Meningkatkan Efektivitas Pembiayaan TPB: Komitmen yang Lebih Kuat, Tindakan yang Lebih Besar - Pernyataan Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, Gita Sabharwal

Sambutan Kepala Perwakilan PBB di Indonesia pada Diskusi Panel di Acara High-Level Multistakeholder Partnership di Bali, 3 September 2024

Moderator: Yanuar Nugroho

Q: Bagaimana kondisi pembiayaan TPB saat ini di negara-negara berkembang? Apa saja kendala utama yang menghambat efektivitas inisiatif pembiayaan TPB saat ini?

• Terima kasih, Pak Yanuar.
• Saya akan mulai dengan mengatakan bahwa pembiayaan TPB dan kemajuan TPB berjalan seiringan.
• Kemajuan TPB harus menentukan kesenjangan pembiayaan dan sifat pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung percepatan TPB.
• Saya ingin membahas isu-isu ini dalam konteks Asia dan Pasifik dan secara khusus mengambil contoh dari dua negara tempat saya menjabat sebagai Kepala Perwakilan - Indonesia dan Thailand.
• Di kawasan Asia-Pasifik, 17% dari indikator TPB sudah berada di jalur yang tepat, sama dengan rata-rata global.
• Kemajuan Indonesia dalam pencapaian TPB telah melawan tren ini dengan kemajuan yang jauh lebih baik, yaitu 62% indikator berada di jalur yang tepat. Thailand juga telah melakukannya dengan baik dengan tingkat 42%.
• Di kedua negara serta di seluruh Asia dan Pasifik, percepatan kemajuan TPB bergantung pada pendekatan seluruh masyarakat, yang dipimpin oleh Pemerintah dalam kemitraan erat dengan sektor swasta dan masyarakat sipil.
• Hal yang menggembirakan, pemerintah telah berupaya untuk menetapkan kesenjangan pembiayaan untuk memenuhi SDGs pada tahun 2030. Untuk Indonesia, kesenjangan ini mencapai $1,7 triliun, sementara untuk Thailand mencapai $400 miliar.
• Sebagai PBB, kami memfasilitasi proses ini dengan memberikan bantuan teknis melalui kemitraan dengan Pemerintah untuk memobilisasi pembiayaan guna menjembatani kesenjangan tersebut.
   

T: Hambatan utama yang menghambat efektivitas inisiatif pembiayaan TPB saat ini

• Efektivitas pembiayaan TPB akan bergantung pada konteks negara.
• Negara-negara berkembang seperti Indonesia menikmati keuntungan dari sektor swasta yang dinamis, pasar modal yang dalam, tingkat defisit yang rendah, dan ekonomi yang terus bertumbuh. Hal ini menciptakan ruang fiskal yang melintasi sektor publik dan swasta serta lembaga keuangan internasional untuk mendukung investasi SDG.
• Negara-negara dengan tingkat utang moderat dan tinggi, yang mencakup 60 negara, akan bergantung pada bantuan pembangunan untuk mendukung investasi TPB.
• Di sinilah donor, pembiayaan internasional, dan komitmen negara-negara maju untuk memenuhi 0,7% Pendapatan Nasional Bruto memainkan peran penting.
• DA perlu dilengkapi dengan transfer teknologi untuk dekarbonisasi yang mendalam, memperluas akses ke pasar, dan membangun kapasitas untuk memberdayakan negara-negara guna mempercepat kemajuan TPB mereka.
• Dalam konteks ini, Sekretaris Jenderal PBB telah mengusulkan paket stimulus TPB sebesar setidaknya $500 miliar per tahun untuk pembiayaan jangka panjang yang terjangkau bersama dengan reformasi IFI untuk membuka pembiayaan tambahan bagi negara-negara berkembang.
• Pada akhirnya, menjembatani kesenjangan pembiayaan TPB tidak hanya membutuhkan peningkatan investasi, tetapi juga upaya global yang terkoordinasi untuk memastikan bahwa setiap dolar yang dikerahkan dapat menghasilkan kemajuan yang berarti bagi semua.

T: Apakah ada mekanisme pembiayaan inovatif yang dapat dieksplorasi untuk memobilisasi sumber daya tambahan untuk implementasi TPB? Bagaimana PBB dapat berperan aktif dalam mengoordinasikan dan mengadvokasi peningkatan pembiayaan TPB di berbagai negara, terutama di negara berkembang?

Mekanisme pembiayaan inovatif

• Indonesia adalah pemimpin dalam pembiayaan campuran dan inovatif.
• Saya tahu banyak negara di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan yang belajar dari Indonesia tentang cara berinvestasi dalam mekanisme pembiayaan untuk memobilisasi modal dari sektor swasta, CK, dan bank.
• Dalam lingkungan global yang terbatas secara fiskal, pemerintah perlu memanfaatkan model pembiayaan inovatif secara lebih strategis untuk menjembatani kesenjangan pembiayaan terkait TPB.
• Ada empat hal yang ingin saya bahas terkait keterlibatan PBB.

