Kecerdasan Buatan (AI) - Isu Global PBB | Perserikatan Bangsa

Sejak diperkenalkan pada pertengahan abad ke-20 hingga hari ini, kecerdasan buatan (AI) berkembang dengan sangat pesat dan mengubah banyak hal dalam kehidupan kita.

AI merupakan kumpulan teknologi yang memiliki sistem adaptif untuk belajar sendiri dari data. Contohnya, AI digunakan untuk pengenalan wajah, pemahaman bahasa, atau menggerakkan robot dan mobil tanpa pengemudi.

AI juga mencakup bidang teknologi seperti penglihatan komputer, pengenalan suara, dan robotika. Teknologi ini membantu memperluas kemampuan manusia. Perkembangannya semakin pesat berkat komputer yang lebih kuat dan teknik pengolahan data yang maju.

Menggunakan AI untuk kebaikan

AI bisa membantu PBB mencapai banyak tujuan global. Teknologi ini dapat mendorong inklusi, mengurangi kesenjangan, dan mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan hingga 80 persen. Misalnya, AI dapat digunakan untuk mendeteksi penyakit lebih cepat, pemantauan tanaman dan iklim, pembelajaran yang lebih disesuaikan untuk setiap siswa, serta menentukan lokasi krisis dan menyalurkan bantuan lebih cepat. Teknologi ini juga dapat membantu PBB merespons ancaman, mendukung kerja sama antar-negara dalam menghadapi krisis iklim, dan bahkan menyelamatkan nyawa.

Namun, manfaat AI belum dirasakan semua orang. Teknologi ini masih banyak terkonsentrasi di negara maju dan perusahaan besar. Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menegaskan, banyak negara masih kesulitan mengakses AI. Karena itu, kerja sama dan solidaritas global sangat penting agar negara berkembang juga bisa ikut merasakan manfaatnya.

Tanpa aturan yang jelas, AI bisa memperlebar kesenjangan digital dan paling merugikan kelompok rentan. Karena itu, kita perlu membangun tata kelola AI yang inklusif demi kebaikan semua orang. AI memang bisa membantu mengatasi tantangan besar, seperti meningkatkan ekonomi dan mengubah masyarakat. Tetapi perkembangan yang cepat juga membawa risiko, termasuk penyebaran informasi yang salah dan ancaman terhadap hak asasi manusia.

Kerja sama dunia untuk tata kelola AI

Semakin luas penggunaan AI, maka kebutuhan akan aturan global terkait AI juga semakin penting, agar AI dapat dimanfaatkan secara maksimal dan risikonya terkendali. Untuk menjawab tantangan ini, Sekretaris Jenderal PBB membentuk Badan Penasihat Tingkat Tinggi tentang AI. Panel ini menilai perkembangan terbaru dan memberi rekomendasi untuk tata kelola internasional dengan pendekatan yang inklusif.

Badan ini beranggotakan 39 pakar dari berbagai bidang. Badan ini bertujuan untuk membuat aturan AI yang sejalan dengan Hak Asasi Manusia dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Panel ini juga melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, sehingga keputusan yang diambil benar-benar kolaboratif.

Laporan akhir badan ini memberikan panduan global untuk mengurangi risiko AI sekaligus membagi manfaatnya secara merata. Isinya antara lain:

Mendorong PBB menciptakan aturan global tentang AI yang inklusif dan berbasis kerja sama internasional.
Mengusulkan tujuh langkah untuk menutup kesenjangan aturan AI yang ada saat ini.
Mengajak semua pemerintah dan pihak terkait untuk bekerja sama agar AI dapat dikembangkan dengan baik, yang sejalan dengan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Menuju era baru kerja sama dan keamanan digital

Global Digital Compact adalah kesepakatan dunia untuk memperkuat kerja sama dalam mengelola teknologi digital dan AI. Dokumen ini disepakati pada September 2024 bersamaan dengan kesepakatan Pact for the Future. Dokumen ini berisi panduan bagi negara-negara untuk meningkatkan kerja sama digital, memanfaatkan teknologi secara luas, dan menutup kesenjangan digital.

Kesepakatan ini lahir dari hasil diskusi bersama 193 negara anggota di tingkat dunia. Negara yang menandatangani berkomitmen menegakkan hukum internasional dan hak asasi manusia di dunia online. Tujuannya adalah untuk menciptakan ruang digital yang aman dan terlindungi untuk semua orang.

