Siaran Pers

Ambisi iklim Indonesia melaju dengan peluncuran inisiatif konservasi dan keberlanjutan hutan serta lahan gambut

08 Mei 2025

-----

8 Mei 2025, Pekanbaru – Hari ini, Indonesia meluncurkan program konservasi hutan dan lahan gambut tingkat provinsi yang dirancang untuk menurunkan emisi dan membuka akses pembiayaan internasional berbasis hasil. Didukung oleh Program UN-REDD dan didanai oleh Inggris, inisiatif baru ini bertujuan untuk bermitra dengan Indonesia dalam mewujudkan komitmen iklim serta memperkuat pengelolaan hutan dan mata pencaharian yang berkelanjutan.

Inisiatif ini, “Growing Resilience through Emissions Reductions, Community Empowerment and Ecosystem Restoration for a Nurturing Future” (Riau Hijau/GREEN for Riau) akan dilaksanakan di Provinsi Riau, yang kaya akan hutan dan lahan gambut di Pulau Sumatra yang luas di Indonesia.

Peluncuran ini dilakukan seiring percepatan upaya Indonesia untuk mencapai Enhanced Nationally Determined Contributions (eNDCs) dalam kerangka Persetujuan Paris, dengan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89 persen melalui upaya nasional dan 43,20 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2030.

Sektor penggunaan lahan dan kehutanan menjadi inti dari target ini, dengan dukungan kerangka kerja seperti FOLU Net Sink 2030 dan Sistem Informasi Safeguard untuk REDD+.

Inisiatif Riau Hijau akan membangun kesiapan REDD+ di provinsi tersebut dengan memperkuat tata kelola, transparansi, kapasitas teknis, dan keterlibatan multipihak. Inisiatif ini akan melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan dan lahan gambut, mendorong ekonomi hijau, serta mendukung pembagian manfaat yang adil. Inisiatif ini juga bertujuan membuka akses terhadap Pembayaran Berbasis Hasil (Results-Based Payments/RBP) melalui perencanaan inklusif, pembangunan kapasitas, dan sistem pemantauan yang kuat, menyelaraskan upaya lokal dan nasional menuju tata kelola hutan berkelanjutan sesuai praktik terbaik internasional. Badan PBB untuk Lingkungan Hidup (UNEP) dan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) akan memberikan bantuan teknis dalam hal ini.

“Riau adalah provinsi pertama di Indonesia yang mengadopsi standar pasar karbon hutan global berintegritas tinggi untuk mengakses pembayaran berbasis hasil berbasis integritas,” kata Gita Sabharwal, Kepala Perwakilan PBB di Indonesia. “Hal ini dapat menjadi model bagi provinsi dan negara lain dalam transisi hijau.”

Riau, yang memiliki 4,9 juta hektar lahan gambut, menyimpan salah satu cadangan karbon terbesar di Indonesia tetapi telah mengalami deforestasi dan degradasi yang signifikan. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, provinsi ini kehilangan sekitar 2,8 juta hektar hutan antara tahun 1990 hingga 2020, terutama akibat ekspansi pertanian, pembalakan liar, dan kebakaran. Hal ini tidak hanya meningkatkan emisi tetapi juga menimbulkan masalah kesehatan, mengganggu perekonomian lokal, meningkatkan risiko bencana, merusak mata pencaharian berkelanjutan yang bergantung pada hutan, dan memicu konflik lahan.

Sebagai tuan rumah acara, Gubernur Riau H. Abdul Wahid menyampaikan, “Inisiatif ini bertujuan menguji standar internasional dan memperkuat keterlibatan sektor swasta, serta sebagai pembayaran berbasis hasil pertama yang berfokus pada lahan gambut, merupakan inisiatif yang bisa direplikasi di wilayah dan yurisdiksi lain.”

Acara peluncuran ini menjadi wadah untuk menyusun visi bersama dan arah strategis pelaksanaan REDD+ di provinsi tersebut. Acara ini juga akan merinci peran dan tanggung jawab lintas sektor, memastikan partisipasi penuh semua pemangku kepentingan—terutama Masyarakat Adat dan komunitas lokal.

Riau bergabung dengan provinsi-provinsi Indonesia lainnya, termasuk Jambi dan Kalimantan Timur, dalam menerapkan pendekatan yurisdiksional untuk mengatasi perubahan iklim melalui penggunaan lahan yang lebih berkelanjutan. Riau menjadi provinsi pertama di Indonesia yang melakukannya dengan fokus pada restorasi lahan gambut dan penyelarasan dengan standar pasar karbon hutan yang diakui secara internasional. Dengan membangun dari upaya sebelumnya yang berfokus pada pengurangan deforestasi melalui inisiatif percontohan, proyek Riau ini menjadi langkah krusial menuju pembiayaan karbon berintegritas tinggi yang memenuhi ekspektasi pasar global.

Wakil Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Matthew Downing, mengatakan: “Inggris bangga mendukung proyek penting ini bersama Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan dan Pemerintah Provinsi Riau, yang bertujuan mengurangi emisi dan memperkenalkan sistem yang selaras untuk inisiatif karbon hutan yang akan menciptakan pasar kredit karbon hutan berintegritas tinggi yang dinamis, sesuai dengan NDC Indonesia dan kerangka kebijakan serta regulasi yang lebih luas. Kami berharap pendekatan ini dapat memaksimalkan ketersediaan pembiayaan hutan, termasuk dari sektor swasta.”

