Hari Internasional untuk Memberi Dukungan pada Korban Penyiksaan - 26 Juni

"Para penyiksa tidak boleh dibiarkan lolos dari kejahatan mereka, dan sistem yang memungkinkan terjadinya penyiksaan harus dibongkar atau diubah." - Sekretaris Jenderal PBB António Guterres.

Penyiksaan: kejahatan terhadap kemanusiaan

Penyiksaan berusaha untuk memusnahkan kepribadian korban dan mengingkari martabat yang melekat pada diri manusia. Meskipun ada larangan mutlak terhadap penyiksaan di bawah hukum internasional, penyiksaan masih terus terjadi di semua wilayah di dunia. Kekhawatiran tentang perlindungan keamanan nasional dan perbatasan semakin sering digunakan untuk mengizinkan penyiksaan dan bentuk-bentuk perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Konsekuensi yang ditimbulkannya sering kali melampaui tindakan yang terisolasi terhadap seorang individu; dan dapat ditularkan dari generasi ke generasi dan mengarah pada siklus kekerasan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengutuk penyiksaan sejak awal sebagai salah satu tindakan paling keji yang dilakukan oleh manusia terhadap sesamanya.

Penyiksaan adalah kejahatan di bawah hukum internasional. Menurut semua instrumen yang relevan, penyiksaan benar-benar dilarang dan tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apa pun. Larangan ini merupakan bagian dari hukum internasional yang lazim, yang berarti bahwa larangan ini mengikat setiap anggota masyarakat internasional, terlepas dari apakah suatu Negara telah meratifikasi perjanjian internasional yang secara tegas melarang penyiksaan. Praktik penyiksaan yang sistematis atau meluas merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pada tanggal 12 Desember 1997, melalui resolusi 52/149, Majelis Umum PBB memproklamasikan 26 Juni sebagai Hari Internasional PBB untuk Mendukung Korban Penyiksaan, dengan tujuan untuk menghapus penyiksaan secara total dan memfungsikan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia secara efektif.

Tanggal 26 Juni merupakan kesempatan untuk menyerukan kepada semua pemangku kepentingan termasuk negara-negara anggota PBB, masyarakat sipil, dan individu di mana pun untuk bersatu mendukung ratusan ribu orang di seluruh dunia yang telah menjadi korban penyiksaan dan mereka yang masih disiksa hingga saat ini.

Penyembuhan melalui rehabilitasi

Memulihkan diri dari penyiksaan membutuhkan program yang cepat dan khusus. Pekerjaan pusat-pusat rehabilitasi dan organisasi-organisasi di seluruh dunia telah menunjukkan bahwa para korban dapat melakukan transisi dari kengerian menuju penyembuhan. Dana Sukarela PBB untuk Korban Penyiksaan, yang dikelola oleh Kantor Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa adalah mekanisme unik yang berfokus pada korban yang menyalurkan dana untuk bantuan kepada korban penyiksaan dan keluarga mereka. Didirikan pada tahun 1981 dengan mandat untuk mendukung para korban penyiksaan dan keluarga mereka, Dana ini bekerja dengan menyalurkan kontribusi sukarela kepada organisasi-organisasi masyarakat sipil yang menyediakan layanan hukum, sosial, kemanusiaan, psikologis, dan medis. Penerima manfaat termasuk pembela hak asasi manusia, orang-orang yang dirampas kebebasannya, anak-anak dan remaja, pengungsi dan migran, korban penghilangan paksa, masyarakat adat, korban kekerasan berbasis seksual dan gender, dan orang-orang LGBTI. Dana Sukarela PBB untuk Korban Penyiksaan menerima donasi.

Untuk menyaksikan bagaimana layanan rehabilitasi membantu para penyintas penyiksaan untuk sembuh, saksikan cuplikan Dana Penyiksaan PBB, yang menampilkan wawancara dengan organisasi penerima bantuan, penyintas, dan wali.

Mengapa kita memperingati tanggal 26 Juni?

Hari Internasional PBB untuk Mendukung Korban Penyiksaan pada tanggal 26 Juni menandai momen pada tahun 1987 ketika Konvensi PBB Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, salah satu instrumen utama dalam memerangi penyiksaan, mulai berlaku. Saat ini, terdapat 173 negara yang telah meratifikasi Konvensi tersebut.

Apa yang dimaksud dengan penyiksaan?

