PANGALENGAN, JAWA BARAT – Di antara perbukitan bergelombang di Provinsi Jawa Barat, ribuan petani merasakan manfaat nyata dari digitalisasi usaha mereka dan peningkatan akses terhadap pembiayaan, sebagian berkat proyek yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).Anggota Koperasi Peternak Bandung Selatan (KPBS) mencatat peningkatan 38% pada pinjaman produktif dan kenaikan 43% pada volume penjualan selama dua tahun terakhir, setelah diperkenalkannya aplikasi baru yang digunakan sebagai solusi sistem perencanaan sumber daya usaha (Enterprise Resource Planning/ERP).“Akses pembiayaan yang lebih mudah berarti volume pinjaman lebih tinggi, yang pada gilirannya berarti lebih banyak ternak dan pendapatan lebih tinggi bagi petani kami,” kata Kepala KPBS, Aun Gunawan. “Inilah bagaimana inklusi keuangan meningkatkan kesejahteraan.” Didirikan pada 1969, KPBS memiliki 5.000 anggota dan memproduksi 70.000 ton susu per hari. Koperasi ini mengoperasikan pabrik susu sendiri, menggunakan sekitar 15% produksi susunya untuk membuat yoghurt dan keju mozzarella, sementara sisanya dijual ke perusahaan susu di wilayah tersebut. Selain itu, koperasi juga mengelola rumah sakit, layanan kesehatan hewan, dan bank—semua dirancang untuk mendukung anggota serta meningkatkan kesejahteraan dan daya saing mereka. Holistik dan sehat“Kami mengambil pendekatan holistik, dan bagi kami, semua ini terkait kesehatan—bukan hanya kesehatan petani dan ternak mereka, tetapi juga kesehatan finansial,” jelas Aun kepada para kepala lembaga PBB di Indonesia yang mengunjungi KPBS sebagai bagian dari acara Dialog Pemimpin tahunan mereka mengenai arah PBB di negara ini.Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) kini mendukung koperasi ini dalam mewujudkan visi tersebut, memanfaatkan digitalisasi untuk memperkuat inklusi keuangan. Proyek ini dilaksanakan bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. “KPBS sudah merupakan usaha yang kuat dan terkelola dengan baik sebelum keterlibatan kami,” kata Simrin Singh, Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor Leste. “Alat yang kami sediakan telah memicu perbaikan lebih lanjut dan meningkatkan kesejahteraan.”Melalui sistem ERP, yang diperkenalkan ILO dalam proyek yang didanai Pemerintah Swiss, petani kini dapat memantau pendapatan dan pengeluaran mereka, termasuk biaya pakan ternak yang disediakan koperasi. Mereka juga memiliki akses 24/7 ke dokter hewan koperasi, yang dapat menjangkau peternakan dalam 30 menit. Aplikasi ini mencatat data kesehatan hewan secara individual, termasuk jadwal vaksinasi, sehingga titik pengumpulan susu dapat memisahkan susu dari sapi yang baru divaksin. Jika dicampur dengan susu biasa, kualitas susu hari itu bisa menurun—dan memengaruhi harga jual. Volume yang lebih tinggi, harga yang lebih baik“Perbaikan praktis seperti ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan volume, tetapi juga pada harga jual per liter yang lebih baik,” ujar Pak Gunawan.Dampak paling signifikan, bagaimanapun, adalah peningkatan akses terhadap pembiayaan. Koperasi telah mengoperasikan bank sendiri sejak 1993 untuk memberikan kredit kepada petani. Dengan sistem ERP, pengajuan pinjaman menjadi lebih sederhana dan mudah diakses, jelas Simrin. Bank kini dapat melihat data keuangan petani—pendapatan, likuiditas, dan utang yang belum lunas—langsung melalui sistem, yang menghasilkan tingkat persetujuan aplikasi yang lebih tinggi.Jumlah pengajuan juga meningkat. Dengan alat ERP terintegrasi, petani tidak lagi perlu bepergian dan antre untuk mengisi formulir; mereka dapat mengajukan langsung melalui aplikasi, di mana riwayat keuangan mereka sudah tercatat dan tersedia bagi tim pemberi pinjaman. “Ini mungkin terdengar seperti masalah kenyamanan, tapi sebenarnya lebih dari itu,” kata petani susu, Encih Mintarsih. “Petani tidak bisa meninggalkan ternaknya setengah hari, apalagi berkali-kali, hanya untuk mengajukan permohonan yang mungkin saja tidak disetujui.