Laporan Global PBB Menggarisbawahi Potensi Indonesia dalam Pertumbuhan Ekonomi Hijau

Cadangan alam penting Indonesia seperti nikel, menyediakan lebih dari 55% pasokan global, yang sangat penting untuk baterai elektrik kendaraan dan penyimpanan karbon. Oleh karena itu, Indonesia memegang peranan penting di dunia dalam upaya dekarbonisasi dan transisi energi global. Inisiatif pembangunan rendah karbon adalah salah satu topik global yang tercakup dalam Laporan Pembangunan Industri 2024, yang diterbitkan oleh Organisasi Pengembangan Industri PBB (UNIDO) minggu lalu. 

Laporan yang berjudul ‘Mengubah Tantangan Menjadi Solusi Industri: Era Baru Kebijakan Industri’, mengap Laporan Pembangunan Industri 2024resiasi Indonesia yang telah menerapkan kebijakan kebijakan industri hijau pada bidang manufaktur dan jasa.

Indonesia berhasil mencapai kemajuan dalam mengurangi konsumsi energi dengan dukungan bantuan teknis dari mitra pembangunan, termasuk UNIDO.

Trend Industri Global: Menuju Peningkatan Keberlanjutan

Laporan ini menunjukkan potensi transformatif kebijakan industri modern menuju solusi baru terhadap tantangan global, dari kelangkaan sumber daya dan perubahan iklim ke perluasan hingga kesenjangan ekonomi yang terus melebar dan populasi yang terus bertambah. 

Laporan UNIDO mencatat bahwa sektor industri telah memegang peran penting dalam solusi pembangunan berkelanjutan, dengan perusahaan-perusahaan industri memegang sekitar 60% semua paten hijau di seluruh dunia. 
Resep industrialisasi berkelanjutan adalah melawan perubahan iklim, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan jutaan pekerjaan yang layak dengan memanfaatkan teknologi mutakhir. 
Menurut laporan tersebut, sektor manufaktur secara signifikan berkontribusi terhadap lapangan kerja, inovasi, dan transisi hijau. Secara rata-rata, setiap pekerjaan manufaktur menciptakan lebih dari dua pekerjaan tambahan pada sektor ekonomi yang lainnya. 

Laporan ini menyatakan bahwa industrialisasi memerlukan investasi, keterampilan, teknologi, upaya yang terkoordinasi, dan kebijakan yang dirancang dengan baik. Kebijakan-kebijakan baru industri tersebut termasuk dalam elemen-elemen kunci berikut:

• Kebijakan-kebijakan tersebut harus selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)
• Kebijakan-kebijakan tersebut harus kolaboratif, karena tantangan-tantangan modern saling terkait dan kompleks, sehingga membutuhkan kerja sama yang erat di antara semua pemangku kepentingan termasuk sektor publik dan swasta.
• Kebijakan-kebijakan tersebut harus berwawasan ke depan, mempertimbangkan tren besar yang sedang berlangsung seperti transisi energi, Revolusi Industri Empat, penyeimbangan kembali global terhadap negara-negara berkembang, dan transisi demografi. 
• Kebijakan-kebijakan tersebut harus mendorong kolaborasi dan dikoordinasikan secara regional untuk mengurangi ketegangan dan membuka potensi skala ekonomi. 

Ditemukan juga pada laporan ini kemajuan global menuju industri yang terkait dengan SDGs masih rendah, khususnya pada negara-negara berkembang yang tertinggal pada inovasi, energi bersih, dan pekerjaan  yang layak. 
Terdapat beberapa peluang untuk mengejar ketertinggalan meliputi:

• Menghasilkan energi, material, dan komponen yang dibutuhkan untuk transisi energi,
• Menggunakan teknologi 4IR untuk meningkatkan daya saing, 
• Menarik investasi asing langsung (FDI) yang direlokasi,
• Fokus terhadap produksi barang yang memiliki permintaan yang besar karena demografi global dan tren teknologi.

Wiayah asia pasifik siap untuk berkembang namun menghadapi banyak tantangan, khususnya bagi pulau-pulau di pasifik, negara-negara yang belum berkembang, dan negara-negara yang terkurung daratan. 

Seperti yang disorot dalam laporan tersebut, negara-negara ini memerlukan perhatian khusus dan kebijakan-kebijakan untuk mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan perubahan iklim, keterbatasan anggaran fiskal, dan bantuan teknis. Munculnya kemampuan industri yang kuat telah memposisikan Asia untuk berkembang menjadi klaster industri baru dengan sangat baik, khususnya pada mobilitas listrik. 

“UNIDO siap untuk terus memberikan saran kebijakan kepada pemerintah Indonesia untuk membantu Indonesia mewujudkan potensinya dan menghindari jebakan yang dapat terjadi pada  negara berpendapatan menengah melalui inovasi industri dan menciptakan lapangan kerja yang layak,” kata Marco Kamiya, representasi UNIDO di Jakarta.