Mengubah Arus untuk Kelestarian Laut

Jakarta, 29 September 2022 – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Pemerintah Indonesia akan bekerja sama erat dan saling melengkapi dalam merancang dan melaksanakan program-program untuk melindungi dan mengembangkan lautan secara berkelanjutan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjiatan, dan Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, Valerie Julliand, hari ini membahas langkah-langkah implementasi nyata di bawah Kemitraan Aksi Agenda Biru Nasional (National Blue Agenda Actions Partnership), yang akan diluncurkan di sela-sela KTT G20 di Bali pada bulan November.

Indonesia, pusat keanekaragaman hayati laut dunia, mengubah arah pemanfaatan laut secara berkelanjutan dengan dukungan PBB dan mitra pembangunan lainnya, ucap Menko Luhut.

“Indonesia berkomitmen untuk mendukung pemenuhan Kemitraan Aksi Agenda Biru Nasional,” ucap nya, dan juga beliau menambahkan bahwa Kemitraan ini akan membantu Indonesia mencapai target rencana jangka menengah nasionalnya. Indonesia telah berkomitmen untuk laut yang sehat dan berkelanjutan. Saya percaya kita bisa pulih bersama dan pulih lebih kuat di jalan biru yang berkelanjutan.

Kemitraan ini akan berfokus pada sektor kelautan dan maritim, memastikan lingkungan yang sehat dan berkontribusi pada kemakmuran di bawah empat pilar: Blue Health, Blue Food, Blue Innovation and Blue Finance.

Valerie Julliand, mengatakan “Melindungi lautan, dan ketahanannya, penting tidak hanya untuk ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dalam perang melawan perubahan iklim. Ini adalah contoh yang baik mengapa tujuan pembangunan tidak dapat ditangani secara terpisah, tetapi secara holistik lintas sektor. Dan itulah yang kita lakukan di Indonesia.”

Ekosistem laut dan pesisir yang sehat dan tangguh merupakan dasar bagi pembangunan berkelanjutan. Mereka adalah sumber makanan, energi dan mineral, memungkinkan pengangkutan barang ke seluruh dunia dan mengatur iklim kita. Namun, ekosistem pesisir dan laut di Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda degradasi dari pembangunan infrastruktur, industri ekstraktif dan polusi yang mengancam kehidupan banyak masyarakat yang bergantung pada laut.

Dalam lokakarya yang diadakan oleh tim PBB dan CMMAI / Kemenko Marves serta kementerian terkait lainnya di awal pekan ini, para pembicara mereview berbagai inisiatif baik yang sedang berjalan maupun yang baru direncanakan, dari membayar nelayan untuk mengumpulkan sampah plastik di laut hingga diversifikasi peluang kerja bagi masyarakat pesisir di sektor-sektor seperti pariwisata, dan banyak lagi. Pembicara juga membahas cara untuk mengatur keuangan biru untuk menyeimbangkan produksi pangan dan pelestarian lingkungan.

Kemitraan ini didasarkan pada saling melengkapi antara upaya internasional dan nasional, memastikan dampak keseluruhan yang lebih tinggi. Melibatkan beberapa badan PBB di Indonesia (FAO, ILO, UNDP, UNEP, UNESCO, UNIDO, UNOPS dan UNWOMEN), bekerja sama dengan kementerian dan lembaga pemerintah terkait serta komunitas pembangunan internasional dalam mendukung peran Indonesia sebagai pemimpin global di bidang Agenda Biru yang berkelanjutan.

Sebagai Ketua Kepresidenan G20, Indonesia memprakarsai Ocean 20 dan mempromosikan – sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan – tiga isu utama tentang 'kehidupan di darat, dan di bawah air': mendukung pemulihan berkelanjutan yang lebih kuat, mempromosikan pengelolaan ekosistem darat dan laut yang efektif dan mobilisasi sumber daya untuk mendukung mitigasi perubahan iklim dan adaptasi.

Valerie Julliand menambahkan: “Kemitraan Biru ini, termasuk Rencana Aksi, datang pada saat yang tepat, karena dunia melihat Indonesia selama tahun kepresidenan G20 ini. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara lain dalam pembangunan berkelanjutan berbasis laut.”

***

Tentang PBB di Indonesia:

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1945. Saat ini terdiri dari 193 Negara Anggota. Misi dan pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa dipandu oleh tujuan dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam pendiriannya. Di Indonesia, PBB berkomitmen untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2030. Tim Negara PBB dipimpin oleh Resident Coordinator (RC) Kepala Perwakilan PBB, perwakilan dari Sekretaris Jenderal PBB di tingkat negara. RC memimpin Tim Negara PBB dalam konsultasi dengan Pemerintah untuk menentukan dan menyepakati tanggapan strategis PBB terhadap prioritas pembangunan Pemerintah dalam mengimplementasikan Agenda 2030.

Tentang Kemitraan Agenda Biru Nasional:

Ada empat pilar utama Kemitraan:

1. Blue Health: (konservasi dan keanekaragaman hayati biru, restorasi, pengelolaan ekosistem, perencanaan tata ruang pesisir,)

2. Blue Food (produksi, konsumsi, kelautan dan akuakultur, penetrasi pasar dan akses pada rantai pasok, sistem ketahanan pangan, produsen skala kecil, sertifikasi keberlanjutan dan daya saing produk, sudut inovasi dan investasi)

3. Inovasi Biru (sains, teknologi, aplikasi, pengembangan manusia, peningkatan kapasitas, ketenagakerjaan, mata pencaharian, aplikasi elektronik)

4. Biru Keuangan: (pembiayaan kreatif, pembayaran jasa ekosistem, ekonomi biru, obligasi biru, Sukuk biru, inkubasi/start-up).

Kontak:

-Miklos Gaspar, Direktur Pusat Informasi PBB di Jakarta (UNIC): miklos.gaspar AT un.org

-Andreas A. Hutahaean , Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves): andreashut@maritim.go.id