Bersatu untuk Integritas: Memberdyakan Para Pemangku Kepentingan dalam Memerangi Korupsi

Pada Hari Antikorupsi Internasional hari ini, Putri Rahayu Wijayanti, Koordinator Program Anti-Korupsi UNODC, berbagi pemikirannya mengenai upaya-upaya anti-korupsi yang lebih menyeluruh di Indonesia, yang didukung oleh UNODC

Korupsi merusak fondasi masyarakat, menghambat kemajuan dan merampas kesempatan penting bagi setiap orang untuk mendapatkan pendidikan, perawatan kesehatan, pekerjaan, dan kelestarian lingkungan. Mengatasi masalah yang meluas ini membutuhkan upaya kolektif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk kaum muda, orang dengan disabilitas, masyarakat sipil, dan sektor swasta, untuk mendorong masa depan yang lebih adil dan transparan.

Keterlibatan Pemuda dalam upaya Antikorupsi

Dengan jumlah kaum muda di seluruh dunia yang mencapai 1,9 miliar orang, keterlibatan mereka dalam inisiatif antikorupsi sangat diperlukan. Terhubung dan mendapat informasi yang tidak pernah ada sebelumnya, kaum muda memiliki alat yang inovatif untuk memerangi korupsi. Dengan memanfaatkan teknologi seperti kecerdasan buatan, media sosial, dan blockchain, mereka dapat mengembangkan solusi inovatif, mengadvokasi praktik-praktik yang beretika, dan menuntut akuntabilitas yang lebih besar dari lembaga-lembaga.

Di Indonesia, Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan (UNODC) secara aktif melibatkan kaum muda dalam upaya antikorupsi. Melalui Kompetisi Video yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Tempo Institute, dengan dukungan dari UNODC, kami bekerja sama dengan lebih dari 100 anak muda untuk membuat video yang berdampak besar dalam mempromosikan integritas. (Tonton video ini untuk mengetahui lebih lanjut).

Inklusi Orang dengan Disabilitas

Memastikan bahwa inisiatif anti-korupsi inklusif terhadap orang dengan disabilitas sangatlah penting. UNODC menekankan pentingnya inklusivitas dalam program-programnya, dengan menyadari bahwa perspektif yang beragam dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Bekerja sama dengan KPK, UNODC mengadakan lokakarya dan diskusi publik yang melibatkan orang dengan disabilitas, menyediakan lingkungan yang mudah diakses dan penerjemah bahasa isyarat untuk memastikan partisipasi penuh. Kegiatan-kegiatan ini memberdayakan orang-orang dengan disabilitas untuk memahami dampak korupsi terhadap kehidupan mereka dan secara aktif terlibat dalam upaya antikorupsi.

Dengan menyediakan wadah bagi orang dengan disabilitas untuk berpartisipasi dalam kegiatan anti-korupsi, masyarakat dapat memanfaatkan berbagai pengalaman dan gagasan yang lebih luas, yang mengarah pada strategi yang lebih efektif dan komprehensif.

Partisipasi Sektor Swasta

Sektor swasta memainkan peran penting dalam mencegah korupsi dengan mempromosikan praktik-praktik etis, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, dan mendorong akuntabilitas. Melalui tindakan kolektif dan penerapan kebijakan anti-korupsi yang kuat, perusahaan dapat berkontribusi pada lingkungan bisnis yang lebih transparan dan bertanggung jawab, yang mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang.

Di Indonesia, UNODC bermitra dengan sektor swasta untuk memerangi korupsi. Sebagai contoh, UNODC berkolaborasi dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) untuk mempromosikan transparansi dan integritas di dalam industri kelapa sawit. Kemitraan ini bertujuan untuk mengatasi risiko korupsi seperti penyuapan, dan pelanggaran peraturan, yang menghambat kontribusi industri ini terhadap pertumbuhan ekonomi. (Tonton video ini untuk mengetahui lebih lanjut).

Aksi Kolektif untuk Masa Depan yang Bebas Korupsi

Melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya anti-korupsi sangat penting untuk menciptakan masa depan yang adil dan transparan. Dengan memberdayakan kaum muda, termasuk orang dengan disabilitas, berkolaborasi dengan masyarakat sipil, dan bermitra dengan pihak swasta dapat mengembangkan strategi yang komprehensif untuk memerangi korupsi.