'Lebih Kuat, Lebih Hijau dan Lebih Biru': Presiden Majelis Umum PBB Abdulla Shahid tentang Pemulihan Berkelanjutan dari COVID-19

Bapak Abdulla Shahid adalah Presiden Sidang ke-76 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebelum bergabung dengan PBB, Bapak Shahid adalah Menteri Luar Negeri Maladewa. Selama kunjungannya ke Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) di Bali pada Mei 2022, kami berbicara dengan Bapak Shahid tentang berbagai isu: dari kekuatan harapan di tengah tantangan global, pesannya di GPDRR, pemuda dan kesetaraan gender, dan apa artinya tidak meninggalkan siapa pun baginya.

Wawancara ini telah diedit untuk panjang dan jelas.

PBB di Indonesia: Kampanye Anda untuk Presiden Majelis Umum disebut "Presidensi Harapan". Mengingat ketidaksetaraan yang semakin memburuk karena pandemi COVID-19, ancaman perubahan iklim dan ketahanan pangan yang membayangi, dan konflik di seluruh dunia, apa tujuan Anda dalam kepresidenan ini dan bagaimana Anda memicu harapan pada saat yang begitu penting?

Abdulla Shahid: Tujuannya adalah untuk memnyampaikan sesuatu bagi manusia, planet, dan kemakmuran – bagaimana kita melakukannya? Dengan fokus dulu, yakni untuk pulih dari COVID-19. Ini berarti akses ke sumber daya medis, akses universal ke vaksin, karena tidak ada yang aman sampai semua orang aman. Ini juga berarti pulih dari keterpurukan ekonomi.

Prioritas kedua adalah membangun kembali secara berkelanjutan, karena kita tentu saja perlu membangun kembali ekonomi dan mata pencaharian kita, tetapi juga melakukannya dengan cara yang lebih berkelanjutan, yang lebih kuat, lebih hijau dan lebih biru. Dan ini semua melihat Agenda 2030 sebagai kerangka kerja.

Ketiga, kita perlu melihat lingkungan – krisis iklim, polusi dan hilangnya keanekaragaman hayati, degradasi laut dan laut kita.

Keempat, memastikan bahwa orang-orang menjadi pusat dari semua upaya kita, bahwa hak semua orang dapat diwujudkan. Untuk melakukan semua ini, kita membutuhkan multilateralisme dan PBB sebagai jantungnya. PBB yang direformasi dan direvitalisasi, yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan planet ini, secara efektif dan efisien.

Bagaimana kita membangkitkan harapan? Dengan menunjukkan bahwa ada kemauan, bahwa ada jalan. Tujuan saya di setiap acara yang saya adakan adalah untuk menyoroti inisiatif dan kemitraan yang membuat perbedaan. Itu membuat perubahan menjadi mungkin. Tujuannya adalah untuk menyoroti bahwa ada sumber daya, teknologi, dan inovasi yang tersedia. Bahwa kita membutuhkan kemauan politik untuk mewujudkannya.

PBB di Indonesia: Sebagai seseorang dari Maladewa, Anda menyaksikan secara langsung bagaimana perubahan iklim menimbulkan risiko besar bagi masyarakat dan mata pencaharian lokal. Sekarang Anda berada di Indonesia, yang juga negara kepulauan dengan tantangan dan risikonya yang unik. Apa pesan Anda kepada para pemimpin dunia dan pakar yang hadir di GPDRR untuk mendukung komunitas rentan yang berisiko bencana?

Abdulla Shahid: Perubahan iklim bukanlah sesuatu yang jauh di masa depan. Hal ini terjadi sekarang. Dampaknya mulai terasa sekarang. Kehidupan dan mata pencaharian sedang terkena dampaknya sekarang. Cuaca semakin ekstrim, semakin tidak terduga. Kita harus segera mulai mempersiapkan diri.

Platform Global untuk Pengurangan Risiko Bencana, atau GPDRR, menyatukan Pemerintah, masyarakat, dan gagasan. Di sini, kita bisa melihat kemungkinan, berbagi ide dan tantangan serta praktik terbaik untuk mengatasinya. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk membangun kemitraan lintas negara dan di dalam negara.

