Pembangunan Agenda Biru Dilacak dengan Cepat melalui Kemitraan Indonesia-PBB

Jakarta, 8 September 2022 – Pejabat dari PBB, pemerintah Indonesia dan mitra pembangunan internasional memulai inisiatif baru minggu ini untuk mendukung Indonesia dalam mengimplementasikan Agenda Biru, dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi kelautan yang lebih berkelanjutan.

Ekonomi kelautan yang berkelanjutan sangat penting bagi Indonesia dan juga negara-negara pesisir lainnya. Hal ini berkontribusi pada pendapatan yang lebih tinggi dari kegiatan berbasis laut, yang disalurkan kembali ke konservasi laut, mendorong penghidupan berkelanjutan dan pangan biru bagi masyarakat pesisir, dan melestarikan keanekaragaman hayati laut dengan pemulihan ekosistem laut dan pesisir.

Jodi Mahardi, Wakil Menteri Koordinator Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marvest), mengatakan: “Kami dan PBB bekerja sama membangun kemitraan strategis dalam mendorong percepatan pembangunan di bidang sumber daya maritim. berkelanjutan sesuai dengan tujuan utama pemerintah. Kami mengapresiasi bantuan Pemerintah Indonesia dalam mempercepat pencapaian target pembangunan pemerintah, baik jangka pendek maupun menengah di bidang maritim.”

Kepala Perwakilan PBB untuk Indonesia, Valerie Julliand, mengatakan: “Laut yang sehat sangat penting bagi kelangsungan hidup umat manusia. Sistem PBB di Indonesia dengan senang hati dapat bekerja sama dengan pemerintah dan mitra pembangunan untuk membangun ekonomi kelautan yang berkelanjutan”. Beliau menekankan “tiga C” – koordinasi, kolaborasi dan komitmen – untuk memastikan bahwa pekerjaan semua pihak saling melengkapi, efektif dan efisien serta berkontribusi secara signifikan terhadap target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional pemerintah terkait sumber daya kelautan. Hal ini juga dapat mendukung pemanfaatan potensi ekonomi biru negara ini dalam mencapai SDGs.

Di bawah Kemitraan Aksi Agenda Biru Nasional atau National Blue Agenda Actions Partnership (NBAAP), Kemenko Marvest dan PBB di Indonesia bekerja sama dengan kementerian dan lembaga pemerintah terkait lainnya serta komunitas diplomatik untuk mendukung peran Indonesia sebagai pemimpin global dalam Agenda Biru. Agenda biru berupaya mendukung pertumbuhan berkelanjutan di sektor kelautan dan kelautan. Dukungan strategis terkoordinasi PBB untuk Indonesia akan fokus pada keempat pilar: kesehatan biru, pangan biru, inovasi biru, dan keuangan biru.

Deputi Mahardi mendesak para pemangku kepentingan terkait untuk bergabung dalam Kemitraan, yang dijadwalkan akan diluncurkan pada tanggal 14 November di acara sampingan Ocean 20 pada KTT G20 di Bali.

***

Tentang Kemitraan Aksi Agenda Biru Nasional:

Ada empat pilar utama Kemitraan: 

1. Blue Health: (konservasi biru dan keanekaragaman hayati, restorasi, pengelolaan ekosistem, perencanaan tata ruang pesisir,)
2. Blue Food (produksi, konsumsi, kelautan dan budidaya perikanan, penetrasi pasar dan akses pada rantai pasok, sistem ketahanan pangan, produsen skala kecil, sertifikasi keberlanjutan dan daya saing produk, inovasi dan sudut investasi)
3. Blue Innovation (aplikasi sains & teknologi, pengembangan manusia, peningkatan kapasitas, lapangan kerja, mata pencaharian, aplikasi elektronik)
4. Blue Finance: (keuangan kreatif, pembayaran jasa ekosistem, ekonomi biru, obligasi biru, Sukuk biru, inkubasi/ start-up).

Tentang PBB di Indonesia:

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1945. Saat ini terdiri dari 193 Negara Anggota. Misi dan pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa dipandu oleh tujuan dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam pendiriannya. Di Indonesia, PBB berkomitmen untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2030. Tim Negara PBB dipimpin oleh UN Resident Coordinator (RC), perwakilan dari Sekretaris Jenderal PBB di negara tersebut tingkat. RC memimpin Tim Negara PBB dalam konsultasi dengan Pemerintah untuk menentukan dan menyepakati tanggapan strategis PBB terhadap prioritas pembangunan Pemerintah dalam melaksanakan Agenda 2030.

Tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marvest)

adalah kementerian pemerintah Indonesia yang bertugas mengoordinasikan sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang kelautan dan investasi yang dipimpin oleh Bapak Luhut B. Pandjaitan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015, Kemenko Marvest mempunyai fungsi sebagai berikut:

• Mengkoordinasikan dan menyinkronkan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian di bidang kelautan.
• Mengontrol implementasi kebijakan kementerian di bidang kelautan.
• Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, pengembangan, dan memberikan dukungan administratif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemenko Marvest.
• Mengkoordinasikan dan menyinkronkan pengembangan ketahanan negara maritim dan pengelolaan sumber daya maritim.

Contacts:

Miklos Gaspar, Direktur Pusat Informasi PBB (UNIC): unic-jakarta@un.org

Andreas A. Hutahaean, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi: andreashut@maritim.go.id