Hari Internasional untuk Korban Penghilangan Paksa - 30 Agustus | Perserikatan Bangsa

Lebih dari Sekedar Pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap Individu

Penghilangan paksa telah sering digunakan sebagai strategi untuk menyebarkan teror di dalam masyarakat. Perasaan tidak aman yang ditimbulkan oleh praktik ini tidak hanya terbatas pada kerabat dekat orang hilang, tetapi juga mempengaruhi komunitas dan masyarakat secara keseluruhan.

Penghilangan paksa telah menjadi masalah global dan tidak terbatas pada wilayah tertentu di dunia. Penghilangan paksa yang dahulu sebagian besar merupakan produk dari kediktatoran militer, saat ini dapat dilakukan dalam situasi konflik internal yang kompleks, terutama sebagai alat penindasan politik terhadap pihak-pihak yang berseberangan. Yang menjadi perhatian khusus adalah:

pelecehan yang terus berlanjut terhadap para pembela hak asasi manusia, keluarga korban, saksi, dan penasihat hukum yang menangani kasus-kasus penghilangan paksa;
pemberlakuann kegiatan kontra-terorisme oleh Negara-negara sebagai alasan untuk melanggar kewajiban mereka;
dan masih meluasnya impunitas atas penghilangan paksa.

Perhatian khusus juga harus diberikan pada kelompok-kelompok tertentu yang sangat rentan, seperti anak-anak dan penyandang disabilitas.

Ratusan ribu orang telah hilang selama konflik atau periode penindasan di setidaknya 85 negara di seluruh dunia.

Secretary-General

"Impunitas menambah penderitaan dan kesedihan. Di bawah hukum hak asasi manusia internasional, keluarga dan masyarakat memiliki hak untuk mengetahui kebenaran tentang apa yang terjadi. Saya menyerukan kepada Negara-negara Anggota untuk memenuhi tanggung jawab ini." - António Guterres, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Bagian dari artikel ini telah dipublikasikan di situs Perserikatan Bangsa-Bangsa di tautan ini: https://www.un.org/en/observances/victims-enforced-disappearance

Para Korban Itu Sendiri

Para korban sering disiksa dan terus menerus dalam ketakutan akan hidup mereka. Mereka sangat menyadari bahwa keluarga mereka tidak tahu apa yang telah terjadi pada mereka dan kecil kemungkinannya ada orang yang akan membantu mereka. Setelah dikeluarkan dari wilayah perlindungan hukum dan "menghilang" dari masyarakat, mereka sebenarnya kehilangan semua hak-hak mereka dan berada di bawah belas kasihan para penculiknya.

Bahkan jika kematian bukanlah hasil akhir dan korban akhirnya terbebas dari mimpi buruk, bekas luka fisik dan psikologis dari bentuk dehumanisasi ini serta kebrutalan dan penyiksaan yang sering menyertainya tetap ada.

Teman dan Keluarga Korban

Keluarga dan teman-teman korban, mengalami penderitaan mental yang perlahan-lahan, tidak tahu apakah korban masih hidup dan, jika ya, di mana dia ditahan, dalam kondisi apa, dan dalam kondisi kesehatan seperti apa. Mereka berganti-ganti antara harapan dan keputusasaan, bertanya-tanya dan menunggu, kadang-kadang selama bertahun-tahun, untuk berita yang mungkin tidak akan pernah datang. Selain itu, mereka juga sadar bahwa mereka juga terancam, bahwa mereka sendiri mungkin akan mengalami nasib yang sama, dan bahwa mencari kebenaran dapat membuat mereka terancam bahaya yang lebih besar.

Kesulitan keluarga sering kali diperparah oleh konsekuensi material dari hilangnya orang tersebut. Orang yang hilang sering kali adalah pencari nafkah utama keluarga. Dia mungkin satu-satunya anggota keluarga yang mampu bercocok tanam atau menjalankan bisnis keluarga. Gejolak emosional yang terjadi kemudian diperburuk oleh perampasan materi, yang semakin diperparah oleh biaya yang harus dikeluarkan jika mereka memutuskan untuk melakukan pencarian. Selain itu, mereka tidak tahu kapan -jika pernah- orang yang mereka cintai akan kembali, sehingga menyulitkan mereka untuk beradaptasi dengan situasi yang baru. Dalam beberapa kasus, undang-undang nasional mungkin membuat mereka tidak dapat mengambil uang pensiun atau menerima tunjangan lain tanpa adanya akta kematian. Marjinalisasi ekonomi dan sosial sering kali menjadi akibatnya.

