Membalikkan Arus Kelestarian Laut

Jakarta, 29 September 2022 – Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Pemerintah Indonesia akan bekerja sama erat dan saling melengkapi dalam merancang dan melaksanakan proyek-proyek untuk melindungi dan mengembangkan lautan secara berkelanjutan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan dan Koordinator Residen PBB Valerie Julliand hari ini membahas langkah-langkah implementasi nyata di bawah Kemitraan Aksi Agenda Biru Nasional, yang akan diluncurkan di sela-sela KTT G20 di Bali pada bulan November.

Indonesia, pusat keanekaragaman hayati laut dunia, berupaya mewujudkan pemanfaatan laut secara berkelanjutan dengan dukungan PBB dan mitra pembangunan lainnya, kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Luhut.

“Indonesia berkomitmen untuk mendukung penyelesaian Kemitraan Aksi Agenda Biru Nasional,” katanya, seraya menambahkan bahwa Kemitraan akan membantu Indonesia mencapai target rencana jangka menengah nasionalnya. Indonesia telah berkomitmen terhadap lautan yang sehat dan berkelanjutan. Saya yakin kita bisa pulih bersama dan menjadi lebih kuat di jalan biru yang berkelanjutan.

Kemitraan ini akan fokus pada sektor kelautan dan maritim, memastikan lingkungan yang sehat dan berkontribusi terhadap kemakmuran berdasarkan empat pilar: kesehatan biru, pangan biru, inovasi biru, dan keuangan biru.

Ms. Julliand mengatakan: “Melindungi lautan dan ketahanannya penting tidak hanya untuk ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi, namun juga dalam upaya melawan perubahan iklim. Ini adalah contoh bagus mengapa tujuan pembangunan perlu dicapai secara holistik di seluruh sektor. Dan kami melakukan hal yang sama di Indonesia.”

Ekosistem laut dan pesisir yang sehat dan tangguh merupakan hal mendasar bagi pembangunan berkelanjutan. Hutan merupakan sumber makanan, energi dan mineral, memungkinkan pengangkutan barang ke seluruh dunia dan mengatur iklim. Namun, ekosistem pesisir dan laut di Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda degradasi akibat pembangunan infrastruktur, industri ekstraktif, dan polusi, sehingga mengancam penghidupan masyarakat yang bergantung pada laut.

Pada lokakarya awal pekan ini, yang diselenggarakan oleh PBB bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (CMMAI/Kemenko Marves) dan mitra pemerintah lainnya, para pembicara memetakan bidang-bidang Kemitraan. Mereka meninjau berbagai inisiatif yang sedang berjalan dan direncanakan, mulai dari membayar nelayan untuk mengumpulkan sampah plastik di laut hingga mendiversifikasi peluang kerja bagi masyarakat pesisir di sektor-sektor seperti pariwisata, dan banyak lagi. Para pembicara juga membahas cara-cara menyempurnakan keuangan biru untuk menyeimbangkan produksi pangan dan pelestarian lingkungan.

Kemitraan ini didasarkan pada upaya saling melengkapi antara upaya internasional dan nasional, untuk memastikan dampak keseluruhan yang lebih tinggi. Hal ini melibatkan beberapa badan PBB di Indonesia (FAO, ILO, UNDP, UNEP, UNESCO, UNIDO, UNOPS dan UNWOMEN), bekerja sama dengan kementerian dan lembaga pemerintah terkait serta komunitas pembangunan internasional dalam mendukung peran Indonesia sebagai pemimpin global dalam bidang pembangunan. Agenda Biru yang berkelanjutan.

Sebagai Ketua Presidensi G20, Indonesia adalah pemrakarsa Ocean 20 dan mempromosikan – sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB – tiga isu utama mengenai 'kehidupan di darat dan di bawah air': mendukung pemulihan berkelanjutan yang lebih kuat, mempromosikan lahan yang efektif dan pengelolaan ekosistem laut dan mobilisasi sumber daya untuk mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Ms. Julliand menambahkan: “Kemitraan Biru ini, termasuk Rencana Aksi, terjadi pada saat yang tepat, karena dunia memandang Indonesia pada tahun kepresidenan G20 ini. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam pembangunan berkelanjutan berbasis kelautan.”

***

Tentang PBB di Indonesia:

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1945. Saat ini terdiri dari 193 Negara Anggota. Misi dan pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa dipandu oleh tujuan dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam pendiriannya. Di Indonesia, PBB berkomitmen untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2030. Tim Negara PBB dipimpin oleh UN Resident Coordinator (RC) atau Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, perwakilan Sekretaris Jenderal PBB di tingkat negara. RC memimpin Tim Negara PBB dalam konsultasi dengan Pemerintah untuk menentukan dan menyepakati tanggapan strategis PBB terhadap prioritas pembangunan Pemerintah dalam melaksanakan Agenda 2030.

Tentang Kemitraan Aksi Agenda Biru Nasional:

Ada empat pilar utama Kemitraan: 

1. Blue Health: (konservasi biru dan keanekaragaman hayati, restorasi, pengelolaan ekosistem, perencanaan tata ruang pesisir,)
2. Blue Food (produksi, konsumsi, kelautan dan budidaya perikanan, penetrasi pasar dan akses pada rantai pasok, sistem ketahanan pangan, produsen skala kecil, sertifikasi keberlanjutan dan daya saing produk, inovasi dan sudut investasi)
3. Blue Innovation (aplikasi sains & teknologi, pengembangan manusia, peningkatan kapasitas, lapangan kerja, mata pencaharian, aplikasi elektronik)
4. Blue Finance: (keuangan kreatif, pembayaran jasa ekosistem, ekonomi biru, obligasi biru, Sukuk biru, inkubasi/ start-up).

Kontak:

Miklos Gaspar, Direktur Pusat Informasi PBB (UNIC): miklos.gaspar@un.org

Andreas A. Hutahaean, Coordinating Ministry of Maritime and Investment Affairs (Kemenko Marvest): andreashut@maritim.go.id