PBB di Indonesia: Seperti kami di sini di PBB di Indonesia, Anda juga mendukung ikrar #NoManel, di mana Anda berkomitmen untuk tidak duduk di panel mana pun yang tidak seimbang gender. Apa inisiatif gender lain yang Anda miliki dalam kepresidenan Anda?

Abdulla Shahid: Kepresidenan saya didasarkan pada lima pilar atau prioritas. Setiap bidang prioritas saya, sinar Harapan saya, dapat dilihat melalui lensa gender. Baik itu memulihkan dan membangun kembali secara berkelanjutan dari pandemi, menanggapi planet ini, menghormati hak semua orang atau merevitalisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ini adalah apa yang saya telah menginstruksikan tim saya untuk melakukan.

Selama tujuh bulan terakhir di kepresidenan saya, saya bangga dengan pekerjaan yang telah kami capai untuk memajukan kesetaraan gender. Saya telah berusaha untuk memastikan bahwa kantor saya seimbang gender. Sebaliknya, akan tepat untuk mengatakan bahwa saat ini kantor memiliki lebih banyak perempuan daripada pria. Saya juga menunjuk Penasihat Khusus untuk Kesetaraan Gender – Duta Besar Darja Bavdaz Kuret – untuk memastikan bahwa dimensi pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender diarusutamakan melalui Lima Sinar Harapan saya, acara dan inisiatif yang diamanatkan.

Dewan Penasehat Kesetaraan Gender telah ditingkatkan dan dibentuk kembali untuk memastikan sinergi antara Negara-negara Anggota, Sekretariat PBB, pilar hak asasi manusia dari Sistem PBB termasuk tentu saja UN-Women, masyarakat sipil dan sektor swasta. Dewan penasihat ini adalah dewan suara saya untuk ide-ide, dan saya dipandu oleh saran dan saran mereka.

Dari delapan fellow muda yang telah bergabung dengan Youth Fellowship Program saya, lima adalah diplomat perempuan.

Dan dengan bantuan Sekretariat PBB, kami memperluas dan meningkatkan ruang laktasi di Sekretariat PBB di New York. Sebuah ruangan baru yang terletak di belakang Aula Pertemuan Umum diresmikan minggu lalu untuk memastikan bahwa semua delegasi, termasuk mereka yang berkunjung selama minggu tingkat tinggi, tidak perlu lagi meninggalkan tempat untuk memberi makan bayi mereka.

Selain itu, pada bulan Maret ini, saya mengadakan dialog informal dengan pakar perempuan di enam komite PBB tentang apa yang dapat dilakukan untuk memberdayakan perempuan dalam diplomasi. Untuk mencapai kesetaraan gender secara komprehensif, kita harus berbuat lebih banyak untuk menghilangkan hambatan, dan memberdayakan perempuan di semua bidang profesional, termasuk diplomasi. Penting juga untuk mengatasi dampak yang tidak proporsional dari COVID-19 pada perempuan dan anak perempuan di Asia Tenggara dan di seluruh dunia, seperti tingkat kekerasan berbasis gender yang lebih tinggi, tingkat pengangguran yang lebih tinggi di antara perempuan dan pemuda, gangguan sekolah yang menyebabkan putus sekolah, dan remaja. kehamilan dan pernikahan dini.

Di luar diplomasi, perwakilan politik adalah bidang lain di mana kita membutuhkan lebih banyak perempuan. Pada bulan Maret tahun ini, saya mengadakan Acara Khusus Pengakhiran Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Politik. Para menteri dan anggota parlemen yang hadir mengakui bahwa kekerasan adalah isu yang paling determinan bagi kesetaraan partisipasi perempuan dalam politik dan pemberantasan sangat penting untuk memastikan bahwa perempuan memiliki ruang yang sama dan aman untuk berpartisipasi secara bermakna dalam politik.

Apa yang saya pelajari melalui diskusi saya dengan para pemimpin perempuan, diplomat, ilmuwan, dan masyarakat sipil di negara-negara yang saya kunjungi, adalah bahwa tantangan, terlepas dari negara atau bidangnya, adalah sama. Apa yang juga saya pelajari adalah pentingnya mendengarkan wanita, dan meminta Anda, para wanita memandu diskusi tentang bagaimana kita dapat meningkatkan lingkungan kerja kita, dan masyarakat kita untuk menjadikannya lebih inklusif.