• Pertama, obligasi tematik yang selaras dengan TPB seperti obligasi hijau, biru, dan oranye.
• Kematangan pasar obligasi Indonesia, yang menyaksikan penerbitan $52 miliar tahun lalu, merupakan keuntungan besar.
• Jelas ada permintaan dari pasar keuangan nasional dan internasional untuk instrumen bebas risiko yang menargetkan investasi LST seperti obligasi negara.
• Ke depannya, hal ini dapat dimanfaatkan lebih banyak lagi untuk memobilisasi pembiayaan TPB tambahan.
• UNDP, bersama dengan Kementerian Keuangan, telah memobilisasi dana sebesar $10 miliar melalui obligasi TPB, sukuk hijau, dan obligasi biru. Saya juga mengetahui bahwa BAPPENAS sedang mempertimbangkan untuk mengujicobakan obligasi korporasi dan obligasi oranye yang menargetkan pemberdayaan perempuan untuk mencapai kesetaraan gender dan kemajuan TPB.
• Pemerintah dan PBB telah menilai kelayakan keuangan obligasi daerah untuk 8 provinsi yang prospektif. Jika hal ini berjalan, maka dapat menghasilkan $2 miliar dalam bentuk pembiayaan tambahan untuk pelokalan TPB.

• Kedua, UNEP bekerja sama dengan lima bank komersial dengan basis aset sebesar $116 miliar untuk melembagakan kerangka kerja keuangan berkelanjutan dan menerapkan rencana pembiayaan transisi untuk meningkatkan portofolio LST.
• Bank-bank ini telah menandatangani prinsip-prinsip perbankan yang bertanggung jawab dari PBB.
• Dengan meningkatnya porsi portofolio LST, hal ini akan meningkatkan pembiayaan untuk LST, yang akan mendukung upaya dekarbonisasi pemerintah. Pergeseran 1% saja ke arah ESG akan menyiratkan lebih dari $1 miliar investasi tambahan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.
• Minggu lalu saya melihat bagaimana sebuah bank milik negara memanfaatkan portofolio ESG-nya untuk membiayai perumahan hijau yang terjangkau sambil bekerja sama dengan para pengembang dan pemasok untuk menciptakan ekosistem untuk bahan bangunan yang hemat energi dan daur ulang.
• Di masa depan, kita akan membutuhkan lebih banyak lagi skala dan jenis pembiayaan seperti ini.

• Ketiga, Indonesia juga dapat memanfaatkan Keuangan Syariah.
• Basis aset IF, termasuk perbankan syariah dan sektor non-bank, sekuritas, mencapai $138 miliar.
• Kontribusi zakat dan aset wakaf di negara ini masing-masing bernilai $ 15 miliar dan $ 12 miliar. Dana tersebut sebagian besar diinvestasikan untuk layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.
• Demikian pula, dana zakat di tingkat provinsi memberikan peluang untuk melembagakan pembiayaan dalam mendukung manusia dan planet sebagai bagian integral dari TPB.

• Keempat, bermitra dengan pasar modal, termasuk investor dan manajer aset, untuk menghasilkan modal bagi investasi di saham-saham LST.
• Di Thailand, hal ini telah menghasilkan 150 juta dolar AS, yang berfungsi sebagai insentif bagi perusahaan-perusahaan yang terdaftar untuk mengungkapkan jejak karbon dan rencana mereka untuk mencapai nol karbon.
• Mengandalkan pendanaan fiskal dan publik saja tidak lagi cukup untuk mencapai SDGs. Mekanisme pendanaan yang inovatif harus melengkapi upaya-upaya ini.
• Contoh dari Indonesia dan Thailand merupakan bukti dari apa yang dapat dilakukan jika kita berpikir secara kolektif dan kolaboratif.

T: Bagaimana kita dapat memastikan negara-negara berkembang memiliki akses yang adil terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai TPB? Strategi apa yang digunakan PBB untuk memobilisasi pembiayaan yang lebih besar dan lebih dapat diprediksi dari donor tradisional dan non-tradisional, dan bagaimana PBB mengatasi fragmentasi donor dan memastikan keselarasannya dengan prioritas pembangunan nasional?
 

• Tidak ada satu solusi yang cocok untuk semua untuk pertanyaan yang kompleks ini.
• Namun, ada tiga pendekatan yang dapat kita manfaatkan lebih lanjut untuk mendukung pembiayaan yang adil, dapat diprediksi, dan terkoordinasi.
• Pertama, SSTC memanfaatkan pengalaman praktis dan solusi inovatif dari negara-negara dengan konteks pembangunan yang serupa untuk berbagi praktik baik dan pelajaran yang dapat dipetik.
• Kedua, mengumpulkan para pemangku kepentingan keuangan - B, I, AM, KM untuk upaya bersama dalam membuka pembiayaan tambahan untuk TPB.
• Ketiga, melibatkan donor baru - Indonesia Aid adalah contoh yang baik untuk hal ini. Dana abadi mereka menghasilkan pembiayaan yang dapat diprediksi yang digunakan pemerintah untuk mendukung negara-negara Selatan.
• Multilateralisme menyediakan platform untuk mengatasi masalah-masalah ini sambil memastikan bahwa negara-negara menjunjung tinggi komitmen mereka untuk mendukung TPB dan iklim.
• Hal ini meningkatkan kapasitas kolektif mereka untuk mencapai TPB sesuai jadwal.
• Pendanaan TPB bukan hanya tentang meningkatkan dana, tetapi juga menyelaraskan berbagai sumber secara strategis di bawah komitmen bersama.

---------