International Day of Banks - 4 December

Pada tanggal 19 Desember 2019, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi 74/245, yang menetapkan tanggal 4 Desember sebagai Hari Bank Internasional sebagai pengakuan atas potensi signifikan dari bank pembangunan multilateral dan bank pembangunan internasional lainnya dalam mendanai pembangunan berkelanjutan dan menyediakan pengetahuan; dan juga sebagai pengakuan atas peran penting sistem perbankan di Negara-negara Anggota dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan standar hidup.

Pada bulan September 2015, Majelis Umum mengadopsi seperangkat Tujuan dan target Pembangunan Berkelanjutan yang komprehensif, berjangkauan luas, dan berpusat pada masyarakat, serta menegaskan kembali komitmennya untuk bekerja tanpa kenal lelah demi implementasi penuh tujuan-tujuan tersebut pada tahun 2030. Mereka menyadari bahwa pemberantasan kemiskinan dalam segala bentuk dan dimensinya, termasuk kemiskinan ekstrem, merupakan tantangan global terbesar dan persyaratan yang tak tergantikan untuk pembangunan berkelanjutan. Tujuan-tujuan tersebut berupaya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dalam tiga dimensi - ekonomi, sosial, dan lingkungan - secara seimbang dan terintegrasi, membangun pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium dan menangani pekerjaan yang belum selesai.

Mencapai pembangunan berkelanjutan - khususnya memberantas kemiskinan, mengurangi ketidaksetaraan, dan memerangi perubahan iklim - membutuhkan perspektif jangka panjang, dengan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil bekerja sama untuk mengatasi tantangan global. Namun, dunia yang lebih tidak menentu lebih mendukung perilaku jangka pendek. Oleh karena itu, bisnis swasta, yang banyak di antaranya telah menghadapi berbagai insentif jangka pendek, ragu-ragu untuk memberikan dana untuk proyek investasi jangka panjang. Selama periode ketidakpastian keuangan, rumah tangga sering kali berfokus pada kebutuhan mendesak mereka. Dan para pembuat kebijakan sering kali dipandu oleh siklus politik jangka pendek.

Oleh karena itu, diperlukan upaya di semua tingkatan untuk memastikan bahwa tindakan kolektif yang diperkuat dapat membantu mengurangi ketidakpastian global, sementara inovasi keuangan dapat menghasilkan kemajuan yang signifikan di seluruh Agenda 2030 dan Agenda Aksi Addis Ababa.

‘‘Globalisasi dan perubahan teknologi telah berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan ekstrem di tingkat global, tetapi distribusi manfaat yang tidak merata telah membuat banyak orang tertinggal dan telah melemahkan dukungan terhadap arsitektur global.’’

—Sekretaris Jenderal (E/FFDF/2019/2) 

Ekonomi global menghadapi risiko dan volatilitas keuangan yang semakin tinggi, dengan pertumbuhan global yang kemungkinan besar telah mencapai puncaknya. Faktor-faktor geopolitik, perselisihan perdagangan, volatilitas pasar keuangan, dan faktor-faktor non-ekonomi, seperti perubahan iklim berisiko semakin menghambat pertumbuhan, stabilitas, dan pembangunan, serta memperburuk kemiskinan, ketidaksetaraan, dan kerentanan. Hal ini menjadi semakin mendesak untuk mengatasi risiko ekonomi dan keuangan sistemik serta kesenjangan arsitektur yang mengancam implementasi Agenda 2030.

Kelemahan dalam sistem keuangan global dapat menimbulkan risiko yang lebih tinggi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Risiko-risiko tersebut mencakup volatilitas arus modal internasional, yang diakibatkan oleh sifat jangka pendek dari banyak elemen pasar modal internasional; ketidakseimbangan global yang terus berlanjut; tantangan keberlanjutan utang di sektor publik dan swasta; serta meningkatnya kekuatan monopoli dan kebijakan persaingan yang kurang efektif. Tingkat utang yang tinggi pada entitas publik dan swasta, termasuk melalui derivatif pasar keuangan dengan leverage yang tinggi, meningkatkan kerentanan dan memicu siklus boom-bust. Kompresi bagian upah dari pendapatan telah memperburuk ketidaksetaraan. Laju perubahan teknologi yang cepat, meskipun mungkin memberikan solusi baru, juga dapat memperburuk risiko sistemik global.

Dalam Agenda Aksi Addis Ababa, disebutkan bahwa strategi pembangunan berkelanjutan yang kohesif dan dimiliki secara nasional, yang didukung oleh kerangka kerja pembiayaan nasional yang terintegrasi, akan menjadi inti dari upaya-upaya tersebut. Menanggapi Agenda 2030, banyak negara telah menyuntikkan semangat baru ke dalam strategi pembangunan berkelanjutan mereka. Namun, sebagian besar strategi tersebut tidak memiliki rencana pembiayaan yang konkret untuk mendanai implementasinya. Sebagaimana dicatat dalam Agenda Aksi Addis Ababa, proses refleksi harus dilengkapi dengan upaya untuk meningkatkan koherensi dalam sistem global dan meningkatkan inklusivitas tata kelola ekonomi global.

