Dalam beberapa tahun terakhir, kemarahan dan frustrasi telah meledak pada para pemimpin dan pemerintah yang korup. Di beberapa negara, masyarakat turun ke jalan untuk menuntut keadilan sosial dan akuntabilitas.
Di tengah keprihatinan yang mendalam ini, krisis COVID-19 menciptakan peluang tambahan untuk korupsi. Pemerintah mengeluarkan dana dengan cepat untuk mengembalikan perekonomian ke jalur yang benar, memberikan bantuan darurat, dan pengadaan pasokan medis. Pengawasan mungkin menjadi lebih lemah. Dan pengembangan vaksin dan perawatan menambah risiko penyuapan dan pencatutan.
Korupsi menguras sumber daya dari orang-orang yang membutuhkannya, merusak kepercayaan terhadap lembaga-lembaga, memperburuk kesenjangan yang sangat besar yang diakibatkan oleh virus ini, dan menghalangi pemulihan yang kuat. Kita tidak bisa membiarkan dana stimulus dan sumber daya darurat yang vital dialihkan.
Pemulihan dari pandemi harus mencakup langkah-langkah untuk mencegah dan memerangi korupsi dan suap. Kita membutuhkan kemitraan yang luas untuk memperkuat pengawasan, akuntabilitas, dan transparansi, dengan membangun perangkat antikorupsi global yang disediakan oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Anti Korupsi.
Tindakan melawan korupsi harus menjadi bagian dari reformasi dan inisiatif nasional dan internasional yang lebih luas untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, mengatasi aliran keuangan gelap dan suaka pajak, serta mengembalikan aset yang dicuri, sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kita harus mengambil kesempatan untuk melakukan reformasi dan inisiatif yang ambisius pada sesi khusus Majelis Umum pertama melawan korupsi tahun depan.
Pada Hari Antikorupsi Internasional, kita semua - pemerintah, perusahaan, masyarakat sipil, dan semua pemangku kepentingan - harus bertekad untuk bekerja sama dalam mendorong akuntabilitas dan mengakhiri korupsi serta penyuapan demi dunia yang lebih adil dan setara.