Dana Bersama SDG PBB Menghargai Komitmen Indonesia Terhadap Pembiayaan Berkelanjutan

Setelah melalui proses kompetitif yang melibatkan 155 proposal dari lebih dari 100 negara, usulan Program Bersama PBB di Indonesia telah mendapatkan dana sebesar USD 9,85 juta dari Joint SDG Fund.

Program Bersama PBB ini bertujuan untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam mempercepat pencapaian SDGs di Indonesia. Dikembangkan dan diimplementasikan di bawah bimbingan Koordinator Perwakilan PBB di Indonesia, Program Bersama ini mendapat manfaat dari kemitraan antara Program Pembangunan PBB (UNDP), Program Lingkungan PBB (UNEP), Dana Anak-Anak PBB (UNICEF), dan Organisasi Pengembangan Industri PBB (UNIDO). 

Setelah pengajuan proposal proyek yang dipimpin oleh UNDP berjudul "Menggerakkan Modal Publik dan Swasta Menuju Investasi Hijau dan Sosial di Indonesia", Indonesia menjadi salah satu dari empat negara terpilih bersama dengan Fiji, Malawi, dan Uruguay yang mendapatkan pendanaan dari Joint SDG Fund.

Joint SDG Fund yang berbasis di New York didirikan oleh Sekretaris Jenderal PBB untuk mempercepat pencapaian SDG secara global. Dana ini beroperasi melalui serangkaian seruan untuk sistem PBB di seluruh dunia yang mengarah pada implementasi Program Bersama PBB.

Resident Coordinator PBB di Indonesia, Ibu Valerie Julliand menegaskan urgensi untuk mempercepat pencapaian SDGs.

"Seiring dengan upaya Indonesia mengatasi dampak pandemi COVID-19, kini saatnya bagi kita semua untuk meningkatkan upaya dalam memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dalam perlombaan melawan waktu untuk memenuhi agenda SDGs. Kunci untuk mencapai agenda ambisius ini adalah dengan memaksimalkan peluang kita dalam memanfaatkan sumber pendanaan SDGs, termasuk yang berasal dari pundi-pundi internasional seperti Joint SDG Fund. PBB akan berdiri berdampingan dengan Indonesia dalam masa yang penuh tantangan ini, dan kami berharap program bersama PBB ini dapat meredam dampak pandemi sekaligus mempercepat pencapaian SDGs," ujar Julliand. 

Program bersama PBB di Indonesia akan memberikan dukungan teknis untuk pengembangan obligasi tematik, instrumen keuangan campuran, dan pinjaman terkait SDGs dengan bekerja sama dengan pemerintah, lembaga keuangan lokal, mitra pembangunan, asosiasi dan LSM. Program ini juga akan memberikan program peningkatan kapasitas bagi para pemangku kepentingan terkait, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dipimpin oleh perempuan dan pemuda. Program-program ini akan membekali mereka dengan pengetahuan untuk mengakses pembiayaan guna meningkatkan bisnis yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. 

"Pandemi COVID-19 telah memaksa negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, untuk melakukan reorientasi sumber daya keuangan untuk mengatasi krisis. Oleh karena itu, kita perlu memperluas ruang fiskal untuk memastikan pemulihan yang lancar menuju pertumbuhan yang hijau dan inklusif. Membangun kolaborasi kami sebelumnya dengan Pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan pembiayaan inovatif seperti Sukuk Hijau pertama di dunia, UNDP akan terus membagikan keahliannya untuk memperkuat aliran pembiayaan untuk SDGs," ujar Kepala Perwakilan UNDP di Indonesia, Mr.

Program Bersama ini selaras dengan strategi dan upaya pemerintah untuk meningkatkan pembiayaan inovatif menuju pembangunan berkelanjutan. Para pemangku kepentingan akan bergabung untuk memerangi perubahan iklim sekaligus mendorong pemulihan ekonomi hijau di Indonesia.

"Pemerintah Indonesia menyambut baik keputusan Joint SDG Fund untuk memberikan pendanaan kepada Program Bersama PBB. Program-program yang kaya dan berpotensi memberikan dampak ini merupakan nilai inti dari kemitraan strategis kami dengan PBB di Indonesia. Kami berharap dapat melihat masyarakat kita, terutama yang paling rentan, menikmati hasil dari program-program ini," kata Bapak Luky Alfirman, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan.

Tentang PBB di Indonesia:

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1945. Saat ini PBB beranggotakan 193 negara. Misi dan kerja PBB dipandu oleh tujuan dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam Pendiriannya. Di Indonesia, PBB berkomitmen untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2030. Tim Negara PBB dipimpin oleh Resident Coordinator (disingkat RC) yang merupakan perwakilan tertinggi dari sistem pembangunan PBB di tingkat negara. RC memimpin Tim Negara PBB dalam konsultasi dengan Pemerintah untuk mendefinisikan dan menyepakati respons strategis PBB terhadap prioritas pembangunan Pemerintah dalam mengimplementasikan Agenda 2030. Resident Coordinator adalah perwakilan yang ditunjuk dan melapor kepada Sekretaris Jenderal PBB.

Tentang badan-badan PBB yang terlibat:

UNDP: Program Pembangunan PBB (UNDP) adalah organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkemuka yang berjuang untuk mengakhiri ketidakadilan akibat kemiskinan, ketidaksetaraan, dan perubahan iklim. Bekerja sama dengan jaringan ahli dan mitra kami yang luas di 170 negara, kami membantu berbagai negara untuk membangun solusi yang terintegrasi dan berkelanjutan bagi manusia dan planet ini. Pelajari lebih lanjut di www.undp.org atau ikuti di @UNDP

UNEP: United Nations Environment Programme (UNEP) adalah otoritas lingkungan global terkemuka yang menetapkan agenda lingkungan global, mendorong implementasi yang koheren dari dimensi lingkungan dari pembangunan berkelanjutan di dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan berperan sebagai advokat yang berwibawa untuk lingkungan global.

UNICEF: UNICEF bekerja di beberapa tempat terberat di dunia, untuk menjangkau anak-anak yang paling kurang beruntung di dunia. Di 190 negara dan wilayah, kami bekerja untuk setiap anak, di mana saja, untuk membangun dunia yang lebih baik bagi semua orang. Untuk informasi lebih lanjut mengenai UNICEF dan kegiatannya untuk anak-anak, kunjungi www.unicef.org. Ikuti UNICEF di Twitter dan Facebook.

UNIDO: United Nations Industrial Development Organization adalah badan khusus PBB yang memiliki misi untuk mempromosikan dan mempercepat pembangunan industri yang inklusif dan berkelanjutan (ISID) di Negara-negara Anggota untuk mengurangi kemiskinan, globalisasi yang inklusif, dan kelestarian lingkungan: www.unido.org

Kontak Media

Pusat Informasi PBB: Andri Suryo (andri.suryo@un.org)   

Spesialis Komunikasi UNDP Indonesia: Tomi Soetjpto suryo.tomi@undp.org