Latest
Pidato
25 Juli 2024
Program Akselerator Inovasi IGCN untuk Profesional Muda - Pidato Kepala Perwakilan, Gita Sabharwal
Pelajari Lebih Lanjut
Siaran Pers
23 Juli 2024
Kemajuan Dua Tahun: Indonesia Tingkatkan Tata Kelola Migrasi untuk Pembangunan Berkelanjutan
Pelajari Lebih Lanjut
Pidato
23 Juli 2024
Simposium Nasional Tata Kelola Migrasi untuk Pembangunan Berkelanjutan - Pidato Kepala Perwakilan, Gita Sabharwal
Pelajari Lebih Lanjut
Latest
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia
Indonesia kian tumbuh dengan kecepatan yang lebih cepat dari waktu mana pun dalam sejarahnya. Dengan mengingat Agenda 2030, negara ini bergerak menuju ekonomi rendah karbon yang bernilai lebih tinggi, terintegrasi secara global. PBB bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia, organisasi masyarakat sipil, lembaga akademis, dan entitas sektor swasta untuk mencapai TPB secara efektif melalui pendekatan terpadu.
PBB juga akan memperkuat kemitraannya dengan otoritas dan masyarakat regional dan kabupaten untuk memberikan hasil pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, PBB akan memperluas kerjasamanya dengan memasukkan asosiasi industri, think tank, pengelola data dan lembaga berbasis sains dan teknologi yang menawarkan prospek inovasi untuk solusi pembangunan terintegrasi, yang sangat penting untuk pencapaian TPB.
PBB berkomitmen untuk bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam membangun bangsa yang sejahtera, demokratis, dan adil, di mana pembangunan bisa bermanfaat bagi semua orang, dan di mana hak-hak generasi mendatang dilindungi. Sesuai dengan janji TPB untuk “tidak meninggalkan siapa pun”, pendekatan PBB menggabungkan fokus yang kuat pada yang termiskin dari yang miskin, memerangi diskriminasi dan meningkatnya ketidaksetaraan dan mengatasi akar penyebabnya. “Tidak meninggalkan siapa pun” berarti memprioritaskan martabat orang dan menempatkan kemajuan komunitas yang paling terpinggirkan dan rentan terlebih dahulu.
Janji sentral dan transformatif ini menjadi lebih penting dari sebelumnya untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 dan bekerja menuju pemulihan yang berkelanjutan, tangguh, dan inklusif.
Publikasi
28 Juni 2023
Laporan Hasil Negara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Indonesia 2022
Laporan Hasil Tahunan PBB di Indonesia 2022 memberikan gambaran menyeluruh tentang pekerjaan dan dampak PBB dengan latar belakang situasi ekonomi yang sulit baik secara global maupun di Indonesia. Perang di Ukraina, serta krisis pangan, energi, dan keuangan yang mengikutinya merupakan tantangan yang tidak terduga bagi negara-negara di seluruh dunia. Meskipun menghadapi tantangan-tantangan tersebut, Indonesia mampu mengatasi situasi tersebut dengan lebih baik daripada kebanyakan negara lainnya. Laporan ini menyoroti hasil-hasil pembangunan yang dicapai Indonesia dalam masa pemulihan dari COVID-19 sembari memajukan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Upaya kolaboratif Pemerintah Indonesia, mitra pembangunan internasional, dan negara-negara anggota diakui berperan penting dalam mencapai SDGs. Laporan ini diilustrasikan dengan 30 "kisah" individu yang - berkat proyek-proyek dari berbagai badan PBB - tidak lagi tertinggal. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pekerjaan PBB dan kemajuan Indonesia, silakan unduh laporan lengkapnya.
1 of 5
![](/sites/default/files/styles/featured_content/public/2023-06/ARR%202022%20Cover%20for%20Publications%20%282%29.png?itok=3HlGQbLD)
Publikasi
07 Juni 2023
Lembar Fakta Program Kesehatan Seksual dan Reproduksi yang Lebih Baik untuk Semua di Indonesia (BERANI)
Pemerintah Indonesia, UNFPA, dan UNICEF telah bekerja sama melalui Program Kesehatan dan Hak Seksual dan Reproduksi yang Lebih Baik untuk Semua di Indonesia (BERANI) dari tahun 2018 hingga 2023. Upaya bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan hak-hak seksual dan reproduksi bagi perempuan dan anak muda di seluruh Indonesia.
Di bawah Program BERANI, beberapa bidang utama telah difokuskan, termasuk meningkatkan pendidikan dan regulasi kebidanan, memperkuat kemitraan untuk meningkatkan keluarga berencana, menyediakan layanan dan informasi kesehatan seksual dan reproduksi yang ramah anak muda, memperkuat respons sektor kesehatan terhadap kekerasan berbasis gender, serta penjangkauan dan pemberdayaan masyarakat.
Selama program berlangsung, banyak pencapaian yang signifikan telah dilakukan. Lebih dari 20 kebijakan, strategi advokasi, dan peta jalan telah dikembangkan untuk mempromosikan kesehatan dan hak-hak seksual dan reproduksi. Pusat-pusat pendidikan kebidanan telah menerapkan standar berkualitas tinggi, yang mengarah pada peningkatan tingkat kelulusan dalam ujian kompetensi nasional. Klinik-klinik swasta telah diperkuat untuk menyediakan layanan berkualitas yang ramah bagi kaum muda, dan pusat-pusat kesehatan masyarakat telah diperkuat untuk merespons secara efektif kekerasan berbasis gender.
Selain itu, sejumlah besar anak muda telah menerima manfaat dari program ini. Ribuan remaja telah menerima pendidikan seksualitas yang komprehensif dan informasi tentang manajemen kebersihan menstruasi. Para pembuat konten digital telah dilatih untuk mengembangkan konten terkait kesehatan seksual dan reproduksi, yang menjangkau lebih dari 600.000 remaja.
Program BERANI menekankan komitmen untuk tidak meninggalkan siapa pun, memastikan bahwa semua orang, terlepas dari latar belakang mereka, memiliki akses terhadap layanan dan informasi kesehatan seksual dan reproduksi yang komprehensif. Lembar fakta BERANI dapat diunduh melalui tombol di bawah artikel ini.
#BERANI #KesehatanReproduksi #KesetaraanGender
1 of 5
![Better Sexual and Reproductive Health and Rights for All in Indonesia (BERANI) Programme Fact Sheet Cover](/sites/default/files/styles/featured_content/public/2023-06/BERANI%20I%20Fact%20Sheet%20May%202023_page-0001.jpg?itok=cX-yjRNq)
Cerita
29 Mei 2023
Barista di balik jeruji besi: Dari penahanan hingga penyajian latte
Susu yang berbusa dengan sempurna. Kupu-kupu yang anggun melingkari bagian atasnya. Sentuhan manis dan pahit menyentuh langit-langit mulut dengan lembut. Sebuah cappuccino yang sempurna? Lebih dari itu. Cangkir ini diracik dan disajikan oleh Denny, seorang narapidana di Tangerang, kota di sebelah barat Jakarta, yang mengikuti program pelatihan yang didukung oleh PBB untuk membantu para narapidana agar dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat setelah menjalani hukuman.
"Saya ingin memanfaatkan waktu sebaik mungkin, bahkan di dalam penjara, dan pelatihan ini akan membantu saya mendapatkan pekerjaan nantinya," kata Denny, 31, yang tinggal memiliki sisa waktu sekitar dua tahun lagi dari total masa hukumannya selama lima tahun. "Tentu saja, saya sudah tahu cara membuat kopi sebelumnya. Tapi di sini saya belajar tentang rasa, bau, dan aroma yang berbeda, juga tentang sisi artistik dari pembuatan kopi."
Denny adalah salah satu dari 200 narapidana di Lapas Kelas IIA Tangerang dan salah satu dari lebih dari 35.000 narapidana di seluruh Indonesia yang terlibat dalam pelatihan kejuruan, mulai dari percetakan ramah lingkungan pada tekstil hingga beternak. Sambil belajar menjadi barista di balik jeruji besi, Ia mengatakan bahwa Ia berharap untuk mendapatkan pekerjaan di sebuah kafe setelah bebas nanti.
