Perserikatan Bangsa - Bangsa di Indonesia

Indonesia kian tumbuh dengan kecepatan yang lebih cepat dari waktu mana pun dalam sejarahnya. Dengan mengingat Agenda 2030, negara ini bergerak menuju ekonomi rendah karbon yang bernilai lebih tinggi, terintegrasi secara global. PBB bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia, organisasi masyarakat sipil, lembaga akademis, dan entitas sektor swasta untuk mencapai TPB secara efektif melalui pendekatan terpadu. PBB juga akan memperkuat kemitraannya dengan otoritas dan masyarakat regional dan kabupaten untuk memberikan hasil pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, PBB akan memperluas kerjasamanya dengan memasukkan asosiasi industri, think tank, pengelola data dan lembaga berbasis sains dan teknologi yang menawarkan prospek inovasi untuk solusi pembangunan terintegrasi, yang sangat penting untuk pencapaian TPB. PBB berkomitmen untuk bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam membangun bangsa yang sejahtera, demokratis, dan adil, di mana pembangunan bisa bermanfaat bagi semua orang, dan di mana hak-hak generasi mendatang dilindungi. Sesuai dengan janji TPB untuk “tidak meninggalkan siapa pun”, pendekatan PBB menggabungkan fokus yang kuat pada yang termiskin dari yang miskin, memerangi diskriminasi dan meningkatnya ketidaksetaraan dan mengatasi akar penyebabnya. “Tidak meninggalkan siapa pun” berarti memprioritaskan martabat orang dan menempatkan kemajuan komunitas yang paling terpinggirkan dan rentan terlebih dahulu. Janji sentral dan transformatif ini menjadi lebih penting dari sebelumnya untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 dan bekerja menuju pemulihan yang berkelanjutan, tangguh, dan inklusif.

Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Pelajari Lebih Lanjut

Publikasi

28 Juni 2023

Laporan Hasil Negara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Indonesia 2022

Laporan Hasil Tahunan PBB di Indonesia 2022 memberikan gambaran menyeluruh tentang pekerjaan dan dampak PBB dengan latar belakang situasi ekonomi yang sulit baik secara global maupun di Indonesia. Perang di Ukraina, serta krisis pangan, energi, dan keuangan yang mengikutinya merupakan tantangan yang tidak terduga bagi negara-negara di seluruh dunia. Meskipun menghadapi tantangan-tantangan tersebut, Indonesia mampu mengatasi situasi tersebut dengan lebih baik daripada kebanyakan negara lainnya. Laporan ini menyoroti hasil-hasil pembangunan yang dicapai Indonesia dalam masa pemulihan dari COVID-19 sembari memajukan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Upaya kolaboratif Pemerintah Indonesia, mitra pembangunan internasional, dan negara-negara anggota diakui berperan penting dalam mencapai SDGs. Laporan ini diilustrasikan dengan 30 "kisah" individu yang - berkat proyek-proyek dari berbagai badan PBB - tidak lagi tertinggal. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pekerjaan PBB dan kemajuan Indonesia, silakan unduh laporan lengkapnya.

1 of 5

Publikasi

07 Juni 2023

Lembar Fakta Program Kesehatan Seksual dan Reproduksi yang Lebih Baik untuk Semua di Indonesia (BERANI)

Pemerintah Indonesia, UNFPA, dan UNICEF telah bekerja sama melalui Program Kesehatan dan Hak Seksual dan Reproduksi yang Lebih Baik untuk Semua di Indonesia (BERANI) dari tahun 2018 hingga 2023. Upaya bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan hak-hak seksual dan reproduksi bagi perempuan dan anak muda di seluruh Indonesia. Di bawah Program BERANI, beberapa bidang utama telah difokuskan, termasuk meningkatkan pendidikan dan regulasi kebidanan, memperkuat kemitraan untuk meningkatkan keluarga berencana, menyediakan layanan dan informasi kesehatan seksual dan reproduksi yang ramah anak muda, memperkuat respons sektor kesehatan terhadap kekerasan berbasis gender, serta penjangkauan dan pemberdayaan masyarakat. Selama program berlangsung, banyak pencapaian yang signifikan telah dilakukan. Lebih dari 20 kebijakan, strategi advokasi, dan peta jalan telah dikembangkan untuk mempromosikan kesehatan dan hak-hak seksual dan reproduksi. Pusat-pusat pendidikan kebidanan telah menerapkan standar berkualitas tinggi, yang mengarah pada peningkatan tingkat kelulusan dalam ujian kompetensi nasional. Klinik-klinik swasta telah diperkuat untuk menyediakan layanan berkualitas yang ramah bagi kaum muda, dan pusat-pusat kesehatan masyarakat telah diperkuat untuk merespons secara efektif kekerasan berbasis gender. Selain itu, sejumlah besar anak muda telah menerima manfaat dari program ini. Ribuan remaja telah menerima pendidikan seksualitas yang komprehensif dan informasi tentang manajemen kebersihan menstruasi. Para pembuat konten digital telah dilatih untuk mengembangkan konten terkait kesehatan seksual dan reproduksi, yang menjangkau lebih dari 600.000 remaja. Program BERANI menekankan komitmen untuk tidak meninggalkan siapa pun, memastikan bahwa semua orang, terlepas dari latar belakang mereka, memiliki akses terhadap layanan dan informasi kesehatan seksual dan reproduksi yang komprehensif. Lembar fakta BERANI dapat diunduh melalui tombol di bawah artikel ini. #BERANI #KesehatanReproduksi #KesetaraanGender

1 of 5

Better Sexual and Reproductive Health and Rights for All in Indonesia (BERANI) Programme Fact Sheet Cover