“Sekarang kami bisa mengajukan secara online dan memanfaatkan waktu kami secara produktif. Itu membuat kami jauh lebih mungkin untuk mengakses pembiayaan,” tambahnya. Menuju ketahanan panganProgram seperti ini memiliki relevansi nasional yang lebih luas: memperkuat produksi pangan domestik dan kemandirian menjadi prioritas utama Pemerintah Indonesia. Saat ini, negara ini mengimpor sekitar 80% produk susu. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produsen susu lokal berkontribusi langsung pada tujuan kemandirian nasional.Hal ini juga menjadi model bagi pertumbuhan ekonomi pedesaan yang inklusif.“Di negara berpenghasilan menengah atas seperti Indonesia, transformasi digital ekonomi dan peningkatan akses keuangan sangat penting untuk maju menuju status berpenghasilan tinggi,” kata Gita Sabharwal, Kepala Perwakilan PBB di Indonesia. “Untuk alasan ini, melalui konsultasi erat dengan Pemerintah, digitalisasi dan akses keuangan menjadi prioritas utama kerangka kerja kerja sama baru antara PBB dan Indonesia.”Kerangka Kerja Kerja Sama Pembangunan Berkelanjutan PBB (UNSDCF), yang ditandatangani pada Agustus 2025 dan selaras dengan SDGs serta agenda pembangunan nasional Indonesia, menjelaskan bagaimana PBB akan berkontribusi pada tiga hasil transformasional di negara ini, termasuk Transformasi Ekonomi dan Digital.“Program luar biasa oleh ILO ini menunjukkan bagaimana PBB dapat melengkapi upaya Pemerintah untuk mempercepat pembangunan inklusif menggunakan teknologi modern,” kata Gita.Proyek ini berkontribusi langsung pada Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan OJK, memperkuat model ekosistem keuangan inklusif, dan mendukung upaya Komite Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Proyek ini juga sejalan dengan prioritas nasional untuk mendigitalisasi usaha kecil dan menengah (UKM) serta meningkatkan produktivitas melalui alat digital.“Di Indonesia, 90% lapangan kerja diciptakan oleh UKM—jadi meningkatkan daya saing mereka sangat penting untuk memastikan pekerjaan layak,” kata Simrin. Pendekatan ini diharapkan dapat diterapkan lebih luas di seluruh negeri.Apa saran Aun bagi koperasi lain dan pembuat kebijakan? “Tunjukkan manfaat yang jelas dan nyata kepada petani, dan mereka akan cepat mengadopsi teknologi digital,” katanya. “Istilah-istilah seperti ‘digitalisasi’ dan ‘inklusi keuangan’ harus diterjemahkan menjadi realitas sehari-hari mereka—seperti yang telah kami lakukan di sini dengan dukungan ILO dan PBB.”Artikel ini pertama dipublikasikan di situs UN News https://news.un.org/en/story/2025/11/1166425, 23 November 2025

Pemerintah Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki tujuan yang sama: memastikan setiap keputusan pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang paling membutuhkan. Kesepakatan baru antara Pemerintah Indonesia dan PBB yang disebut Kerangka Kerjasama Pembangunan Berkelanjutan PBB (UNSDCF) 2026-2030 dan telah ditandatangani awal tahun ini, dibangun di atas visi bersama tersebut yang berakar pada rencana pembangunan jangka panjang dan menengah nasional Indonesia—memastikan agar prioritas nasional dan program PBB didasarkan pada bukti yang kuat dan data yang andal.Di sinilah peran Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi sangat penting. Sebagai lembaga statistik nasional sekaligus salah satu mitra terdekat PBB, BPS berperan memastikan tersedianya data berkualitas tinggi untuk mengukur kemajuan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Data tersebut kemudian menjadi dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sosial ekonomi di tingkat nasional maupun daerah.