Salis Farida Fitriani, yang mengepalai Lapas, mengatakan bahwa program ini bertujuan untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi narapidana, namun pelatihan keterampilan saja tidak cukup bagi para narapidana untuk bisa sukses di dunia luar.
Untuk menghadapi masyarakat yang sering meberi stigma kepada mereka seumur hidup, katanya, penjara menawarkan pelatihan pengembangan kepribadian, konseling, dan pengajaran agama.
"Tujuan kami adalah untuk memberikan kegiatan dan pelatihan yang positif bagi para narapidana," katanya. "Program ini mencakup pengembangan kepribadian serta pelatihan kejuruan untuk membantu mata pencaharian mereka di masa depan."
Mematahkan stigma 'mantan narapidana'
Memulai bisnis merupakan hal yang sulit setelah menjalani hukuman di penjara, kata Haswin, mantan narapidana kasus narkoba berusia 32 tahun. Keluar dari Lapas Tangerang pada Januari 2022, Ia kini mengoperasikan kedai kopinya sendiri, memadukan gaya kopi modern dan tradisional dengan mocktail dan makanan ringan.
"Hidup saya jauh lebih baik sekarang," kata Haswin, menambahkan bahwa pekerjaan sebelumnya sebagai bartender merupakan faktor utama dalam keterlibatannya dalam pelanggaran terkait narkoba yang berujung pada penangkapannya pada tahun 2018.
"Saya lebih puas dengan kehidupan dan bangga dengan kreativitas saya," jelasnya. "Saya tidak pernah menyangka bahwa saya bisa menemukan karier di luar dunia hiburan malam."
Kini, pekerjaannya bukan hanya sekadar "sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup", tetapi juga sebuah kesempatan baru.
"Saya ingin mematahkan stigma 'mantan narapidana' dengan menunjukkan bahwa mantan pelaku kejahatan juga bisa mandiri dan kreatif," katanya.
Dari program olahraga hingga universitas
Lapas Pemuda Kelas II A Tangerang memberikan kesempatan kepada para narapidana untuk melakukan hal tersebut. Para narapidana juga dapat berkompetisi dalam olahraga profesional di Tangerang, sebuah penjara yang unik di Indonesia karena juga menawarkan program pendidikan universitas. Program percontohan yang saat ini melayani 200 narapidana ini siap untuk diluncurkan di seluruh Indonesia, tergantung pada pendanaan, kata Fitriani.
Asep, seorang mahasiswa tahun ketiga studi Islam di Universitas Islam Syekh Yusuf, mengatakan bahwa dia, seperti banyak orang dalam program ini, tidak mampu kuliah di universitas dalam kehidupannya sebelum dipenjara.
"Saya selalu ingin belajar, tetapi keadaan ekonomi saya tidak memungkinkan untuk belajar," katanya.
Mengikuti kurikulum yang sama dengan yang ditawarkan universitas kepada mahasiswa regulernya, Asep dan teman-teman sekolahnya menghadiri kelas tiga kali seminggu selama enam jam setiap hari. Setelah lulus dan sebelum masa hukumannya berakhir, Asep mengatakan bahwa ia berharap dapat membantu rekan-rekannya sesama narapidana dengan memberikan bimbingan agama.
"Saya bisa belajar banyak tentang dunia dan kehidupan di luar sana," katanya. "Ini membantu saya untuk menghadapi masa hukuman saya yang panjang. Ini juga diharapkan akan membantu yang lain juga."
Disesuaikan dengan kebutuhan narapidana
Didukung oleh Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC), program pelatihan ini dirancang dengan bantuan seperangkat alat penilaian yang menyediakan pendekatan berbasis bukti yang disesuaikan dengan kebutuhan individu narapidana.
Petugas pemasyarakatan menggunakan alat ini untuk mengevaluasi dan untuk lebih memahami narapidana, termasuk tingkat risiko keamanan yang mungkin mereka hadapi, kecocokan mereka dengan program, dan kemungkinan akan respons mereka terhadap pendidikan.
Dalam inisiatif rehabilitasi tahanan UNODC, yang berfokus pada pendidikan, pelatihan kejuruan, dan pekerjaan selama masa penahanan, sasarannya adalah untuk berkontribusi pada kemampuan kerja para tahanan setelah dibebaskan, sehingga mengurangi kemungkinan residivisme.
Dengan pemikiran ini, UNODC bermitra dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Indonesia untuk membuat matriks penilaian yang membantu petugas pemasyarakatan dalam membangun profil psikologis dan keamanan narapidana dan memungkinkan staf untuk melacak perkembangan mereka, ujar Rabby Pramudatama, seorang manajer program di kantor UNODC di Jakarta.
"Kami perlu memastikan, misalnya, bahwa kami mendapatkan narapidana yang tidak mungkin mengganggu kelas dan akan bekerja sama dengan guru dan sesama siswa," katanya.
Kesempatan kedua
UNODC juga berkolaborasi dan mendukung organisasi non-pemerintah seperti Second Chance, yang membantu para narapidana untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat setelah mereka keluar dari fasilitas tersebut.
Pada suatu pagi yang tenang, beberapa narapidana sedang membaca ayat-ayat Al-Quran, sementara yang lain berkumpul untuk menonton dua kickboxer yang sedang berlatih. Saat hujan mulai turun, mereka berbicara tentang sinar matahari yang cepat atau lambat pasti akan muncul.
Bagi Denny, ia mengatakan bahwa sinar matahari akan datang di hari ketika Ia juga bisa keluar dan mencari pekerjaan.
"Dorongan utama saya saat ini adalah untuk menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya," ujarnya, seraya menambahkan bahwa hingga hari itu tiba, ia akan fokus pada kegiatan keagamaan dan meracik cappuccino yang sempurna di kelas barista.
Pelajari lebih lanjut tentang bagaimana UNODC membantu mereformasi penjara di seluruh dunia di sini.
Artikel ini awalnya diterbitkan oleh UN News dalam tautan berikut: https://news.un.org/en/story/2023/06/1137212
1 of 5
![](/sites/default/files/styles/featured_content/public/2023-05/1Q6A0156.jpg?itok=-sJDzyEz)
Publikasi
30 Mei 2023
Newsletter PBB di Indonesia 2023 Volume 1
Dengan bangga kami mempersembahkan edisi pertama Buletin PBB di Indonesia untuk tahun 2023. Buletin ini memberikan gambaran umum tentang pekerjaan penting yang dilakukan oleh PBB di Indonesia dari bulan Januari hingga April, yang menyoroti komitmen kami terhadap pembangunan berkelanjutan dan inklusivitas.
Dalam edisi ini, fokus kami adalah pada SDG 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Dengan membina kolaborasi dan kemitraan yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, kami bertujuan untuk mempercepat kemajuan dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua.
Melalui buletin ini, kami berusaha untuk mendekatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan masyarakat yang kami layani, memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dalam upaya kami untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Edisi kali ini menampilkan kisah-kisah inspiratif dari berbagai badan PBB di Indonesia, yang menampilkan inisiatif dan upaya mereka yang luar biasa dalam mempromosikan inklusivitas dan memajukan tujuan pembangunan berkelanjutan.
Salah satu proyek unggulan dalam edisi ini menyoroti program pelatihan kejuruan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang. Dengan dukungan dari Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC), program ini membekali para narapidana dengan keterampilan yang penting untuk memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam masyarakat setelah menyelesaikan masa hukuman. Program ini menunjukkan komitmen kami untuk memberdayakan individu dan berkontribusi pada perubahan sosial yang positif.
Saat kita menavigasi era pasca pandemi, sangat penting bagi kita untuk mengganti waktu yang hilang dan mempercepat upaya kita untuk mencapai SDGs. Dengan memperkuat dampak kolektif kita dan menempa jalur baru, kita dapat menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan dan inklusif untuk generasi sekarang dan masa depan.
Anda dapat mengakses buletin yang dapat diunduh dalam bahasa Inggris dan Indonesia di bawah halaman ini.
Bersama-sama, mari kita membuat perbedaan yang langgeng dan bekerja menuju dunia di mana semua orang dapat berkembang.