Kesulitan ekonomi yang serius yang biasanya menyertai kasus penghilangan paksa paling sering ditanggung oleh perempuan, dan perempuanlah yang paling sering berada di garis depan dalam perjuangan untuk menyelesaikan kasus penghilangan paksa anggota keluarga. Dalam kapasitasnya sebagai korban, mereka mungkin mengalami intimidasi, penganiayaan, dan pembalasan. Ketika perempuan menjadi korban langsung dari penghilangan paksa, mereka menjadi sangat rentan terhadap kekerasan seksual dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya.

Anak-anak juga dapat menjadi korban, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hilangnya seorang anak merupakan pelanggaran yang jelas terhadap sejumlah ketentuan dalam Konvensi Hak Anak, termasuk hak atas identitas pribadi. Kehilangan orang tua karena penghilangan paksa juga merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi anak.

Masyarakat

Masyarakat secara langsung terkena dampak dari hilangnya pencari nafkah, dan kemerosotan situasi ekonomi keluarga dan marjinalisasi sosial mereka.

Penghilangan paksa sering kali digunakan sebagai strategi untuk menyebarkan teror di dalam masyarakat. Perasaan tidak aman yang ditimbulkan oleh praktik ini tidak terbatas pada kerabat dekat orang hilang, tetapi juga berdampak pada komunitas dan masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Deklarasi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa, yang diproklamirkan oleh Majelis Umum dalam resolusi 47/133 tanggal 18 Desember 1992 sebagai sebuah badan prinsip bagi semua Negara, penghilangan paksa terjadi ketika:

"orang-orang ditangkap, ditahan, atau diculik di luar kehendak mereka atau dirampas kebebasannya oleh para pejabat dari berbagai cabang atau tingkat pemerintahan, atau oleh kelompok-kelompok terorganisir atau perorangan yang bertindak atas nama, atau dengan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atas izin atau persetujuan Pemerintah, yang diikuti dengan penolakan untuk mengungkapkan nasib atau keberadaan orang-orang yang bersangkutan, atau penolakan untuk mengakui perampasan kebebasan mereka, yang menempatkan orang-orang tersebut di luar perlindungan hukum."

Pelanggaran Serius terhadap Hak Asasi Manusia

Setelah dikeluarkan dari wilayah perlindungan hukum dan "dihilangkan" dari masyarakat, para korban penghilangan paksa pada kenyataannya dirampas semua hak-haknya dan berada di bawah belas kasihan para penculiknya. Beberapa hak asasi manusia yang sering dilanggar oleh penghilangan paksa adalah:

Hak atas pengakuan sebagai manusia di hadapan hukum;
Hak atas kebebasan dan keamanan seseorang;
Hak untuk tidak menjadi sasaran penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat;
Hak untuk hidup, ketika orang yang hilang dibunuh;
Hak atas identitas;
Hak atas peradilan yang adil dan jaminan peradilan;
Hak atas pemulihan yang efektif, termasuk reparasi dan kompensasi;
Hak untuk mengetahui kebenaran mengenai keadaan penghilangan paksa.

Penghilangan paksa juga secara umum melanggar berbagai hak ekonomi, sosial, dan budaya baik bagi para korban maupun keluarganya:

Hak atas perlindungan dan bantuan kepada keluarga;
Hak atas standar kehidupan yang layak;
Hak atas kesehatan;
Hak atas pendidikan.

Baik Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2002, maupun Konvensi Internasional bagi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa, yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 Desember 2006, menyatakan bahwa, jika dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematis yang ditujukan kepada penduduk sipil, maka "penghilangan paksa" dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, dan dengan demikian tidak tunduk pada Prinsip Kadaluwarsa. Hal ini memberikan hak kepada keluarga korban untuk mencari reparasi dan menuntut kebenaran atas hilangnya orang yang mereka cintai.

Asal Usul Hari Peringatannya

Pada tanggal 21 Desember 2010, melalui resolusinya 65/209, Majelis Umum PBB menyatakan keprihatinannya yang mendalam tentang meningkatnya penghilangan paksa atau penghilangan orang secara paksa di berbagai wilayah di dunia, termasuk penangkapan, penahanan, dan penculikan, ketika hal tersebut merupakan bagian dari atau merupakan bagian dari penghilangan paksa, serta meningkatnya jumlah laporan tentang pelecehan, penganiayaan, dan intimidasi terhadap para saksi orang hilang atau keluarga orang yang hilang.

Melalui resolusi yang sama, Majelis menyambut baik adopsi Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa dan memutuskan untuk mendeklarasikan 30 Agustus sebagai Hari Internasional untuk Korban Penghilangan Paksa, yang akan diperingati mulai tahun 2011.