Cerita

29 Mei 2023

Barista di balik jeruji besi: Dari penahanan hingga penyajian latte

Susu yang berbusa dengan sempurna. Kupu-kupu yang anggun melingkari bagian atasnya. Sentuhan manis dan pahit menyentuh langit-langit mulut dengan lembut. Sebuah cappuccino yang sempurna? Lebih dari itu. Cangkir ini diracik dan disajikan oleh Denny, seorang narapidana di Tangerang, kota di sebelah barat Jakarta, yang mengikuti program pelatihan yang didukung oleh PBB untuk membantu para narapidana agar dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat setelah menjalani hukuman. "Saya ingin memanfaatkan waktu sebaik mungkin, bahkan di dalam penjara, dan pelatihan ini akan membantu saya mendapatkan pekerjaan nantinya," kata Denny, 31, yang tinggal memiliki sisa waktu sekitar dua tahun lagi dari total masa hukumannya selama lima tahun. "Tentu saja, saya sudah tahu cara membuat kopi sebelumnya. Tapi di sini saya belajar tentang rasa, bau, dan aroma yang berbeda, juga tentang sisi artistik dari pembuatan kopi." Denny adalah salah satu dari 200 narapidana di Lapas Kelas IIA Tangerang dan salah satu dari lebih dari 35.000 narapidana di seluruh Indonesia yang terlibat dalam pelatihan kejuruan, mulai dari percetakan ramah lingkungan pada tekstil hingga beternak. Sambil belajar menjadi barista di balik jeruji besi, Ia mengatakan bahwa Ia berharap untuk mendapatkan pekerjaan di sebuah kafe setelah bebas nanti. Salis Farida Fitriani, yang mengepalai Lapas, mengatakan bahwa program ini bertujuan untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi narapidana, namun pelatihan keterampilan saja tidak cukup bagi para narapidana untuk bisa sukses di dunia luar. Untuk menghadapi masyarakat yang sering meberi stigma kepada mereka seumur hidup, katanya, penjara menawarkan pelatihan pengembangan kepribadian, konseling, dan pengajaran agama. "Tujuan kami adalah untuk memberikan kegiatan dan pelatihan yang positif bagi para narapidana," katanya. "Program ini mencakup pengembangan kepribadian serta pelatihan kejuruan untuk membantu mata pencaharian mereka di masa depan." Mematahkan stigma 'mantan narapidana' Memulai bisnis merupakan hal yang sulit setelah menjalani hukuman di penjara, kata Haswin, mantan narapidana kasus narkoba berusia 32 tahun. Keluar dari Lapas Tangerang pada Januari 2022, Ia kini mengoperasikan kedai kopinya sendiri, memadukan gaya kopi modern dan tradisional dengan mocktail dan makanan ringan. "Hidup saya jauh lebih baik sekarang," kata Haswin, menambahkan bahwa pekerjaan sebelumnya sebagai bartender merupakan faktor utama dalam keterlibatannya dalam pelanggaran terkait narkoba yang berujung pada penangkapannya pada tahun 2018. "Saya lebih puas dengan kehidupan dan bangga dengan kreativitas saya," jelasnya. "Saya tidak pernah menyangka bahwa saya bisa menemukan karier di luar dunia hiburan malam." Kini, pekerjaannya bukan hanya sekadar "sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup", tetapi juga sebuah kesempatan baru. "Saya ingin mematahkan stigma 'mantan narapidana' dengan menunjukkan bahwa mantan pelaku kejahatan juga bisa mandiri dan kreatif," katanya. Dari program olahraga hingga universitas Lapas Pemuda Kelas II A Tangerang memberikan kesempatan kepada para narapidana untuk melakukan hal tersebut. Para narapidana juga dapat berkompetisi dalam olahraga profesional di Tangerang, sebuah penjara yang unik di Indonesia karena juga menawarkan program pendidikan universitas. Program percontohan yang saat ini melayani 200 narapidana ini siap untuk diluncurkan di seluruh Indonesia, tergantung pada pendanaan, kata Fitriani. Asep, seorang mahasiswa tahun ketiga studi Islam di Universitas Islam Syekh Yusuf, mengatakan bahwa dia, seperti banyak orang dalam program ini, tidak mampu kuliah di universitas dalam kehidupannya sebelum dipenjara. "Saya selalu ingin belajar, tetapi keadaan ekonomi saya tidak memungkinkan untuk belajar," katanya. Mengikuti kurikulum yang sama dengan yang ditawarkan universitas kepada mahasiswa regulernya, Asep dan teman-teman sekolahnya menghadiri kelas tiga kali seminggu selama enam jam setiap hari. Setelah lulus dan sebelum masa hukumannya berakhir, Asep mengatakan bahwa ia berharap dapat membantu rekan-rekannya sesama narapidana dengan memberikan bimbingan agama. "Saya bisa belajar banyak tentang dunia dan kehidupan di luar sana," katanya. "Ini membantu saya untuk menghadapi masa hukuman saya yang panjang. Ini juga diharapkan akan membantu yang lain juga." Disesuaikan dengan kebutuhan narapidana Didukung oleh Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC), program pelatihan ini dirancang dengan bantuan seperangkat alat penilaian yang menyediakan pendekatan berbasis bukti yang disesuaikan dengan kebutuhan individu narapidana. Petugas pemasyarakatan menggunakan alat ini untuk mengevaluasi dan untuk lebih memahami narapidana, termasuk tingkat risiko keamanan yang mungkin mereka hadapi, kecocokan mereka dengan program, dan kemungkinan akan respons mereka terhadap pendidikan. Dalam inisiatif rehabilitasi tahanan UNODC, yang berfokus pada pendidikan, pelatihan kejuruan, dan pekerjaan selama masa penahanan, sasarannya adalah untuk berkontribusi pada kemampuan kerja para tahanan setelah dibebaskan, sehingga mengurangi kemungkinan residivisme. Dengan pemikiran ini, UNODC bermitra dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Indonesia untuk membuat matriks penilaian yang membantu petugas pemasyarakatan dalam membangun profil psikologis dan keamanan narapidana dan memungkinkan staf untuk melacak perkembangan mereka, ujar Rabby Pramudatama, seorang manajer program di kantor UNODC di Jakarta. "Kami perlu memastikan, misalnya, bahwa kami mendapatkan narapidana yang tidak mungkin mengganggu kelas dan akan bekerja sama dengan guru dan sesama siswa," katanya. Kesempatan kedua UNODC juga berkolaborasi dan mendukung organisasi non-pemerintah seperti Second Chance, yang membantu para narapidana untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat setelah mereka keluar dari fasilitas tersebut. Pada suatu pagi yang tenang, beberapa narapidana sedang membaca ayat-ayat Al-Quran, sementara yang lain berkumpul untuk menonton dua kickboxer yang sedang berlatih. Saat hujan mulai turun, mereka berbicara tentang sinar matahari yang cepat atau lambat pasti akan muncul. Bagi Denny, ia mengatakan bahwa sinar matahari akan datang di hari ketika Ia juga bisa keluar dan mencari pekerjaan. "Dorongan utama saya saat ini adalah untuk menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya," ujarnya, seraya menambahkan bahwa hingga hari itu tiba, ia akan fokus pada kegiatan keagamaan dan meracik cappuccino yang sempurna di kelas barista. Pelajari lebih lanjut tentang bagaimana UNODC membantu mereformasi penjara di seluruh dunia di sini. Artikel ini awalnya diterbitkan oleh UN News dalam tautan berikut: https://news.un.org/en/story/2023/06/1137212

1 of 5

Publikasi

30 Mei 2023

Newsletter PBB di Indonesia 2023 Volume 1

Dengan bangga kami mempersembahkan edisi pertama Buletin PBB di Indonesia untuk tahun 2023. Buletin ini memberikan gambaran umum tentang pekerjaan penting yang dilakukan oleh PBB di Indonesia dari bulan Januari hingga April, yang menyoroti komitmen kami terhadap pembangunan berkelanjutan dan inklusivitas. Dalam edisi ini, fokus kami adalah pada SDG 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Dengan membina kolaborasi dan kemitraan yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, kami bertujuan untuk mempercepat kemajuan dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua. Melalui buletin ini, kami berusaha untuk mendekatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan masyarakat yang kami layani, memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dalam upaya kami untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Edisi kali ini menampilkan kisah-kisah inspiratif dari berbagai badan PBB di Indonesia, yang menampilkan inisiatif dan upaya mereka yang luar biasa dalam mempromosikan inklusivitas dan memajukan tujuan pembangunan berkelanjutan. Salah satu proyek unggulan dalam edisi ini menyoroti program pelatihan kejuruan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang. Dengan dukungan dari Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC), program ini membekali para narapidana dengan keterampilan yang penting untuk memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam masyarakat setelah menyelesaikan masa hukuman. Program ini menunjukkan komitmen kami untuk memberdayakan individu dan berkontribusi pada perubahan sosial yang positif. Saat kita menavigasi era pasca pandemi, sangat penting bagi kita untuk mengganti waktu yang hilang dan mempercepat upaya kita untuk mencapai SDGs. Dengan memperkuat dampak kolektif kita dan menempa jalur baru, kita dapat menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan dan inklusif untuk generasi sekarang dan masa depan. Anda dapat mengakses buletin yang dapat diunduh dalam bahasa Inggris dan Indonesia di bawah halaman ini. Bersama-sama, mari kita membuat perbedaan yang langgeng dan bekerja menuju dunia di mana semua orang dapat berkembang.

1 of 5

Cerita

19 September 2023

Jumlah Perusahaan yang Mempromosikan Prinsip-prinsip UN Women Soal Pemberdayaan Perempuan Melonjak

