Program Baru PBB untuk Mendukung Pemanfaatan dan Ketersediaan Data bagi Pembangunan di Tingkat Daerah

Pemerintah nasional menetapkan tujuan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan, tetapi pemerintahan daerah – yang paling dekat dengan masyarakat – memiliki pemahaman terbaik tentang apa yang diperlukan untuk mempercepat kemajuan menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Tingkat provinsi. 

Inilah sebabnya program bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia yang baru diluncurkan ini berfokus pada dukungan kepada pemerintah daerah– di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota – melalui penyediaan data di tingkat lokal untuk perumusan kebijakan yang berbasis bukti.

“Pemerintah memang merancang kebijakan nasional dan kerangka pembangunan, tetapi kabupaten dan kota lebih memahami realitas di lapangan. Mereka berada di posisi yang strategis untuk menilai tantangan dan melaksanakan proyek pembangunan yang merespons kebutuhan masyarakat mereka,” ujar Gita Sabharwal, Kepala Perwakilan PBB di Indonesia. “Hal ini memerlukan data yang akurat dan mudah diakses di tingkat daerah, dan inilah fokus utama dari program baru ini.”

Berdasarkan data pemerintah, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk memenuhi 62% indikator SDGs, dan pemerintah berkomitmen untuk mempercepat kemajuan di area yang paling tertinggal, termasuk nutrisi dan kesetaraan gender. Pembangunan di seluruh SDGs masih belum merata, dengan adanya kesenjangan antar daerah yang signifikan. 

Untuk mempercepat upaya di tempat yang paling membutuhkan, diperlukan intervensi yang disesuaikan dengan kebutuhan, yang pada gilirannya memerlukan data yang akurat. Namun, ketersediaan data di tingkat kabupaten dan kota masih terbatas, terutama data untuk indikator sosial ekonomi SDGs.

Program bersama ini, dengan partisipasi dari Program Pangan Dunia (WFP), Dana Anak-anak PBB (UNICEF), dan Dana Kependudukan PBB (UNFPA), akan membantu mengembangkan mekanisme untuk menyediakan data yang lebih andal di tingkat daerah, menggunakan metodologi pemodelan yang dikenal sebagai estimasi area kecil (small area estimation).

Program ini juga akan mendukung pengembangan kerangka peraturan nasional untuk memperkuat perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pendanaan SDGs di tingkat daerah, serta membantu menciptakan panduan dan protokol nasional untuk meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan SDGs di tingkat daerah. 

Dashboard SDGs online, yang dikembangkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan PBB di Indonesia, akan ditransformasikan menjadi pusat basis data dan sistem pemantauan serta evaluasi digital yang terintegrasi untuk menganalisis kemajuan SDGs dan memperkuat rencana pembangunan di tingkat daerah, ujar Vivi Yulaswati, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam BAPPENAS.

“Dengan data yang akurat dan pemaparan contoh praktik terbaik dari seluruh negeri, kami akan memberikan pemerintah di tingkat daerah amunisi yang mereka butuhkan untuk merancang dan melaksanakan program yang tepat sasaran dengan dampak yang jelas dan terukur terhadap pembangunan menuju SDGs,” ujarnya.

Program baru berdurasi satu tahun ini didanai oleh Joint SDG Fund. Program ini melengkapi inisiatif lain dari PBB di Indonesia yang mendukung pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan menuju SDGs, seperti dukungan terhadap Voluntary Local Reviews (VLRs). VLRs memungkinkan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota untuk mengevaluasi kemajuan mereka dalam mencapai SDGs dan memprioritaskan tindakan berdasarkan hasil yang diperoleh.

“Dengan bekerja sama secara saling melengkapi, BAPPENAS dan PBB dapat memberikan dukungan yang dibutuhkan pemerintah daerah untuk mencapai kemajuan yang bermakna dan inklusif,” kata Gita Sabharwal.