"[I]stilah 'penyiksaan' berarti setiap perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, yang dilakukan dengan sengaja terhadap seseorang dengan tujuan untuk memperoleh keterangan atau pengakuan dari orang tersebut atau orang ketiga, menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya atau orang ketiga yang diduga telah dilakukannya, atau mengintimidasi atau memaksa dia atau orang ketiga, atau untuk alasan apa pun yang didasarkan pada diskriminasi dalam bentuk apa pun, ketika rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh atau atas hasutan atau dengan persetujuan atau persetujuan dari pejabat publik atau orang lain yang bertindak dalam kapasitas resmi. Hal ini tidak termasuk rasa sakit atau penderitaan yang timbul dari, melekat pada, atau sebagai akibat dari sanksi yang sah." - Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (1984, pasal 1, ayat 1).

Standar dan instrumen hukum

Pada tahun 1948, komunitas internasional mengutuk penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada tahun 1975, menanggapi kegiatan yang gencar dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM), Majelis Umum mengadopsi Deklarasi Perlindungan Semua Orang dari Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia.

Selama tahun 1980-an dan 1990-an, kemajuan telah dicapai baik dalam pengembangan standar dan instrumen hukum maupun dalam penegakan larangan penyiksaan. Dana Sukarela PBB untuk Korban Penyiksaan didirikan oleh Majelis Umum pada tahun 1981 untuk mendanai organisasi-organisasi yang memberikan bantuan kepada para korban penyiksaan dan keluarganya.

Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia diadopsi oleh Majelis Umum pada tahun 1984 dan mulai berlaku pada tahun 1987. Pelaksanaannya oleh Negara-negara peserta dipantau oleh sebuah badan yang terdiri dari para ahli independen, Komite Menentang Penyiksaan.

Pelapor Khusus pertama mengenai penyiksaan, seorang ahli independen yang diberi mandat untuk melaporkan situasi penyiksaan di dunia, ditunjuk oleh Komisi Hak Asasi Manusia pada tahun 1985. Pada periode yang sama, Majelis Umum mengadopsi resolusi-resolusi yang menyoroti peran petugas kesehatan dalam melindungi para tahanan dan narapidana dari penyiksaan dan menetapkan prinsip-prinsip umum untuk perlakuan terhadap orang-orang yang ditahan. Pada bulan Desember 1997, Majelis Umum memproklamirkan 26 Juni sebagai Hari Internasional PBB untuk Mendukung Korban Penyiksaan.

Pada tahun 2002, Protokol Opsional untuk Konvensi Menentang Penyiksaan diadopsi, sebuah perjanjian yang bertujuan untuk mencegah penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia dengan mengijinkan sistem inspeksi internasional untuk tempat-tempat penahanan. Protokol ini juga mewajibkan Negara-negara untuk membentuk Mekanisme Pencegahan Nasional (National Preventive Mechanisms - NPM) yang independen untuk memeriksa perlakuan terhadap orang-orang yang berada dalam penahanan, membuat rekomendasi kepada otoritas pemerintah untuk memperkuat perlindungan terhadap penyiksaan, serta mengomentari legislasi yang sudah ada maupun yang sedang diusulkan. Mekanisme ini dikelola oleh Sub-komite Pencegahan Penyiksaan. Hingga saat ini, 91 Negara telah menjadi pihak dalam Protokol ini.

Bisakah kita mengakhiri penyiksaan?

Hampir empat dekade setelah diadopsinya Konvensi PBB Menentang Penyiksaan, terdapat bukti bahwa penyiksaan masih terjadi di semua wilayah di dunia, meskipun penyiksaan merupakan kejahatan internasional yang diakui. Dengarkan pakar hak asasi manusia independen Claude Heller dan Suzanne Jabour - ketua Komite PBB Menentang Penyiksaan, dan Sub-komite Pencegahan Penyiksaan - ketika mereka berusaha meyakinkan negara-negara untuk mengakhiri praktik tersebut.

PBB telah berulang kali mengakui peran penting yang dimainkan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam memerangi penyiksaan. Selain melobi pembentukan instrumen dan mekanisme pemantauan PBB, mereka telah memberikan kontribusi yang berharga dalam penegakannya. Para ahli individual, termasuk Pelapor Khusus untuk penyiksaan dan Pelapor Khusus untuk kekerasan terhadap perempuan, dan badan-badan pemantau perjanjian seperti Komite Menentang Penyiksaan sangat bergantung pada informasi yang disampaikan kepada mereka oleh LSM dan individu.

Bagian dari artikel ini telah dipublikasikan di situs Perserikatan Bangsa-Bangsa di tautan ini: https://www.un.org/en/observances/torture-victims-day.