Membuka toko roti, menjadi desainer profesional, menjalankan bisnis jahit rumahan – tiga cita-cita yang beberapa bulan lalu tidak terpikirkan oleh delapan perempuan dan anak perempuan yang akan lulus dari Kartini Blue Bird, sebuah inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan yang bertujuan untuk memberdayakan anak-anak perempuan dan istri para pengemudi yang sebagian besar adalah laki-laki di operator taksi terbesar di Indonesia, Blue Bird. “Saya bangga dengan diri sendiri karena saya bisa mendapatkan banyak pesanan dari keluarga dan teman-teman saya – mereka cukup mempercayai saya untuk melakukannya,” ujar Yulis Asianti, 50, yang belajar menjahit dalam program kursus selama 24 minggu. “Dulu saya sangat pemalu dan merasa tidak bisa melakukan apapun. Sekarang saya bisa berbicara dengan bangga tentang pencapaian saya,” lanjutnya. Rila Wati Harahap, seorang calon lulusan kursus berusia 26 tahun, mengenakan jilbab merah dan gaun senada yang ia jahit sendiri di kursus, merefleksikan kemandiriannya yang baru: “Saya bisa membuat pakaian saya sendiri. Saya tidak perlu bergantung pada siapa pun,” katanya. Program Kartini Blue Bird hanyalah salah satu dari inisiatif yang diluncurkan oleh semakin banyak perusahaan di indonesia yang telah berkomitmen terhadap Prinsip Pemberdayaan Perempuan (Women’s Empowerment Principles atau WEP) yang ditetapkan UN WOMEN dan United Nations Global Compact pada tahun 2010. Dari hanya 14 perusahaan di Indonesia pada tahun 2019, penandatangan WEP – yang dirancang untuk memberdayakan perempuan di tempat kerja, pasar, dan komunitas – tumbuh lebih dari sepuluh kali lipat menjadi 177 perusahaan pada bulan Februari 2023. "Selain kinerja yang lebih baik karena keberagaman dalam tim manajemen mereka, perusahaan yang peduli terhadap karyawan mereka dan berinvestasi lebih banyak pada perempuan di masyarakat akan mencapai hasil yang lebih baik untuk pendapatan mereka dan masyarakat serta lingkungan yang lebih luas," kata Jamshed Kazi, perwakilan UN Women di Indonesia. "Praktik bisnis yang peka gender baik untuk bisnis maupun untuk menciptakan masyarakat yang adil." Prinsip-prinsip ini mendorong inisiatif progresif seperti program Kartini Blue Bird, yang memberikan keterampilan baru kepada para peserta dan dalam beberapa contoh, penghasilan tambahan yang dapat digunakan untuk biaya sekolah anak. Prinsip-prinsip WEP juga membantu memobilisasi karyawan untuk mencapai tujuan-tujuan yang terukur, ujar CEO dan Ketua Blue Bird Group Noni Purnomo. Tujuan-tujuan tersebut termasuk target perusahaan untuk memiliki 25% perempuan di jajaran manajemen pada tahun 2024 – sebuah target yang mungkin tidak mudah dicapai di sektor transportasi yang secara tradisional didominasi oleh laki-laki. "Kami tidak dapat melakukannya sendiri," kata Noni, "Dengan adanya komitmen WEP, hal ini membantu saya untuk mendorong orang lain [di perusahaan] untuk terlibat, dan hal ini juga menjadi pedoman untuk menunjukkan bagaimana kami dapat menanamkan [pemberdayaan perempuan] ke dalam kebijakan perusahaan." Sejak tahun 2020, UN Women telah menggelar upacara penghargaan untuk mengakui pencapaian perusahaan yang telah menandatangani tujuh prinsip tersebut, mulai dari membangun kepemimpinan perusahaan tingkat tinggi untuk kesetaraan gender, mempromosikan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesional untuk perempuan, hingga mengukur dan melaporkan secara terbuka kemajuan menuju kesetaraan gender. Bertindak berdasarkan prinsip-prinsip tersebut sangat penting terutama setelah COVID-19. Penelitian oleh UN Women menunjukkan bahwa pandemi telah meningkatkan kesenjangan gender dalam upah dan partisipasi tenaga kerja perempuan secara global, meningkatkan beban kerja rumah tangga yang tidak dibayar, meningkatkan insiden kekerasan berbasis gender, dan memperparah tantangan yang dihadapi oleh mereka yang berada dalam pekerjaan yang tidak menentu. Namun, bahkan sebelum COVID-19, perusahaan -perusahaan bergerak sangat lambat dalam hal kesetaraan gender. Pada tahun 2023, World Economy Forum memperkirakan bahwa berdasarkan laju perubahan saat ini, dibutuhkan waktu 131 tahun untuk menutup kesenjangan gender secara keseluruhan dan 169 tahun untuk mencapai kesetaraan ekonomi. Cara kreatif untuk membantu perempuan Di agensi kreatif ThinkWeb, salah satu pemenang Penghargaan WEP 2022 untuk Indonesia, menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung sangat penting untuk memastikan pemberdayaan ekonomi perempuan. Perusahaan ini berusaha untuk menyeimbangkan gender di seluruh operasinya, dengan enam dari 18 manajer seniornya – termasuk salah satu dari dua co-CEO perusahaan – adalah perempuan, kata co-CEO, Ramya Prajna Sahisnu. Kebijakan-kebijakan seperti opsi cuti untuk ayah baru selama satu bulan, bukan dua hari seperti yang diatur dalam hukum Indonesia, memberikan kesempatan untuk keseimbangan pengasuhan anak yang lebih setara antara laki-laki dan perempuan, tambahnya. "Tidak semua kebijakan pemberdayaan perempuan berfokus pada perempuan, kami juga mempertimbangkan kebijakan untuk laki-laki yang akan berdampak pada pekerja perempuan dengan menciptakan lingkungan yang lebih setara gender." Bagi Sahisnu, memenangkan WEP sebagai organisasi dengan karyawan berjumlah 50 orang, disandingkan dengan perusahaan yang jauh lebih besar, merupakan sebuah penghargaan yang berbeda dari penghargaan industri kreatif yang biasa diikuti oleh mereka. “Sebagai perusahaan kecil, hal ini memberikan kami kepercayaan diri bahwa melakukan pekerjaan yang terarah dan menjadikan pemberdayaan sebagai salah satu dari empat pilar utama kami dapat menciptakan dampak yang besar,” katanya.

1 of 5

dua perempuan sedang berada dalam kelas menjahit

Cerita

19 September 2023

Pemerintah Indonesia Memaparkan Empat Inisiatif Berdampak Besar di KTT SDG

Dengan dipaparkannya empat inisiatif berdampak besar yang akan membantu Indonesia mempercepat kemajuannya menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDG), delegasi Indonesia memainkan peran aktif dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) SDG, yang berlangsung pada tanggal 16-19 September di markas besar PBB di New York. KTT ini berfokus pada tinjauan komprehensif terhadap kondisi 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan mengidentifikasi cara-cara yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut pada target tahun 2030. Para peserta diharapkan dapat membuat komitmen yang mengikat untuk mengembalikan SDG ke jalur yang benar setelah terjadi perlambatan, dan dalam beberapa kasus bahkan kemunduran dalam pembangunan global akibat pandemi COVID-19. Secara global, dunia hanya mampu memenuhi 15% dari 140 indikator SDG. Indonesia, yang agenda pembangunan nasionalnya didasarkan pada SDG, memiliki kinerja yang lebih baik dari kebanyakan negara dengan 60% indikatornya berada di jalur yang tepat, menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia atau Bappenas. Terdapat 12 inisiatif berdampak besar yang disoroti pada pertemuan tersebut untuk mempercepat kemajuan Agenda 2030. Pemerintah Indonesia memaparkan empat dari inisiatif berdampak besar, yang dikembangkan dengan dukungan dari PBB di Indonesia, yaitu: Sistem Pangan: Mengubah sistem pangan untuk dunia berkelanjutan tanpa kelaparan 17 September, 21.30 WIB (GMT +7) Rekaman tersedia di: https://media.un.org/en/asset/k1t/k1tuvsyu85 Kekuatan Data: Membuka Dividen Data untuk SDG 17 September, 22.45 WIB (GMT +7) Rekaman tersedia di: https://media.un.org/en/asset/k1w/k1w68j5pae Transformasi Ekonomi yang Berlandaskan Alam 17 September, 22.45 WIB (GMT +7) Rekaman tersedia di: https://media.un.org/en/asset/k18/k18jexfyux Akselerator Global: Akselerator Global dalam Perlindungan Pekerjaan dan Sosial untuk Transisi Berkeadilan 18 September, 02.00 WIB (GMT +7) Rekaman tersedia di: https://media.un.org/en/asset/k1t/k1t3ajupq6 Ketua delegasi Indonesia, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dijadwalkan untuk berpartisipasi dalam Leaders’ Dialogue pada tanggal 19 September dan menyampaikan komitmen Indonesia terhadap percepatan pencapaian SDG.

1 of 5

Cerita

15 September 2023

Mendobrak Tabu: Petugas Kesehatan di Papua Mengeksplor Metode Baru dalam Menjangkau dan Mendorong Anak Muda untuk Tes HIV