PBB di Indonesia: Salah satu program dalam kepresidenan Anda adalah President of the General Assembly Youth Fellowship Programme, di mana Anda menawarkan diplomat muda dari negara-negara yang kurang terwakili kesempatan untuk bekerja di kantor Anda. Sebagai seorang diplomat dengan karir yang cemerlang, apakah Anda melihat lebih banyak anak muda berpartisipasi dalam pengambilan keputusan? Bagaimana Anda ingin membawa lebih banyak orang muda ke forum kritis seperti Majelis Umum PBB?

Abdulla Shahid: Sepanjang karir saya, saya telah melihat berulang kali, orang-orang muda yang cerdas yang bersemangat, didorong, dan berkomitmen. Peran kaum muda tentu meningkat dari tahun ke tahun. Misalnya, di negara saya Maladewa, semakin banyak anak muda yang aktif dalam politik. Di Kementerian saya saat saya menjabat menjadi Menteri Luar Negeri, saya melihat orang-orang muda naik ke puncak pemerintahan.

Tapi kita harus berbuat lebih banyak untuk memfasilitasi lebih banyak peluang. Terutama di tingkat pengambilan keputusan, di mana perspektif anak muda perlu didengar dan dihormati. Ini sangat dibutuhkan di tingkat nasional, dan lebih lagi di tingkat internasional juga.

“Kita harus berbuat lebih banyak untuk memfasilitasi lebih banyak peluang. Terutama di tingkat pengambilan keputusan, di mana perspektif anak muda perlu didengar dan dihormati. Ini sangat dibutuhkan di tingkat nasional, dan lebih lagi di tingkat internasional juga.”

Salah satu hal yang telah saya lakukan adalah apa yang baru saja Anda sebutkan: Fellowship. Semakin banyak orang muda menjadi semakin kecewa. Dan bagaimana tidak? Dunia adalah tempat yang suram dan kita menghadapi banyak tantangan. Tapi kita harus membangun kembali kepercayaan pada multilateralisme. Dan HOPE Fellowship dibentuk untuk itu. Untuk membangun minat pada multilateralisme, menawarkan kesempatan bagi kaum muda dari negara-negara kurang terwakili yang biasanya tidak dapat datang, kesempatan untuk datang ke PBB, dan mengalami bagaimana segala sesuatunya dijalankan.

Selain itu, saya selalu berbicara dengan orang-orang muda ketika saya bepergian dan di New York – untuk mempelajari pandangan mereka, untuk mendengar keprihatinan mereka. Dan saya membawa mereka kembali ke PBB. Saya melakukan yang terbaik untuk menyertakan orang-orang muda dalam pertemuan yang saya adakan dan acara yang saya rencanakan.

PBB di Indonesia: Apa makna "tidak meninggalkan siapa pun" bagi Anda?

Abdulla Shahid: Ini adalah ungkapan yang sering digunakan sejak diadopsinya Agenda 2030. Bagi saya, itu berarti tidak ada seorang pun, di negara mana pun, tidak ada komunitas yang tertinggal dalam pencarian kita untuk pembangunan dan kemakmuran.

Bahwa setiap negara – kecil atau besar, maju atau terbelakang – didengar. Dan juga diikutsertakan. Inilah sebabnya mengapa saya menganjurkan intervensi yang ditargetkan untuk negara-negara kurang berkembang (LDC), negara-negara berkembang yang terkurung daratan (LLDCs), dan negara-negara berkembang pulau kecil (SIDS), karena kita tidak boleh meninggalkan mereka dalam upaya kita untuk maju.

Artinya, orang-orang yang sering terpinggirkan – perempuan, anak muda dan anak-anak, lansia – diikutsertakan. Inilah mengapa saya mengadvokasi kesetaraan gender, untuk kesempatan yang sama, agar suara kaum muda dimasukkan dalam pengambilan keputusan.

Tidak meninggalkan siapa pun bukan hanya kata-kata atau sesuatu yang baik untuk dikatakan. Kita harus mengadopsinya sebagai prinsip panduan kita.