Hari Pelayanan Publik Perserikatan Bangsa-Bangsa - 23 Juni

Hari Pelayanan Publik Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Penghargaan

Hari Pelayanan Publik PBB bertujuan untuk merayakan nilai dan kebajikan pelayanan publik kepada masyarakat; menyoroti kontribusi pelayanan publik dalam proses pembangunan; mengakui karya para pelayan publik, dan mendorong generasi muda untuk mengejar karier di sektor publik. Sejak Upacara Penghargaan pertama pada tahun 2003, PBB telah menerima lebih banyak pengajuan dari seluruh dunia.

Penghargaan Pelayanan Publik Perserikatan Bangsa-Bangsa 2023 berhenti sementara

Seiring dengan peringatan 20 tahun program UNPSA pada tahun 2023 dan di tengah perjalanan menuju tahun 2030, sebuah tinjauan komprehensif terhadap UNPSA telah dilakukan untuk menilai efektivitas program dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk mempromosikan dan menyebarluaskan inovasi yang lebih baik di sektor publik.

United Nations Public Service Awards merupakan penghargaan internasional paling bergengsi atas keunggulan dalam pelayanan publik. Penghargaan ini memberikan penghargaan atas pencapaian kreatif dan kontribusi lembaga pelayanan publik yang mengarah pada administrasi publik yang lebih efektif dan responsif di berbagai negara di seluruh dunia. Melalui kompetisi tahunan, Penghargaan Pelayanan Publik PBB mempromosikan peran, profesionalisme, dan visibilitas pelayanan publik.

Asal Usul

Pada tanggal 20 Desember 2002, Majelis Umum PBB menetapkan tanggal 23 Juni sebagai Hari Pelayanan Publik dengan mengadopsi resolusi 57/277.

Untuk meningkatkan pengakuan terhadap Hari Pelayanan Publik dan nilai pelayanan publik, PBB membentuk program UN Public Service Awards (UNPSA) pada tahun 2003, yang ditinjau kembali pada tahun 2016 untuk menyelaraskannya dengan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Forum Pelayanan Publik PBB adalah acara global yang berfokus pada pengembangan kapasitas dalam tata kelola pemerintahan. Setiap tahun UN DESA menyelenggarakan Forum dengan negara tuan rumah, menggunakan acara ini untuk menyelenggarakan lokakarya pengembangan kapasitas, upacara Penghargaan Pelayanan Publik PBB, dan Pertemuan Tingkat Menteri.

Lembaga publik untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Lembaga-lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif sangat penting untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG). Hal ini diakui oleh SDG 16 dan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. Agenda ini juga mengakui bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab utama untuk mengimplementasikan SDG dan memastikan tindak lanjut dan peninjauan selama 15 tahun ke depan, baik di tingkat nasional, regional, maupun global. Salah satu langkah pertama yang dilakukan pemerintah untuk mengimplementasikan Agenda ini adalah dengan membentuk pengaturan kelembagaan untuk mengarahkan implementasi SDGs dan meninjau kemajuannya.

Administrasi publik - landasan kerja pemerintah - memainkan peran penting dan kritis dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Menciptakan kembali administrasi publik merupakan langkah yang positif dan perlu dilakukan. Tanpa modernisasi dan transformasi administrasi publik untuk beradaptasi dengan kebutuhan saat ini, mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi semua orang akan menjadi mustahil. Jika administrasi yang cakap tidak ada, maka pemerintah akan menjadi tidak mampu; dan jika pemerintah tidak mampu, maka pembangunan berkelanjutan akan gagal.

Bagian dari artikel ini telah dipublikasikan di situs Perserikatan Bangsa-Bangsa di tautan ini: https://www.un.org/en/observances/public-service-day.