Bahkan satu dekade kemudian, Maria Jeklin Maker tidak yakin dengan keadaan yang menyebabkan kematian sepupunya. Beberapa keterangan yang diterima Maria, yang berusia 16 tahun, berasal dari bibinya: sepupunya terpapar HIV, virus yang menyebabkan AIDS, dan orang-orang di sekitar mereka menghindarinya karena takut tertular. Sebagai seorang perawat magang, Maria, yang kini berusia 26 tahun, tahu betapa salah kaprahnya ketakutan orang-orang itu. Ia sadar bahwa ia akan segera menjadi perawat yang tugasnya memberikan informasi yang akurat kepada pasien tentang HIV. Namun, ketika harus mengetahui statusnya sendiri, pengalaman itu membuatnya ragu: "Pengetahuan tentang HIV masih sangat minim, stigma dan diskriminasi masih tinggi di Papua." Meskipun obat-obatan antiretroviral telah tersedia secara luas dan memungkinkan Orang Dengan HIV AIDS (ODHA) untuk menikmati hidup yang panjang dan sehat, diperkirakan 26.000 orang meninggal karena AIDS di Indonesia pada tahun 2022. Di Papua, wilayah paling timur Indonesia, prevalensi HIV hampir 7 kali lipat dari rata-rata nasional, menurut perkiraan Kementerian Kesehatan pada tahun 2022. Data Kementerian Kesehatan juga mengungkapkan bahwa sekitar 48% orang yang hidup dengan HIV di Pulau Papua bagian Indonesia tidak menyadari bahwa mereka telah tertular virus tersebut. Dengan hampir separuh infeksi HIV baru di Indonesia terjadi di kalangan usia 15-24 tahun, jaringan masyarakat sipil Inti Muda, dengan dukungan UNAIDS, melawan ketidaktahuan, diskriminasi, dan stigma yang menghalangi anak muda untuk mengakses layanan tes, pengobatan, dan dukungan HIV. Hal ini dimulai dengan membuat layanan kesehatan yang lebih ramah terhadap anak muda dan "populasi kunci", sebuah sebutan yang merujuk pada komunitas yang paling rentan terhadap HIV, termasuk laki-laki gay dan laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, transgender, pekerja seks komersil, pengguna narkoba, dan orang yang hidup dengan HIV. "Anak muda masih menghadapi banyak tantangan yang menghalangi mereka untuk mengakses layanan kesehatan yang mereka butuhkan untuk dapat menyelamatkan nyawa mereka," ujar Krittayawan Boonto, Direktur UNAIDS untuk Indonesia. Organisasi seperti Inti Muda, katanya, membantu membekali mereka untuk "mengambil kendali atas penanggulangan HIV dan terlibat langsung dalam menciptakan ruang yang aman, di mana anak muda dapat mengakses layanan HIV yang bebas dari stigma dan diskriminasi." Stigma dan diskriminasi merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya kemauan anak muda di provinsi seperti Papua Barat untuk mengakses layanan terkait HIV, demikian menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Inti Muda dan Universitas Padjadjaran baru-baru ini. Para responden menyebutkan beberapa faktor penghambat antara lain adalah jam buka yang tidak nyaman dan lokasi klinik dan rumah sakit yang terpencil, kekhawatiran akan kerahasiaan dan privasi, serta sikap menghakimi dari petugas kesehatan terkait isu-isu seperti orientasi seksual, identitas gender, dan kesehatan mental. “We are limited by which clinics we can access because many, if not most, are not youth-friendly,” said Sepi Maulana Ardiansyah, Inti Muda’s former national coordinator. “If the services are bad, young people won’t use them and they will tell other young people not to use them,” he added "Kami dibatasi oleh klinik mana yang bisa kami akses karena banyak, bahkan sebagian besar, yang tidak ramah anak muda," ujar Sepi Maulana Ardiansyah, mantan koordinator nasional Inti Muda. "Jika layanannya buruk, anak muda tidak akan mengakses layanannya, lalu mereka akan memberi tahu temannya yang lain untuk tidak menggunakannya," tambahnya. Temuan dari studi Inti Muda dan Universitas Padjadjaran tentang sikap kaum muda terhadap layanan HIV di Papua menjadi salah satu informasi yang dibagikan kepada lebih dari 50 petugas kesehatan dalam sesi pelatihan yang didukung oleh UNAIDS yang diselenggarakan di Sentani dan Jayapura, Papua Barat, pada tahun 2022. Hilda Rumboy, seorang bidan yang bertanggung jawab atas Departemen Layanan HIV di Puskesmas Waibu, Kabupaten Jayapura, Papua, mengatakan bahwa sesi ini membantunya memahami beragam kebutuhan anak muda dan akan, "memungkinkan kami untuk meningkatkan layanan kami untuk menjadi ramah terhadap anak muda, yang sekarang adalah prioritas utama kami." Setahun setelah pelatihan, banyak anak muda merasa nyaman menggunakan layanan di Puskesmas Waibu, yang stafnya ramah dan memperlakukan semua pasien dengan setara, menurut Inti Muda. Di antara peningkatan layanan lainnya, pasien sekarang dapat mengakses janji temu terkait layanan HIV di luar jam operasional puskesmas, yaitu pukul 08.00-14.00. Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan kepekaan petugas kesehatan di wilayah ini terhadap kebutuhan anak muda, Inti Muda menyelenggarakan festival untuk meningkatkan permintaan layanan HIV dan melibatkan anak muda secara langsung dalam penanggulangan HIV, seperti halnya pelatihan untuk petugas kesehatan yang didukung oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia. Di antara lebih dari 80 peserta yang hadir, ada Maria, seorang perawat yang sedang mengikuti pelatihan, yang mengatakan bahwa pertama kalinya ia mendengar tentang kemanjuran obat antiretroviral di festival tersebut telah memberinya kepercayaan diri untuk melakukan tes. Setelah dinyatakan negatif, ia mengatakan bahwa ia terinspirasi untuk melawan informasi yang salah tentang HIV dan mendorong teman-temannya untuk mengetahui status mereka. "Jangan takut, karena kita sudah memiliki obat untuk tetap sehat," katanya, seraya menambahkan bahwa hasil tes positif "bukanlah akhir dari segalanya." Joseph Hincks

1 of 5

Cerita

29 Agustus 2023

Dokter di Palu belajar mengenali tanda-tanda kekerasan dalam keluarga dan mendukung korban

PALU, SULAWESI TENGAH – dr. Fai’zah A. Salim tidak yakin. Ketika seorang anak laki-laki berusia lima tahun datang dengan luka-luka yang menurut orang tuanya disebabkan oleh jatuh dari tangga, ia menduga sebaliknya. Dilatih oleh UNFPA untuk mengidentifikasi tanda-tanda kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) baik secara fisik maupun psikologis, ia merujuk anak laki-laki tersebut ke seorang pembimbing konseling sosial. Tak lama kemudian, anak ini menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi – bagaimana ayahnya memukulinya atas kelakuannya. “Pengenalan adalah langkah pertama untuk bisa membantu,” kata dr. Salim. “Kita perlu melakukan lebih banyak dari sekadar mengobati luka yang bergejala.” Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), tempat dr. Salim bekerja, adalah bagian dari program percontohan UNFPA untuk memerangi kekerasan berbasis gender dan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Program ini mencakup 11 wilayah di Indonesia, termasuk Palu, ibu kota Sulawesi Tengah. Di bawah program ini, UNFPA mendukung pemerintah dalam pembuatan kebijakan dan melatih penyedia layanan kesehatan. Mitra lokal diimbau untuk mengadvokasi para korban agar mau bertindak dan mencari bantuan selain mengobati luka-luka mereka. Ini adalah aspek dari proyek yang secara serius ditangani oleh dr. Salim dan rekan-rekannya. Mereka telah menggerakkan forum masyarakat dan bekerja sama dengan berbagai asosiasi di wilayah cakupan pusat penelitian untuk mendorong perempuan bersuara. Hasilnya jelas. Di kuartal pertama tahun 2023, staf Puskesmas Sangurara telah mengidentifikasi tujuh kasus KDRT, dibandingkan dengan satu atau dua kasus di tahun sebelumnya. “Apakah ini karena advokasi, atau karena kami lebih terlatih untuk mengenali gejala-gejala kekerasan berbasis gender? Mungkin dua-duanya,” kata dr. Salim. Meskipun ada kemajuan pesat dalam kesetaraan gender, termasuk peningkatan akses perempuan dan anak perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan, kekerasan berbasis gender tetap menjadi masalah kesehatan masyarakat dan hak asasi manusia yang serius di Indonesia, kata Norcahyo Budi Waskito, Project Officer di UNFPA Indonesia. Kebijakan nasional, strategi dan dokumen hukum telah dibuat. Namun, hal ini tak selalu diimplementasikan di tingkat lokal. Pemerintah telah menyadari perlunya solusi sistematis untuk mengakhiri kekerasan berbasis gender dan telah bermitra dengan badan-badan Perserikatan Bangsa-bangsa seperti UNFPA dan UN Women. Jumlah kasus yang dilaporkan telah meningkat dari 216.156 pada tahun 2012 menjadi 457.895 pada tahun 2022, menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk mendorong lebih banyak korban untuk maju dan bersuara telah membuahkan hasil. Namun angka-angka tersebut hanyalah puncak gunung es, karena apa yang terjadi di balik pintu dalam rumah tangga masih dianggap tabu oleh banyak orang dan melaporkannya memunculkan stigma. Malu bukanlah satu-satunya alasan yang membuat korban tidak mau melapor: ada juga disinsentif finansial. Annisa Rahmah, seorang dokter IGD di rumah sakit Anuta Pura Palu, mengatakan bahwa beberapa korban memilih untuk tidak melapor setelah ia mengidentifikasi kasusnya sebagai KDRT, karena perawatannya tidak akan ditanggung oleh asuransi kesehatan pemerintah. "Sangat menyedihkan melihat mereka pergi begitu saja," katanya. Mereka yang bertahan mendapatkan perawatan yang kompleks, termasuk konseling psikologis. Rumah sakit, yang stafnya telah berpartisipasi dalam pelatihan UNFPA, menghubungkan mereka dengan LSM yang dapat menawarkan bantuan hukum jika korban memilih untuk mengajukan tuntutan. Jika korbannya adalah anak-anak, adalah hak prerogatif kepala rumah sakit untuk menyerahkan kasus ini kepada polisi. ““Kami menangani kasus secara satu-satu, tetapi pada saat yang bersamaan berharap dapat mengubah pola pikir masyarakat luas," katanya. Dukungan bagi korban Selain memberi pelatihan pada tenaga medis, UNFPA juga mendukung organisasi masyarakat dan LSM. Di Palu, organisasi perempuan Libu Perempuan, misalnya, memiliki 30 relawan untuk membantu para korban yang terdiri dari psikolog dan pengacara. Organisasi ini juga mengelola rumah aman, yang saat ini dihuni oleh dua keluarga, dan menyelenggarakan program pelatihan, termasuk pelatihan untuk laki-laki tentang pencegahan kekerasan berbasis gender dan kekerasan dalam keluarga. "Ini adalah perubahan pola pikir yang penting dalam masyarakat bahwa membantu korban sama pentingnya dengan membawa pelaku ke pengadilan," kata Maya Safira, koordinator program. Semua rekannya berpartisipasi dalam pelatihan yang diselenggarakan UNFPA Di negara berpenduduk 280 juta jiwa dan memiliki lebih dari 7.500 kabupaten, pelatihan yang dilakukan UNFPA di 11 kabupaten hanya dapat menjangkau sejauh ini. Namun, Program Officer Budi Waskito mengatakan bahwa proyek percontohan ini menawarkan sebuah model yang dapat ditiru oleh donor atau pemerintah: "Kami menyediakan resep tetapi tidak bisa memasak setiap makanan." UNFPA bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, sehingga pelatihan yang ditawarkannya dapat diperluas oleh pemerintah. UNFPA telah membantu kementerian mengembangkan panduan pelatihan untuk staf medis, panduan respons untuk rumah sakit dan panduan untuk program advokasi lokal. Kementerian Kesehatan sedang mempertimbangkan untuk mereplikasi keberhasilan proyek ini, ujar Kartini Rustandi, Direktur Kesehatan Reproduksi Usia Lanjut dan Lansia. "Kementerian Kesehatan menyadari bahwa peran tenaga kesehatan sangat besar, tidak hanya dalam manajemen medis tetapi juga dalam melakukan deteksi dini, memberikan informasi adanya dugaan kekerasan terhadap perempuan dan anak," katanya. "Kementerian Kesehatan terus melakukan upaya percepatan pemerataan fasilitas kesehatan yang mampu melakukan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan baik melalui dana anggaran reguler, alokasi anggaran khusus maupun bekerjasama dengan donor." Bagi dr. Salim, tujuannya jelas. “Sampai kita berhasil mencegah setiap kasus kekerasan berbasis gender, masih banyak yang perlu kami lakukan. Dan kami sedang melakukannya.” Sumber: https://news.un.org/en/story/2023/08/1140092