“Proyek ini menandai kemajuan lebih lanjut menuju Kemitraan Strategis Inggris-Indonesia yang lebih dalam, seperti yang disepakati oleh Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Sir Keir Starmer saat mereka bertemu di Inggris tahun lalu. Saya berharap dapat memperkuat hubungan kami dengan Indonesia saat kita bekerja sama menciptakan pertumbuhan ekonomi dan planet yang lebih layak huni bagi rakyat kita,” tambah Downing.

Kontak Media:

Siska Widyawati, National Information Officer, Pusat Informasi PBB (UNIC) Jakarta; WhatsApp +62 8788-488-5489; Email: siska.widyawati@un.org

Michael Taylor, penulis dan editor, UN-REDD Programme; Email: michael.taylor@un.org

BIOGRAFI PEMBICARA UTAMA

H. Abdul Wahid, S.Pd.I., M.Si. Gubernur Provinsi Riau “Memimpin Riau Menuju Masa Depan yang Lebih Hijau” Putra asli Riau, H. Abdul Wahid mewakili era kepemimpinan baru yang berakar pada kearifan lokal dan didorong oleh visi transformatif yang berani. Dari sawah di Indragiri Hilir hingga panggung nasional di Jakarta, ia terus memperjuangkan pembangunan inklusif, keadilan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat pedesaan. Sebagai Gubernur Riau, Wahid memimpin dengan tekad, menjalankan agenda ambisius yang menyatukan konservasi hutan, mata pencaharian berkelanjutan, dan ketahanan iklim. Di bawah kepemimpinannya, Riau tak hanya muncul sebagai pusat pembangunan regional, tapi juga sebagai pelopor nasional dalam aksi iklim dan tata kelola hijau.
Dr. Raja Juli Antoni, M.A., Ph.D. Menteri Kehutanan Republik Indonesia “Menggagas Ulang Masa Depan Tata Kelola Hutan” Dr. Raja Juli Antoni bukan sekadar reformis, tetapi seorang visioner berani yang mendefinisikan ulang bagaimana Indonesia memahami dan mengelola hutannya. Dikenal atas kecerdasan kebijakan dan komitmennya yang teguh pada pelayanan publik, ia membawa perpaduan langka antara kedalaman akademis dan keberanian politik ke Kementerian Kehutanan. Dari pengembangan model ekonomi berbasis hutan hingga integrasi pasar karbon, Raja Juli berada di garis depan transformasi hijau Indonesia. Berakar kuat di Riau dan berpandangan global, ia menjembatani ilmu pengetahuan, tata kelola, dan aspirasi akar rumput, menjadikan hutan sebagai pilar utama kepemimpinan iklim dan masa depan berkelanjutan bangsa.
Dr. Hanif Faisol Nurofiq Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia “Teknokrat Hijau di Balik Momentum Iklim Indonesia” Sebagai penjaga hutan dengan ketepatan seorang ahli strategi, Dr. Hanif Faisol Nurofiq dikenal karena kemampuannya mengubah visi menjadi kebijakan yang berdampak. Dengan pengalaman puluhan tahun membentuk tata kelola lingkungan Indonesia dari dalam, ia memadukan keahlian birokrasi dengan komitmen kuat terhadap integritas ekologis. Sebagai Menteri Lingkungan Hidup, ia memimpin perancangan dan pelaksanaan arsitektur keberlanjutan nasional—dari strategi adaptasi iklim hingga restorasi ekosistem skala lanskap. Tenang namun tegas, Hanif menjadi mesin penggerak ambisi lingkungan Indonesia yang berani, termasuk target penting FOLU Net Sink 2030, yang menempatkan Indonesia di garis depan kepemimpinan iklim global.
Matthew Downing Wakil Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor-Leste “Diplomasi Nyata demi Masa Depan Hijau Bersama” Dengan karier cemerlang di bidang diplomasi, pembangunan, dan pembangunan perdamaian, Matthew Downing mewakili komitmen kuat Inggris terhadap aksi iklim global. Sebagai Wakil Duta Besar untuk Indonesia dan Timor-Leste, ia mendorong kemitraan lintas sektor yang menciptakan dampak nyata, mulai dari pembangunan rendah karbon hingga pembiayaan berkelanjutan. Dikenal akan kecermatan strategis dan penghargaan mendalam terhadap kepemimpinan lokal, Matthew menjadi jembatan penting antara negara, sektor, dan ide. Kehadirannya di GREEN for Riau menegaskan dukungan kuat Inggris terhadap kepemimpinan iklim yurisdiksi dan pengelolaan lingkungan berbasis komunitas yang inklusif.
Gita Sabharwal Kepala Perwakilan PBB di Indonesia “Memberdayakan Manusia, Memulihkan Bumi” Gita Sabharwal adalah suara utama PBB di Indonesia, seorang ahli pembangunan berpengalaman yang membangun kemitraan kuat demi manusia dan bumi. Dengan pengalaman lebih dari 30 tahun di Asia dalam bidang tata kelola, ketangguhan, dan kebijakan sosial, ia memimpin koordinasi 27 lembaga PBB untuk mempercepat kemajuan Indonesia menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Sebagai pendukung kuat kesetaraan gender, keadilan iklim, dan inovasi inklusif, Gita menghadirkan kepemimpinan visioner untuk tantangan kompleks. Kehadirannya di GREEN for Riau mencerminkan keyakinan PBB bahwa solusi yang berakar secara lokal, jika diberdayakan dan diperluas, memiliki kekuatan untuk menciptakan dampak global yang transformatif.