Pidato Gita Sabharwal dalam Diskusi Publik tentang Tata Kelola Migrasi di Indonesia

Ibu Penny, Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang, Kementerian Luar Negeri,

Bapak Judha Nugraha, Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri

Ibu Nuryani Yunus, Asisten Deputi Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Bapak Ir. Prijadi Santoso, Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Perwakilan dari Kementerian, mitra pembangunan, agen perekrutan, dan rekan-rekan PBB

Selamat Pagi.

Izinkan saya memulai dengan mengucapkan terima kasih kepada pemimpin utama Tata Kelola Migrasi di Indonesia, Kementerian Luar Negeri dan Pemerintah Daerah Jawa Tengah, serta lembaga-lembaga yang terlibat dalam kemitraan yang telah kami bangun untuk migrasi yang aman dan teratur, yang sangat penting bagi percepatan SDGs secara luas. 

Indonesia adalah negara terdepan dalam upaya global untuk migrasi dengan berinvestasi dalam perlindungan, praktik ketenagakerjaan yang aman, dan meningkatkan pengakuan keterampilan bersama.  

Kepemimpinan Indonesia telah memungkinkan diadopsinya pendekatan pemerintah secara menyeluruh, dengan finalisasi rencana aksi nasional dan Indikator Tata Kelola Migrasi untuk kebijakan migrasi berbasis bukti. 

Hal ini memanfaatkan potensi pengembangan 2,2 juta pekerja migran Indonesia, yang sebagian besar adalah perempuan dan berpotensi rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan. 

Secara kolektif, pekerja migran berkontribusi dalam menjamin kesejahteraan keluarga dan pertumbuhan ekonomi, dengan menyumbangkan hampir US$10 miliar, atau hampir satu persen dari PDB Indonesia. 

Analisis menunjukkan bahwa jumlah ini akan terus bertambah seiring dengan upaya Indonesia untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja migran. 

Saya masih baru di negara ini dan berpartisipasi dalam diskusi ini merupakan kesempatan belajar yang luar biasa.

Izinkan saya menyoroti tiga tema yang saya yakini sangat penting karena PBB secara strategis membawa keahliannya yang luas melalui IOM, UNDP dan UN Women untuk mewujudkan migrasi yang aman, teratur dan teratur ke tingkat berikutnya.

Pertama, peluncuran indeks tata kelola migrasi untuk Indonesia dan Jawa Tengah yang dipimpin oleh Kemlu dan IOM akan membuka jalan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh para migran secara komprehensif. Hal ini juga secara strategis akan menjembatani kesenjangan kebijakan sebagai pendorong perlindungan yang lebih besar di seluruh rangkaian migrasi.

Ini merupakan alat yang berharga untuk menilai dan memantau kebijakan dan praktik terkait migrasi (52) dan menjadi dasar untuk berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta dan agen perekrutan. 

Laporan indeks tata kelola migrasi dari Jawa Tengah membantu kita memahami dinamika migrasi di tingkat provinsi secara lebih rinci.

Sebagai contoh, Jawa Tengah memiliki penempatan pekerja migran tertinggi di industri perikanan. Untuk meningkatkan kondisi kerja awak kapal perikanan migran, perjanjian kerja sama dengan Indonesia Ocean Justice Initiative berupaya mengembangkan strategi perlindungan khusus untuk kesejahteraan mereka. 

Kedua, kemitraan pemerintah daerah dan UNDP untuk mengutamakan migrasi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sedang ditingkatkan. Terdapat peningkatan permintaan dari kabupaten di ketiga provinsi untuk melengkapi pembiayaan inovatif untuk mendukung pekerja migran di seluruh rangkaian sebagai pemangku kepentingan ekonomi yang penting. 

Hal ini secara langsung berdampak pada keamanan rumah tangga dan masyarakat  mengingat banyak pekerja migran yang menghadapi tekanan ekonomi dalam jalur mobilitas mereka.    

Ketiga, kemitraan Kemlu dan UN Women memanfaatkan aplikasi Safe Travel Mobile yang dilengkapi dengan AI chatbot untuk melindungi pekerja migran perempuan. Aplikasi ini akan memastikan perlindungan menyeluruh bagi pekerja migran Indonesia dengan akses yang lebih besar terhadap sistem peradilan pidana dalam bahasa lokal dari sumber yang terpercaya.

PBB bekerja sama dengan Pemerintah siap untuk meningkatkan dialog dengan sektor swasta untuk lebih memperkuat ekosistem perekrutan pekerja migran, memperluas penggunaan kontrak digital dan mekanisme pembayaran, serta meningkatkan pelatihan keterampilan.   

Izinkan saya mengakhiri dengan memuji Kementerian Luar Negeri, Dinas Tenaga Kerja Jawa Tengah, dan IOM yang telah menunjukkan bagaimana koherensi kebijakan vertikal dan horizontal dapat diperkuat untuk mewujudkan migrasi yang aman dan tertib di Indonesia.

Terima kasih