PBB dan Pemerintah Indonesia meluncurkan Kemitraan Aksi Agenda Biru Nasional untuk pembangunan laut berkelanjutan

Nusa Dua, 14 November 2022 - Indonesia telah selangkah lebih dekat untuk mencapai tujuannya berdasarkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 dengan penandatanganan Kemitraan Aksi Agenda Biru Nasional di Nusa Dua, Bali, hari ini. Melalui kemitraan baru dan komprehensif ini, delapan badan PBB dan beberapa mitra pembangunan internasional akan mendukung Pemerintah Indonesia dalam pembangunan kelautan berkelanjutan. Kemitraan ini ditandatangani di sela-sela KTT Pemimpin G20 ke-17.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia (Marvest), Luhut B Pandjaitan, menyatakan bahwa membangun ekonomi biru yang berkelanjutan sangat penting bagi Indonesia karena membantu meningkatkan pendapatan dari kegiatan berbasis laut sekaligus melestarikan keanekaragaman hayati laut dan kesehatan laut melalui pemulihan ekosistem laut dan upaya perlindungan serta pemanfaatannya secara berkelanjutan. “Peluncuran kemitraan ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk melakukan tindakan dan kolaborasi nyata untuk membawa perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan di sektor maritim,” ujarnya pada kesempatan peluncuran. “Ini akan membantu kita pulih lebih baik, dan pulih lebih kuat, dengan fokus pada kepentingan generasi mendatang.”

Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, Valerie Julliand, menyoroti saling melengkapi antara berbagai mitra dalam mendukung tujuan bersama pembangunan laut berkelanjutan. “Badan-badan PBB dan mitra pembangunan berbagi pengalaman, keahlian dan pendekatan inovatif mereka, dan menjalankan proyek-proyek yang melengkapi proyek-proyek pemerintah Indonesia untuk mempercepat agenda biru,” katanya.

Dunia pada umumnya baru menyadari kondisi laut yang buruk akibat eksploitasi sumber daya laut yang tidak berkelanjutan dan pembuangan limbah ke laut lepas secara global. Konferensi Kelautan PBB tahun 2022 di Lisbon awal tahun ini menyoroti penderitaan laut, yang juga akan menjadi pusat perhatian pada Konferensi Keanekaragaman Hayati PBB di Montreal pada bulan Desember, di mana negara-negara diharapkan membuat komitmen terhadap penggunaan laut yang lebih berkelanjutan.

Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, memberikan contoh melalui pendekatan pembangunan kelautan yang seimbang dan berjangka panjang, kata Peter Thomson, Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kelautan. “Dunia sedang menyaksikan, dan bersama-sama kita bisa membuat perbedaan!”

Kemitraan ini akan fokus pada sektor kelautan dan maritim, memastikan lingkungan yang sehat dan berkontribusi terhadap kemakmuran berdasarkan empat pilar: kesehatan biru, pangan biru, inovasi biru, dan keuangan biru.

Berikut adalah kontribusi delapan organisasi PBB terhadap kemitraan ini.

Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung pengelolaan perikanan dan budidaya perairan yang berkelanjutan guna memperkaya keanekaragaman hayati laut dan darat serta kesehatan habitat.

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) mendukung pemerintah dalam mengembangkan program yang memberikan perlindungan tenaga kerja dan keterampilan yang diperlukan bagi pekerja di masyarakat pesisir di sektor maritim seperti pembuatan kapal, logistik internasional, dan pelayaran.

Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) membantu memastikan tersedianya investasi yang diperlukan untuk agenda biru dengan mendukung pemerintah melalui pengembangan Strategi Pembiayaan Biru dan potensi penerbitan Obligasi/Sukuk Biru untuk membiayai inisiatif terkait kelautan.

Badan PBB untuk Lingkungan Hidup (UNEP) bekerja sama dengan Indonesia dalam pengembangan Rencana Induk Ekonomi Biru, dan juga mendukung upaya memerangi polusi laut, dengan fokus pada sumber daya, pemantauan, dan kondisi pendukung yang berasal dari darat dan laut.

Komisi Oseanografi Antarpemerintah UNESCO mendukung penelitian ilmiah, pengambilan sampel data, dan peningkatan kapasitas untuk membantu para ahli Indonesia lebih memahami risiko dan peluang terkait kelautan. Hal ini juga berkontribusi pada peningkatan kesiapsiagaan dan respons masyarakat pesisir terhadap tsunami, untuk meminimalkan dampaknya dan membangun masyarakat yang tangguh.

UN Women bermitra dengan perusahaan-perusahaan yang bekerja dengan perempuan di wilayah pesisir untuk mempromosikan pemberdayaan ekonomi dan mendukung pengembangan keterampilan melalui penerapan Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Perempuan.

Organisasi Pengembangan Industri PBB (UNIDO) mendukung ribuan usaha kecil dan menengah di sektor perikanan untuk mematuhi standar internasional dan persyaratan kualitas, termasuk keberlanjutan. Hal ini meningkatkan akses pasar dan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi.

The UN’s Office for Project Services (UNOPS) berupaya memerangi polusi plastik dengan mendukung negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dalam mengembangkan dan memperkuat kebijakan dan kerangka peraturan yang mengurangi produksi dan konsumsi plastik, meningkatkan tingkat daur ulang, dan meminimalkan polusi plastik dari kebocoran tempat pembuangan sampah.

Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut, para pihak kini akan bergerak cepat menuju implementasi, kata Jamshed M. Kazi, Perwakilan UN Women di Indonesia.

“Kemitraan ini sepenuhnya ‘buatan Indonesia’, oleh para aktor yang aktif di bidangnya masing-masing dalam pembangunan kelautan berkelanjutan. Hal ini menjamin bahwa kita dapat mulai bekerja dan dengan cepat mengubah ide-ide yang kita diskusikan hari ini menjadi tindakan.”