1 of 5
![United Nations Information Center Indonesia Newsletter 2023 Volume 1 Cover](/sites/default/files/styles/featured_content/public/2023-05/Final_EN_Vol.%201_UN%20in%20Indonesia%20Newsletter%202023_page-0001.jpg?itok=2O-Dl4ES)
Ambil Aksi
05 Mei 2023
Nakba Day
This year marks the 75th anniversary of the mass displacement of Palestinians, known as “the Nakba” or “the Catastrophe”. This anniversary puts the spotlight on the world’s longest-standing protracted refugee crisis, as over 5.3 M Palestine refugees still live amidst conflict.
1 of 5
![](/sites/default/files/styles/featured_content/public/2023-05/Nakba_Backdrop_UNWEBTV_%28002%29.jpg?itok=Dva2KpQF)
Cerita
02 Juli 2024
Dari ikan asin hingga minyak kelapa: penduduk pulau di Papua bersungguh-sungguh dalam berbisnis
BIANCI dan SAUKABU, PAPUA BARAT DAYA – Di antara langit biru dan laut biru, pulau-pulau di Raja Ampat di Papua Barat Daya terkenal akan keindahannya dan sebagai salah satu daerah dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Berkat kolaborasi antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Badan Internasional untuk Pendanaan Pembangunan Pertanian (IFAD), dan pemerintah daerah, penduduk pulau-pulau terpencil ini telah merasakan peningkatan yang substansial dan terukur dalam standar hidup mereka.Sebagian besar penduduk dewasa di Desa Bianci, yang berjarak empat jam perjalanan dengan perahu dari ibukota provinsi Sorong, berpartisipasi dalam produksi ikan asin dan abon ikan, produk yang menghasilkan pendapatan dua kali lipat lebih banyak daripada ketika mereka menjual ikan mentah. Bersertifikat halal, kualitasnya terkontrol dan disegel dengan vakum, produk ini dijual di resor-resor selam sekitar, di supermarket di seluruh provinsi dan juga di pasar induk Sorong."Pembangunan desa adalah tanggung jawab kami sendiri - dan proyek ini adalah pendorong yang memungkinkan kami untuk mengambil tindakan sendiri dan berkembang," kata Kepala Desa Sayuti Daad. "Sebelumnya, tidak ada kegiatan ekonomi yang signifikan di sini."Bianci merupakan salah satu dari 1.110 desa di Indonesia yang didukung melalui Program Transformasi Ekonomi Desa Terpadu (TEKAD), di bawah kepemimpinan Kementerian Desa PDTT. Desa-desa yang menjadi wilayah kerja TEKAD memiliki jumlah penduduk lebih dari 1,6 juta jiwa.Di Raja Ampat, 19 komunitas mendapatkan manfaat dari para ahli TEKAD, yang membantu masyarakat desa merancang rencana bisnis dengan strategi pembangunan jangka panjang, yang akan didukung oleh Dana Desa. Dana Desa yang dikelola oleh Kementerian Desa PDTT, mengalokasikan dana sebesar Rp 68 miliar secara nasional untuk pengembangan masyarakat desa.Sementara para laki-laki di Bianci melanjutkan praktik tradisional mereka menangkap ikan di laut yang kaya di sekitarnya, para perempuan kini menggunakan peralatan dan perlengkapan yang disediakan oleh Dana Desa untuk mengolah ikan asin dan abon ikan pedas, yang keduanya merupakan makanan pokok bagi masyarakat Indonesia di perkotaan. Satu kilogram ikan yang diolah dengan cara ini dijual dengan harga sekitar Rp 35.000, hampir dua kali lipat dari harga jual ikan mentah yang hanya Rp 20.000. Selain itu, bagi banyak perempuan, ini adalah pertama kalinya mereka memiliki pekerjaan, Bapak Daad menambahkan: "Ini memberikan status yang berbeda, dibayar untuk memasak."Misi TEKAD adalah untuk memberikan dukungan dalam transformasi ekonomi kepada desa-desa yang berminat di wilayah termiskin di Indonesia, termasuk Papua Barat Daya. Dengan mempekerjakan dan melatih fasilitator lokal untuk bekerja dengan penduduk desa, program ini memastikan adanya dukungan dari masyarakat terhadap perencanaan jangka panjang."Solusi pembangunan yang tahan lama membutuhkan anggaran untuk dibelanjakan pada proyek-proyek yang memiliki manfaat ekonomi jangka panjang, bukannya dibelanjakan untuk berbagai inisiatif jangka pendek setiap tahunnya," kata Yumi Sakata, Programme Officer di kantor IFAD di Jakarta. "Dengan dukungan fasilitator TEKAD, para penerima manfaat - yang sebagian besar adalah perempuan pedesaan - mempelajari model bisnis yang berkelanjutan."Menurut data TEKAD, investasi yang diberikan di Bianci adalah Rp 130 juta dalam bentuk barang dan Rp 100 juta dalam bentuk uang tunai bagi penduduk desa untuk membeli bahan baku dan membangun fasilitas untuk mengeringkan ikan.Menuju ekonomi berbasis kelapaBerjarak satu jam perjalanan lebih lanjut dengan perahu cepat, 200 penduduk Saukabu telah mengembangkan rencana - dengan dukungan TEKAD - untuk meningkatkan pendapatan mereka. Meskipun pengetahuan bahasa Inggris mereka terbatas, mereka sangat akrab dengan singkatan VCO (atau "vi-si-oh"), yang merupakan singkatan dari virgin coconut oil atau minyak kelapa murni, yang digunakan untuk perawatan wajah, pijat, dan masakan kelas atas. Terletak di sekitar gugusan pulau-pulau indah yang menghiasi uang kertas Rp 100.000, hasil utama pulau ini adalah kelapa - sekitar 40 ton per tahun. Penduduk desa secara tradisional menjual kelapa mentah atau diasap dan mendapatkan Rp 100.000 untuk sekarung besar berisi 50 buah kelapa. Mereka sekarang sedang merintis produksi minyak kelapa murni, yang - tergantung pada kualitas akhirnya - dapat menghasilkan antara Rp 1 hingga 2 juta per 50 butir kelapa. Sebagian besar pekerjaan yang bernilai tambah ini dilakukan oleh perempuan. TEKAD telah menjadi jalur kehidupan utama di daerah tersebut, kata Wahab Sangaji, Penasihat Ekonomi Khusus Kabupaten Raja Ampat. "Jika kami memiliki satu harapan, itu adalah untuk memperluas dukungan TEKAD dan pengetahuannya ke seluruh 117 desa di kabupaten ini," katanya.Perubahan yang terjadi tidak hanya pada produk kelapa dan ikan yang ditingkatkan.Setelah bekerja dengan penduduk pulau sejak peluncuran TEKAD pada tahun 2021, fasilitator Trully Novalia mengatakan bahwa manfaat jangka panjang lebih besar daripada keuntungan konkret: "TEKAD membawa perubahan pola pikir - agar masyarakat memiliki tujuan dan rencana serta memikirkan peluang ekonomi," katanya. "Hal ini akan memungkinkan mereka untuk memunculkan dan mengimplementasikan ide-ide bisnis jauh setelah proyek ini berakhir."Afi Gamso, seorang ibu dari tiga anak di Bianci, merasa puas dengan manfaat yang lebih langsung untuk saat ini. "Dari uang yang baru saya dapatkan, saya bisa membeli pakaian baru dan perlengkapan sekolah untuk anak-anak saya," katanya. "Sangat penting bagi mereka untuk tampil layak di sekolah menengah atas di kota."
