UNODC Bekerja Sama dengan Industri Kelapa Sawit dalam Memerangi Korupsi

Dari makanan yang kita makan hingga sabun yang kita gunakan, minyak kelapa sawit ada di mana-mana, menjadi penggerak industri dan ekonomi. Indonesia memproduksi lebih dari 30 juta ton per tahun, menyumbang 4,5% terhadap PDB dan menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang. Namun, korupsi di dalam industri ini-misalnya, melalui penyuapan, pembebasan lahan secara ilegal, dan pelanggaran peraturan-menghambat realisasi penuh dari kontribusi yang dapat diberikan oleh industri kelapa sawit terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Korupsi juga berisiko mengancam mata pencaharian, merusak lingkungan, dan mengganggu rantai pasokan global. Industri ini bertekad untuk mengubahnya, didukung oleh Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC), yang bekerja sama dengan berbagai negara untuk menerapkan Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC).

“Kita tidak bisa lagi mengabaikan korupsi - korupsi mengancam fondasi industri kita,” ujar Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalimantan Timur, Rachmat Perdana Angga. “Kita harus secara aktif menegakkan praktik-praktik pengelolaan dan keberlanjutan yang baik dalam industri kelapa sawit. Ini berarti menanamkan transparansi di setiap tingkat untuk memperkuat integritas bisnis dan memerangi korupsi.”

Industri kelapa sawit dalam persimpangan

Sektor swasta memainkan peran penting dalam mencegah korupsi dengan mempromosikan praktik-praktik yang beretika, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, dan mendorong akuntabilitas. Melalui tindakan kolektif dan penerapan kebijakan anti-korupsi yang kuat, perusahaan-perusahaan di industri kelapa sawit dapat berkontribusi pada lingkungan bisnis yang lebih transparan dan bertanggung jawab, yang mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang.

A recent workshop in Balikpapan, East Kalimantan, brought together various stakeholders to tackle corruption in Indonesia’s palm oil industry through joint commitments. Through the “Anti-Corruption Policy and Development of Collective Actions with Companies and Associations in Palm Oil Industries” workshop, the Corruption Eradication Commission (KPK), the Indonesia Global Compact Network (IGCN) and UNODC are working with the industry towards increased transparency and integrity. The workshop marked the first time all stakeholders came together to openly discuss and combat corruption in the sector. 

Sebuah lokakarya baru-baru ini di Balikpapan, Kalimantan Timur, mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk menanggulangi korupsi di industri kelapa sawit Indonesia melalui komitmen bersama. Melalui lokakarya “Kebijakan Anti-Korupsi dan Pengembangan Aksi Bersama dengan Perusahaan dan Asosiasi di Industri Kelapa Sawit”, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Indonesia Global Compact Network (IGCN), dan UNODC bekerja sama dengan industri ini untuk meningkatkan transparansi dan integritas. Lokakarya ini menandai pertama kalinya semua pemangku kepentingan berkumpul untuk membahas dan memerangi korupsi di sektor ini secara terbuka. 

Untuk mendengar komitmen yang dinyatakan oleh beberapa dari mereka yang hadir, saksikan video kami di bawah ini.

“Kami hadir di sini bukan hanya untuk berbicara, tetapi untuk bertindak. Keputusan yang diambil dan tindakan yang diambil dalam beberapa bulan mendatang akan menentukan arah industri ini di tahun-tahun mendatang,” ujar Erik van der Veen, Kepala UNODC Indonesia.

UNODC berperan sebagai pelaksana UNCAC, dengan mandat untuk mendukung negara-negara dalam memerangi korupsi. Pasal 12 UNCAC berfokus pada pencegahan korupsi di sektor swasta, mendesak negara-negara untuk membuat standar, kode etik, dan kontrol audit internal untuk melindungi integritas bisnis. UNODC bekerja sama dengan pemerintah, perusahaan, pakar anti-korupsi, masyarakat sipil, pemuda, dan akademisi untuk memerangi korupsi di semua tingkatan.

Para pengambil keputusan di seluruh sektor industri kelapa sawit Indonesia menghadiri lokakarya ini. Bapak Angga mengisyaratkan komitmennya untuk menghadapi tantangan yang telah lama melanda industri ini. “Sebagai Ketua GAPKI Kalimantan Timur, saya memahami kebutuhan mendesak industri kita akan transparansi dan integritas. Lokakarya ini merupakan langkah penting untuk mengatasi masalah ini secara langsung,” katanya.

Kekuatan persatuan

“Korupsi adalah masalah kompleks yang membutuhkan upaya kolektif. Pemerintah tidak dapat menanganinya sendirian; kita membutuhkan kerja sama dari sektor swasta dan masyarakat,” ujar Satya Pambudi, Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur.

Selama sesi, para peserta mengembangkan kebijakan anti-korupsi, langkah-langkah kepatuhan, dan kerangka kerja untuk tindakan kolektif, yang semuanya dirancang untuk membantu perusahaan mengintegrasikan praktik-praktik ini ke dalam operasi mereka.

Acara ini diakhiri dengan penandatanganan Perjanjian Aksi Kolektif, sebuah komitmen resmi dari perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi untuk menegakkan integritas bisnis dan memerangi korupsi.

Walaupun masih ada tantangan yang signifikan, landasan yang dibangun dalam lokakarya ini memposisikan sektor kelapa sawit Indonesia untuk bergerak maju dengan komitmen baru terhadap praktik-praktik yang beretika.

“Lokakarya ini menandai sebuah langkah penting saat transparansi dan akuntabilitas menjadi landasan industri,” kata Mr Van der Veen. “Bersama-sama, kita dapat membangun sebuah industri yang tidak hanya berkembang secara ekonomi, tetapi juga menjadi model integritas dan transparansi - tidak hanya untuk kelapa sawit, tetapi juga di semua sektor.”

Artikel ini dipublikasikan di situs UNODC Regional Office for Southeast Asia and the Pacific https://www.unodc.org/roseap/en/indonesia/2024/10/palm-oil-corruption/s…