Pengembangan Agenda Biru Dipercepat Melalui Kemitraan Indonesia-PBB

Ekonomi kelautan yang berkelanjutan sangat penting bagi Indonesia, serta bagi negara-negara pesisir lainnya. Ini berkontribusi pada pendapatan yang lebih tinggi dari kegiatan berbasis laut, yang disalurkan kembali ke konservasi laut, mendorong mata pencaharian berkelanjutan dan makanan biru bagi masyarakat pesisir, dan melestarikan keanekaragaman hayati laut dengan ekosistem laut dan pesisir yang pulih.

Jodi Mahardi, Deputi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marvest), mengatakan: “Kami dan PBB bekerja sama membangun kemitraan strategis untuk mendorong percepatan pembangunan di bidang sumber daya maritim berkelanjutan sesuai dengan tujuan utama pemerintah. Kami mengapresiasi bantuan kepada Pemerintah Indonesia dalam mempercepat pencapaian target pembangunan pemerintah, baik jangka pendek maupun menengah di bidang maritim.”

Perwakilan PBB di Indonesia, Valerie Julliand, mengatakan: “Lautan yang sehat sangat penting untuk kelangsungan hidup umat manusia. Sistem PBB di Indonesia dengan senang hati bergabung dengan pemerintah dan mitra pembangunan untuk membangun ekonomi kelautan yang berkelanjutan”. Dia menekankan “tiga C” – koordinasi (coordination), kolaborasi (collaboration) dan komitmen (commitment) – untuk memastikan bahwa pekerjaan semua pemangku kepentingan saling melengkapi, efektif dan efisien dan berkontribusi secara signifikan terhadap target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional pemerintah terkait dengan sumber daya kelautan. Hal ini juga dapat mendukung pelepasan potensi ekonomi biru negara dalam mencapai SDGs.

Di bawah Kemitraan Aksi Agenda Biru Nasional, Kemenko Marvest dan tim PBB di Indonesia bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya serta komunitas diplomatik dalam mendukung peran Indonesia sebagai pemimpin global dalam Agenda Biru. Agenda Biru berupaya mendukung pertumbuhan berkelanjutan di sektor kelautan dan maritim. Dukungan strategis terkoordinasi untuk Indonesia oleh PBB akan fokus pada keempat pilar: kesehatan biru, makanan biru, inovasi biru, dan keuangan biru. Deputi Mahardi mengajak semua pemangku kepentingan terkait untuk bergabung dalam Kemitraan, yang dijadwalkan akan diluncurkan pada 14 November di acara sampingan Ocean 20 hingga KTT G20 di Bali.

***

Tentang Kemitraan Aksi Agenda Biru Nasional:

Ada empat pilar utama Kemitraan:

1. Blue Health: (konservasi dan keanekaragaman hayati biru, restorasi, pengelolaan ekosistem, perencanaan tata ruang pesisir,)

2. Blue Food (produksi, konsumsi, kelautan dan akuakultur, penetrasi pasar dan akses pada rantai pasok, sistem ketahanan pangan, produsen skala kecil, sertifikasi keberlanjutan dan daya saing produk, sudut inovasi dan investasi)

3. Inovasi Biru (aplikasi iptek, pengembangan manusia, peningkatan kapasitas, ketenagakerjaan, mata pencaharian, aplikasi elektronik)

4. Blue Finance: (pembiayaan kreatif, pembayaran jasa ekosistem, ekonomi biru, obligasi biru, Sukuk biru, inkubasi/start-up).

Tentang PBB di Indonesia:

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1945. Saat ini terdiri dari 193 Negara Anggota. Misi dan pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa dipandu oleh tujuan dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam pendiriannya. Di Indonesia, PBB berkomitmen untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2030. UN Country Team (UNCT) dipimpin oleh UN Resident Coordinator (RC), perwakilan dari Sek-Jen PBB di tingkat negara. RC memimpin UNCT dalam konsultasi dengan Pemerintah untuk menentukan dan menyepakati tanggapan strategis PBB terhadap prioritas pembangunan Pemerintah dalam mengimplementasikan Agenda 2030.

Tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marvest) adalah kementerian pemerintah Indonesia yang bertugas mengkoordinasikan sinkronisasi serta pengendalian kebijakan di bidang kelautan dan investasi yang dipimpin oleh Bapak Luhut B. Pandjaitan.

Sebagaimana diatur dalam Perpres No. 10/2015, Kemenko Marvest memiliki fungsi sebagai berikut:

·      Mengkoordinasikan dan menyinkronkan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian di bidang kelautan.

·      Mengendalikan pelaksanaan kebijakan kementerian di bidang kelautan.

·      Mengkoordinir pelaksanaan tugas, pembinaan, dan memberikan dukungan administrasi kepada seluruh elemen organisasi di lingkungan Kemenko Marvest.

·      Mengkoordinasikan dan menyinkronkan pembangunan ketahanan negara maritim dan pengelolaan sumber daya maritim.

Kontak:

Miklos Gaspar, Direktur Kantor Pusat Informasi PBB di Jakarta (UNIC): unic-jakarta@un.org

Andreas A. Hutahaean, Kemenko Marvest: andreashut@maritim.go.id