Global Digital Compact juga mengakui peran penting sektor swasta, peneliti, komunitas teknis, dan masyarakat sipil. Semua pihak diajak bekerja sama untuk membangun masa depan digital yang terbuka, aman, dan bermanfaat bagi semua orang.

Panel AI untuk aturan yang lebih etis

Panel dan Dialog AI dalam Global Digital Compact adalah kerja sama antar-negara yang dipimpin bersama oleh Kosta Rika dan Spanyol. Tujuannya adalah membentuk Panel Ilmiah Internasional Independen tentang AI dan mendorong dialog global mengenai cara mengatur teknologi ini.

Tujuan utama:

Keahlian Ilmiah: Panel ini beranggotakan para ahli dari berbagai bidang dan bahasa, dengan perwakilan yang seimbang dari berbagai wilayah dan gender.
Fokus Hak Asasi Manusia (HAM): Dialog ini berfokus pada kerangka Hak Asasi Manusia Internasional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB, untuk mengatasi risiko dan ketimpangan kekuasaan yang muncul dari penggunaan AI.
Peran Pelengkap: Dialog Global tentang Tata Kelola AI melengkapi forum yang sudah ada, terutama Forum Tata Kelola Internet (IGF). Dialog ini juga memasukkan pembahasan tentang kebijakan AI ke dalam IGF.

Terang dan bayang dari AI: Utamakan manusia, bukan keuntungan

Sekretaris Jenderal PBB menegaskan bahwa nasib manusia tidak boleh ditentukan oleh mesin algoritma yang tidak transparan. Keputusan penting harus tetap berada di tangan manusia untuk melindungi hak asasi semua orang. Pesan ini terlihat jelas dalam empat bidang utama AI generatif yang menjadi perhatian PBB.

Perdamaian dan Keamanan: Disinformasi yang dibuat dengan bantuan AI membahayakan operasi perdamaian dan kemanusiaan PBB, serta menempatkan staf dan warga sipil dalam bahaya. Dalam survei terbaru, lebih dari 70% pasukan penjaga perdamaian PBB menyatakan bahwa informasi palsu sangat menghambat mereka menjalankan tugas.
Pelanggaran Hak Asasi Manusia: AI juga dipakai untuk membuat dan menyebarkan konten berbahaya, seperti materi pelecehan seksual anak dan gambar pornografi tanpa persetujuan, terutama yang menargetkan perempuan. PBB juga prihatin karena AI generatif bisa memperkuat konten berisi kebencian, seperti anti-Semit, Islamofobia, rasisme, dan xenofobia.
Terancamnya Demokrasi: AI berpotensi digunakan untuk memanipulasi pemilih dan memengaruhi opini publik selama pemilu sehingga menimbulkan ancaman serius terhadap proses demokrasi di seluruh dunia.
Merusak ilmu pengetahuan dan institusi publik: AI juga bisa dipakai untuk memperkuat kampanye disinformasi yang sudah lama ada, misalnya untuk menggagalkan aksi iklim dan energi terbarukan.

AI dan sistem PBB

AI dan pendidikan

Kecerdasan buatan (AI) mengubah banyak aspek hidup kita. Teknologi ini memberikan layanan yang berharga, mulai dari pengenalan gambar hingga pemecahan masalah dan kreativitas. Walaupun berbagai kapasitas AI ini dapat mendukung Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, namun di saat yang sama juga menimbulkan kekhawatiran terkait etika. Masalah seperti bias atau keputusan yang tidak adil, ancaman terhadap hak asasi manusia, dan dampak iklim dapat semakin parah bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Untuk itu, UNESCO mengeluarkan Rekomendasi tentang Etika AI guna mengatasi tantangan ini di tingkat global.