1 of 5

Dr. Fai’zah A.Salim, a primary care physician in Palu, Central Sulawesi, Indonesia, sees hundreds of patients a day. Thanks to a UNFPA training, she can more easily recognize signs of domestic violence and offer support to victims. (Photo: UNIC Jakarta)

Cerita

25 Agustus 2023

Bersatu untuk Perdamaian: Memperkuat Pemeliharaan Perdamaian sebagai Satu Kesatuan

Percaya diri. Itulah kata yang paling tepat untuk menggambarkan Prajurit Kepala Ryan Herdhika, yang dengan terampil mengoperasikan alat berat di Republik Afrika Tengah, yang berjarak lebih dari 10.000 kilometer dari rumahnya di Indonesia. Apa yang mendorong rasa percaya dirinya? Adalah pengetahuan dan keahlian yang ia peroleh melalui pelatihan yang diberikan oleh tentara Jepang tahun lalu. Prajurit Kepala Herdhika merupakan anggota yang dengan bangga bergabung dalam pasukan penjaga perdamaian PBB, dengan jajaran prajurit Indonesia yang ditugaskan dalam Misi Stabilisasi Terpadu Multidimensi PBB di Republik Afrika Tengah (MINUSCA). Sebelum penugasannya, Prajurit Kepala Herdhika dan 19 prajurit lainnya telah menyelesaikan pelatihan di bawah Triangular Partnership Programme (TPP) PBB untuk membantu membangun dan memperbaiki infrastruktur, termasuk rute pasokan dan perkemahan, serta mendukung upaya pemulihan nasional setelah bencana alam yang melanda wilayah misi. “Mampu mengoperasikan alat berat dengan baik hanyalah salah satu bagian dari pelatihan ini. Banyak ilmu lain yang saya dapatkan, seperti lebih disiplin dalam merawat alat berat, lebih memperhatikan prosedur dalam bekerja dan manajemen keselamatan kerja,” ujarnya. Melanjutkan kesuksesan pelatihan tahun lalui, Pasukan Bela Diri Angkatan Darat Jepang (Japan Ground Self-Defense Force atau JGSDF) kembali ke Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Sentul, Indonesia, di bulan Juni, kali ini untuk mengajar para calon pelatih dan instruktur peralatan berat. Dalam semangat kerja sama internasional, tentara dari Kamboja dan Mongolia juga menghadiri pelatihan tersebut. Pelatiihan untuk Pelatih Operator Alat berat dirancang untuk mempersiapkan dan membekali personel militer untuk menjadi pelatih di angkatan bersenjata negara mereka. Pelatihan tiga bulan ini dirancang untuk meningkatkan tiga jenis keterampilan: keterampilan pengoperasian alat berat, metodologi pengajaran, dan manajemen proyek konstruksi. “Misi pemeliharaan perdamaian beroperasi di lingkungan yang beragam dan dinamis, masing-masing dengan tantangannya yang unik,” ungkap Letnan Kolonel Takemoto Kensuke, yang mengepalai kontingen pelatihan dari Jepang. “Dengan menguasai ketiga keterampilan ini, pasukan pemelihara perdamaian menjadi lebih mudah beradaptasi dan serbaguna dalam menangani berbagai tugas, mulai dari mengoperasikan alat berat selama patrolis hingga mengajarkan keterampilan kritis kepada masyarakat setempat dan mengelola upaya rekonstruksi.” Kapten Engga Permadi, seorang peserta dari Jawa Timur, Indonesia, membagikan apa yang ia pelajari dari kursus ini: “Kami tidak hanya belajar mengoperasikan alat mekanis dan alat berat seperti excavator, loader, grader, atau bulldozer, tetapi kami juga mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dalam metode pengajaran. Dengan ini, kami dapat menyebarkan pengetahuan ini ke unit kami di banyak negara.” Letnan Kolonel Vanna Neng dari Kamboja berharap dapat melatih sekitar 300 calon penjaga perdamaian di angkatan bersenjata negaranya. “Tetapi tentu saja, orang-orang yang paling diuntungkan dari pelatihan ini adalah orang-orang yang tinggal di daerah misi,” katanya. “Hal ini terutama terjadi di Republik Afrika Tengah, karena ada banyak kerusakan di jalan-jalan, sehingga sulit untuk bergerak.” Membangun Perdamaian Global butuh Solusi Global Indonesia memiliki sejarah panjang dalam berpartisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian dan telah secara aktif terlibat dalam menyediakan pasukan dan personel untuk berbagai misi PBB di seluruh dunia. Sebagai kontributor terbesar kedelapan dalam operasi pemeliharaan perdamaian global, Indonesia ingin terlibat lebih jauh lagi, itulah sebabnya TNI mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah pelatihan ini, demikian ungkap Laksamana Muda TNI Retiono, Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Angkatan Bersenjata RI. “Pelatihan ini bermanfaat bagi personel kami, untuk belajar dari mereka yang berpengalaman dalam mengoperasikan alat berat dan mesin,” katanya. “Saya berharap pelatihan di Indonesia akan berlanjut tahun depan.” Saat ini, Indonesia telah mengirim lebih dari 2.700 pasukan penjaga perdamaian PBB yang dikerahkan ke berbagai wilayah yang membutuhkan. Di antaranya, Republik Afrika Tengah dan Republik Demokratik Kongo (MONUSCO) adalah dua negara yang membutuhkan operasi alat berat. Sejak tahun 2022, Indonesia telah mengirimkan lebih dari 350 pasukan penjaga perdamaian ke misi-misi tersebut, dan masih ada permintaan yang terus meningkat akan pasukan penjaga perdamaian tambahan dengan keahlian mengoperasikan alat berat. Triangular Partnership Programme PBB diciptakan untuk meningkatkan kemampuan pasukan penjaga perdamaian dan memberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas yang komprehensif. Program ini menyatukan para peserta dari berbagai negara dengan visi bersama untuk mencapai perdamaian global melalui upaya kolaboratif. "Dalam menghadapi dinamika global dan ketidakstabilan yang semakin meningkat yang dihadapi oleh pasukan penjaga perdamaian kami, ada kebutuhan kuat yang berkelanjutan akan pasukan yang terlatih dengan baik dari seluruh dunia," kata Wakil Sekretaris-Jenderal Atul Khare, Kepala Departemen Dukungan Operasional PBB. "Keberhasilan sejati dari pelatihan ini tidak hanya terletak pada peningkatan kinerja operasi perdamaian global, tetapi juga dalam memupuk ikatan kerja sama internasional yang kuat, yang sangat penting dalam mencapai keharmonisan global dan perdamaian yang langgeng."