Dalam jangka menengah dan panjang, pergeseran dalam sistem moneter internasional, termasuk yang terkait dengan penyesuaian eksternal dan ketidakseimbangan global, dapat meningkatkan volatilitas keuangan, khususnya dalam periode ketidakpastian politik. Fakta tersebut menggarisbawahi pentingnya kerja sama internasional yang lebih kuat dan memastikan sumber daya yang memadai serta cakupan yang komprehensif dalam jaring pengaman keuangan global. Di bawah arsitektur keuangan saat ini, risiko mata uang yang terkait dengan pembiayaan internasional yang diterima sering kali ditanggung oleh para pelaku di negara-negara berkembang yang paling tidak mampu mengelolanya.

Mengingat kompleksitas dan ambisius transformasi yang diperlukan untuk mewujudkan Agenda 2030, koherensi di seluruh bidang kebijakan sangat penting. Ada pemahaman yang berkembang tentang bagaimana peraturan keuangan mempengaruhi insentif untuk investasi pembangunan berkelanjutan. Pemahaman mengenai dampak risiko sosial dan lingkungan hidup terhadap kualitas kredit dan stabilitas sistem keuangan masih kurang. Kebijakan dan peraturan harus bekerja sama untuk menciptakan sistem keuangan yang berkelanjutan. Sistem peraturan harus selaras dengan langkah-langkah yang digunakan untuk meningkatkan keberlanjutan sistem keuangan swasta, seperti pelaporan keberlanjutan dan pengukuran dampak.

Bank pembangunan nasional yang dikelola dengan baik dapat membantu negara mengembangkan opsi pembiayaan untuk investasi terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Bank-bank tersebut harus selaras dengan Tujuan tersebut secara holistik dan dipertimbangkan dalam kerangka kerja pembiayaan nasional yang terintegrasi. Kolaborasi antara bank pembangunan nasional dan bank multilateral, melalui pembiayaan bersama atau pengaturan pinjaman, dapat meningkatkan pembiayaan terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui saling melengkapi sumber daya internasional dan pengetahuan pasar lokal.

Meskipun pencapaian Agenda 2030 menuntut maksimalisasi sinergi dan penghancuran silo-silo, memastikan bahwa sistem keuangan dan ekonomi koheren dengan pembangunan berkelanjutan sangat penting, bank-bank pembangunan nasional dan regional yang berfungsi dengan baik dapat berperan dalam membiayai pembangunan berkelanjutan, terutama di segmen pasar kredit di mana bank-bank komersial belum sepenuhnya terlibat dan di mana terdapat kesenjangan pembiayaan yang besar, berdasarkan kerangka kerja pemberian kredit yang baik dan kepatuhan terhadap perlindungan sosial dan lingkungan yang sesuai. Hal ini mencakup bidang-bidang seperti infrastruktur berkelanjutan, energi, pertanian, industrialisasi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi, serta inklusi keuangan dan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Bank pembangunan nasional dan regional juga memainkan peran countercyclical yang berharga, terutama selama krisis keuangan ketika entitas sektor swasta menjadi sangat menghindari risiko. Kami menyerukan kepada bank-bank pembangunan nasional dan regional untuk memperluas kontribusi mereka di bidang-bidang ini, dan lebih lanjut mendorong aktor-aktor publik dan swasta internasional yang relevan untuk mendukung bank-bank semacam itu di negara-negara berkembang.

Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa kebijakan pembiayaan tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Kerangka kerja pembiayaan terpadu seharusnya tidak hanya merespons tantangan pembiayaan, tetapi juga realitas lanskap global yang terus berubah. Sebagai contoh, untuk memerangi ketidaksetaraan, termasuk ketidaksetaraan gender, kebijakan nasional perlu mengatasi penurunan pangsa upah, kerentanan yang semakin meningkat, digitalisasi, dan peningkatan konsentrasi pasar, di antara isu-isu lainnya. Pemerintah harus meninjau kembali kebijakan pasar tenaga kerja, sistem perlindungan sosial, kebijakan fiskal, kebijakan persaingan, kebijakan perdagangan, serta peraturan dan strategi sektor keuangan untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut sejalan dengan realitas baru.

Artikel ini telah dipublikasikan di situs Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui tautan ini: Hari Bank Internasional | Perserikatan Bangsa-Bangsa (https://www.un.org/en/observances/international-day-of-banks#:~:text=Pada%20Desember%202019%2C%20ini,dan%20memberikan%20pengertian%20tentang%20Bank%20dan%20pelayanan%20kepada%20publik)