“Kemitraan mendalam kami dengan BPS memastikan setiap keputusan pembangunan didasarkan pada data yang rinci, akurat, dan terkini,” ujar Gita Sabharwal, Kepala Perwakilan PBB di Indonesia. “Kerangka hasil kami sepenuhnya selaras dengan data pemerintah. Ini mencerminkan fondasi statistik Indonesia yang kuat.”Kolaborasi antara PBB dan BPS mencakup berbagai bidang, mulai dari dinamika kependudukan, ketahanan pangan, big data, migrasi, pasar tenaga kerja, hingga penggunaan kecerdasan buatan (AI) untuk analisis kebijakan. Berikut beberapa contoh bagaimana kolaborasi ini memberi dampak nyata:Dana Kependudukan PBB (UNFPA) bekerja sama dengan BPS dalam analisis kependudukan dan demografi, termasuk sensus penduduk dan National Transfer Accounts, yang membantu pembuat kebijakan dalam merencanakan dukungan fiskal dan perlindungan sosial bagi populasi lansia.Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) bermitra dengan BPS dalam pelaksanaan program survei pertanian nasional serta uji coba pemantauan tanaman padi melalui citra satelit dan analisis canggih—meningkatkan kualitas data produktivitas pertanian.Dana Anak-anak PBB (UNICEF) bekerja dengan BPS dalam pengembangan Early Childhood Development Index (ECDI) menggunakan data SUSENAS, sekaligus mengembangkan kajian kemiskinan anak yang diperkuat dengan observasi cahaya malam (nightlight observation) untuk menangkap dimensi kemiskinan yang sering luput dari pandangan.Program Pangan Dunia (WFP), UNFPA dan UNICEF bersama-sama mendukung BPS dalam penerapan metode small-area estimation untuk menghasilkan indikator SDGs di tingkat daerah, membantu pemerintah lokal dalam menyusun rencana pembangunan berbasis data. (Untuk jelasnya, baca artikel ini).Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) dan UNFPA berkolaborasi melalui inisiatif One Data for International Migration untuk mengintegrasikan statistik migrasi ke dalam ekosistem data nasional.ILO and Laboratorium Inovasi PBB/UN Global Pulse Asia Pacific juga sedang memfinalisasi kerja sama baru dengan BPS untuk memanfaatkan big data dalam memperoleh wawasan hampir waktu nyata mengenai tingkat pekerjaan dan kesejahteraan, di samping dukungan ILO terhadap survei pasar tenaga kerja (SAKERNAS).Melampaui batas nasional, BPS juga berperan sebagai UN Regional Big Data Hub for Asia and the Pacific bekerja sama dengan UNDESA dan UNESCAP. Peran ini menempatkan Indonesia sebagai penggerak utama inovasi data dan pengembangan kapasitas bagi para ahli statistik di kawasan. Tahun ini, tiga kegiatan besar peningkatan kapasitas terkait machine learning, data posisi seluler, dan keanekaragaman hayati telah mempertemukan para ahli statistik dari berbagai negara Asia untuk saling berbagi pengetahuan dan memperkuat keahlian."Dengan lebih dari 20.000 ahli statistik di seluruh Indonesia dan lebih dari 200 survei nasional yang dilakukan setiap tahun, BPS terus mempertahankan reputasi keunggulannya, bekerja bahu-membahu dengan PBB dan mitra pemerintah untuk memastikan bahwa data benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BPS.