1 of 5

View all

Siaran Pers

25 Agustus 2023

Perspektif PBB untuk Pembiayaan Infrastruktur di Asean

Jakarta, Indonesia, 25 Agustus - Perwakilan senior Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) berbicara dalam dialog tingkat tinggi ASEAN untuk mengeksplorasi solusi pembiayaan inovatif untuk pembangunan infrastruktur. Acara yang bertajuk "Dialog Tingkat Tinggi untuk Mendorong Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan dengan Meningkatkan Upaya Kolaboratif antara Pemerintah dan Sektor Swasta" ini diselenggarakan pada tanggal 24 Agustus oleh Kementerian Keuangan Indonesia sejalan dengan agenda kepemimpinannya di ASEAN. Para pejabat senior pemerintah di seluruh negara ASEAN bergabung dengan perwakilan dari industri keuangan, bank pembangunan multilateral (MDB), dan organisasi internasional untuk mengidentifikasi poin-poin kolaborasi untuk memajukan infrastruktur berkelanjutan. Sebagai acara sampingan dari Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN kedua 2023, dialog ini bertujuan untuk memanfaatkan sumber pendanaan yang beragam dalam investasi infrastruktur yang berkelanjutan, dan bertukar pembelajaran tentang alat pembiayaan infratruktur yang inovatif dari negara-negara ASEAN. Atas undangan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, Akira Moretto, Kepala Perwakilan United Nations Office for Project Services (UNOPS), berbicara sebagai salah satu dari panel tentang model pembiayaan inovatif. Ia menyoroti bagaimana pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan penyediaan layanan publik, diikuti dengan contoh konkret proyek-proyek infrastruktur berkelanjutan yang diimplementasikan oleh UNOPS melalui dana pensiun nasional. UNOPS percaya bahwa infrastruktur merupakan tulang punggung masyarakat yang berfungsi dengan baik dan memahami nilai dari solusi infrastruktur cerdas dalam mendukung setiap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Diperkirakan lebih dari USD 90 triliun diperlukan dalam investasi infrastruktur global pada tahun 2030 untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Sebagai badan PBB terbesar kelima dalam hal pelaksanaan, yang mengimplementasikan lebih dari USD 2,5 miliar bantuan pembangunan secara global pada tahun 2022, UNOPS memberikan dukungan teknis dan layanan dalam mengidentifikasi solusi Pembiayaan untuk Pembangunan di sektor infrastruktur sejak tahun 2015. Sebagai Badan Pelaksana, UNOPS telah menunjukkan keahliannya dalam memberikan hasil infrastruktur dalam Kemitraan Pemerintah-Swasta yang terus berkembang dan pasar pembiayaan yang inovatif, bekerja sama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan investor. Sebagai penutup dari presentasinya, Moretto menggarisbawahi bahwa “Negara-negara di kawasan Selatan, termasuk ASEAN, mampu meraih lebih banyak kemandirian dengan dukungan yang tepat, transparansi, dan sumber-sumber pendanaan baru yang melengkapi pinjaman MDB. Berdasarkan rekam jejak yang sukses, UNOPS berharap dapat bekerja sama dengan negara-negara di kawasan ASEAN dalam bidang infrastruktur dan lainnya.” Dialog Tingkat Tinggi ini juga menampilkan panel tingkat menteri mengenai faktor pendukung dan tantangan utama dalam pembiayaan infrastruktur inovatif di ASEAN dan sesi interaktif dengan para hadirin. Diskusi-diskusi tersebut memberikan gambaran positif bagi masa depan kawasan ini, melalui kolaborasi publik-swasta yang kuat untuk mewujudkan infrastruktur tangguh yang berpusat pada masyarakat. Tentang UNOPS Misi UNOPS adalah membantu masyarakat membangun kehidupan yang lebih baik dan negara-negara mencapai perdamaian dan pembangunan berkelanjutan. Kami membantu Perserikatan Bangsa-bangsa, pemerintah dan mitra lainnya untuk mengelola proyek, serta menyediakan infrastruktur dan pengadaan yang berkelanjutan dengan cara yang efisien. Baca lebih lanjut: www.unops.org

1 of 5

Siaran Pers

25 Agustus 2023

Program GQSP Tahap 2 Diluncurkan: UNIDO Terus Dukung Rantai Nilai Akuakultur di Indonesia

Jakarta, Indonesia 15/8: Program Kualitas dan Standar Global (The Global Quality and Standards Programme atau GQSP) Indonesia Tahap 2 telah resmi diluncurkan pada Selasa (15/8) di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta. Peluncuran yang diselenggarakan bersama oleh UNIDO dan KKP ini dihadiri oleh sekitar 200 delegasi (luring dan daring) dari berbagai perwakilan kementerian/lembaga pemerintah pusat dan daerah, asosiasi perikanan, mitra program, LSM, dan pemangku kepentingan lainnya. GQSP Indonesia Tahap 2 merupakan bagian dari program global yang dilaksanakan oleh UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) dan didanai oleh Pemerintah Swiss melalui Sekretariat Negara untuk Urusan Ekonomi (SECO) di bidang pengembangan kapasitas perdagangan yang melibatkan tujuh negara yaitu Indonesia, Viet Nam, Albania, Kolombia, Peru, Afrika Selatan, dan Ukraina. GQSP Indonesia Tahap 2 akan mencakup tiga rantai nilai akuakultur yaitu Udang, Bandeng dan Rumput Laut. Tahapan ini berfokus pada peningkatan produktivitas dan kualitas udang dan bandeng dari tambak udang tradisional/ekstensif yang diintegrasikan dengan rehabilitasi hutan bakau di beberapa lokasi terpilih. Penekanan khusus juga akan diberikan pada pengembangan spesies rumput laut baru untuk meningkatkan mata pencaharian masyarakat pesisir dan meningkatkan kontribusinya terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Program baru ini berlangsung dari Oktober 2023-Desember 2026 (39 bulan) dan memiliki 3 Hasil/Komponen yaitu Penguatan Infrastruktur Mutu, Peningkatan Kapasitas Kepatuhan UKM dari Rantai Nilai Terpilih; dan Kebijakan yang Kondusif dan Budaya Mutu. KKP dan Badan Standardisasi Nasional (BSN) adalah mitra utama program yang akan melibatkan mitra swasta dari asosiasi rantai nilai terpilih, kelompok tani, koperasi dan perusahaan. Program sebelumnya, GQSP Indonesia Tahap 1 (2019-2023) telah berhasil diselesaikan pada 30 Juni 2023, mencapai rata-rata 84% dari target 91 Indikator Kinerja Utama (KPI), baik dari sisi outputs, outcomes, dan impacts.