Di bidang pendidikan, AI dapat membantu guru mengatasi berbagai tantangan dan mengubah metode mengajar supaya lebih efektif, sehingga mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-4. Namun, perkembangan teknologi yang sangat pesat telah melampaui kecepatan pengembangan aturan dan kebijakan. Untuk menghadapi tantangan ini, UNESCO membuat Kerangka Kompetensi Digital (Digital Competency Framework) agar guru dan pegawai negeri sipil dapat lebih terampil dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

AI dan keadilan

Pengadilan punya peran penting dalam mengatur penggunaan AI. Mereka menangani masalah etika, seperti bias dan transparansi, sekaligus memanfaatkan AI untuk memperbaiki akses terhadap keadilan. Program Hakim UNESCO menyediakan sumber daya pelatihan untuk membantu pengadilan dalam menghadapi isu-isu kompleks ini, sehingga memperkuat standar internasional tentang AI dan hak asasi manusia.

A tractor working a field with a computerized image on top.

Photo: Adobe Stock/metamorworks

AI dan pembangunan

Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) aktif ikut dalam diskusi global tentang kecerdasan buatan (AI) dan teknologi digital. Kegiatan ini mencakup penerapan Global Digital Compact dan mengikuti rekomendasi dari Badan Penasihat Tingkat Tinggi Sekretaris Jenderal untuk AI. UNDP bekerja sama dengan Kelompok Kerja Antar-Lembaga PBB untuk AI dan bermitra dengan organisasi seperti Persatuan Telekomunikasi Internasional dan UNESCO.

Di berbagai negara, UNDP mendorong penggunaan AI untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Misalnya, Accelerator Labs memakai AI untuk menganalisis data dari satelit dan drone. Dengan cara ini, mereka dapat mendeteksi penyakit tanaman di Kamerun dan Cabo Verde, mendeteksi area penumpukan sampah di Guatemala, Filipina, Serbia, dan Vietnam, serta membuat peta penggunaan lahan di Ekuador dan India.

AI untuk pekerja

Perkembangan AI dapat memperbesar kesenjangan ekonomi antara negara dengan penghasilan tinggi dan rendah. Meskipun AI memiliki potensi besar untuk mendorong inovasi dan produktivitas, investasi dan penerapan teknologi AI yang tidak merata membuat negara berpenghasilan tinggi cenderung akan memperoleh manfaat jauh lebih besar dibandingkan negara berpenghasilan menengah dan rendah.

Kesenjangan ini, yang terlihat jelas terutama di Afrika, berisiko memperdalam ketimpangan sosial dan ekonomi yang sudah ada, karena negara-negara berkembang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur digital dan akses terhadap pendidikan berkualitas. Untuk menjawab tantangan ini, Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menyoroti tiga pilar kebijakan utama: memperkuat infrastruktur digital, mendorong alih teknologi, serta membangun keterampilan di bidang AI.

Negara-negara berkembang membutuhkan perangkat digital yang kuat untuk mendukung adopsi AI, sementara negara berpenghasilan tinggi diharapkan dapat membantu melalui transfer pengetahuan teknologi. Investasi di bidang pendidikan dan pelatihan menjadi kunci untuk membekali tenaga kerja dengan keterampilan AI yang dibutuhkan.

Selain itu, membangun dialog sosial juga penting agar kemajuan teknologi tetap menghormati hak-hak pekerja dan meningkatkan kualitas pekerjaan. Laporan Mind the AI Divide: Shaping a Global Perspective on the Future of Work, yang ditulis bersama oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Perburuhan Internasional, menyerukan kolaborasi antara pembuat kebijakan, pemimpin industri, dan organisasi internasional untuk menciptakan masa depan berbasis AI yang adil dan inklusif.

A girl wearing a headphone set and taking an online course.

Photo: Adobe Stock/metamorworks

AI dan anak-anak

UNICEF meluncurkan inisiatif Generation AI untuk memastikan bahwa sistem AI menghormati hak-hak anak. Bekerja sama dengan mitra seperti Forum Ekonomi Dunia dan UC Berkeley, inisiatif ini berfokus pada upaya memaksimalkan peluang bagi anak-anak sekaligus meminimalkan risiko yang terkait dengan teknologi AI.

UNICEF telah menyusun panduan kebijakan untuk mendorong perlindungan hak-hak anak dalam kebijakan dan praktik AI. Panduan ini menekankan pentingnya memperhatikan kebutuhan dan hak-hak anak dalam pengembangan serta penerapan sistem AI.

Virtual videoconference with a doctor.