1 of 5
![](/sites/default/files/styles/featured_content/public/2024-07/IFAD-TEKAD%201.jpg?itok=MbeeN7JI)
Cerita
20 Juni 2024
Perserikatan Bangsa-Bangsa mendukung inisiatif Moving Forward Faster IGCN untuk mempercepat Agenda 2030
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia tetap berkomitmen untuk mendukung perusahaan dan organisasi anggota Indonesia Global Compact Network (IGCN) dan kontribusinya terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG), seperti yang disampaikan oleh Kepala Perwakilan PBB di Indonesia minggu lalu. IGCN memiliki 160 perusahaan dan organisasi anggota, dengan total pendapatan tahunan sebesar US$145 miliar, yang menyumbang lebih dari 10% PDB di Indonesia. Para anggotanya berkomitmen untuk menjadi agen perubahan, mendorong Indonesia menuju pencapaian hak asasi manusia, tenaga kerja yang kompetitif, lingkungan yang berkelanjutan, dan praktik bisnis yang beretika.SDG hanya dapat dicapai melalui kemitraan antara berbagai pihak, dan hal ini termasuk sektor swasta, yang menyumbang 9 dari 10 lapangan pekerjaan di Indonesia, ujar Gita Sabharwal, Kepala Perwakilan PBB di Indonesia. Ibu Sabharwal berpidato pada Rapat Umum Tahunan IGCN di Jakarta minggu lalu. Baca pernyataan lengkapnya di sini. “Moving forward faster akan bergantung pada tiga area percepatan; kepemimpinan yang ambisius dari sektor swasta, membuka investasi berkelanjutan untuk transisi hijau, dan memperjuangkan kesetaraan gender dan pekerjaan yang layak,” ujar Ibu Sabharwal. “Dan para pemimpin bisnis dapat membawa semua ini ke tingkat berikutnya karena IGCN mewujudkan kekuatan kemitraan.”Secara global, hanya 17% dari target SDG yang telah tercapai. Di Indonesia, angka ini - menurut perhitungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) adalah 62%.Seiring dengan semakin dekatnya dunia dengan target pencapaian SDG di tahun 2030, urgensi untuk mempercepat pencapaiannya semakin meningkat, baik secara global maupun di Indonesia. Beberapa tahun ke depan merupakan masa-masa penting dalam mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, kemiskinan dan ketidaksetaraan, serta menciptakan jalan menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.Inilah sebabnya mengapa IGCN meluncurkan inisiatif UN Global Compact Moving Forward Faster pada acara tahunan tersebut. Inisiatif ini bertujuan untuk mempercepat transformasi Indonesia menuju pencapaian SDG dengan mengadopsi praktik-praktik ramah lingkungan untuk mengurangi jejak karbon sekaligus mempromosikan bisnis yang etis dan inklusif.“Inisiatif ini menegaskan komitmen kami untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan memperkuat kolaborasi di antara para anggota dan pemangku kepentingan,” ujar Ketua IGCN, Yaya Winarno Junardy.Kemitraan antara sektor swasta, pemerintah, dan PBB sangat penting dalam konteks geopolitik yang kompleks saat ini, karena memiliki potensi untuk menjadi transformasional, memposisikan IGCN sebagai inspirasi bagi jaringan tingkat negara lainnya di Asia Tenggara, kata Sabharwal. "Dengan upaya kolaboratif dan komitmen bersama, inisiatif ini dapat menjadi model untuk mempercepat pembangunan berkelanjutan dan mencapai Agenda 2030," tambahnya.
1 of 5
Cerita
03 Juni 2024
DOMES: Tidak Meninggalkan Siapapun Berarti Tidak Meninggalkan Siapapun Tanpa Informasi
Akses terhadap informasi adalah hak asasi manusia yang mendasar.Di era keemasan informasi digital ini, akses ke informasi yang dapat diandalkan menjadi semakin penting. Seiring dengan kemajuan transformasi digital, informasi yang salah telah menjadi musuh bersama, menghambat kemajuan kita menuju masyarakat yang terinformasi dengan baik.Tim PBB di Indonesia tetap berkomitmen untuk mendorong akses universal yang lebih besar terhadap informasi yang akurat - baik itu memerangi misinformasi atau mempromosikan inisiatif PBB dalam kemitraan dengan Pemerintah Indonesia untuk memajukan SDGs - memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal.Perkenalkan DOMES. DOMES - pusat publikasi digital PBB (https://domes.un.or.id/) - dikembangkan untuk mempromosikan publikasi dan penelitian yang dapat diandalkan dan berbasis bukti yang terkait dengan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs.Pengguna dapat menavigasi situs web dan menyesuaikan pencarian mereka berdasarkan area tematik, Tujuan tertentu, lembaga penerbit, dan lainnya. Baik Anda seorang mahasiswa yang mencari referensi tesis/disertasi, profesional bekerja untuk media, pejabat pemerintah, atau pembuat kebijakan, fleksibilitas situs web ini akan mengoptimalkan pengalaman penelitian Anda.Berdayakan semua orang dengan akses yang lebih baik ke informasi.
1 of 5
![DOMES - Document Repository](/sites/default/files/styles/featured_content/public/2024-06/Untitled%20design%20%286%29.png?itok=KCPsjvLU)
Cerita
15 Mei 2024
Perserikatan Bangsa-Bangsa Akan Mendukung Aksi Kolektif di World Water Forum 2024
Air menjadi sumber kehidupan di planet ini-air sangat penting bagi tubuh kita, memelihara keanekaragaman hayati, dan menggerakkan ekonomi kita. Namun, sementara sebagian dari kita dengan mudahnya menyalakan keran air tanpa berpikir panjang, jutaan orang di seluruh dunia masih kesulitan mengakses air yang aman, menyoroti kesenjangan ketersediaan air.Saat dunia menghadapi tantangan dalam menjamin tersedianya air yang aman di tengah-tengah ledakan populasi dan pertumbuhan industri, kebutuhan akan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan menjadi sangat penting. Dunia saat ini berada di luar jalur untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 6: Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua pada tahun 2030. Untuk mencapai tujuan penting ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa, komunitas internasional, dan pemerintah nasional harus bekerja lebih cepat dan cerdas, memaksimalkan sinergi dan memberikan dukungan yang lebih efektif kepada negara-negara. Tidak ada satu pun Badan, Pendanaan, atau Program PBB yang didedikasikan secara eksklusif untuk masalah air. Faktanya, lebih dari 30 organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa menjalankan program air dan sanitasi dan ada sejarah panjang kolaborasi - terutama melalui UN-Water, mekanisme koordinasi antar-lembaga PBB untuk air dan sanitasi.Setelah Konferensi Air PBB 2023 tahun lalu, ada kesadaran yang berkembang bahwa memastikan akses terhadap air yang aman sebagai sanitasi tidak hanya merupakan hak asasi manusia, tetapi juga sangat penting untung pembangunan berkelanjutan. Dari komunitas lokal hingga organisasi internasional, upaya kerja sama dedang dilakukan untuk memprioritaskan dan mengatasi tantangan yang mendesak di seluruh dunia. Hal ini juga tercermin dalam peluncuran Strategi Sistem PBB yang Menyeluruh untuk Air dan Sanitasi yang akan datang.Indonesia akan menjadi tuan rumah World Water Forum ke-10 di Bali pada tanggal 18 hingga 25 Mei 2024, bekerja sama dengan World Water Council (WWC). World Water Forum (WWF) merupakan pertemuan internasional terbesar di sektor air yang diselenggarakan setiap tiga tahun sekali sejak tahun 1997 dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dengan tema “Air untuk Kesejahteraan Bersama,” forum ini menghadirkan kesempatan unik untuk mengumpulkan negara-negara menuju strategi terpadu yang memasukan kesejahteraan air bagi semua.Di World Water Forum, para pemimpin, pakar, akademisi, pengusaha, dan pembuat kebijakan akan berkumpul untuk berbagi pandangan, pengalaman, dan praktik terbaik dalam berbagai topik terkait air. Ada enam sub-tema yang akan dibahas di World Water Forum:Air untuk Manusia dan AlamKeamanan dan Kesejahteraan AirPengurangan dan Manajemen Risiko BencanaKerjasama dan Diplomasi AirAir dan Keuangan InovatifPengetahuan dan TeknologiPerserikatan Bangsa-Bangsa, yang memainkan peran penting dalam mengatasi tantangan global ini, akan berpartisipasi secara aktif, membawa para ahli untuk mengadakan diskusi yang diperlukan untuk memobilisasi tindakan kolektif dan mendorong kerja sama internasional. Keterlibatan kami menekankan pentingnya pertemuan berbagai pemangku kepentingan dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Organisasi-organisasi PBB yang akan hadir dalam Forum ini adalah UN ESCAP, FAO, UNEP, UNDP, UNESCO, UNICEF, UNIDO, dan WMO.Untuk mengakomodasi dan memastikan Anda mendapatkan semua informasi yang diperlukan terkait keterlibatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam World Water Forum 2024, kami meluncurkan sebuah situs khusus. Situs ini berisi informasi penting dan tautan praktis untuk akses mudah ke semua hal yang perlu Anda ketahui tentang sesi yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa di World Water Forum yang ke-10. Jelajahi situs dan dapatkan banyak pengetahuan di: https://indonesia.un.org/en/267868-united-nations-world-water-forum-2024