1 of 5

Siaran Pers

18 Agustus 2023

Hari Kemanusiaan Sedunia 2023

(Jakarta, 17 Agustus 2023): Menjelang Hari Kemanusiaan Sedunia pada tanggal 19 Agustus, Perserikatan Bangsa-Bangsa hari ini mengingatkan bahwa tahun 2023 akan menjadi tahun dengan jumlah korban pegiat kemanusiaan yang tinggi.
20 tahun setelah serangan mematikan terhadap PBB di Irak, pegiat kemanusiaan tetap berkomitmen untuk membantu, #ApapunYangTerjadi (#NoMatterWhat), meskipun risikonya semakin besar. Sepanjang tahun ini, 62 pegiat kemanusiaan tewas dalam krisis di seluruh dunia, 84 terluka dan 33 diculik, menurut data sementara dari tim peneliti Aid Worker Security Database pada Humanitarian Outcomes. Jumlah kematian tahun lalu mencapai 116.
Sudan Selatan menempati peringkat tertinggi dalam hal ketidakamanan selama beberapa tahun berturut-turut. Empat puluh serangan terhadap pegiat kemanusiaan dan 22 kematian dilaporkan pada 10 Agustus.
Sudan berada di urutan kedua, dengan 17 serangan terhadap Pegiat kemanusiaan dan 19 kematian dilaporkan sepanjang tahun ini. Jumlah tersebut melampaui jumlah yang tidak terdata sejak puncak konflik Darfur antara tahun 2006 dan 2009.
Korban pegiat kemanusiaan lainnya tercatat di Republik Afrika Tengah, Mali, Somalia dan Ukraina. Tahun lalu, 444 pegiat bantuan diserang. Tahun sebelumnya, 460 kemanusiaan diserang, mengakibatkan 141 kematian.
Hari Kemanusiaan Sedunia tahun ini juga menandai 20 tahun sejak serangan bom bunuh diri tahun 2003 di markas besar PBB di Canal Hotel di Baghdad, Irak, yang menewaskan 22 staf PBB. Sekitar 150 orang lagi – pegiat bantuan lokal dan internasional yang membantu merekonstruksi Irak – juga terluka pada hari kelam itu.
Tantangan yang dihadapi Indonesia sebagai negara rawan bahaya akan tetap ada. Modal sosial kita untuk bekerja sama (gotong royong) adalah kunci untuk lebih meningkatkan ketahanan bangsa terhadap bencana dalam berbagai skala dan besaran. Konflik sosial, peristiwa cuaca ekstrem, dan risiko iklim terkait lainnya serta dampak residual dari pandemi COVID-19 akan terus membutuhkan pendekatan holistik dan terkoordinasi dari komunitas kemanusiaan, mitra pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas rentan. Terlepas dari tantangan keamanan dan akses, semua lapisan pegiat kemanusiaan berkampanye tahun ini untuk menyoroti komitmen berkelanjutan mereka untuk memberikan komunitas yang mereka layani, tidak peduli siapa, di mana pun dan #NoMatterWhat. Dalam menghadapi kebutuhan urusan kemanusiaan yang meroket, PBB dan mitranya bertujuan untuk membantu hampir 250 juta orang dalam krisis di seluruh dunia – 10 kali lebih banyak daripada tahun 2003. Peringatan Hari Kemanusiaan Sedunia menyoroti pentingnya kerjasama multipihak dalam upaya kemanusiaan untuk terus beradaptasi menghadirkan dunia yang lebih baik. Peringatan Hari Kemanusiaan Sedunia pada 19 Agustus 2023 tahun ini diselenggarakan bersama oleh UN OCHA, bekerja sama dengan badan-badan PBB lainnya di Indonesia, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, BNPB, dan Kementerian Sosial dengan dukungan pemangku kepentingan pemerintah lainnya, LSM, organisasi lintas agama, dan bekerja sama dengan PT Integrasi Transit Jakarta.
Narahubung media:
Ronaldo Reario, UNOCHA, 0852-1994-2819 Siska Widyawati, UNIC, 0878-8488-5489

1 of 5

Siaran Pers

23 Juni 2023

Pulse Lab Jakarta Bertransformasi menjadi United Nations Global Pulse Asia Pacific untuk Mendorong Inovasi di Kawasan Asia Pasifik

Jakarta, 23 Juni 2023—Dengan diluncurkannya United Nations Global Pulse Asia Pacific, Pulse Lab Jakarta (PLJ) telah resmi bertransformasi menjadi hub inovasi regional di kawasan Asia Pasifik. Transisi menjadi hub regional ini merupakan salah satu tindak lanjut dari deklarasi KTT G20 Bali dan menjadi tonggak penting upaya mendorong inovasi dan pembangunan di kawasan Asia Pasifik. Didirikan pada tahun 2012 sebagai fasilitas inovasi bersama PBB (melalui Global Pulse) dan Indonesia (melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas), Pulse Lab Jakarta telah berevolusi dari laboratorium inovasi big data menjadi akselerator kemitraan analitika. “Pemerintah Indonesia sangat mengapresiasi kerja sama dengan Pulse Lab Jakarta selama lebih dari 10 tahun ke belakang dan sangat antusias untuk menjadi tuan rumah hub inovasi ini”, imbuh Taufik Hanafi, Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Bappenas. Acara yang dilaksanakan pada tanggal 22-23 Juni ini menandai peluncuran resmi hub inovasi regional Asia Pasifik dan merayakan pencapaian PLJ selama lebih dari satu dekade. Acara ini terdiri dari serangkaian kegiatan seperti pameran interaktif yang menampilkan berbagai proyek dan dampak yang dihasilkan oleh PLJ serta diskusi panel yang menghadirkan ahli dalam bidang inovasi data inklusif, transformasi digital, strategic foresight dan behavioral science, untuk menstimulasi pertukaran pengetahuan terkait isu-isu kunci yang akan menjadi fokus dari hub inovasi ini. Kemitraan dengan berbagai para pihak, termasuk Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia, telah memungkinkan Pulse Lab Jakarta untuk memperkuat efektifitas negara-negara anggota PBB, termasuk masyarakat dan sektor swasta. Minister Counsellor Governance and Human Development Kedutaan Australia, Madeleine Moss menyatakan “Sebagai mitra pendukung PLJ kami dengan senang hati mendukung kepemimpinan Indonesia dalam transisi ke menjadi hub inovasi regional yang baru. Indonesia memiliki banyak pengalaman transformasi digital yang dapat dibagikan dengan berbagai negara di kawasan Asia Pasifik. Upaya bersama ini memperkuat dedikasi kedua negara untuk mendorong inovasi dan pembangunan berkelanjutan di Asia Pasifik.” Seiring dengan ekosistem yang berkembang, ada tuntutan yang lebih besar untuk mengembangkan dan mengimplementasikan solusi inovatif yang lebih baik untuk menjawab berbagai tantangan dunia modern. Hub inovasi regional ini akan melanjutkan beberapa hal yang telah dilakukan oleh Pulse Lab Jakarta, yang selama lebih dari satu dekade telah sukses dalam menghasilkan lebih dari 100 prototipe dan 50 kemitraan baru, serta menempatkan Indonesia dan PBB di posisi terdepan dalam mendorong inovasi regional. "Selama bertahun-tahun, Pulse Lab Jakarta telah memperkuat kapabilitas dan efektivitas badan-badan PBB dan para pemangku kepentingannya, dan sebagai hub regional Asia Pasifik, mereka akan memberikan nilai tambah yang lebih besar lagi bagi kawasan ini," ujar Valerie Julliand, Kepala Perwakilan PBB di Indonesia. Hub inovasi regional akan memegang peranan sebagai enabler, untuk mendukung jaringan mitra pembangunan, dan mendorong visi UN 2.0 yang relevan untuk tantangan yang dihadapi di depan. "Tantangan saat ini semakin kompleks dan membutuhkan solusi yang inovatif dan terpadu," ujar Ayaka Suzuki, Direktur Unit Monitoring Strategis dari Kantor Sekjen PBB. "Peluncuran Global Pulse Asia Pasifik merupakan pencapaian signifikan yang memperkuat visi Sekretaris Jenderal PBB terkait bagaimana PBB yang dapat mendukung masa depan yang inklusif dan berkelanjutan dengan lebih baik." Era baru kolaborasi dan inovasi di kawasan Asia Pasifik ini merupakan kesempatan yang menarik bagi negara-negara Selatan untuk berkolaborasi, belajar, dan tumbuh bersama. Dengan demikian, kami dapat memastikan bahwa dampak dari pekerjaan kami tidak hanya tepat waktu dan berkelanjutan, tetapi kami juga dapat memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal. --------------------------------------------------------- Tentang Peluncuran United Nations Global Pulse Asia Pacific Peluncuran United Nations Global Pulse Asia Pasifik dilakukan atas keberhasilan Pulse Lab Jakarta dan akan memposisikan hub regional yang berbasis di Jakarta ini sebagai pendukung sistem PBB di kawasan tersebut. Hub inovasi regional ini akan menjalankan portofolio proyek inovasi di lapangan yang menerapkan metode data, digital, strategic foresight, dan behavioral science untuk isu-isu regional. Hub regional Asia Pasifik akan dibangun berdasarkan kemitraan regional dan akan memfasilitasi akses untuk mengidentifikasi tantangan, memetakan solusi, dan menguji dengan pengguna akhir di lapangan. UN Global Pulse Asia Pasifik akan mendukung Resident Coordinators dan bermitra dengan lembaga PBB, dana, dan program yang memimpin pekerjaan tingkat negara. Menandai satu dekade berdirinya Pulse Lab Jakarta dan transisi menjadi United Nations Global Pulse Asia Pasifik, pada tanggal 22-23 Juni 2023 Pulse Lab Jakarta akan menyelenggarakan rangkaian acara untuk merayakan capaian dan dampak dari 10 tahun PLJ dan peluncuran United Nations Global Pulse Asia Pacific untuk menciptakan dampak yang lebih luas di kawasan Asia Pasifik. Acara ini akan mengundang berbagai mitra dan pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari Pemerintah Indonesia, perwakilan negara-negara Asia Pasifik, Lembaga PBB, organisasi donor, organisasi masyarakat, akademisi, mitra pembangunan, staf dan alumni PLJ, pemuda, dan masyarakat umum. Informasi lebih lanjut terkait acara ini: https://pulselabjakarta.org/asiapacificlaunch. Tentang Pulse Lab Jakarta Pulse Lab Jakarta adalah fasilitas inovasi data bersama Perserikatan Bangsa Bangsa (Global Pulse) dan Pemerintah Indonesia (melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas). Berfungsi sebagai akselerator kemitraan analitika, PLJ beroperasi didasarkan melalui pendekatan yang berfokus pada tiga aspek: masalah, solusi dan ruang identitas. Sebagai bagian dari mandatnya, PLJ juga berfungsi sebagai katalisator yang menghubungkan PBB, pemerintah, sektor swasta dan pembangunan, juga masyarakat sipil dalam mendukung kebijakan dan aksi untuk pembangunan dan respon kemanusiaan yang efektif. Kontak: plj@un.or.id