Photo: Adobe Stock/metamorworks

AI dan kesehatan

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menerbitkan pedoman komprehensif mengenai penggunaan AI secara etis di bidang kesehatan. Kerangka ini memuat prinsip-prinsip untuk memastikan bahwa teknologi AI dirancang dan diterapkan dengan cara yang mengutamakan kesejahteraan manusia serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Bekerja sama dengan International Telecommunication Union (ITU), WHO membentuk inisiatif ini guna menyediakan wadah bagi para pemangku kepentingan untuk berdiskusi dan menyusun standar bagi penerapan AI di layanan kesehatan, sehingga potensi AI dapat dimanfaatkan secara bertanggung jawab.

Farmer looking at a tablet in the field.

Photo: Adobe Stock/metamorworks

AI dan makanan

AI Sandbox milik World Food Programme (WFP) berfungsi sebagai ruang uji coba untuk berbagai proyek AI, sehingga memungkinkan organisasi untuk dapat menilai kelayakan dan dampak solusi AI sebelum diterapkan. Pendekatan ini memastikan hanya alat AI yang efektif dan bertanggung jawab yang digunakan.

Dikembangkan bersama Google Research, SKAI (Satellite Intelligence) memanfaatkan AI dan citra satelit untuk memberikan gambaran real-time dalam respons bencana dan bantuan kemanusiaan, sehingga mempercepat sekaligus meningkatkan akurasi penilaian kerusakan.

Bekerja sama dengan Alibaba Group, WFP memperkenalkan Hunger Map LIVE, yakni sistem pemantauan kelaparan global berbasis AI yang mampu memprediksi dan melacak tingkat keparahan kelaparan di lebih dari 90 negara, sehingga mendukung intervensi yang lebih tepat waktu dan terarah.

Group of people with a computer-generated image of the planet Earth above them.

Photo: Adobe Stock/metamorworks

AI dan pengungsi

Kantor Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) memanfaatkan AI dan big data untuk meningkatkan respons kemanusiaan melalui Data Innovation Programme, yang menyediakan layanan dan pelatihan tentang penggunaan data secara etis serta bekerja sama dengan berbagai mitra untuk mengeksplorasi pendekatan-pendekatan inovatif.

Selain itu, Project Jetson merupakan alat analisis prediktif yang menggunakan AI untuk memperkirakan pergerakan penduduk, sehingga memungkinkan UNHCR mengantisipasi dan bersiap menghadapi potensi arus pengungsi, sekaligus memperkuat strategi respons.

UNHCR juga tengah mengeksplorasi penggunaan chatbot berbasis AI untuk meningkatkan komunikasi dengan pengungsi, dengan menyediakan informasi dan bantuan secara cepat melalui interaksi otomatis yang tetap bersifat personal.

A Smart warehouse management system using augmented reality technology to identify package picking and delivery.

PAdobe Stock/Alex Pios

AI dan sektor swasta

United Nations Global Compact merupakan sebuah inisiatif sukarela yang didasarkan pada komitmen para CEO untuk menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan universal serta mengambil langkah nyata dalam mendukung tujuan-tujuan PBB. Inisiatif ini mendorong perusahaan di seluruh dunia untuk menyelaraskan operasi dan strategi mereka dengan sepuluh prinsip universal di bidang hak asasi manusia, ketenagakerjaan, lingkungan, dan anti-korupsi. Saat ini, Global Compact menjadi inisiatif keberlanjutan dan tanggung jawab sosial korporasi terbesar di dunia.

Menjelang 2030, solusi inovatif menjadi kunci untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sektor swasta, yang menyumbang lebih dari 60% PDB global, memiliki peran penting dalam mendorong inovasi dan pemanfaatan Generative AI (Gen AI) untuk pembangunan berkelanjutan.

Laporan “Gen AI untuk Tujuan Global” dari UN Global Compact memberikan panduan bagi para pemimpin sektor swasta untuk menerapkan Gen AI secara bertanggung jawab sekaligus menciptakan nilai bisnis. Laporan ini memuat strategi praktis, studi kasus, serta wawasan dalam mengelola risiko Gen AI, disertai sumber daya yang dapat membantu implementasi yang bertanggung jawab.

Artikel ini pertama kali diterbitkan di halaman situs resmi PBB berjudul “Global Issues – Artificial Intelligence (AI)” yang dapat diakses melalui tautan berikut: https://www.un.org/en/global-issues/artificial-intelligence