1 of 5
![Poster for UN's involvement at the World Water Forum](/sites/default/files/styles/featured_content/public/2024-05/WhatsApp%20Image%202024-05-15%20at%2014.28.55.jpeg?itok=2zyBxv0z)
Cerita
03 Mei 2024
Menghijaukan sektor pariwisata: Kementerian Pariwisata dan ILO memulai implementasi proyek untuk membantu menciptakan lapangan kerja ramah lingkungan
Membantu masyarakat dengan potensi pariwisata yang tinggi untuk mendapatkan keuntungan dari pariwisata hijau melalui "pekerjaan hijau" adalah inisiatif baru dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), yang didukung oleh Partnership for Action on Green Economy (PAGE) PBB Indonesia.Pekan lalu, lebih dari 30 pejabat pemerintah, dosen universitas, dan perwakilan masyarakat dari berbagai destinasi pariwisata super prioritas di Indonesia berpartisipasi dalam acara pelatihan bagi para pelatih yang diselenggarakan oleh Kemenparekraf dan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) untuk mempelajari cara mempersiapkan masyarakat dan lulusan pariwisata dengan lebih baik dalam menghadapi peluang ekonomi hijau."Pekerjaan hijau baik untuk masyarakat, baik untuk lingkungan dan baik untuk ekonomi - tetapi membutuhkan perubahan pola pikir: beralih dari konsumsi ke konservasi sumber daya," ujar Martini M. Paham, Deputi Menteri Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.Para peserta mengatakan bahwa mereka akan menerapkan apa yang telah mereka pelajari ke dalam pekerjaan mereka. "Pendekatan partisipatif yang dikombinasikan dengan prinsip-prinsip ekonomi hijau dan biru dapat menyuntikkan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam pelatihan secara lebih efektif," kata Endang Komesty Sinaga, seorang dosen dari Politeknik Pariwisata Bandung, yang juga mendukung desa-desa wisata di Jawa Barat.Menjalankan pertemuan ramah lingkungan baik untuk lingkungan dan juga untuk bisnis, karena banyak perusahaan yang ingin menyelenggarakan acara perusahaan yang lebih ramah lingkungan, kata Muhammad Arfin dari Politeknik Pariwisata Makassar. "Dengan menularkan pemahaman ini dan pengetahuan terkait kepada mereka yang bekerja di bidang pariwisata dan juga kepada para mahasiswa yang mempelajari pariwisata akan menciptakan peluang nyata bagi mereka untuk memenuhi permintaan akan pariwisata korporat yang ramah lingkungan," jelasnya.Ana Tri Astuti dari desa wisata Kabondalem Kidul di dekat Yogyakarta mengatakan bahwa proyek wisata komunitasnya, yang berfokus pada penyediaan katering makanan tradisional, telah mendapatkan manfaat dari pariwisata hijau. "Pelanggan di segmen pasar kelas atas menghargai dan bersedia membayar lebih untuk penggunaan bahan kemasan tradisional daripada plastik," katanya. "Mampu menawarkan hal tersebut telah membantu daya saing kami."Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berharap bahwa inisiatif kolaborasi ini dapat terus berlanjut untuk mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia, jelas Paham.Inisiatif ini merupakan pengembangan dari proyek percontohan ILO sebelumnya, yang berakhir pada tahun 2023, memberikan kapasitas kepada para dosen pariwisata di lembaga pendidikan tinggi di Sulawesi Utara untuk bekerja dengan masyarakat pesisir dan mempersiapkan mereka untuk menjadi wirausahawan pariwisata hijau dan biru. Baca lebih lanjut mengenai dampak proyek tersebut terhadap mata pencaharian masyarakat di sini. Proyek ini juga merupakan kelanjutan dari pertemuan regional yang diadakan akhir tahun lalu dengan tema "Transisi Menuju Ekonomi Hijau dan Biru. Belajar dari pengalaman Sulawesi Utara.""ILO, bersama dengan badan PBB lainnya, tetap berkomitmen untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam upaya mengembangkan pariwisata hijau melalui inovasi dan kemitraan," kata Simrin Singh, Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor Leste. "Kami sangat senang melihat komitmen Kementerian untuk meningkatkan inisiatif percontohan kami sebelumnya. Hal ini akan mengarah pada penciptaan lapangan kerja yang layak di seluruh ekosistem sektor yang vital ini, yang akan memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia dan juga planet kita yang rapuh ini."
1 of 5
![](/sites/default/files/styles/featured_content/public/2024-05/IMG_20240503_150931.jpg?itok=iBhwGkeD)
Siaran Pers
23 Juli 2024
Kemajuan Dua Tahun: Indonesia Tingkatkan Tata Kelola Migrasi untuk Pembangunan Berkelanjutan
Jakarta, 23 Juli 2024 – Migration Governance for Sustainable Development, sebuah program kolaborasi antara Kementerian Luar Negeri Indonesia, United Nations Development Program (UNDP), International Organization for Migration (IOM) dan UN Women yang didukung oleh Migration Multi-Partner Trust Fund (MMPTF), menyelenggarakan Simposium Nasional untuk menandai puncak kemajuan program setelah berjalan selama dua tahun. Inisiatif ini berfokus pada peningkatan kapasitas pejabat pemerintah di tingkat pusat dan daerah untuk menyusun kebijakan dan program yang responsif gender, berbasis hak, dan mengakui potensi migran sebagai aktor pembangunan sejalan dengan Kesepakatan Global tentang Migrasi atau Global Compact for Migration (GCM).Proyek ini telah mencapai tiga hasil penting:1) Memperkuat tata kelola migrasi yang responsif gender. Proyek ini telah mengembangkan sepuluh rangkaian studi termasuk pengembangan indikator tata kelola migrasi , sesi pelatihan khusus, dan fasilitasi dialog tentang migrasi responsif gender di tingkat nasional dan daerah. Program ini juga mendukung kemajuan upaya perlindungan dan penguatan sistem peradilan pidana terpadu bagi perempuan pekerja migran korban kekerasan dan perdagangan manusia berbasis gender. Program ini juga mengintegrasikan beberapa tata kelola migrasi ke dalam rancangan RPJMN 2025-2029 yang akan diadopsi pada akhir tahun ini.2) Peningkatan kapasitas pemerintah di tingkat daerah. Melalui pelatihan khusus di tingkat daerah, proyek ini telah menyediakan perangkat penting bagi pemerintah daerah, termasuk tiga provinsi, dan lima kota/kabupaten untuk mengintegrasikan migrasi ke dalam perencanaan dan penganggaran serta meningkatkan kapasitas lebih dari 3.000 pemangku kepentingan untuk mencegah dan merespons kekerasan dan perdagangan manusia. Hal ini untuk memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan pemerintah dapat secara efektif mengelola dan memanfaatkan migrasi untuk pembangunan.3) Mempromosikan pembiayaan berkelanjutan yang inovatif. Proyek ini telah mengembangkan dan menguji tiga inisiatif pembiayaan inovatif dan pemberdayaan ekonomi responsif gender untuk mendukung pekerja migran memberdayakan kapasitas ekonomi mereka.Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang Kementerian Luar Negeri, Penny Dewi Herasati, mengatakan:"Migrasi merupakan pilihan, yang didorong oleh kebutuhan individu untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan. Bagi mereka yang memilih untuk bermigrasi, keterampilan dan pengetahuan yang memadai adalah keharusan. Pemerintah senantiasa upayakan penguatan koordinasi lintas-sektoral dalam penguatan tata kelola migrasi, termasuk melalui pelatihan dan sosialisasi, agar WNI bermigrasi melalui prosedur yang terkelola dengan baik.""GCM mendorong setiap negara untuk memperkuat peraturan dan prosedur migrasi, termasuk memperkuat pelindungan hak para migran serta mencegah kekerasan dan perdagangan orang. Kerja sama penguatan tata kelola migrasi antara Pemri dengan badan PBB di Indonesia adalah salah satu praktik baik upaya PBB mendukung peningkatan kapasitas Indonesia. Hal ini sangat penting mengingat jumlah WNI di luar negeri dan trend peningkatan migrasi di Indonesia."Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, Gita Sabharwal, mengatakan, “Seiring dengan langkah kita ke depan, sangat penting bagi kita untuk terus mengembangkan pencapaian-pencapaian ini, dan memastikan bahwa kebijakan dan praktik migrasi terus berevolusi untuk menjawab tantangan-tantangan baru. Simposium Nasional ini merupakan kesempatan yang baik bagi kita untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai negara terdepan dalam mendukung tata kelola migrasi dengan GCM.”Kondisi migrasi di IndonesiaMigrasi seringkali menjadi satu-satunya pilihan bagi masyarakat Indonesia yang mempunyai kesempatan terbatas atau tidak punya kesempatan sama sekali. Pada tahun 2023, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja di luar negeri meningkat sebesar 36,95% dibandingkan tahun sebelumnya, sebagian besar adalah perempuan yang bekerja di sektor informal. Namun, peluang-peluang ini memiliki risiko yang besar, termasuk penempatan yang tidak teratur, kekerasan berbasis gender, perdagangan manusia, penipuan, dan kondisi kerja yang eksploitatif. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia telah mengadopsi GCM, yang bertujuan untuk memaksimalkan manfaat migrasi sekaligus memastikan perlindungan menyeluruh terhadap pekerja migran Indonesia. GCM menekankan tata kelola migrasi yang efektif dan sejalan dengan target SDG 10.7, yang berfokus pada “migrasi yang tertib, aman, teratur dan bertanggung jawab.”Oleh karena itu, proyek ini berperan penting dalam membentuk masa depan tata kelola migrasi di Indonesia.Inovasi untuk MigrasiSelain pembentukan mekanisme pembiayaan berkelanjutan, nantinya proyek ini secara resmi akan meluncurkan dua inovasi yaitu (1) Fitur Chat Bot, yang merupakan fitur tambahan untuk melengkapi mekanisme yang telah ada yaitu aplikasi Safe Travel yang memungkinkan akses cepat bagi perempuan pekerja migran korban kekerasan untuk mencari bantuan (2) Aplikasi Juang Mobile, yaitu aplikasi pengelolaan keuangan untuk membantu para migran mengelola pengeluaran mereka secara efektif yang diperkirakan akan bermanfaat bagi lebih dari 3 juta pekerja migran Indonesia.-selesai-Tentang PBB di IndonesiaPBB di Indonesia berkomitmen untuk mendukung upaya pembangunan Pemerintah Indonesia berdasarkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang berfokus pada empat prioritas strategis yang selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Empat prioritas strategis tersebut adalah (i) pembangunan manusia yang inklusif, (ii) pembangunan hijau, perubahan iklim dan bencana alam, (iii) transformasi ekonomi dan digital, serta (iv) inovasi untuk mempercepat pencapaian SDGs. Tim Negara PBB terdiri dari 26 badan, dana, dan program PBB bekerja dalam kemitraan erat dengan Pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil untuk memberikan saran kebijakan terpadu dan bantuan teknis yang secara strategis selaras dengan SDGs. Pada tahun 2023, total bantuan PBB di Indonesia mencapai lebih dari US$ 110 juta.
1 of 5
Siaran Pers
11 Juli 2024
Perserikatan Bangsa-Bangsa berterima kasih kepada Indonesia atas kontribusinya dalam Pemeliharaan Perdamaian
Jakarta, 11 Juli 2024 - Wakil Sekjen PBB untuk Operasi Perdamaian PBB, Jean-Pierre Lacroix, berterima kasih kepada Indonesia atas komitmennya yang tak tergoyahkan dan kontribusi kuatnya terhadap Penjaga Perdamaian PBB serta atas jasa dan pengorbanan para personel militer dan polisi yang bertugas di bawah bendera PBB.Indonesia pertama kali menyediakan pasukan penjaga perdamaian untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1957, ketika bergabung dengan Pasukan Darurat PBB (United Nations Emergency Force/UNEF) di Sinai, Mesir.Saat ini, Indonesia menyediakan 2.715 personel berseragam untuk Pasukan Penjaga Perdamaian PBB, menjadikannya kontributor keenam terbesar secara global. Indonesia juga merupakan kontributor signifikan dalam pasukan penjaga perdamaian perempuan, dengan 183 orang saat ini bertugas dalam operasi perdamaian."Kontribusi Indonesia sangat penting bagi upaya global kami untuk menjaga perdamaian dan keamanan," ujar Lacroix pada akhir kunjungan tiga harinya ke Jakarta pada hari Rabu. "Sebagai kontributor utama pasukan untuk misi pemeliharaan perdamaian PBB, dedikasi dan profesionalisme Indonesia sangat dihargai." Penempatan terbesar Indonesia adalah dengan Pasukan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon (UNIFIL), tempat pasukan penjaga perdamaian terus melaksanakan mandat misi di lingkungan yang sangat menantang. Indonesia juga mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke beberapa misi lainnya, termasuk Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Republik Afrika Tengah (MINUSCA) dan Misi Stabilisasi Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Republik Demokratik Kongo (MONUSCO).Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia juga berkontribusi pada operasi perdamaian PBB lainnya antara lain di Kamboja, Liberia, dan Haiti.Lacroix mengakui dukungan Indonesia terhadap KTT Kepala Polisi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diadakan pada bulan Juni 2024 di Markas Besar PBB, yang menyoroti peran penting Polisi PBB dalam operasi perdamaian. Dia berterima kasih kepada Indonesia karena telah menjadi tuan rumah kursus dan lokakarya untuk melatih pasukan penjaga perdamaian dari seluruh Asia.Lacroix berbicara tentang upaya yang dilakukan Indonesia untuk meningkatkan jumlah perempuan yang bertugas dalam misi PBB. "Saya berharap dapat menyambut lebih banyak lagi perempuan Indonesia, serta pria, ke dalam Pasukan Penjaga Perdamaian PBB di tahun-tahun mendatang," katanya."Tidak heran bahwa seorang polisi perempuan Indonesia terpilih sebagai Polisi Perempuan PBB Tahun 2023," tambahnya, merujuk pada penghargaan yang diterima oleh Brigadir Satu Polisi Renita Rismayanti oleh Sekretaris Jenderal PBB tahun lalu. (Baca lebih lanjut tentang penghargaan tersebut di sini)Selama kunjungan tersebut, Lacroix bertemu dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Nasional Bambang Ismawan, Wakil Kepala Kepolisian Nasional Indonesia Agus Adrianto, serta manajemen dan staf Pusat Misi Internasional Kepolisian Nasional dan Pusat Pemeliharaan Perdamaian TNI (PMPP TNI). Selain topik lainnya, dia membahas potensi kerjasama lebih lanjut antara Indonesia dan penjaga perdamaian PBB dalam beberapa bidang seperti pelatihan, transformasi digital penjaga perdamaian, serta promosi penjaga perdamaian perempuan.--------Kontak media: Siska Widyawati (Pusat Informasi PBB) +62 878-8488-5489
1 of 5
Siaran Pers
08 Juli 2024
Perserikatan Bangsa-Bangsa Promosikan Literasi Inklusif dan Pembelajaran Kreatif di Festival Sastra Anak "Patjarmerah Kecil”
Jakarta, Indonesia, 6 Juli – Perserikatan Bangsa-Bangsa di Indonesia hadir dalam Festival Sastra Anak "Patjarmerah Kecil" tahun ini, memanfaatkan platform globalnya untuk meningkatkan perayaan tahunan literatur anak-anak dan pembelajaran kreatif di Indonesia. Festival ini menampilkan beragam pilihan buku anak-anak dan mempromosikan literasi serta ekonomi kreatif.Indonesia terus mengalami penurunan bertahap dalam tingkat buta huruf. Menurut Data Survei Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, tingkat buta huruf di kalangan penduduk berusia 10 tahun ke atas mencapai 3,18%. Inisiatif literasi Indonesia telah diakui oleh dunia. UNESCO memberikan Penghargaan Literasi Raja Sejong pada tahun 2018 dan Penghargaan Literasi Konfusius UNESCO pada tahun 2019.Secara global, satu dari lima anak, remaja, dan pemuda terpinggirkan dari pendidikan, dengan ketidaksetaraan yang diperburuk oleh kemiskinan, gender, bahasa, disabilitas, etnisitas, dan status migrasi, antara lain. Transformasi pendidikan telah diidentifikasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai salah satu dari enam pendorong utama untuk membantu mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).Dua tahun setelah KTT Transformasi Pendidikan (TES) yang diadakan oleh Sekretaris Jenderal PBB, sebuah Acara Khusus tentang Transformasi Pendidikan akan diadakan di New York pada 11 Juli. Acara ini bertujuan untuk mendorong komitmen dan tindakan yang lebih besar terhadap transformasi pendidikan dalam konteks KTT Masa Depan yang akan datang pada bulan September."Pendidikan adalah kunci pembangunan – dan mempromosikan pembangunan inklusif, dan oleh karena itu pendidikan inklusif, adalah inti dari mandat PBB," kata Miklos Gaspar, Direktur Pusat Informasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNIC) di Jakarta. "Kami hadir untuk menunjukkan dukungan kami dan mendorong anak muda Indonesia untuk merangkul literasi dan kreativitas"Kehadiran PBB di ”UN corner” pada Festival Patjarmerah Kecil termasuk:• Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO): Menampilkan poster dari anak-anak Indonesia yang telah berulang kali memenangkan kontes poster Hari Pangan Sedunia global, mengalahkan rekan-rekan dari lebih dari 100 negara. Tahun ini perlombaan poster global kembali dibuka.• Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM): Menampilkan karya seni dari anak-anak pengungsi dan berpartisipasi dalam lokakarya menulis berjudul "Ceritakan ceritamu hari ini" pada 6 Juli, difasilitasi oleh juara literasi digital Reda Gaudiamo. Lokakarya ini akan melibatkan 10 anak pengungsi dan 20 penulis anak lokal.• Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF): Menampilkan tampilan digital komik oleh Rizka Raisa Fatimah Ramli, seorang remaja 17 tahun dari Makassar, pemenang kontes komik global UNICEF dan Comics Uniting Nations tahun 2019. Karyanya berfokus pada promosi keselamatan dari kekerasan di dalam dan sekitar sekolah.• Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO): Menyediakan hadiah buku kepada anak-anak untuk meningkatkan kegiatan di festival.• Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk program Kerelawanan (UNV): Memimpin keterlibatan dengan permainan papan SDG dan buku seni aktivasi Hari Pangan Sedunia khusus untuk anak-anak.Buku saku Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang diterjemahkan ke dalam lebih dari 10 bahasa daerah di Indonesia untuk memperluas jangkauan dokumen penting ini. Perserikatan Bangsa-Bangsa berkomitmen untuk memperkuat dukungan bagi inisiatif literasi di Indonesia.Kontak: Siska Widyawati, UN Information Center 08788 488 5489
1 of 5
Siaran Pers
02 Juli 2024
Para walikota berkumpul di Jakarta untuk mempercepat kemajuan pembangunan berkelanjutan
Jakarta, 2 Juli 2024 - Para walikota dan pejabat senior dari 63 pemerintah daerah di 33 negara berkumpul di Jakarta selama tiga hari ke depan untuk mendiskusikan cara-cara mempercepat pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. Diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), United Cities and Local Governments in Asia-Pacific (UCLG-ASPAC), koalisi Local 2030, dan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tujuan dari International Mayors' Forum 2024 adalah untuk menyediakan platform untuk dialog kebijakan dan berbagi pengetahuan mengenai aspek-aspek penting yang berkaitan dengan implementasi Agenda 2030 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).Diselenggarakan untuk keenam kalinya, Forum edisi tahun ini mengedepankan dialog dan berbagi pengalaman mengenai cara praktis untuk mempercepat implementasi Agenda 2030 melalui pelokalan SDGs dalam enam tahun yang tersisa."SDG sangat membutuhkan dorongan dan kita tidak punya waktu lagi," ujar Navid Hanif, Asisten Sekretaris Jenderal untuk Pembangunan Ekonomi di Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN DESA), mengacu pada laporan kemajuan SDG 2024, yang menemukan bahwa hanya 17% dari target SDGs yang sesuai dengan rencana. "Pemerintah lokal dan regional adalah harapan kita. Mereka akan mendorong perubahan. Namun, kali ini perubahan tersebut harus berfokus pada perubahan struktural dan sistemik yang sangat penting untuk membawa dunia ke arah masa depan yang berkelanjutan."Kota: penghubung untuk pembangunanLebih dari separuh penduduk dunia sudah tinggal di daerah perkotaan pada tahun 2018, dan diproyeksikan bahwa lebih dari dua pertiganya akan tinggal di daerah perkotaan pada tahun 2030. Oleh karena itu, pekerjaan pemerintah daerah dan lokal sangat penting dalam SDG: 65% dari target SDG terkait dengan pekerjaan dan mandat pemerintah daerah - dan oleh karena itu, pelokalan SDG diperlukan untuk pencapaiannya.Dalam menghadapi ketidakpastian global yang terus meningkat, pelokalan menjadi lebih penting dari sebelumnya, yang mencerminkan kemampuan untuk menerjemahkan aspirasi global menjadi hasil yang konkret di tingkat lokal.SDG tidak dapat dicapai tanpa investasi yang ditingkatkan dan berkelanjutan dalam infrastruktur dan layanan perkotaan, seperti perumahan yang berkualitas dan terjangkau, akses ke pendidikan yang berkualitas, sistem transportasi umum yang berkelanjutan, layanan kesehatan dan sanitasi, pekerjaan yang layak, dan lingkungan yang aman, dengan fokus khusus pada kebutuhan masyarakat yang paling rentan di tengah meningkatnya ketidaksetaraan, kata Hanif.Wilayah perkotaan menyumbang hampir 80% produksi ekonomi serta 60-80% konsumsi energi global dan 75% emisi gas rumah kaca (GRK) yang terkait dengan energi.Peran kepemimpinan JakartaSebagai bentuk komitmen berkelanjutan terhadap SDG, Jakarta meluncurkan Tinjauan Daerah Sukarela yang kedua kalinya mengenai status SDG di Jakarta, demikian diumumkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, pada saat pembukaan Forum tersebut."Kota ini secara aktif mengimplementasikan berbagai inisiatif untuk mengatasi tantangan perkotaan dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan, selaras dengan prioritas SDG nasional Indonesia, termasuk pengentasan kemiskinan, pendidikan berkualitas, dan aksi iklim," katanya.Forum ini memainkan peran penting menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Masa Depan PBB yang akan diselenggarakan pada bulan September tahun ini. Pada KTT tersebut, para pemimpin dunia diharapkan dapat membentuk konsensus internasional baru mengenai cara mewujudkan masa kini yang lebih baik dan menjaga masa depan. Mereka dijadwalkan akan mengadopsi Pakta Masa Depan untuk memperbaiki kepercayaan yang terkikis dan menunjukkan bagaimana kerja sama internasional dapat secara efektif mencapai tujuan yang telah disepakati serta mengatasi ancaman dan peluang yang muncul.“Forum ini merupakan kesempatan bagi pemerintah lokal, regional, dan nasional untuk mengeksplorasi bagaimana mereka dapat berkontribusi terhadap KTT Masa Depan PBB serta Konferensi Internasional tentang Pembiayaan Pembangunan yang Keempat pada tahun 2025,” ujar Hanif.—Kontak media:Siska Widyawati (UNIC) - +62 878-8488-5489
1 of 5
Siaran Pers
01 Juli 2024
Laporan Global PBB Menggarisbawahi Potensi Indonesia dalam Pertumbuhan Ekonomi Hijau
Cadangan alam penting Indonesia seperti nikel, menyediakan lebih dari 55% pasokan global, yang sangat penting untuk baterai elektrik kendaraan dan penyimpanan karbon. Oleh karena itu, Indonesia memegang peranan penting di dunia dalam upaya dekarbonisasi dan transisi energi global. Inisiatif pembangunan rendah karbon adalah salah satu topik global yang tercakup dalam Laporan Pembangunan Industri 2024, yang diterbitkan oleh Organisasi Pengembangan Industri PBB (UNIDO) minggu lalu. Laporan yang berjudul ‘Mengubah Tantangan Menjadi Solusi Industri: Era Baru Kebijakan Industri’, mengap Laporan Pembangunan Industri 2024resiasi Indonesia yang telah menerapkan kebijakan kebijakan industri hijau pada bidang manufaktur dan jasa.Indonesia berhasil mencapai kemajuan dalam mengurangi konsumsi energi dengan dukungan bantuan teknis dari mitra pembangunan, termasuk UNIDO.Trend Industri Global: Menuju Peningkatan KeberlanjutanLaporan ini menunjukkan potensi transformatif kebijakan industri modern menuju solusi baru terhadap tantangan global, dari kelangkaan sumber daya dan perubahan iklim ke perluasan hingga kesenjangan ekonomi yang terus melebar dan populasi yang terus bertambah. Laporan UNIDO mencatat bahwa sektor industri telah memegang peran penting dalam solusi pembangunan berkelanjutan, dengan perusahaan-perusahaan industri memegang sekitar 60% semua paten hijau di seluruh dunia.
