lagi.