Menavigasi pembangunan di negara sebesar dan seberagam Indonesia bisa terasa seperti membaca peta dengan banyak detail yang hilang. Bayangkan mencoba merencanakan perjalanan melintasi ribuan pulau dengan peta seperti itu — inilah tantangan yang sering dihadapi para pembuat kebijakan ketika mencoba mengatasi isu seperti kematian ibu dan bayi baru lahir, kemiskinan, malnutrisi, dan ketimpangan pendidikan di tingkat lokal.Ketika kita mengukur kemajuan makroekonomi, fokusnya sering pada gambaran besar: statistik nasional dan tren di tingkat negara. Tapi di negara kepulauan dengan 17.000 pulau dan ribuan kabupaten serta kota, bagaimana memastikan setiap komunitas terhitung, dan tak ada yang tertinggal? Ketika data terperinci dari survei dan statistik administratif belum sepenuhnya tersedia, sebuah metode statistik canggih dapat membantu menutup kesenjangan data penting tersebut — yaitu Small Area Estimation (SAE).Di Indonesia, dengan dukungan PBB, metode ini membantu para ahli statistik dan pembuat kebijakan mengubah data yang tersebar menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti — mendukung perumusan kebijakan yang lebih efektif, perencanaan anggaran yang lebih tepat sasaran, dan pelaksanaan program yang lebih baik. Badan Pusat Statistik (BPS) kini semakin banyak menggunakan metode ini, memperkuat ekosistem data nasional dan memastikan upaya pembangunan menjangkau masyarakat yang paling tertinggal.UNFPA, UNICEF, WFP, dan Kantor Koordinator Residen PBB (RCO) berperan penting dalam mendukung pengembangan Kerangka Implementasi Small Area Estimation di BPS. Dikembangkan antara Oktober 2024 dan Juni 2025, kerangka ini menstandarkan proses estimasi antar lembaga, memastikan hasil yang konsisten dan dapat diandalkan. Dengan dukungan Joint SDG Fund, inisiatif ini juga memperkuat kapasitas pejabat pemerintah untuk menggunakan metode SAE secara efektif dan berdampak dalam pengambilan keputusan.“Dengan Small Area Estimation, kita tidak sekadar mengolah angka; kita memberdayakan para pemimpin lokal dengan informasi yang tepat untuk mengubah kehidupan masyarakat, memastikan setiap sudut Indonesia — dari kota besar hingga desa terpencil — benar-benar merasakan manfaat pembangunan,” ujar Gita Sabharwal, Kepala Perwakilan PBB di Indonesia. Mengisi Kesenjangan Data dengan Detail Lebih TajamSurvei tradisional umumnya kuat untuk estimasi di tingkat nasional atau provinsi, namun sering kali kurang detail untuk intervensi di tingkat kabupaten atau kota. Di sinilah SAE berperan — ibarat lensa beresolusi tinggi yang menampilkan realitas lokal secara lebih jelas. Metode ini menggabungkan data survei dengan sumber lain, seperti sensus atau data administratif, untuk menghasilkan estimasi yang lebih andal di wilayah geografis kecil. Hasilnya, kebijakan dapat dirancang lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan spesifik tiap daerah.“Indonesia dengan keberagamannya yang luar biasa membutuhkan intervensi kebijakan yang juga beragam dan kontekstual. Dengan data yang lebih rinci, kita dapat menganalisis dengan lebih mendalam di tingkat lokal, memungkinkan kebijakan berbasis bukti yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat,” kata Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BPS. “Pendekatan ini juga membantu mengidentifikasi kelompok dan wilayah rentan dengan kebutuhan yang lebih tinggi, sehingga intervensi pembangunan bisa lebih tepat sasaran.” Dari Data ke TindakanInformasi yang dihasilkan melalui SAE kini menjadi dasar pengambilan kebijakan di tingkat nasional dan daerah, sekaligus memperkuat pemantauan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia.Sebagai contoh, dengan dukungan UNFPA, Indonesia menggunakan kerangka ini untuk memperkirakan indikator demografis penting di tingkat subnasional — seperti angka kematian neonatal dan maternal, tingkat penggunaan kontrasepsi, kebutuhan keluarga berencana yang belum terpenuhi, serta tingkat fertilitas berdasarkan usia (10–14 tahun). Data ini memungkinkan pemerintah merancang intervensi yang lebih tepat sasaran.Temuan menunjukkan angka kematian ibu masih tinggi di wilayah timur Indonesia, terutama di Papua dan Nusa Tenggara Timur. Bukti ini menjadi dasar penyusunan strategi untuk menurunkan angka