Pengarahan Pasca-Konvensi PBB Melawan Kejahatan Dunia Maya - Sambutan Kepala Perwakilan PBB, Gita Sabharwal

Yang Terhormat Para Duta Besar, Tamu Undangan, Rekan-rekan, Hadirin Sekalian,

Merupakan kehormatan bagi saya untuk berbicara di hadapan Anda dalam pengarahan ini mengenai kejahatan siber—tantangan yang semakin besar dan berdampak luas pada komunitas, perekonomian, serta tata kelola pemerintahan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara.

Kejahatan siber telah menjadi isu mendesak yang mengubah cara kita memandang keamanan, keadilan, dan stabilitas ekonomi. Ini adalah tantangan yang tidak mengenal batas negara, menargetkan individu, bisnis, dan institusi tanpa pandang bulu.

Bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa, menangani kejahatan siber kini menjadi mandat baru sejak Majelis Umum PBB mengadopsi Konvensi PBB tentang Kejahatan Siber pada Desember lalu. Langkah selanjutnya adalah penandatanganan resmi konvensi ini di Hanoi, Vietnam, yang dijadwalkan pada Juli tahun ini. Ini menunjukkan kepemimpinan dan komitmen Vietnam dalam memperkuat kerja sama internasional di bidang ini. Konvensi ini menandai kemajuan besar dalam upaya global melawan kejahatan siber, menegaskan pentingnya aksi bersama untuk melindungi individu, bisnis, dan institusi dari ancaman digital.

Seperti beberapa bidang mandat PBB lainnya, isu ini membutuhkan respons dan kemitraan internasional yang terkoordinasi—dan PBB berada dalam posisi yang tepat untuk memfasilitasinya.

Jaringan pelaku kejahatan siber menyedot dana besar dari ekonomi legal dan mengalihkannya ke aktivitas ilegal. Hal ini tidak hanya melemahkan perekonomian nasional tetapi juga menghambat pembangunan, mengganggu stabilitas sosial, dan mengurangi kepercayaan publik. Di luar kerugian finansial, kita juga harus memahami dampak emosional yang mendalam pada para korban, banyak di antaranya mengalami rasa malu, stigma, dan trauma psikologis berkepanjangan akibat penipuan dan eksploitasi siber.

Bagi Indonesia dan kawasan yang lebih luas, taruhannya sangat tinggi. Transformasi digital yang pesat membawa peluang luar biasa, tetapi juga membuka celah bagi pelaku kejahatan. Kejahatan siber merupakan ancaman langsung terhadap pembangunan nasional, keamanan keuangan, dan kepercayaan publik terhadap infrastruktur digital. Oleh karena itu, sangat tepat bahwa isu ini menjadi prioritas dalam rancangan Kerangka Kerja Sama Pembangunan Berkelanjutan PBB (UNSDCF) untuk Indonesia, mencerminkan semakin besarnya kesadaran bahwa ketahanan siber adalah bagian penting dari pembangunan berkelanjutan.

PBB, melalui berbagai badan dan kemitraannya, berkomitmen untuk mendukung upaya nasional dan regional dalam memberantas kejahatan siber. Salah satu peran utama kami adalah memfasilitasi kerja sama internasional—baik di dalam ASEAN maupun di tingkat global. Ancaman siber tidak mengenal batas, begitu pula dengan respons kita. Memperkuat kolaborasi lintas negara, berbagi intelijen, serta mengembangkan kerangka hukum dan kelembagaan yang kokoh adalah langkah penting untuk memastikan tidak ada negara yang tertinggal dalam upaya ini.

Pengarahan ini merupakan langkah ke arah tersebut. Ini adalah kesempatan untuk berbagi pengetahuan, memperkuat kemitraan, dan menegaskan kembali komitmen kolektif kita dalam menangani kejahatan siber. PBB siap mendukung Vietnam, Indonesia, dan seluruh negara di kawasan dalam membangun masa depan digital yang lebih aman dan tangguh.

Terima kasih.