Resep industrialisasi berkelanjutan adalah melawan perubahan iklim, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan jutaan pekerjaan yang layak dengan memanfaatkan teknologi mutakhir.
Menurut laporan tersebut, sektor manufaktur secara signifikan berkontribusi terhadap lapangan kerja, inovasi, dan transisi hijau. Secara rata-rata, setiap pekerjaan manufaktur menciptakan lebih dari dua pekerjaan tambahan pada sektor ekonomi yang lainnya. Laporan ini menyatakan bahwa industrialisasi memerlukan investasi, keterampilan, teknologi, upaya yang terkoordinasi, dan kebijakan yang dirancang dengan baik. Kebijakan-kebijakan baru industri tersebut termasuk dalam elemen-elemen kunci berikut:Kebijakan-kebijakan tersebut harus selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)Kebijakan-kebijakan tersebut harus kolaboratif, karena tantangan-tantangan modern saling terkait dan kompleks, sehingga membutuhkan kerja sama yang erat di antara semua pemangku kepentingan termasuk sektor publik dan swasta.Kebijakan-kebijakan tersebut harus berwawasan ke depan, mempertimbangkan tren besar yang sedang berlangsung seperti transisi energi, Revolusi Industri Empat, penyeimbangan kembali global terhadap negara-negara berkembang, dan transisi demografi. Kebijakan-kebijakan tersebut harus mendorong kolaborasi dan dikoordinasikan secara regional untuk mengurangi ketegangan dan membuka potensi skala ekonomi. Ditemukan juga pada laporan ini kemajuan global menuju industri yang terkait dengan SDGs masih rendah, khususnya pada negara-negara berkembang yang tertinggal pada inovasi, energi bersih, dan pekerjaan yang layak.
Terdapat beberapa peluang untuk mengejar ketertinggalan meliputi:Menghasilkan energi, material, dan komponen yang dibutuhkan untuk transisi energi,Menggunakan teknologi 4IR untuk meningkatkan daya saing, Menarik investasi asing langsung (FDI) yang direlokasi,Fokus terhadap produksi barang yang memiliki permintaan yang besar karena demografi global dan tren teknologi.Wiayah asia pasifik siap untuk berkembang namun menghadapi banyak tantangan, khususnya bagi pulau-pulau di pasifik, negara-negara yang belum berkembang, dan negara-negara yang terkurung daratan. Seperti yang disorot dalam laporan tersebut, negara-negara ini memerlukan perhatian khusus dan kebijakan-kebijakan untuk mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan perubahan iklim, keterbatasan anggaran fiskal, dan bantuan teknis. Munculnya kemampuan industri yang kuat telah memposisikan Asia untuk berkembang menjadi klaster industri baru dengan sangat baik, khususnya pada mobilitas listrik. “UNIDO siap untuk terus memberikan saran kebijakan kepada pemerintah Indonesia untuk membantu Indonesia mewujudkan potensinya dan menghindari jebakan yang dapat terjadi pada negara berpendapatan menengah melalui inovasi industri dan menciptakan lapangan kerja yang layak,” kata Marco Kamiya, representasi UNIDO di Jakarta.
Resep industrialisasi berkelanjutan adalah melawan perubahan iklim, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan jutaan pekerjaan yang layak dengan memanfaatkan teknologi mutakhir.
Menurut laporan tersebut, sektor manufaktur secara signifikan berkontribusi terhadap lapangan kerja, inovasi, dan transisi hijau. Secara rata-rata, setiap pekerjaan manufaktur menciptakan lebih dari dua pekerjaan tambahan pada sektor ekonomi yang lainnya. Laporan ini menyatakan bahwa industrialisasi memerlukan investasi, keterampilan, teknologi, upaya yang terkoordinasi, dan kebijakan yang dirancang dengan baik. Kebijakan-kebijakan baru industri tersebut termasuk dalam elemen-elemen kunci berikut:Kebijakan-kebijakan tersebut harus selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)Kebijakan-kebijakan tersebut harus kolaboratif, karena tantangan-tantangan modern saling terkait dan kompleks, sehingga membutuhkan kerja sama yang erat di antara semua pemangku kepentingan termasuk sektor publik dan swasta.Kebijakan-kebijakan tersebut harus berwawasan ke depan, mempertimbangkan tren besar yang sedang berlangsung seperti transisi energi, Revolusi Industri Empat, penyeimbangan kembali global terhadap negara-negara berkembang, dan transisi demografi. Kebijakan-kebijakan tersebut harus mendorong kolaborasi dan dikoordinasikan secara regional untuk mengurangi ketegangan dan membuka potensi skala ekonomi. Ditemukan juga pada laporan ini kemajuan global menuju industri yang terkait dengan SDGs masih rendah, khususnya pada negara-negara berkembang yang tertinggal pada inovasi, energi bersih, dan pekerjaan yang layak.
Terdapat beberapa peluang untuk mengejar ketertinggalan meliputi:Menghasilkan energi, material, dan komponen yang dibutuhkan untuk transisi energi,Menggunakan teknologi 4IR untuk meningkatkan daya saing, Menarik investasi asing langsung (FDI) yang direlokasi,Fokus terhadap produksi barang yang memiliki permintaan yang besar karena demografi global dan tren teknologi.Wiayah asia pasifik siap untuk berkembang namun menghadapi banyak tantangan, khususnya bagi pulau-pulau di pasifik, negara-negara yang belum berkembang, dan negara-negara yang terkurung daratan. Seperti yang disorot dalam laporan tersebut, negara-negara ini memerlukan perhatian khusus dan kebijakan-kebijakan untuk mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan perubahan iklim, keterbatasan anggaran fiskal, dan bantuan teknis. Munculnya kemampuan industri yang kuat telah memposisikan Asia untuk berkembang menjadi klaster industri baru dengan sangat baik, khususnya pada mobilitas listrik. “UNIDO siap untuk terus memberikan saran kebijakan kepada pemerintah Indonesia untuk membantu Indonesia mewujudkan potensinya dan menghindari jebakan yang dapat terjadi pada negara berpendapatan menengah melalui inovasi industri dan menciptakan lapangan kerja yang layak,” kata Marco Kamiya, representasi UNIDO di Jakarta.
1 of 5
Latest Resources
1 / 11
Sumber Daya
18 Juli 2024
Sumber Daya
19 April 2024
1 / 11