kematian ibu dengan solusi inovatif yang sesuai konteks lokal. Pendekatan berbasis bukti ini memastikan sumber daya dialokasikan di tempat yang paling membutuhkan, memaksimalkan hasil dan menciptakan dampak berkelanjutan. “Ini bukan sekadar angka,” kata Hassan Mohtashami, Perwakilan UNFPA di Indonesia. “Angka-angka ini adalah indikator hidup dan mati. Ketika kita tahu di mana kematian ibu atau bayi baru lahir paling sering terjadi, kita bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk memprioritaskan intervensi yang tepat, di tempat yang tepat.”Dengan dukungan UNICEF, BPS menggunakan SAE untuk memetakan kemiskinan anak di beberapa provinsi. Dengan menggabungkan big data, citra satelit, dan data dari Susenas, Sensus Penduduk 2020, serta Potensi Desa, tim BPS menghasilkan gambaran yang jauh lebih tajam dibanding metode estimasi langsung. Pemahaman ini menjadi kunci dalam merancang program pengentasan kemiskinan yang benar-benar menyasar komunitas paling terdampak.Sementara itu, WFP mendukung Badan Pangan Nasional dalam menerapkan SAE untuk mempublikasikan Food Security and Vulnerability Atlas tahunan — peta ketahanan pangan hingga tingkat kecamatan. Melalui peta ini, kebijakan ketahanan pangan diarahkan ke wilayah-wilayah yang paling rentan, seperti desa-desa di Kalimantan Barat yang masih menghadapi masalah gizi kronis. Sinergi yang Menghasilkan Dampak“Dukungan dari PBB adalah bukti nyata pentingnya kolaborasi lintas lembaga dan kemitraan internasional dalam mendorong inovasi serta memperkuat tata kelola statistik di Indonesia,” ujar Amalia Widyasanti.Di bawah kepemimpinan Kantor Koordinator Residen PBB, UNFPA, UNICEF, dan WFP bekerja bersama membangun kapasitas, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga di cabang-cabang BPS di seluruh Indonesia. Estimasi yang dihasilkan kini secara rutin digunakan dalam proses perumusan kebijakan di berbagai kementerian. Menyempurnakan PendekatanMeski memiliki potensi besar, penerapan metode SAE juga menghadapi tantangan. Keberhasilannya bergantung pada kualitas data, keahlian teknis, dan dukungan kelembagaan yang luas. Kompleksitas statistiknya juga menuntut transparansi dan proses validasi yang ketat agar hasilnya konsisten dan dapat direplikasi — menjadikan kerangka kerja yang kuat dan terstandar sebagai hal yang sangat penting.“Dengan terus menyempurnakan kerangka kerja, meningkatkan kualitas data, dan memperkuat kolaborasi antara pemangku kepentingan nasional dan daerah, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk membangun fondasi pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan berbasis data,” tutur Gita Sabharwal. Artikel ini pertama kali diterbitkan di situs UN DCO: https://un-dco.org/stories/how-advanced-statistical-method-helps-power-data-driven-development-indonesia — 9 Oktober 2025

Bandung, Indonesia -  Pada 18 September 2025, suasana di Bandung Independent Living Center (BILiC) dipenuhi dengan suara pembaca layar serta fokus para peserta yang tengah mengoperasikan laptop mereka. Sembilan orang dengan disabilitas hadir secara langsung, dengan tiga lainnya bergabung secara daring dari Jakarta, untuk bersama-sama menguji situs Akademi Antikorupsi yang kini hadir dengan desain baru yang lebih inklusif. Inisiatif ini dikembangkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dengan dukungan dari United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dan Pemerintah Norwegia, yang menandai langkah penting menuju pendidikan antikorupsi yang inklusif dan dapat diakses oleh semua orang.“Inisiatif ini mencerminkan prinsip PBB: Leave No One Behind,” ujar Putri Rahayu Wijayanti, National Programme Coordinator UNODC. “Dari hasil diskusi kami dengan orang dengan disabilitas, kami menyadari bahwa pendidikan antikorupsi juga harus memenuhi kebutuhan mereka secara spesifik. Setiap disabilitas membutuhkan dukungan yang berbeda, dan proyek ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan itu dapat terpenuhi.” Akademi Antikorupsi sendiri pertama kali diperkenalkan oleh ICW pada tahun 2018, dengan tujuan membawa semangat pemberantasan korupsi lebih dekat kepada masyarakat. Melalui modul pembelajaran daringnya, platform ini menjelaskan bagaimana korupsi terjadi dalam kehidupan sehari-hari — mulai dari penyalahgunaan dana publik hingga konflik kepentingan — serta membimbing pengguna untuk mengenali penyimpangan, menuntut akuntabilitas, dan melaporkan pelanggaran melalui mekanisme hukum yang ada. Pembelajaran disusun dalam berbagai tingkatan, mulai dari pelajaran dasar tentang integritas dan transparansi hingga tema yang lebih kompleks seperti oligarki, korupsi terkait iklim, dan dampak korupsi terhadap gender. Dengan menjangkau pelajar, aktivis, pegawai negeri, dan kelompok masyarakat, platform ini telah berkembang menjadi pusat pendidikan sipil dengan lebih dari 40.000 pengguna di seluruh Indonesia.Namun, seiring pertumbuhan platform tersebut, muncul kesadaran bahwa tidak semua orang dapat merasakan manfaatnya secara setara. Masukan dari orang dengan disabilitas mengungkapkan adanya hambatan — mulai dari navigasi yang tidak ramah pengguna hingga tidak tersedianya teks alternatif dan subtitle.“Kami belajar banyak dengan bekerja langsung bersama teman-teman dengan disabilitas,” ujar Nisa Rizkiah Zonzoa, Programme Manager untuk Edukasi Publik di ICW. “Pendidikan, termasuk pembelajaran daring, tidak boleh meninggalkan siapa pun. Inklusivitas bukan hanya soal menambah fitur seperti pembaca layar atau subtitle, tetapi juga tentang bagaimana kita berkomunikasi, merancang konten, dan membuat orang merasa bahwa gerakan ini terbuka untuk semua.”Platform yang telah diperbarui ini kini memenuhi standar Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1) dan dilengkapi fitur seperti kompatibilitas pembaca layar, navigasi yang lebih sederhana, serta materi pembelajaran yang lebih inklusif. Pembaruan ini langsung dirasakan oleh para peserta uji coba. “Dari halaman utama sampai mengunduh sertifikat, semuanya sudah tidak ada hambatan” ujar Popon Siti Latipah, seorang dengan disabilitas sensorik netra. “Dulu banyak hambatan, seperti CAPTCHA saat pendaftaran. Sekarang sudah tidak ada. Saya bahkan belajar konsep-konsep baru seperti state capture dan oligarki, sehingga menumbuhkan rasa ingin tahu dan memberi kami pengetahuan untuk melindungi diri. Jadi kami tidak lagi dilihat sebagai objek target korupsi, tetapi sebagai orang-orang yang mampu memberantasnya.”Bagi peserta lain, perbaikan teknis ini juga sangat berarti.“Dengan pembaca layar, saya bisa menavigasi tombol dan tautan dengan mudah,” kata Tri Nur Subhi. “Platform ini membantu kami memahami apa itu korupsi, bagaimana korupsi terjadi, dan langkah kecil apa yang bisa kami lakukan untuk mencegahnya. Platform ini bisa digunakan oleh komunitas disabilitas, pelajar, maupun masyarakat umum, sehingga benar-benar inklusif.”Bagi pihak BILiC, kegiatan ini bukan sekadar uji coba — tetapi juga terkait prinsip. “Ketika bicara tentang aksesibilitas, orang dengan disabilitas harus dilibatkan langsung,” tegas Zulhamka Julianto Kadir, Direktur BILiC. “Nothing about us without us. Platform digital harus mengikuti desain universal agar tidak ada yang tertinggal — baik di ruang fisik, pendidikan daring, maupun di ruang publik mana pun.”Kedutaan Besar Norwegia, yang turut mendukung proyek ini, menekankan bahwa korupsi memiliki dampak yang sangat merugikan — dan sering kali tidak terlihat — bagi orang dengan disabilitas. Penyalahgunaan dana dan pungutan liar dalam pengurusan sertifikat adalah beberapa contoh “korupsi diskriminatif” yang membuat orang dengan disabilitas semakin rentan dan sulit memperoleh keadilan.“Orang dengan disabilitas harus ada di tengah-tengah dari strategi antikorupsi — bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pemimpin dan pembawa perubahan,” ujar Truls Desband, representatif dari Kedutaan Besar Norwegia untuk Indonesia.Di akhir kegiatan, para peserta menyampaikan harapan bahwa Akademi Antikorupsi dapat menjadi model pembelajaran digital yang inklusif, baik di Indonesia maupun di tingkat global. “Pendidikan antikorupsi memberdayakan masyarakat untuk dapat memahami haknya, serta dapat melaporkan dan mencegah korupsi,” ujar Putri dari UNODC. “Harapan kami, orang dengan disabilitas akan semakin berdaya untuk ikut berkontribusi dalam perjuangan ini. Karena ketika semua orang memiliki akses yang setara terhadap pengetahuan, maka masyarakat secara keseluruhan akan lebih kuat dalam melawan korupsi.”