Menyelaraskan sistem pangan, nutrisi dan aksi iklim - Pidato Kepala Perwakilan di Acara Sampingan COP29, Gita Sabharwal

Hadirin yang terhormat, merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk berbicara mengenai komitmen Indonesia dalam membuat sistem pangannya menjadi tangguh terhadap iklim sekaligus mengurangi emisi.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan lintasan pembangunan yang mengesankan dengan 62% SDGs telah tercapai.

Pertanian menyumbang hampir 14% dari PDB dan merupakan pendorong ekonomi, terutama di daerah-daerah yang tidak terlalu padat penduduknya.

Presiden memprioritaskan ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas pangan dengan menyeimbangkan keberlanjutan dengan pertumbuhan.

Pemerintah juga berkomitmen untuk mengurangi 8% emisi yang berasal dari sektor pertanian. Yang terpenting, pemerintah memiliki kejelasan visi mengenai aksi-aksi terkait NDC untuk memenuhi agenda net-zero.

Hal ini termasuk meningkatkan efisiensi sumber daya, meningkatkan penggunaan pupuk organik, diversifikasi pangan, mengatasi kelangkaan air, dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan.

Izinkan saya berbicara tentang 3 prioritas konvergensi untuk kemitraan Pemerintah dan PBB.

Pertama, Indonesia berkomitmen untuk mentransformasi ketersediaan, produktivitas, dan keberlanjutan pangan. Namun, tidak ada solusi yang cocok untuk semua. Diperlukan beragam strategi pangan yang tahan terhadap perubahan iklim agar sesuai dengan kondisi daerah.

Di Sulawesi dan Maluku, misalnya, prioritasnya adalah untuk meningkatkan produksi pangan biru seperti udang dan rumput laut. Sementara itu, di Sumatera, fokusnya adalah meningkatkan kualitas pangan, termasuk pertanian organik.

Kemitraan PBB yang dipimpin oleh FAO dan IFAD didasarkan pada jalur nasional untuk melindungi sumber daya alam dan menjaga keanekaragaman hayati.

Kedua, dalam persiapan COP30, PBB bermitra dengan pemerintah untuk membangun basis bukti untuk transformasi pangan.

Kami akan menganalisis satu tanaman utama, seperti beras, untuk lebih memahami emisi yang dihasilkan di sepanjang siklus hidupnya dengan jejak karbon yang diukur di setiap langkahnya.

Hal ini akan memungkinkan pengurangan emisi sekaligus mengurangi limbah makanan, yang merupakan sepertiga dari semua makanan yang diproduksi hilang atau terbuang.

Hal ini akan menginformasikan kebijakan mulai dari produksi hingga konsumsi.

Pemerintah juga berkomitmen untuk mendiversifikasi sistem pangan dengan fokus pada tanaman tradisional dan bergizi seperti kedelai, singkong, sagu, dan sukun.

Hal ini selaras dengan program makanan bergizi yang berwawasan ke depan untuk mengatasi malnutrisi dengan menjangkau 80 juta bayi, anak-anak, dan ibu.

Pendekatan menyeluruh dari PBB difokuskan untuk memfasilitasi hal ini dengan menganalisis rantai pasokan, keamanan pangan, keanekaragaman pangan, limbah makanan, dan bio-fortifikasi.

Ketiga, FAO bekerja sama dengan pemerintah dalam praktik-praktik inovatif untuk mengoptimalkan penggunaan benih dan pupuk sambil mempromosikan pertanian konservasi.

Praktik-praktik ini dapat meningkatkan hasil panen, mengurangi penggunaan pupuk dan menurunkan penggunaan pestisida hingga 30%.

Hal ini penting karena sebagian besar petani Indonesia berusia di atas 40 tahun dan banyak yang tidak memiliki akses ke praktik pertanian cerdas.

Pemerintah dan PBB berkomitmen untuk mengoptimalkan gerakan pramuka nasional untuk menghadirkan solusi digital dan menyebarkan praktik terbaik untuk nutrisi dan pengurangan limbah makanan.

Ke depannya, meningkatkan pertanian berkelanjutan dan pangan ramah lingkungan akan menjadi kunci untuk mencapai target pertumbuhan PDB Indonesia sebesar 8% per tahun untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah.

Sebagai RC, peran saya berfokus pada koordinasi, pertemuan, dan memimpin untuk mempercepat sistem pangan yang tahan terhadap perubahan iklim.

Saya memanfaatkan bantuan teknis mutakhir, solusi yang didukung ilmu pengetahuan, dan teknologi ramah lingkungan terbaik yang dimiliki oleh tim negara PBB untuk memajukan prioritas nasional yang selaras dengan SDG.

Mengkoordinasikan pendekatan seluruh PBB ditargetkan untuk mengurangi emisi, meningkatkan produktivitas pertanian, dan mendiversifikasi sistem pangan.

Dalam kemitraan dengan pemerintah, sebagai RC I juga mengumpulkan para pemangku kepentingan, termasuk swasta dan lembaga keuangan, untuk meningkatkan ambisi aksi iklim dan menjembatani kebutuhan dana sebesar $522 miliar untuk memenuhi NDC.

Hal ini diwujudkan dengan memobilisasi dana sebesar $10 miliar melalui obligasi pemerintah dan korporasi untuk iklim, investasi LST melalui bank-bank nasional, dan pembiayaan syariah untuk air di tingkat daerah.

Kepemimpinan RC didasarkan pada kejelasan visi dan tujuan untuk menambah nilai strategis pada inisiatif yang diprioritaskan secara nasional, khususnya dalam konteks negara berpenghasilan menengah ke atas seperti Indonesia.

Menjelang COP30, kemitraan dengan pemerintah akan berfokus pada penilaian jejak karbon untuk tanaman pertanian dan meningkatkan pembiayaan inovatif dalam mendukung sistem pangan.

Prioritas lainnya adalah melibatkan generasi muda dalam mendukung pertanian cerdas untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi penggunaan sumber daya, dan meningkatkan pengelolaan limbah.

REFLEKSI

Sangat penting bagi semua pemangku kepentingan - pemerintah, PBB, PS, dan masyarakat sipil - untuk bersatu secara strategis dalam memanfaatkan platform global yang didukung oleh TA yang dibawa oleh pusat sistem pangan dan SUN untuk memajukan makanan bergizi yang selaras dengan sistem pangan yang tangguh terhadap perubahan iklim.

Penting juga untuk melibatkan kaum muda dalam dialog ini, yang sangat penting bagi negara-negara seperti Indonesia di mana 48% penduduknya berusia di bawah 30 tahun, sekaligus mengarusutamakan pangan ramah lingkungan ke dalam dialog sistem pangan.