Perserikatan Bangsa-Bangsa di Indonesia dan Pemerintah Indonesia Luncurkan Kemitraan Aksi Agenda Biru Nasional (National Blue Agenda Actions Partnership) untuk Pembangunan Laut Berkelanjutan

Nusa Dua, 14 November 2022 - Indonesia telah bergerak selangkah lebih maju dalam mencapai Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 dengan penandatanganan Kemitraan Aksi Agenda Biru di Nusa Dua, Bali, hari ini. Di bawah kemitraan komprehensif ini, delapan badan PBB dan beberapa mitra pembangunan internasional lainnya akan mendukung Pemerintah Indonesia dalam pembangunan kelautan yang berkelanjutan. Kemitraan ini telah resmi ditandatangani di sela-sela KTT Pemimpin G20 ke-17.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Luhut B. Pandjaitan, menyatakan bahwa membangun ekonomi biru yang berkelanjutan sangat penting bagi Indonesia sebab dapat membantu meningkatkan pendapatan dari kegiatan kelautan dan perikanan, serta melestarikan keanekaragaman hayati laut dan menjaga kondisi kesehatan laut melalui pemulihan dan perlindungan ekosistem laut, dan penggunaan sumber daya laut yang berkelanjutan. “Peluncuran kemitraan ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk melakukan tindakan-tindakan nyata dan berkolaborasi untuk membawa perubahan sosial, ekonomi dan lingkungan di sektor maritim,” ujar nya pada acara peluncuran Agenda Biru. “Kemitraan ini akan membantu kita pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, dengan fokus pada kepentingan generasi masa depan.”

Perwakilan PBB di Indonesia, Valerie Julliand, menyoroti komplementaritas antara berbagai mitra dalam mencapai tujuan bersama dari pembangunan ekonomi laut berkelanjutan. “Badan-badan PBB dan mitra pembangunan yang berpartisipasi dalam kemitraan ini saling berbagi pengalaman, keahlian dan pendekatan inovatif, serta menjalankan berbagai proyek yang mendukung Pemerintah Indonesia dalam mempercepat Agenda Biru,” ujarnya.

Dunia secara umum baru menyadari betapa buruknya kondisi laut sebab munculnya eksploitasi sumberdaya laut yang berlebihan dan meningkatnya pembuangan limbah ke laut lepas. Konferensi Kelautan PBB 2022 di Lisbon awal tahun ini menyoroti kondisi buruk laut kita dimana setiap negara diharapkan untuk berkomitmen terhadap perlindungan dan penggunaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Fokus ini juga akan menjadi pusat perhatian pada Konferensi Keanekaragaman Hayati PBB di Montreal pada bulan Desember nanti.

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memberikan contoh dengan pendekatan jangka panjang yang seimbang untuk pengembangan laut, ujar Peter Thomson, Utusan Khusus Sekretaris-Jenderal PBB untuk Kelautan. “Dunia sedang menyaksikan, dan bersama kita bisa membuat perubahan!”

Kemitraan ini akan fokus pada sektor kelautan dan maritim, memastikan lingkungan yang sehat dan berkontribusi pada kemakmuran di bawah empat pilar: kesehatan biru, makanan biru, inovasi biru dan keuangan biru.

Berikut adalah bagaimana delapan organisasi PBB akan berkontribusi pada kemitraan Blue Agenda.

FAO, lembaga PBB khusus masalah pangan dan pertanian, akan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung pengelolaan perikanan dan akuakultur yang berkelanjutan untuk memperkaya sumber daya laut dan kesehatan habitat.

ILO, lembaga PBB khusus masalah ketenagakerjaan di dunia, akan mendukung pemerintah dalam pengembangan program yang menyediakan pekerja industri maritim dengan perlindungan tenaga kerja serta keterampilan yang diperlukan di sektor maritim seperti pembuatan kapal, logistik internasional dan pelayaran.

UNDP, badan pembangunan global PBB, siap membantu dengan memastikan kebutuhan investasi untuk Agenda Biru tersedia dengan cara mendukung pemerintah dalam pembangunan Strategi Pembiayaan Biru serta pasoka Obligasi Biru (Blue Bond)/ Sukuk untuk mendanai inisiatif berkaitan dengan kelautan.

UNEP, lembaga utama PBB di bidang lingkungan hidup, akan bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam pengembangan Rencana Induk Ekonomi Biru (Master Plan for the Blue Economy), dan juga akan mendukung upaya penanggulangan pencemaran laut, dengan fokus pada sumber daya alam berbasis darat dan lautan, pemantauan dan kondisis yang memungkinan untuk seluruh kehidupan.

Komisi Oseanografi Antarpemerintah UNESCO, lembaga PBB yang bergerak dalam bidang permasalahan pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, akan mendukung pelaksanaan penelitian ilmiah, pengambilan data dan pengembangan kapasitas untuk membantu para ahli untuk memahami risiko dan potensi laut. Hal ini juga akan berkontribusi pada peningkatan kesiapsiagaan tsunami di tingkat masyarakat, meminimalkan dampak yang ditimbulkan, serta membangun ketangguhan masyarakat menghadapi bencana.

UN Women, lembaga PBB yang berupaya untuk mencapai kesetaraan gender, akan bermitra dengan perusahaan yang bekerja dengan perempuan di wilayah pesisir untuk mempromosikan pemberdayaan ekonomi serta mendukung pengembangan keterampilan melalui penerapan Prinsip Pemberdayaan Perempuan.

UNIDO, lembaga PBB yang fokus pada peningkatan proses industrialisasi, akan mendukung ribuan perusahaan kecil dan menengah di bidang perikanan dan kelautan untuk memenuhi persyaratan kualitas dan standar internasional, termasuk menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Hal ini akan meningkatkan akses perusahaan lokal ke pasar global dan meningkatkan pendapatan.

UNOPS, lembaga PBB yang fokus di bidang infrastruktur dan pengadaan, bekerja untuk memerangi polusi plastik melalui mendukung negara-negara anggota ASEAN dalam mengembangkan dan memperkuat kebijakan dan kerangka peraturan yang mengurangi produksi dan konsumsi plastik, meningkat tingkat daur ulang, serta meminimalkan kebocoran sampah dari tempat pembuangan akhir.

Dengan mitra kerjasama telah ditandatangani, para pihak bersangkutan akan bergerak cepat ke tahap implementasi, ujar Jamshed M. Kazi, Perwakilan UN Women untuk Indonesia.

“Bentuk kerjasama ini sepenuhnya ‘dibuat di Indonesia’ oleh para aktor yang sangat aktif di bidang masing-masing dalam pembangunan laut yang berkelanjutan. Hal ini memastikan ide-ide yang telah didiskusikan bisa menjadi aksi yang nyata secepatnya.”