1 of 5

Siaran Pers

21 Juni 2023

Pakar PBB Mendesak Agar Indonesia dan Negara-negara Lain Mengambil Tindakan Terkoordinasi untuk Mengatasi Krisis di Myanmar

JAKARTA (21 Juni 2023) - Pelapor Khusus PBB untuk urusan Hak Asasi Manusia (HAM) di Myanmar, Tom Andrews, hari ini mengakhiri kunjungannya selama sembilan hari di Indonesia dengan meminta Indonesia beserta negara-negara lain agar mengambil langkah terkoordinasi untuk mengatasi krisis berkepanjangan yang terjadi di Myanmar. Ia menyampaikan apresiasinya kepada Indonesia atas dukungan kepada rakyat Myanmar dan mendesak Indonesia untuk mengambil peran yang lebih besar dalam menyelesaikan krisis tersebut, baik sebagai Ketua ASEAN maupun sebagai pemimpin di Asia Tenggara dan di panggung dunia. "Saya datang ke Indonesia karena situasi hak asasi manusia di Myanmar sungguh memprihatinkan dan semakin memburuk, dan karena saya percaya bahwa Indonesia memiliki posisi yang tepat untuk memainkan peran penting dalam upaya penyelesaian krisis ini," ujar Andrews dalam sebuah pernyataan yang dirilis dalam konferensi pers di Jakarta hari ini. "Saya khawatir bahwa krisis yang semakin tajam di Myanmar tidak terlihat oleh publik dunia, dan bahwa beberapa pemerintah mulai berpikir bahwa tirani junta tidak dapat dielakkan. Narasi seperti inilah yang justru diharapkan dan dibutuhkan junta untuk menang," ujarnya. Dalam serangkaian pertemuan dengan para pejabat Indonesia dan ASEAN selama kunjungannya, Andrews mencatat bahwa dunia melihat Indonesia dan ASEAN sebagai pemimpin dalam menyelesaikan krisis Myanmar. "Ada dua situasi yang berbeda saat berbicara tentang ASEAN dan krisis di Myanmar: pertama adalah kenyataan bahwa rakyat Myanmar yang menghadapi serangan dari pasukan junta setiap hari dan kondisi yang kian memburuk. Yang kedua adalah kenyataan di kalangan pejabat ASEAN yang memperingatkan bahwa upaya perbaikan dapat menghabiskan waktu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun," lanjut Pelapor Khusus tersebut. "Rakyat Myanmar tidak memiliki waktu puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun - bahkan mungkin hanya dalam hitungan hari - untuk meminta pertanggungjawaban junta," katanya. Andrews meminta Indonesia untuk tetap menunjukkan sikap kepemimpinannya terhadap Myanmar, bukan hanya di sisa masa jabatan sebagai Ketua ASEAN, namun juga di masa yang akan datang. "Sudah saatnya kita mempertimbangkan pilihan-pilihan alternatif untuk memecahkan kebuntuan yang tak kunjung usai ini. Saya mendesak ASEAN untuk mengambil langkah-langkah guna meminta pertanggungjawaban junta atas pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan tindakan pengabaian terhadap pelaksanaan Konsensus Lima Poin. Bahkan jika ASEAN tetap menemui jalan buntu, Indonesia harus bekerja sama dengan negara-negara anggota untuk mengisolasi junta dan menekan kapasitas junta untuk menyerang rakyat Myanmar," tegas pakar tersebut. Dalam misinya, Andrews melakukan perjalanan ke Provinsi Aceh dan mengunjungi kamp pengungsi Rohingya di Kabupaten Pidie, tempat ia mendengar langsung penuturan warga Rohingya yang melakukan perjalanan menantang maut dengan perahu, menyeberangi Teluk Benggala dan mengarungi Laut Andaman, hingga akhirnya berlabuh di Indonesia. "Yang sangat jelas terlihat adalah kerentanan yang luar biasa dari para pengungsi yang saya temui. Mereka melarikan diri dari kejahatan kemanusiaan di Myanmar, dan menghadapi kondisi yang semakin mengerikan di Bangladesh, sehingga mereka membawa trauma yang mendalam. Mereka menginginkan dan layak mendapatkan kehidupan yang lebih aman dan damai." "Para pengungsi Rohingya menceritakan pengalaman mengenaskan mereka di laut. Seorang wanita mengatakan kepada saya bahwa lebih dari 20 orang meninggal di atas perahunya dan mereka harus membuang mayat-mayat itu ke laut. Seorang wanita lain menangis saat mengenang betapa sedikitnya makanan dan air yang mereka miliki, dan bagaimana ia harus memberi anaknya air laut untuk diminum," tutur Andrews. Andrews mengatakan bahwa ia terinspirasi oleh empati yang begitu besar terhadap Rohingya dari para nelayan Aceh, kelompok-kelompok masyarakat sipil setempat yang memberikan bantuan dan pelayanan, serta staf PBB yang bekerja dengan para pengungsi. Namun, Andrews memperingatkan bahwa masih ada sejumlah tantangan bagi para pengungsi Rohingya di Indonesia dan di kawasan ini. "Hak-hak para pengungsi Rohingya, termasuk hak mereka untuk mendapatkan ganti rugi sebagai penyintas kejahatan kemanusiaan, menjadi tanggung jawab Myanmar. Namun, tanggung jawab ini juga meluas ke negara-negara tempat mereka mencari perlindungan serta komunitas internasional yang lebih luas," tambah Andrews. Ia menekankan bahwa Indonesia berada dalam posisi yang tepat untuk mengambil peran kepemimpinan global dalam membela dan mendukung Rohingya. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Thomas Andrews (Amerika Serikat) adalah Pelapor Khusus PBB untuk urusan hak asasi manusia di Myanmar. Pelapor Khusus PBB untuk urusan hak asasi manusia di Myanmar. Sebagai mantan anggota Kongres AS dari Maine, Andrews adalah Robina Senior Human Rights Fellow di Yale Law School dan Associate di Harvard University's Asia Center. Ia pernah bekerja dengan National Democratic Institute for International Affairs dan anggota parlemen, LSM, dan partai politik di Kamboja, Indonesia, Aljazair, Kroasia, Serbia, Ukraina, dan Yaman. Ia pernah menjadi konsultan untuk Pemerintah Koalisi Nasional Uni Burma dan Euro-Burma Network dan pernah mengelola beberapa LSM advokasi, termasuk Win Without War dan United to End Genocide.
Pelapor Khusus merupakan bagian dari apa yang dikenal sebagai Prosedur Khusus Dewan Hak Asasi Manusia. Terdiri dari badan ahli independen terbesar yang ada dalam sistem Hak Asasi Manusia PBB, Prosedur Khusus adalah nama umum untuk mekanisme pencarian fakta dan pemantauan independen Dewan yang menangani situasi negara tertentu atau isu-isu tematis di seluruh dunia. Para ahli Prosedur Khusus bekerja secara sukarela; mereka bukan staf PBB dan tidak menerima gaji untuk kerja-kerja mereka. Mereka independen dan tidak terkait dengan pemerintah atau organisasi manapun dan bertugas dalam kapasitasnya masingmasing. Hak Asasi Manusia PBB, halaman negara – Myanmar
Untuk informasi lebih lanjut dan permintaan media, silakan hubungi: Jacqui Zalcberg - jacqui.zalcberg@un.org
Untuk pertanyaan media mengenai pakar independen PBB lainnya, silakan hubungi Maya Derouaz (maya.derouaz@un.org) atau Dharisha Indraguptha (dharisha.indraguptha@un.org)
Ikuti berita terkait pakar independen hak asasi manusia PBB di Twitter @UN_SPExperts.
Peduli tentang dunia tempat kita tinggal?
Maka BANGKITLAH demi memperjuangkan hak-hak seseorang hari ini.
#Standup4humanrights
dan baca lebih lanjut di http://www.standup4humanrights.org

1 of 5

View all